Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pengalamannya bergabung dalam pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo selama lima tahun sebagai fase penting pembelajaran sebelum memimpin Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam Perayaan Natal Nasional 2025 di Tennis Indoor Stadium Senayan, Jakarta, Senin (5/1/2026).

Presiden Ke-8 RI itu mengatakan keterlibatannya di pemerintahan Jokowi sejak 2019 memberinya kesempatan memahami langsung kerja kekuasaan eksekutif dan dinamika pengelolaan negara.

“Saya bersyukur saya mendapatkan kesempatan, saya diajak bergabung dalam pemerintah Presiden Joko Widodo selama lima tahun. Bagi saya, lima tahun itu adalah semacam masa magang, masa pembelajaran,” ujar Prabowo.

Dia mengenang pertemuan kabinet pertamanya setelah pelantikan pada 2019, saat dirinya masih berstatus sebagai kandidat presiden yang kalah dalam pemilihan umum.

“Waktu itu saya kandidat yang kalah, tetapi waktu masuk ruang kabinet saya melihat sekeliling dan saya katakan, seandainya saya menang, sebagian besar kabinet itu pasti saya ajak membantu saya,” kata Prabowo.

Menurutnya, hal tersebut terbukti ketika dia terpilih sebagai presiden. Prabowo menyatakan tetap mengajak sejumlah tokoh yang sebelumnya berada di kabinet Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahannya.

Kepala negara menegaskan, memimpin negara sebesar Indonesia membutuhkan keterlibatan putra-putri terbaik bangsa dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.

“Memimpin, mengelola, dan mengendalikan pemerintahan untuk sebuah negara sebesar ini harus terdiri dari putra-putri terbaik. Tidak bisa kita sembarangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyinggung budaya sebagian elite yang dinilainya gemar bersikap nyinyir dan saling meremehkan capaian bangsa sendiri, berbeda dengan sikap rakyat di lapisan bawah yang ia nilai lebih tulus.

“Rakyat kita luar biasa. Tapi semakin ke atas, ada budaya suka nyinyir, suka mengejek. Apa yang dibuat oleh bangsa sendiri dianggap tidak bagus,” ucapnya.

Kendati demikian, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menumbuhkan semangat kebaikan dan persatuan.

“Enggak apa-apa. Sekarang kita harus bicara kebaikan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan di balik motivasinya untuk memulihkan dunia usaha terutama sektor riil.

Menurut Purbaya, motivasi itu muncul ketika berkaca dari capaian rasio penerimaan pajak saat dua pemerintahan sebelumnya.

Purbaya meyakini kunci dari meningkatkan penerimaan pajak, yang nantinya berdampak terhadap tax ratio, adalah memperbaiki sektor swasta atau private sector.

Menurutnya, hal itu yang melatarbelakangi keputusannya menginjeksi himbara dengan dana pemerintah Rp200 triliun pada September 2025 lalu.

Pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu menerangkan, kebijakan fiskal yang dilakukannya itu berpengaruh kepada kebijakan moneter. Dalam hal ini, yaitu jumlah uang beredar di sistem perekonomian.

Kondisi tersebut, terang Purbaya, berdampak positif untuk sektor swasta. Dia memandang bahwa peran sektor swasta penting untuk mengerek rasio pajak, seperti yang tercermin pada saat pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Karena waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11%. Zaman Jokowi turun antara 10% sampai 10,5%. Itu [turun] sekitar 0,5% sampai 1%. Kenapa? Yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, zamannya Pak Jokowi, BUMN, dan government sector kira-kira. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, kan kira-kira tax ratio akan naik 0,5% sampai 1%," ujarnya pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu meyakini bahwa langkahnya memperbaiki dunia usaha bisa berdampak pada peningkatan rasio pajak hingga 11% terhadap PDB. Dia mengeklaim tambahan setoran pajak bisa mencapai Rp240 triliun.

"Itu income tambahan saya Rp120 sampai Rp240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan sana [dunia usaha] untuk menaikkan pendapatan pajak saya," terangnya.

Namun demikian, Purbaya mengakui bahwa upaya pemulihan dunia usaha itu tidak langsung bisa dirasakan secara instan. Dia mengeklaim ada jeda atau delay setidaknya empat bulan sebelum pertumbuhan privat sector bisa dirasakan.

Untuk mendorong pemulihan itu, mantan Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi itu menyatakan terbuka untuk memberikan dukungan dari kebijakan fiskal. Salah satunya dengan memberikan tambahan injeksi ke himbara setelah Rp200 triliun pertama ke lima himbara September 2025 lalu.

"Bahkan kalau yang Rp200 triliun tadi kurang, saya akan tambah lagi. Saya orang kaya," pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri ekonomi Indonesia akan mampu tumbuh ke level 7% pada 2027.

Ia mengatakan, level itu mampu dicapai Indonesia sampai dua tahun ke depan karena kebijakan ekonomi saat ini tak lagi mengandalkan belanja negara semata, sebagaimana satu dekade terakhir.

Menurut Purbaya, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah mengandalkan sektor swasta untuk mendorong geliat ekonomi, hasilnya pertumbuhan capai 6%.

"Kita pernah tumbuh 6% zaman Pak SBY pada waktu itu karena yang tumbuh adalah private sector. Sedangkan era Jokowi 5% yang gerak utamanya pemerintah, private sector cenderung berhenti melaju," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

Belajar dari pengalaman dua pemerintahan itu, Purbaya mengatakan, saat ini pemerintah akan menggerakkan dua mesin ekonomi yang selama ini terpisah, baik dari sisi swasta maupun pemerintah. Dengan cara itu, maka ekonomi ia sebut bisa tumbuh 7%.

"Makanya 2027 ketika ada perbaikan itu 7% sudah agak kelihatan membaik, dan tentunya karena semua mesin ekonomi akan bergerak, moneter, fiskal, private sektor, dan investasi," tuturnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, mampu mengerek naik tax ratio alias rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) ke level 11%, dari level per 2024 hanya 10,07%, tanpa menaikkan tarif pajak.

"Tanpa ngapa-ngapain untuk menaikkan pendapatan pajak saya," kata Purbaya dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Purbaya menjelaskan, skema pengumpulan pajak hingga mampu menaikkan tax ratio kembali ke level atas 10% itu ia katakan belajar dari masa pemerintah era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Saat masa kepemimpinan SBY, ia menyebut pemerintah fokus menghidupkan sektor swasta sehingga mereka mampu melaksanakan bisnis secara cepat dalam memutar perekonomian, hingga setoran pajak juga ikut terkerek.

Model kebijakan ini, ia sebut sempat terhenti saat masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Selama masa pemerintahan Jokowi, Purbaya menilai, pemerintah lebih fokus menggerakkan ekonomi melalui belanja negara dan BUMN, ketimbang memulihkan bisnis swasta.

"Jadi tax ratio zaman SBY gimana? 11% kan, era Jokowi turun, kenapa? karena zaman SBY private sector yang jalan, Jokowi BUMN dan goverment sector," tegasnya.

"Nah sekarang saya balikan ke private sector. Itu akan naik 1%-1,5% (tax ratio). Jadi 10%-11% sudah hampir di tangan, income tambahan Rp 120-240 triliun," papar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan penyaluran kredit, yang menjadi indikator ekspansi bisnis, masih di bawah target pemerintah. Kebijakan ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi penyebab sulitnya akselerasi pertumbuhan kredit beberapa waktu terakhir.

Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,7% pada September 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 10,85%. Angka itu juga masih lebih rendah dari rentang target pertumbuhan kredit sepanjang tahun dalam kisaran 8%—11%.

Ekonom Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen dan pelaku usaha memang sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, rendahnya kepercayaan di masyarakat itu merupakan hasil akumulasi dari kebijakan ekonomi 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

"10 tahun terakhir, pemerintah kita fokus sekali mengembangkan supply side of the economy [ekonomi dari sisi penawaran]," ujar Emil dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025).

Dia mencontohkan bahwa pemerintahan Jokowi terus memberi berbisnis dengan perbaikan aturan, membangun jalan tol, memperbaiki tata kelola kereta api, membangun pelabuhan baru hingga dwelling time atau waktu tinggal barang di pelabuhan diturunkan.

Hanya saja, sambungnya, pengembangan ekonomi dari sisi permintaan (demand side of the economy) kurang diperhatikan. Menurutnya, kenaikan upah dalam lima tahun terakhir tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.

"Secara riil, UMR [upah minimum regional] itu tumbuhnya negatif, lima tahun setelah Covid. Jadi kalau kita punya uang yang sama, itu kalah sama inflasi. Inflasi udah naik-naik-naik, UMR-nya itu enggak naik," kata Emil.

Dia tidak heran apabila kini banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang coba memperbaiki sisi permintaan, yang sebelumnya kurang diperhatikan.

Emil mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan income substitute policy alias kebijakan pengganti pendapatan karena orang tua akan punya uang sisa akibat tidak perlu memberi bekal ke anaknya yang sekolah.

Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) juga terus mengendurkan kebijakan moneternya. Memang sejak Prabowo-Gibran menjabat, bank sentral telah memangkas suku bunga kebijakan alias BI Rate sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%.

Hanya saja, berbagai kebijakan tersebut belum juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis lebih lanjut. Emil pun menilai pemerintah perlu memperbaiki kepercayaan atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.

Dia menekankan pentingnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ekonomi dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, agen ekonomi sifatnya bertindak secara rasional menurut informasi yang diterima sehingga pejabat publik harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas.

"Ini tugas berat dari pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu harus bisa set the tone, set the mood. Pemerintah sekarang sedang membenahi komunikasi, karena komunikasi ini penting, tidak bisa kita menjalankan ekonomi tanpa komunikasi yang baik," ungkap Emil.

Upah Riil Turun

Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa setidaknya dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan upah riil buruh hampir di semua sektor.

Dia menjelaskan upah riil merupakan kenaikan upah buruh dikurangi kenaikan biaya hidup. Arief mencontohkan upah riil rata-rata sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan mencapai Rp605.507 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 10,6% menjadi Rp543.143 per bulan pada 2024.

Begitu juga dengan upah riil rata-rata keuangan dan properti mencapai Rp1.699.535 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 14,5% menjadi Rp1.453.671 per bulan pada 2024.

"Jadi kalau merasa 'Kok saya enggak sejahtera?' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup. Kenapa? Antara inflasinya ketinggian atau kenaikan gajinya kekecilan. Yang terjadi apa? Kenaikan gajinya kekecilan karena inflasi tidak begitu tinggi," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (16/1/2024).

Sejalan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat bahwa disposable income (pendapatan siap dibelanjakan/yang tersisa setelah dikurangi pajak langsung) memang cenderung meningkatkan, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.

Detailnya, proporsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir pada 2023 menunjukkan disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% atau turun 6,2%.

Artinya, konsumsi masyarakat semakin tertekan karena bagian pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan oleh rumah tangga dari total output ekonomi per orang semakin kecil.

"Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelas Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan memasuki umur setahun pada 20 Oktober 2025. Sejumlah tantangan masih berada di depan mata apalagi kalau mau mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

Berkaca kepada tahun-tahun sebelumnya, kinerja tahun pertama pemerintahan Prabowo tidak lebih baik dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun sedikit lebih impresif dari Jokowi.

Prabowo resmi menjabat sebagai kepala pemerintahan dan negara pada 20 Oktober 2024. Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan Prabowo, ekonomi tumbuh 5,02% secara tahunan atau year on year (YoY).

Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2025, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12% YoY.

Artinya, dari tiga kuartal pertama pemerintahan Prabowo, perekonomian rata-rata tumbuh 5%.

Angka itu sedikit lebih baik dari pendahulunya, Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ketika pertama kali menjadi orang nomor di Indonesia pada 20 Oktober 2014. Pada kuartal IV/2015 atau tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi, ekonomi 50,1% YoY.

Tiga bulan selanjutnya atau kuartal I/2015, pertumbuhan ekonomi sebesar 4,71% YoY. Kemudian pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 4,67%. Alhasil, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan Jokowi sebesar 4,8%.

Ditarik lagi ke belakang, satu tahun pertama pemerintahan SBY mempunyai catatan yang lebih impresif dari sisi pertumbuhan ekonomi. SBY pertama kali menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2004.

Pada kuartal IV/2024 atau tiga bulan pertama pemerintahan SBY, pertumbuhan ekonomi mencapai 6,65% YoY. Kemudian pada kuartal I/2005, pertumbuhan ekonomi sebesar 6,35%. Selanjutnya pada kuartal II/2025, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,54%.

Artinya, rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam tiga kuartal pertama pemerintahan SBY tercatat di angka 6,18%.

Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan ekonomi tahun pertama Prabowo (5%) sedikit lebih baik dari Jokowi (4,8%), namun masih jauh lebih rendah dari SBY (6,18%).

Apa yang Perlu Dilakukan Prabowo?

Sejumlah pengamat memberikan pandangan terkait dengan target ekonomi yang dikejar oleh pemerintah hingga 8%.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky menilai upaya pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dinilai masih jauh dari harapan.

Meski sempat mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,12%, pencapaian itu dinilainya masih lemah dan belum ditopang oleh kebijakan yang mampu mempercepat laju ekonomi menuju target ambisius 8%.

“Pencapaian target makro sangat lemah. Memang kemarin 5,12%, tapi belum terlihat ada program yang benar-benar mendukung pertumbuhan. Saat ini mempertahankan angka 5% saja sudah sulit,” ujarnya kepada Bisnis.com dikutip Sabtu (18/10/2025).

Dia meminta pemerintah mengurangi misalokasi sumber daya fiskal yang menyebabkan belanja negara tidak efektif dalam mendorong produktivitas ekonomi.

Dia menekankan perlunya perbaikan kualitas institusi agar anggaran dapat digunakan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan kinerja ekonomi nasional.

Teuku Riefky memperkirakan kinerja ekspor nasional masih sangat bergantung pada kondisi global yang tengah tidak menentu, sementara dua mesin pertumbuhan lainnya yakni konsumsi masih diwarnai pelemahan daya beli masyarakat. Lalu investasi asing yang masih menunjukkan kontraksi.

"Perbaiki kualitas institusi, iklim investasi sehingga investasi masuk lapangan pekerjaan tercipta, daya beli meningkat, penerimaan negara akan masuk dengan sendirinya," terangnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menjelaskan bahwa Indonesia perlu keluar dari zona nyaman pertumbuhan ekonomi berbasis konsumsi rumah tangga jika ingin mencapai target ambisius pertumbuhan 8%.

“Kalau kita punya target pertumbuhan ekonomi 8%, itu tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga. Harus dari ekspor dan investasi,” ujarnya.

Indonesia, sambungnya, telah terjebak dalam middle income trap selama lebih dari tiga dekade sejak 1993.

“Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, pertumbuhan di atas 6% itu sudah menjadi keharusan,” jelasnya.

Untuk memperkuat ekspor, tambah Esther, strategi utama yang harus dilakukan adalah diversifikasi produk dan pasar, seperti mengembangkan industri kreatif. Indonesia selama ini masih bergantung pada komoditas seperti sawit, batu bara, dan karet.

Selain itu, perluasan pasar ekspor juga menjadi prioritas karena saat ini mitra utama Indonesia adalah China dan Amerika Serikat. Pemerintah harus lebih agresif menembus pasar baru.

Selain mendorong ekspor dan investasi, kebijakan fiskal (APBN) juga perlu diarahkan dari aktivitas konsumtif ke aktivitas produktif. Pemerintah diharapkan lebih fokus mendukung sektor-sektor yang menciptakan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja.

“Selama ini banyak aktivitas ekonomi yang sifatnya konsumtif. Padahal, APBN seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat produktivitas nasional,” jelasnya.

Penciptaan Lapangan Kerja

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menggarisbawahi bahwa pemulihan ekonomi nasional selama satu tahun terakhir dinilai masih menghadapi tantangan besar dalam aspek penciptaan lapangan kerja.

Meski konsumsi rumah tangga mulai menunjukkan perbaikan, indikator yang berkaitan dengan job creation justru melemah di hampir semua sektor.

“Kalau lihat satu tahun ke belakang, kaitannya dengan konsumsi, ini yang belum dibahas. Sebetulnya ada satu catatan PR besar yang belum bisa diselesaikan dengan baik, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan,” katanya.

Ia menambahkan, semua indikator terkait penciptaan lapangan kerja menunjukkan pelemahan, mulai dari tingkat partisipasi tenaga kerja hingga persepsi masyarakat terhadap ketersediaan pekerjaan. Bahkan, indeks kepercayaan ekonomi konsumen pada aspek lapangan kerja menjadi yang paling pesimis dibandingkan indikator lainnya