Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp320 triliun pada 2026, menjadi peluang yng cukup besar bagi industri penjaminan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan volume bisnis dan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

“Namun demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai, terutama terkait potensi peningkatan klaim, konsentrasi risiko, dan kualitas kredit debitur,” ucapnya dalam lembar jawaban RDK OJK Mei 2026, dikutip pada Senin (19/6/2026).

Sejalan dengan itu, lanjut Ogi, rencana penurunan bunga kredit mikro menjadi di bawah 10% pun berpotensi memperluas akses pembiayaan UMKM. Untuk diketahui, per hari ini, Senin (29/6/2026), pemerintah resmi memangkas bunga kredit ultra mikro menjadi 8%.

Namun, tegasnya, industri tetap perlu menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis dan prinsip kehati-hatian melalui penguatan underwriting, monitoring portofolio, serta penetapan pricing yang sesuai dengan profil risiko.

“OJK melihat bahwa kondisi ekonomi yang masih dinamis perlu diantisipasi oleh industri asuransi kredit dan penjaminan melalui penguatan manajemen risiko, underwriting, serta pemantauan kualitas portofolio secara lebih ketat,” sebut Ogi.

Lebih jauh, dia menilai bahwa karakteristik UMKM yang sebagian masih memiliki keterbatasan data historis memang menimbulkan tantangan dalam proses penilaian risiko. Namun, UMKM tetap merupakan sektor strategis yang perlu didukung.

“Oleh karena itu, OJK terus mendorong pemanfaatan data, termasuk akses SLIK, penguatan tata kelola, serta penerapan mekanisme risk sharing yang sehat agar pertumbuhan pembiayaan dan penjaminan dapat berlangsung secara berkelanjutan,” katanya.

Sebagai informasi, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan alokasi plafon program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 2026 naik menjadi Rp320 triliun.

Dia menyebut angka ini lebih tinggi dibandingkan pada 2025 yang sebesar Rp286,61 triliun. Sementara itu, lanjutnya, untuk subsidi yang disiapkan kurang lebih sekitar Rp38 triliun.

“[Plafon KUR] dinaikkan menjadi Rp320 triliun. Nah ada kenaikan angka yang kurang lebih sekitar Rp40 triliun. Kenapa seperti itu? Karena memang Pak Presiden concern sekali terhadap ekonomi kerakyatan,” katanya dalam raker bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Tak hanya kenaikan plafon KUR, untuk tahun depan Maman menyebut target alokasi ke KUR produksi akan bertambah menjadi 65%. Adapun, untuk tahun ini alias 2025 target ke sektor produksi sebesar 60% penyaluran. Dia optimistis hingga Desember 2025 bisa mencapai 61% penyaluran.

“Yang tahun ini kita ditargetkan 60%, Alhamdulillah Desember nanti sampai di 61%. Kita tahun depan minta ditargetkan di 65% ke sektor produksi, itu sudah diketok juga,” tegasnya.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Jawa Tengah atau Jateng mencetak laba tahun berjalan sebesar Rp18,69 miliar sepanjang 2025.

Berdasarkan laporan keuangan yang terbit di Harian Bisnis Indonesia pada Senin (27/4/2026), laba tersebut tumbuh 11,05% (year on year/YoY) dari Rp16,83 miliar.

Bila dirincikan, pendapatan imbal jasa penjaminan bruto pada 2025 mencapai Rp210,54 miliar, naik 58,22% YoY dari Rp133,06 miliar.

Sementara itu beban IJP bersama/Imbal Jasa Penjaminan Ulang/Premi Reasuransi sebesar Rp55,81 miliar dan beban akuisisi penjaminan Rp40,51 miliar. Dengan demikian, jumlah pendapatan IJP bersih mencapai Rp114,20 miliar, naik 55,20% YoY.

Adapun, jumlah pendapatan operasional sebesar Rp9,94 miliar. Alhasil, jumlah pendapatan Jamkrida Jawa Tengah pada 2025 mencapai Rp124,15 miliar, tumbuh 51,69% YoY.

Sementara itu, jumlah beban pada 2025 mencapai Rp93,61 miliar. Angka tersebut naik sebesar 68,60% YoY dari yang sebelumnya Rp55,52 miliar.

Menilik laporan posisi keuangannya, Jamkrida Jawa Tengah membukukan jumlah aset sebesar Rp741,08 miliar sepanjang 2025. Adapun, jumlah liabilitas sebesar Rp533,78 miliar dan jumlah ekuitasnya mencapai Rp207,30 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) menilai rencana Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menetapkan batas bawah imbal jasa penjaminan (IJP) adalah cara regulator untuk meningkatkan stabilitas industri penjaminan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo Agus Supriadi berpendapat hal tersebut dilakukan agar iklim usaha yang sehat dan kompetitif bisa terjaga.

“Penetapan batas bawah IJP tersebut diperkirakan dapat membantu mencegah perang tarif yang tidak sehat dan meningkatkan kualitas layanan penjaminan,” katanya kepadaBisnis, Senin (17/11/2025).

Sebab demikian, pria yang juga merupakan Direktur Utama Jamkrida Jakarta ini menegaskan Asippindo mendukung rencana OJK tersebut, mengingat perkiraannya akan dapat menstabilkan industri.

Agus meneruskan, hingga kini formula penetapan batas bawah IJP belum dibicarakan secara khusus di asosiasinya. Namun, dia yakin regulator akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menetapkan batas bawah IJP seperti biaya operasional, risiko, dan kebutuhan pasar.

“Asippindo mungkin meminta OJK untuk mempertimbangkan dan mengkaji secara serius terkait dampak kebijakan ini terhadap industri penjaminan dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak menghambat pertumbuhan industri,” jelasnya.

Lebih jauh, dia menyoroti fenomena perang tarif IJP mungkin saja terjadi meskipun sebenarnya tidak tampak muncul di permukaan. Dia menilai perang tarif IJP yang terjadi dan dibiarkan mungkin saja dapat menggerus kesehatan perusahaan penjaminan

“Ini karena dapat menyebabkan penurunan pendapatan dan meningkatkan risiko kerugian. Penetapan batas bawah IJP mungkin juga untuk mencegah fenomena ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan pihaknya bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP.

Semula, dia menyebut POJK 11 Tahun 2025 tidak mewajibkan perusahaan penjaminan menggunakan jasa aktuaria. Namun, jasa ini dinilai penting untuk menetapkan harga IJP.

Berdasarkan catatannya, sebagian besar Jamkrida belum menggunakan jasa aktuaria karena pertimbangan biaya dan skala bisnis, sedangkan perusahaan dengan kapasitas besar sudah menerapkannya.

“Ke depannya, OJK bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP guna menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Ogi dałam lembar jawaban RDK September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo mencatatkan laba bersih Rp539,87 miliar per September 2025.

Plt. Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari merincikan bahwa imbal jasa penjaminan (IJP) per kuartal III/2025 menyentuh 5,27 triliun. Kemudian, ekuitasnya sebesar Rp12,76 triliun. Asetnya senilai Rp30,11 triliun dan Return on Equity (ROE) sebesar 4,14%.

“Secara RKP sampai hari ini kami sudah melebihi dari target yang ditetapkan oleh pemegang saham di tahun 2025,” katanya dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (17/11/2025).

Mulanya, Abdul menyebut laba bersih per Desember 2024 yang telah diaudit sebesar Rp1,04 triliun. Sementara itu, IJP senilai Rp7,74 triliun dan ekuitasnya Rp12,80 triliun. Adapun, asetnya mencapai Rp30,65 triliun dan ROE 8,00%.

Adapun, pada September 2025 posisi gearing ratio Jamkrindo berada di level 17,5 kali. POJK Nomor 11 Tahun 2025 Pasal 5 Ayat (3) menyebut bahwa perusahaan penjaminan harus memenuhi total gearing ratio paling tinggi 40 kali dan mulai berlaku pada 6 November 2025.

“Sampai dengan September 2025, gearing kami masih 17,5 kali. Artinya, masih luas kami untuk melakukan kapasitas penjaminan kepada para UMKM,” ucap Abdul.

Lebih jauh, dia merincikan bahwa sejak 2015 sampai September 2025 Jamkrindo telah menjamin 27 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penerima kredit usaha rakyat (KUR).

“Jadi, akumulasi yang telah dijamin oleh PT Jamkrindo dari 2015 sampai September 2025 itu ada Rp1.046 triliun. Kemudian jumlah UMKM yang dijamin ada 27 juta UMKM, dan penyerapan tenaga kerja ada 35 juta,” sebutnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri UMKM Maman Abdurrahman membeberkan realisasi penyaluran KUR terbaru. Per 15 November 2025 nilai penyaluran mencapai Rp238,7 triliun. Angka ini sudah 83,2% dari target yang Rp286,61 triliun.

Kemudian, jumlah debiturnya sudah mencapai 4,04 juta debitur. Jumlah debitur baru mencapai 2,25 juta orang dan debitur graduasi sebanyak 1,32 juta orang.

“Dan Alhamdulillah sepanjang sejarah berdirinya program KUR, inilah pertama kali kita mencapai target yang sesuai dengan yang sudah ditargetkan ke sektor produksi yaitu sebesar 60,7%. InsyaAllah sampai Desember kita sampai di 61%,” tuturnya dalam rapat tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan dari total yang sudah disalurkan kepada 4,04 juta debitur, ini potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 7,7 juta sampai 11,6 juta.

“Jadi, melalui program KUR ini ada potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 7,7 juta sampai 11,6 juta berdasarkan asumsi riset dari BRIN dalam setiap satu entitas usaha menyerap kurang lebih 2 sampai 3 orang,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jamkrida Jakarta (Perseroda) mendukung rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan asosiasi yang akan menetapkan batas bawah imbal jasa penjaminan (IJP) untuk industri penjaminan.

Direktur Utama Jamkrida Jakarta Agus Supriadi berpendapat kebijakan itu dapat menjaga stabilitas industri penjaminan, terutama dalam mencegah persaingan tarif yang tidak sehat.

“Dengan adanya batas bawah, perusahaan penjaminan dapat beroperasi dengan standar minimal yang menjamin keberlanjutan usaha, kualitas penjaminan, serta kemampuan memenuhi kewajiban kepada mitra dan terjamin,” katanya kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (15/11/2025).

Dia meneruskan, bila batas IJP ini diterapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan segmen pasar, maka dampak terhadap penjualan produk UMKM dapat tetap positif.

Kendati demikian, dia mengingatkan perlunya antisipasi potensi penyesuaian harga di awal penerapan. Sebab itu, menurutnya perlu sosialisasi kepada mitra lembaga keuangan agar tidak menurunkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM.

“Kami berharap agar dalam proses penetapan batas bawah IJP, dilakukan kajian yang komprehensif dengan memperhatikan kondisi dan kapasitas lembaga penjaminan di setiap daerah, termasuk Jamkrida di berbagai provinsi,” ucap Agus.

Tak sampai di situ, pria yang juga menjabat sebagai Sekjen Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) ini menyarankan bahwa fleksibilitas perlu diberikan untuk segmen tertentu seperti UMKM dan koperasi, supaya tidak menghambat perluasan akses penjaminan bagi sektor produktif.

Lebih jauh, Agus turut membeberkan tantangan utama dalam penetapan tarif IJP ini adalah ketidakseimbangan antara risiko dan harga pasar. Baginya, masih sering terjadi kompetisi tarif yang terlalu agresif di antara lembaga penjaminan.

“Yang mana penetapan IJP lebih berorientasi pada volume bisnis daripada pada prinsip manajemen risiko. Selain itu, terdapat variasi karakteristik portofolio dan segmen usaha [terutama pada sektor UMKM], yang membuat sulit diterapkannya satu standar tarif yang mencerminkan tingkat risiko secara akurat,” jelasnya.

Untuk menghadapi itu, Jamkrida Jakarta selalu berupaya menjaga keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan usaha, dan daya saing. Kemudian, penetapan IJP pun dilakukan berdasarkan analisis risiko yang komprehensif.

“Selain itu, perusahaan juga meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan, agar nilai tambah yang diberikan tidak semata-mata bergantung pada tarif, tetapi juga pada kecepatan layanan, transparansi, dan pendampingan kepada mitra,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengungkapkan pihaknya bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP.

Semula, dia menyebut POJK 11 Tahun 2025 tidak mewajibkan perusahaan penjaminan menggunakan jasa aktuaria. Namun, jasa ini dinilai penting untuk menetapkan harga IJP.

Berdasarkan catatannya, sebagian besar Jamkrida belum menggunakan jasa aktuaria karena pertimbangan biaya dan skala bisnis, sedangkan perusahaan dengan kapasitas besar sudah menerapkannya.

“Ke depannya, OJK bersama asosiasi akan menetapkan batas bawah IJP guna menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif,” kata Ogi dałam lembar jawaban RDK September 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) mencatatkan pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) secara konsolidasi mencapai Rp6,36 triliun pada kuartal III/2025.

Sekretaris Perusahaan PT Jamkrindo Krisna Johan mengemukakan nilai itu tumbuh sebesar 3,52% secara year-on-year (YoY) dari Rp6,15 triliun. Dengan demikian, nilai IJP tersebut telah mencapai 74,18% dari target RKAP 2025.

“Secara umum, tren pendapatan IJP Jamkrindo masih positif di tengah kondisi industri pembiayaan yang dinamis dan menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga keberlanjutan bisnis dengan prinsip kehati-hatian serta pengelolaan risiko yang baik,” katanya kepada Bisnis, Kamis (6/11/2025).

Dia mengemukakan segmen UMKM masih menjadi kontributor utama dalam pendapatan perusahaannya. Hal ini karena segmen usaha Jamkrindo adalah menjamin UMKM, koperasi, serta sinergi BUMN.

Lebih lanjut, Krisna membeberkan setidaknya ada empat cara yang dilakukan Jamkrindo dalam menjaga pertumbuhan pendapatan IJP di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Pertama, ujarnya, Jamkrindo memperkuat kemitraan strategis dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemda/Pemkot, lembaga keuangan, termasuk memperluas kerja sama dengan BPD dan koperasi.

Kedua, Jamkrindo terus mengembangkan produk penjaminan non-program pemerintah. Misalnya, penjaminan produktif, penjaminan kontra bank garansi, penjaminan suretyship yang mendukung sektor jasa konstruksi dan infrastruktur.

“Selain itu, perusahaan juga memperkuat transformasi digital melalui end-to-end guarantee platform untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi proses penjaminan,” tuturnya.

Cara keempat yang dilakukan Jamkrindo adalah memperkuat fungsi manajemen risiko dan analisis portofolio, agar pertumbuhan bisnis tetap sejalan dengan prinsip prudential dan memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Lebih jauh, Krisna memproyeksikan bahwa bisnis penjaminan hingga akhir 2025 akan tetap positif dan berpotensi tumbuh lebih tinggi. Terlebih, memasuki kuartal IV ini aktivitas ekonomi nasional dirasanya mulai meningkat, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun penyerapan anggaran pemerintah dan proyek-proyek produktif daerah.

“Dengan capaian 74,18% dari RKAP hingga September, Jamkrindo menargetkan realisasi Imbal Jasa Penjaminan dapat menembus sekitar Rp8,5 triliun hingga akhir tahun,” ucapnya.

Sebagai informasi, sepanjang Januari-September 2025, volume penjaminan Jamkrindo mencapai Rp186,75 triliun dengan jumlah UMKM terjamin sebanyak 4,2 juta unit yang menyerap tenaga kerja sebanyak 11,69 juta orang.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai imbal jasa penjaminan pada Agustus 2025 terkontraksi sebesar 11,91% (YoY) menjadi Rp5,12 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada Agustus 2024 yang justru tumbuh 12,66% (YoY) atau sebesar Rp5,82 triliun.

Sementara itu, pada Agustus 2025 nilai klaim penjaminan mencapai Rp4,68 triliun, turun 20,33%. Adapun, nilai asetnya mencapai Rp48,83 triliun, tumbuh 1,94%.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) membeberkan perlambatan dalam penyaluran kredit dan penjaminan di beberapa sektor produktif membuat nilai imbal jasa penjaminan turun 11,91% (year on year/YoY) per Agustus 2025.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asippindo Agus Supriadi menuturkan perlambatan itu terjadi lantaran ada perubahan strategi penyaluran oleh perbankan dan lembaga keuangan.

“Oleh karena itu, masyarakat dan pelaku usaha cenderung membatasi ekspansi pembiayaan di tengah situasi suku bunga yang sedang berubah dan kondisi ekonomi yang masih dalam proses pemulihan,” katanya kepadaBisnis, Rabu (5/11/2025).

Selain itu, Agus mengemukakan penurunan volume penjaminan dalam skema multiguna dan sektor konsumtif juga berkontribusi pada penurunan secara keseluruhan imbal jasa di industri tersebut.

Kendati demikian, Direktur Utama PT Jamkrida Jakarta ini menilai bisnis penjaminan di 2025 tetap memiliki prospek baik. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi sebelum tahun anggaran baru dimulai dan program pemerintah yang terus mendukung pembiayaan bagi UMKM dan sektor produktif.

“Kemudian, peningkatan kebutuhan modal kerja di perusahaan serta lembaga kontraktor daerah, ditambah percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengadaan barang atau jasa, akan menjadi faktor utama yang mendorong pertumbuhan bisnis penjaminan,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia turut membeberkan setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan perusahaan penjaminan untuk menjaga kinerja imbal jasa.Pertama, diversifikasi portofolio penjaminan, sehingga tidak hanya bergantung pada penjaminan konsumtif, tetapi memperkuat penjaminan sektor produktif, UMKM, dan proyek-proyek strategis.

Kedua, lanjutnya, meningkatkan manajemen risiko melalui penilaian kelayakan risiko supaya proses analisa risiko, baik secara korporasi maupun perorangan, bisa lebih tajam.Ketiga, memperkuat kerja sama dengan perbankan dan BUMD/BUMN untuk memperluas basis penjaminan dan menciptakan produk penjaminan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan pasar.

“Terakhir, mengoptimalisasi digitalisasi layanan, untuk mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, dan memperluas akses penjaminan,” ucap Agus.

Lebih jauh, Agus pun mengungkapkan kondisi permintaan produk penjaminan dari beberapa sektor selama 2025 ini. Misalnya, dari sektor UMKM tren permintaannya stabil dan berpotensi meningkat lantaran ada stimulus pembiayaan.

Adapun, untuk proyek dari BUMN, BUMD, Kementerian, SKPD dan Swasta pun diperkirakan meningkat mengikuti siklus penyerapan anggaran dan kegiatan pengadaan barang/jasa di pusat maupun daerah, terutama pada triwulan IV tahun anggaran.

“Sementara itu, sektor korporasi cenderung tumbuh secara selektif, dengan penjaminan terkait modal kerja, pengadaan, dan proyek infrastruktur yang membutuhkan dukungan mitigasi risiko dari lembaga penjaminan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat nilai imbal jasa penjaminan pada Agustus 2025 terkontraksi sebesar 11,91% (YoY) menjadi Rp5,12 triliun. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi pada Agustus 2024 yang justru tumbuh 12,66% (YoY) atau sebesar Rp5,82 triliun.

Sementara itu, pada Agustus 2025 nilai klaim penjaminan mencapai Rp4,68 triliun, turun 20,33%. Adapun, nilai asetnya mencapai Rp48,83 triliun, tumbuh 1,94%.