Bisnis.com, JAKARTA - BPJS kesehatan memiliki rincian iuran berbeda yang harus dibayarkan oleh para pesertanya.

Ada tiga jenis iuran BPJS kesehatan mulai dari PBI, penerima upah dan peserta mandiri.

Berikut adalah aturan pembayaran iuran bulanan peserta BPJS Kesehatan:

Bagi masyarakat yang tidak mampu, iuran akan dibayarkan oleh pemerintah daerah.

Bagi penerima upah (PNS, TNI/POLRI, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah, dan Pegawai Swasta), iuran kesehatan akan dibayarkan langsung oleh pemberi kerja melalui pemotongan gaji.

Sementara untuk besaran iuran BPJS Kesehatan Mandiri terbagi atas tiga golongan. Setiap golongan memiliki biaya iuran dan ruang perawatan yang berbeda-beda. Berikut penjelasannya.

Manfaat pelayanan ruang kesehatan kelas 3 = Rp35.000
Manfaat pelayanan ruang kesehatan kelas 2 = Rp100.000
Manfaat pelayanan ruang kesehatan kelas 3 = Rp150.000

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan dengan Mudah

Berikut beberapa opsi pembayaran:

1. Melalui ATM dan Mobile Banking
Bank seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN menyediakan menu pembayaran BPJS.

Masuk ke menu pembayaran.
Pilih BPJS Kesehatan.
Masukkan nomor virtual account.
Konfirmasi dan selesaikan transaksi

2. Lewat Minimarket

Alfamart, Indomaret, dan mitranya menyediakan layanan bayar Iuran BPJS Kesehatan.

Datang ke kasir.
Sebutkan ingin membayar BPJS Kesehatan.
Berikan nomor kartu BPJS atau VA.
3. Melalui E-Wallet
Dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan LinkAja juga mendukung pembayaran.

Pilih menu BPJS di aplikasi e-wallet.
Masukkan nomor VA.
Bayar sesuai jumlah tagihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Peserta BPJS Kesehatan diwajibkan membayar iuran sesuai aturan yang berlaku sebagai syarat untuk tetap mendapatkan manfaat layanan jaminan kesehatan.

Hingga saat ini, skema iuran masih mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan. Simak cara cek iuran dan tagihan BPJS Kesehatan.

Besaran Iuran BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kesehatan dibedakan berdasarkan jenis kepesertaan sebagai berikut:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran peserta PBI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

2. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemerintah

Meliputi PNS, TNI, Polri, pejabat negara, serta pegawai pemerintah non-PNS.

Iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian:

• 4% dibayar pemberi kerja

• 1% dibayar peserta

3. Peserta PPU BUMN, BUMD, dan Swasta

Besaran iuran sama, yaitu 5% dari gaji bulanan, dengan skema pembayaran 4% oleh perusahaan dan 1% oleh peserta.

4. Keluarga Tambahan PPU

Termasuk anak keempat dan seterusnya, orang tua, serta mertua.

Iuran sebesar 1% dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh peserta.

5. Peserta Mandiri (PBPU dan Bukan Pekerja)

• Kelas I: Rp150.000 per orang per bulan

• Kelas II: Rp100.000 per orang per bulan

• Kelas III: Rp42.000 per orang per bulan (termasuk subsidi pemerintah)

6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Iuran ditetapkan sebesar 5% dari 45% gaji pokok PNS golongan III/a masa kerja 14 tahun, dan dibayar penuh oleh pemerintah.

Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Peserta akan dikenakan denda apabila menggunakan layanan rawat inap dalam 45 hari setelah kepesertaan diaktifkan kembali.

Ketentuan denda BPJS Kesehatan:

• 5% dari biaya diagnosis awal rawat inap × jumlah bulan tunggakan

• Maksimal tunggakan 12 bulan

• Denda maksimal Rp30 juta

• Untuk peserta PPU, denda ditanggung oleh pemberi kerja

Cara Cek Tagihan BPJS Kesehatan:

Peserta dapat mengecek tagihan BPJS Kesehatan secara online melalui beberapa kanal:

1. Aplikasi Mobile JKN

Login menggunakan NIK atau nomor kartu BPJS, lalu pilih menu Info Iuran atau Riwayat Pembayaran.

2. WhatsApp Assistant JKN

Simpan nomor 0811-8750-400, kirim pesan, lalu pilih menu cek tagihan dan masukkan data sesuai instruksi.

3. SMS

Kirim SMS ke 0877-7550-0400 dengan format:

TAGIHAN(spasi) NomorKartuBPJS

4. WhatsApp PANDAWA

Kirim pesan ke 0811-8165-165, lalu ikuti panduan chatbot untuk mengecek status dan tagihan.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah update iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2, dan 3 tebaru Januari 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diungkapkan Mahesa Pranadipa Maykel, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Mahesa menyebut tujuan dari perubahan ini untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga, dan memastikan perubahan yang seksama dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu yang dikutip pada Senin (13/10/2025).

Perubahan kebijakan yang sedang dibahas menjadi delapan skenario tersebut disebabkan oleh rasio klaim yang lebih besar daripada total iuran yang diperoleh.

Apakah Itu Membuat Iuran BPJS Kesehatan Bulan Januari 2026 akan Naik?

Jawabannya Tidak atau Belum. Iuran BPJS Kesehatan pada bulan ini masih sama.

Besaran Iuran BPJS Kesehatan Terbaru Januari 2026

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Itulah besaran iuran kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah update iuran BPJS Kesehatan bulan Desember 2025, apakah mengalami kenaikan?

Sebagaimana diketahui, kembali muncul rumor bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 akan naik di tahun 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diungkapkan Mahesa Pranadipa Maykel, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Mahesa menyebut tujuan dari perubahan ini untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga, dan memastikan perubahan yang seksama dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu yang dikutip pada Senin (13/10/2025).

Perubahan kebijakan yang sedang dibahas menjadi delapan skenario tersebut disebabkan oleh rasio klaim yang lebih besar daripada total iuran yang diperoleh.

Apakah Itu Membuat Iuran BPJS Kesehatan Bulan Desember 2025 Naik?

Jawabannya Tidak atau Belum. Iuran BPJS Kesehatan pada bulan ini masih sama.

Berapa Besaran Iuran BPJS Kesehatan Bulan Desember 2025? lanjut laman 2....

Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 Desember 2025

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Itulah besaran iuran kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Desember 2025

Bisnis.com, JAKARTA - Segini besaran iuran BPJS kesehatan kelas 1, 2, dan 3 pada bulan November 2025.

Sebagaimana diketahui, kembali muncul rumor bahwa besaran iuran BPJS Kesehatan kelas 1,2,3 akan naik di tahun 2026.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, pemerintah dikabarkan sedang mengkaji delapan skenario kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut diungkapkan Mahesa Pranadipa Maykel, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Mahesa menyebut tujuan dari perubahan ini untuk memastikan kondisi keuangan BPJS Kesehatan terjaga, dan memastikan perubahan yang seksama dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

"Kebijakan ini perlu diatur secara saksama, jangan sampai menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," ujar Mahesa usai Pertemuan Nasional Fasilitas Kesehatan di Jakarta, pekan lalu yang dikutip pada Senin (13/10/2025).

Perubahan kebijakan yang sedang dibahas menjadi delapan skenario tersebut disebabkan oleh rasio klaim yang lebih besar daripada total iuran yang diperoleh.

Pada laporan yang pernah ditulis Bisnis, rasio klaim terhadap pendapatan iuran mencapai 106,6% pada April 2025, dan diprediksi mencapai 111,8% pada akhir tahun. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan ini menuntut kebijakan terbaru agar Jaminan Kesehatan Nasional tetap berjalan optimal.

Salah satu yang diungkapkan untuk menaikkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan adalah dengan menaikkan tarif peserta yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran.

Data BPJS Kesehatan per Agustus 2025 menunjukkan sebanyak 41,5% peserta atau 116,9 juta orang merupakan peserta PBI, dan 21% atau 59,2 juta orang peserta PBI yang dibayarkan oleh APBD.

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025? lanjut halaman 2...

Berapa Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1,2,3 November 2025?

Saat ini, besaran iuran BPJS Kesehatan November 2025 masih sama seperti sebelumnya karena aturan kenaikkan belum ditetapkan.

1. Kelompok masyarakat bukan pekerja (BP)

Kelas 1 sebesar Rp 150.000 per orang per bulan.

Kelas 2 sebesar Rp 100.000 per orang per bulan

Kelas 3 sebesar Rp 35.000 per orang per bulan

Untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 3 sebenarnya sebesar Rp 42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 7.000.

2. Kelompok Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Iuran Rp42.000 per bulan, namun iuran tersebut sudah dibayarkan pemerintah.

3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU)

Untuk peserta BPJS Kesehatan peserta PPU yang bekerja di lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS) anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri dikenai sebesar 5 persen dari gaji per bulan, dengan Ketentuan 4 persen dibayar pemberi kerja dan satu persen dibayar peserta.

4. Peserta pekerja penerima upah (PPU)

Iuran BPJS Kesehatan bagi peserta PPU di BUMN, BUMD, dan Swasta sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 4 persen dibayar oleh pemberi kerja dan 1 persen dibayar oleh peserta.

5. Peserta keluarga tambahan (PPU)

BPJS Kesehatan untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, besaran iuran sebesar 1 persen dari gaji atau upah per orang per bulan dibayar oleh pekerja penerima upah.

6. Veteran

Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, iurannya ditetapkan sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, dibayar oleh pemerintah.

Itulah besaran iuran BPJS Kesehatan per November 2025.

KOMPAS.com – Pemerintah hingga kini masih memberlakukan tarif BPJS Kesehatan 2025 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Meskipun sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) akan menggantikan sistem kelas 1, 2, dan 3, besaran iuran BPJS Kesehatan belum mengalami perubahan.

Lantas, berapa tarif BPJS Kesehatan 2025? Simak informasi selengkapnya di sini.

Skema pembayaran iuran BPJS Kesehatan 2025

Besaran tarif BPJS Kesehatan terbaru 2025 masih mengikuti skema yang sudah berlaku sebelumnya. Berikut penjelasan lengkapnya sesuai dengan jenis kepesertaan:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, seluruh iuran BPJS Kesehatan dibayarkan langsung oleh pemerintah.

Peserta kategori ini biasanya berasal dari masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

2. Pekerja Penerima Upah (PPU) Lembaga Pemerintahan

Bagi peserta PPU yang bekerja di instansi pemerintah seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI, Polri, pejabat negara, dan pegawai pemerintah non-PNS, iurannya sebesar 5 persen dari gaji atau upah per bulan.

Rinciannya, 4 persen dibayar oleh pemberi kerja, dan 1 persen dibayar oleh peserta.

3. Pekerja Penerima Upah di BUMN, BUMD, dan Swasta

Untuk pekerja di BUMN, BUMD, maupun sektor swasta, ketentuannya sama, yakni total iuran 5 persen dari gaji atau upah per bulan, dengan rincian 4 persen dibayar oleh perusahaan (pemberi kerja) dan 1 persen ditanggung oleh pekerja.

KOMPAS.com/Mela Arnani Ilustrasi BPJS Kesehatan. Tarif BPJS Kesehatan 2025. Tarif BPJS Kesehatan terbaru. Tarif BPJS Kesehatan kelas 3. Tarif BPJS Kesehatan kelas 2. Tarif BPJS Kesehatan kelas 1. Tarif BPJS Kesehatan mandiri.

4. Keluarga Tambahan PPU

Jika peserta ingin menambahkan anggota keluarga seperti anak keempat dan seterusnya, orang tua, atau mertua, maka dikenakan iuran tambahan sebesar 1 persen dari gaji per orang per bulan, yang dibayarkan oleh pekerja.

5. Peserta Mandiri (PBPU dan BP)

Untuk peserta BPJS Kesehatan Mandiri, besaran iuran disesuaikan dengan kelas layanan yang dipilih. Berikut rincian tarif BPJS Kesehatan mandiri 2025 berdasarkan kelas:

• Tarif BPJS Kesehatan Kelas 3: Rp 42.000 per orang per bulan (Peserta hanya membayar Rp 35.000, karena Rp 7.000 ditanggung pemerintah sebagai bantuan iuran)
• Tarif BPJS Kesehatan Kelas 2: Rp 100.000 per orang per bulan
• Tarif BPJS Kesehatan Kelas 1: Rp 150.000 per orang per bulan

Tarif ini merupakan acuan tarif BPJS Kesehatan mandiri yang berlaku nasional dan masih digunakan hingga penerapan penuh sistem KRIS.

6. Veteran dan Perintis Kemerdekaan

Untuk peserta kategori Veteran, Perintis Kemerdekaan, serta janda, duda, atau anak yatim piatu dari kelompok tersebut, iurannya sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan, seluruhnya dibayar oleh pemerintah.

Ketentuan pembayaran dan denda

Berdasarkan Perpres 64 Tahun 2020, pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

Jika terlambat, peserta tidak langsung dikenai denda, tapi akan ada denda jika dalam waktu 45 hari setelah status aktif kembali peserta mendapatkan layanan rawat inap.

Besaran denda mengacu pada Perpres 64 Tahun 2020, yaitu:

• 5 persen dari biaya diagnosa awal rawat inap × jumlah bulan tertunggak
• Maksimal tunggakan 12 bulan
• Batas maksimal denda Rp 30 juta.

Untuk peserta PPU, denda ditanggung oleh pemberi kerja.

Meski tarif BPJS Kesehatan 2025 masih menggunakan sistem lama (kelas 1, 2, 3), pemerintah tengah mempersiapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai sistem baru yang tertuang dalam Perpres 59 Tahun 2024.

Dengan KRIS, nantinya seluruh peserta akan mendapatkan standar pelayanan yang sama, tanpa pembagian kelas seperti sebelumnya.

Itulah tarif BPJS Kesehatan 2025. Sejauh ini, tarif BPJS Kesehatan terbaru masih mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Perubahan iuran akan diberlakukan setelah sistem KRIS resmi diterapkan secara menyeluruh di seluruh fasilitas kesehatan.