Bisnis.com, JAKARTA - Lebih dari 25 juta warga Peru menuju tempat pemungutan suara pada hari Minggu untuk memilih presiden baru dari 35 kandidat yang bersaing ketat.

Dalam lanskap politik yang sangat terfragmentasi, para ahli sepakat bahwa pemilihan putaran kedua pada 7 Juni hampir pasti akan terjadi, karena tidak ada kandidat yang diperkirakan akan meraih mayoritas yang dibutuhkan untuk kemenangan mutlak.

Para kandidat terdepan mencerminkan perpecahan ideologis di negara Andes tersebut.

Dilansir dari Anadolu Agency, Keiko Fujimori, yang memimpin partai Fuerza Popular, mencalonkan diri untuk keempat kalinya sebagai presiden. Sebagai putri mendiang Alberto Fujimori, ia mengusung platform sayap kanan sambil menghadapi bayang-bayang warisan ayahnya yang kontroversial dan pertempuran hukumnya sendiri.

Meskipun popularitasnya konsisten, ia menghadapi rintangan yang berat: tingkat ketidaksetujuan yang sangat tinggi, yaitu 70% - 80%.

Di sisi spektrum yang sama adalah Rafael Lopez Aliaga dari Renovacion Popular, yang baru-baru ini mengundurkan diri sebagai walikota Lima untuk meluncurkan kampanye presiden keduanya.

Sementara itu, gelombang anti-kemapanan telah memperkuat posisi taipan media berusia 80 tahun, Ricardo Belmont. Mantan walikota Lima ini, popularitasnya melonjak setelah penggulingan Pedro Castillo pada tahun 2022, karena ia memposisikan dirinya sebagai suara terdepan bagi kaum yang terpinggirkan.

Mewakili kubu kiri pro-Castillo adalah anggota kongres petahana Roberto Sanchez (Juntos por el Peru), mantan menteri di pemerintahan Castillo yang mencalonkan diri dengan platform pembelaan politik bagi pemimpin yang telah digulingkan tersebut.

Peru telah menjadi studi kasus global dalam ketidakstabilan politik, dengan delapan presiden yang berganti dalam satu dekade. Negara ini telah melewati pemakzulan (vacancias), pembubaran Kongres, dan kerusuhan sosial yang besar. Bahkan pemerintahan sebelumnya pun baru-baru ini menghadapi krisis ketika Presiden Dina Boluarte hampir dicopot karena memiliki jam tangan mewah.

Menurut Franco Olcese, seorang analis politik dan pendiri Centro Winaq, cabang eksekutif di Peru kekurangan bobot struktural seperti legislatif. Ia mencatat bahwa akibatnya, “mereka mudah untuk mencopot presiden yang sedang menjabat” melalui proses pemakzulan yang sering terjadi.

Namun, ekonomi Peru tetap sangat tangguh. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh independensi absolut Bank Sentral (BCR), yang tetap terlindungi dari volatilitas politik.

“Di Peru, lembaga-lembaga tertentu berfungsi secara efektif, terutama Bank Sentral, yang beroperasi secara independen dari volatilitas politik,” kata Olcese. “Otonomi ini didukung oleh fondasi dukungan sosial dan publik yang kuat yang melindunginya dari pergeseran partisan.”

Dia mengatakan bahwa sektor swasta telah menjadi tangguh karena kebutuhan, menambahkan bahwa bisnis Peru telah "belajar untuk menavigasi sistem yang ditandai oleh ketidakpastian kronis ini."