ekBis

Tunggakan Iuran BPJS Batam Rp87 Miliar, Kelas 3 Paling Banyak

Bisnis.com, BATAM — BPJS Kesehatan Cabang Batam mencatat tunggakan iuran peserta mandiri di Kota Batam mencapai sekitar Rp87 miliar hingga November 2025.

Angka ini berasal dari peserta yang menunggak pembayaran antara 1 hingga 24 bulan, sesuai ketentuan Perpres 82/2018 yang membatasi perhitungan tunggakan maksimal dua tahun.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Harry Nurdinsyah, mengungkapkan bahwa sistem secara otomatis mengunci penambahan tunggakan setelah 24 bulan. "Kalau tidak dikunci, mungkin angkanya sudah ratusan miliar," ujarnya di Batam, Kamis (4/12/2025).

Harry memaparkan bahwa Kecamatan Batam Kota menjadi daerah dengan jumlah penunggak tertinggi, yakni sekitar 20.000 peserta. Disusul Kecamatan Sekupang dan Sagulung, sementara tingkat tunggakan terendah berada di wilayah Bulang.

Dari sisi kelas layanan, peserta kelas 3 mendominasi tunggakan, terutama karena faktor ekonomi dan kebiasaan mendaftar hanya saat membutuhkan layanan kesehatan. "Ada juga yang sebenarnya tidak mampu tapi belum masuk segmen yang dibiayai pemerintah daerah," katanya lagi.

BPJS Kesehatan menawarkan dua opsi untuk pelunasan, yakni opsi pelunasan langsung, di mana kepesertaan aktif seketika, tetapi peserta perlu memperhatikan potensi denda layanan bila rawat inap dalam 45 hari setelah aktif.

Kemudian program rehab atau cicilan, di mana para peserta mencicil tunggakan, tetapi kepesertaan baru aktif setelah seluruh cicilan lunas.

Harry menegaskan bahwa akses pembayaran kini sangat luas, mencapai 955.429 kanal, mulai bank, kantor pos, e-commerce, hingga ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret. "Masalahnya sekarang bukan ‘di mana bayar’, tetapi ‘mau bayar atau tidak’," ujarnya.

BPJS Kesehatan juga menerapkan New Rehab 2.0 untuk memudahkan peserta PBPU (mandiri) yang ingin mencicil atau berpindah segmen.

Peserta mandiri yang mengalami kesulitan membayar dapat beralih ke segmen yang iurannya dibiayai Pemko Batam, sesuai Perwako Nomor 32 Tahun 2025, selama memenuhi syarat. "Peserta mandiri yang menunggak kelas 1, 2, atau 3 bisa beralih ke PBI daerah jika sudah tidak mampu," jelas Harry.

BPJS Kesehatan berharap kemudahan pembayaran dan dukungan pemerintah daerah dapat menekan jumlah tunggakan serta meningkatkan keaktifan peserta di Batam.

2 Cara Penyelesaian Tunggakan BPJS Kesehatan, Pemutihan dan Cicilan

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat yang memiliki tunggakan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mendapatkan opsi penyelesaian kewajiban melalui dua skema yang disiapkan pemerintah melalui BPJS Kesehatan.

Skema terbaru yakni pemerintah menyiapkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan mulai berjalan pada November 2025. Kebijakan ini ditujukan untuk meringankan beban peserta berpenghasilan rendah yang sudah lama menunggak iuran. Meski demikian, skema ini masih menunggu detail teknis.

Kabar penghapusan tunggakan ini sebelumnya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Menurutnya pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Program ini bertujuan agar masyarakat kurang mampu tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terbebani tunggakan lama.

Program pemutihan diprioritaskan bagi masyarakat yang kini terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), termasuk mantan peserta mandiri yang telah dialihkan ke skema PBI. Selain itu, peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang telah diverifikasi pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan program ini.

Pemerintah menegaskan pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu agar program tepat sasaran. Dengan penghapusan tunggakan, peserta diharapkan tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa hambatan administratif

Selain pemutihan, tunggakan BPJS Kesehatan juga dapat diselesaikan melalui skema cicilan. BPJS Kesehatan telah meluncuran program cicilan New Rehab 2.0 pada Februari 2025 lalu.

Program ini memungkinkan peserta membayar tunggakan selama maksimum dua tahun dengan skema cicilan hingga 12 bulan.

Kala itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020. Dalam regulasi itu, peserta dapat mengaktifkan kembali kepesertaannya dengan membayar tunggakan paling banyak 24 bulan.

“Umpama orang menunggak 10 tahun, hanya bayar 2 tahun,” kata Ghufron saat peluncuran program Rehab 2.0 di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, saat itu (3/2/2025).

Ia menjelaskan peserta yang menunggak selama satu dekade cukup melunasi dua tahun iuran, dan pembayaran tunggakan tersebut dapat dicicil selama satu tahun.

Program ini tidak hanya menyasar peserta mandiri atau Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), tetapi juga dapat dimanfaatkan peserta aktif di segmen lain seperti Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI). “Tunggakan iuran yang dicicil pun lebih fleksibel, minimal satu bulan iuran serta maksimal cicilan sampai 36 kali,” ujarnya.

Rehab 2.0 merupakan kelanjutan dari program yang diluncurkan pada Januari 2022. Hingga Desember 2024, program tahap pertama telah diikuti 1,73 juta peserta, dengan 910.660 peserta dinyatakan lunas dan aktif kembali. Total iuran yang terkumpul dalam periode tersebut mencapai Rp1,69 triliun.

Ghufron menyampaikan saat ini terdapat 222,5 juta peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sementara 17 juta peserta tidak aktif karena menunggak. Tunggakan peserta hingga Desember 2024 tercatat mencapai Rp21,48 triliun dari 28,8 juta jiwa.

Cara Pendaftaran Program REHAB BPJS Kesehatan

2 Skema Penyelesaian Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, Pemutihan dan Cicilan