Pengusaha Masih Ragu Ekspansi Bisnis, Ekonom: Imbas 1 Dekade Kebijakan Ekonomi Jokowi
Ekonom menilai pengusaha ragu ekspansi bisnis akibat 10 tahun kebijakan ekonomi Jokowi yang fokus pada sisi penawaran tanpa memperhatikan sisi permintaan.
(Bisnis.Com) 27/10/25 16:41 17323
Bisnis.com, JAKARTA — Pertumbuhan penyaluran kredit, yang menjadi indikator ekspansi bisnis, masih di bawah target pemerintah. Kebijakan ekonomi selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjadi penyebab sulitnya akselerasi pertumbuhan kredit beberapa waktu terakhir.
Bank Indonesia (BI) mencatat pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,7% pada September 2025, melambat dibandingkan pertumbuhan kredit perbankan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 10,85%. Angka itu juga masih lebih rendah dari rentang target pertumbuhan kredit sepanjang tahun dalam kisaran 8%—11%.
Ekonom Bahana TCW Investment Management Emil Muhammad menjelaskan bahwa kepercayaan konsumen dan pelaku usaha memang sedang tidak baik-baik saja. Menurutnya, rendahnya kepercayaan di masyarakat itu merupakan hasil akumulasi dari kebijakan ekonomi 10 tahun pemerintahan sebelumnya.
"10 tahun terakhir, pemerintah kita fokus sekali mengembangkan supply side of the economy [ekonomi dari sisi penawaran]," ujar Emil dalam Pelatihan Wartawan BI di Bukittinggi, dikutip Senin (27/10/2025).
Dia mencontohkan bahwa pemerintahan Jokowi terus memberi berbisnis dengan perbaikan aturan, membangun jalan tol, memperbaiki tata kelola kereta api, membangun pelabuhan baru hingga dwelling time atau waktu tinggal barang di pelabuhan diturunkan.
Hanya saja, sambungnya, pengembangan ekonomi dari sisi permintaan (demand side of the economy) kurang diperhatikan. Menurutnya, kenaikan upah dalam lima tahun terakhir tidak sebanding dengan kenaikan inflasi.
"Secara riil, UMR [upah minimum regional] itu tumbuhnya negatif, lima tahun setelah Covid. Jadi kalau kita punya uang yang sama, itu kalah sama inflasi. Inflasi udah naik-naik-naik, UMR-nya itu enggak naik," kata Emil.
Dia tidak heran apabila kini banyak program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang coba memperbaiki sisi permintaan, yang sebelumnya kurang diperhatikan.
Emil mencontohkan program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, MBG merupakan income substitute policy alias kebijakan pengganti pendapatan karena orang tua akan punya uang sisa akibat tidak perlu memberi bekal ke anaknya yang sekolah.
Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) juga terus mengendurkan kebijakan moneternya. Memang sejak Prabowo-Gibran menjabat, bank sentral telah memangkas suku bunga kebijakan alias BI Rate sebanyak 150 basis poin (bps) dari 6,25% menjadi 4,75%.
Hanya saja, berbagai kebijakan tersebut belum juga mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnis lebih lanjut. Emil pun menilai pemerintah perlu memperbaiki kepercayaan atas prospek ekonomi Indonesia ke depan.
Dia menekankan pentingnya pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ekonomi dengan baik ke masyarakat. Menurutnya, agen ekonomi sifatnya bertindak secara rasional menurut informasi yang diterima sehingga pejabat publik harus bisa mengkomunikasikan kebijakannya dengan jelas.
"Ini tugas berat dari pemerintah sebenarnya, karena pemerintah itu harus bisa set the tone, set the mood. Pemerintah sekarang sedang membenahi komunikasi, karena komunikasi ini penting, tidak bisa kita menjalankan ekonomi tanpa komunikasi yang baik," ungkap Emil.
Upah Riil Turun
Sebelumnya, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Arief Anshory Yusuf mengungkapkan bahwa setidaknya dalam lima tahun terakhir, terjadi penurunan upah riil buruh hampir di semua sektor.
Dia menjelaskan upah riil merupakan kenaikan upah buruh dikurangi kenaikan biaya hidup. Arief mencontohkan upah riil rata-rata sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan mencapai Rp605.507 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 10,6% menjadi Rp543.143 per bulan pada 2024.
Begitu juga dengan upah riil rata-rata keuangan dan properti mencapai Rp1.699.535 per bulan pada 2019; angka tersebut turun 14,5% menjadi Rp1.453.671 per bulan pada 2024.
"Jadi kalau merasa \'Kok saya enggak sejahtera?\' Ya iya. Gaji naik, cuma enggak bisa membarengi kenaikan biaya hidup. Kenapa? Antara inflasinya ketinggian atau kenaikan gajinya kekecilan. Yang terjadi apa? Kenaikan gajinya kekecilan karena inflasi tidak begitu tinggi," jelasnya kepada Bisnis, Kamis (16/1/2024).
Sejalan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) mencatat bahwa disposable income (pendapatan siap dibelanjakan/yang tersisa setelah dikurangi pajak langsung) memang cenderung meningkatkan, tetapi nilainya secara riil untuk konsumsi relatif menurun.
Detailnya, proporsi disposable income terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita mencapai 78,9% pada 2011. Meski demikian, data terakhir pada 2023 menunjukkan disposable income terhadap PDB per kapita hanya berada di 72,7% atau turun 6,2%.
Artinya, konsumsi masyarakat semakin tertekan karena bagian pendapatan yang benar-benar bisa dibelanjakan oleh rumah tangga dari total output ekonomi per orang semakin kecil.
"Tantangan pembangunan yang pertama adalah pendapatan disposable masyarakat yang menunjukkan tren penurunan," jelas Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Scenaider C.H. Siahaan dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Senin (2/9/2024).
#ekspansi-bisnis #kebijakan-ekonomi #pertumbuhan-kredit #pemerintahan-jokowi #kepercayaan-konsumen #ekonomi-indonesia #upah-riil #inflasi-indonesia #kebijakan-moneter #bi-rate #komunikasi-ekonomi #disp