sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) mengusulkan skema pembiayaan campuran (blended financing) yang menggabungkan instrumen Sukuk dengan dana sosial syariah guna memperkuat pembiayaan proyek energi surya di Indonesia.

Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah KNEKS Dwi Irianti Hadiningdyah mengatakan skema pembiayaan campuran tersebut, yang memadukan instrumen pembiayaan komersial dengan instrumen sosial syariah, mampu membuka peluang pembiayaan yang lebih inovatif bagi pengembangan energi terbarukan.

“Ke depan kita bisa mengembangkan skema blended financing antara Sukuk dengan instrumen keuangan sosial syariah, sehingga pembiayaan proyek energi terbarukan dapat dilakukan secara lebih inovatif dan berkelanjutan,” ujar Dwi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

Dalam diskusi bertajuk “Green Sukuk untuk Transisi Energi: Model Pembiayaan Inovatif bagi Program 100 GW Energi Surya" , dia mengatakan selain Sukuk Hijau (green sukuk), sumber pembiayaan energi terbarukan juga dapat berasal dari cash waqf linked sukuk (CWLS), zakat, maupun dana sosial lainnya.

Ia menilai kombinasi instrumen tersebut dapat menjadi alternatif untuk memperluas sumber pendanaan proyek energi terbarukan yang selama ini masih banyak bergantung pada pembiayaan konvensional.

Dwi menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi dana sosial syariah yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, sedangkan potensi wakaf uang diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun.

“Potensi ini bisa dimobilisasi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, termasuk pengembangan energi surya,” katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti peluang pemanfaatan aset wakaf untuk pembangunan infrastruktur energi terbarukan, termasuk instalasi panel surya yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, mengatakan instrumen pembiayaan syariah menjadi salah satu opsi yang digencarkan pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi hijau. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu pionir penerbitan Sukuk Hijau di pasar global.

Instrumen tersebut, ujar dia, telah dimanfaatkan untuk membiayai berbagai proyek ramah lingkungan, mulai dari energi terbarukan, transportasi rendah karbon, hingga pengelolaan limbah dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

“Proyek-proyek yang didukung pembiayaan green sukuk telah berkontribusi pada penurunan emisi karbon lebih dari 10 juta ton karbon dioksida,” kata Deni.

Selain mendukung pembiayaan proyek hijau, penerbitan green sukuk juga membuka peluang untuk memperluas basis investor yang memiliki perhatian terhadap aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Dengan demikian, instrumen ini dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan yang strategis dalam mendukung agenda transisi energi nasional.

Peran Energi Terbarukan

Tenaga Ahli Deputi Bidang Pengembangan Koperasi Kementerian Koperasi, Roy Abimanyu mengatakan program-program energi terbarukan juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan.

Karena itu, akses energi yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan produktivitas usaha di tingkat desa, termasuk bagi sektor perikanan dan usaha kecil.

Ia mencontohkan pengembangan pembangkit energi surya berbasis microgrid di beberapa wilayah kepulauan yang selama ini memiliki keterbatasan akses listrik.

Pemanfaatan energi surya tersebut, kata dia, dapat digunakan untuk mendukung berbagai fasilitas produksi seperti lemari pendingin, pabrik es, maupun pengolahan hasil perikanan yang berpotensi meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat pesisir.

Melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor keuangan, lembaga keagamaan, dan masyarakat, berbagai instrumen pembiayaan hijau dan syariah diharapkan dapat menjadi katalis dalam mempercepat investasi energi terbarukan sekaligus mendukung pencapaian target emisi nol bersih nasional.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF menyalurkan dana sebesar Rp20,88 triliun kepada lembaga penyalur pembiayaan perumahan. Angka tersebut meningkat 22,75% (year on year/YoY) dari Rp17,01 triliun.

Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan untuk mendukung penyaluran tersebut, total pendanaan yang diterima Perseroan mencapai Rp10,6 triliun sepanjang 2025.

Di lain sisi, dia membeberkan bahwa SMF memperoleh peringkat BBB dari S&P Global, id(AAA) dari Pefindo, serta AAA(idn) dari Fitch Ratings. Peringkat ini dinilai mencerminkan kemauan dan kemampuan SMF dalam memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu.

“Sekaligus menunjukkan dukungan kuat Pemerintah terhadap peran SMF sebagai alat fiskal dalam sektor pembiayaan perumahan,” ucapnya dalam konferensi pers kinerja full year 2025 SMF di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia meneruskan, sebagai fiscal tools dan mendukung Program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), SMF sejak tahun 2018 telah menyediakan porsi pendanaan sebesar 25%.

Adapun, penyediaan porsi pendanaan tersebut dipenuhi dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang selanjutnya dioptimalkan melalui skema blended financing melalui penerbitan surat utang.

Hal itu dilakukan guna memastikan keberlanjutan dan optimalisasi pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hingga Desember 2025, SMF telah menyalurkan Rp34,37 triliun yang setara dengan 904.568 unit rumah.

“Penyaluran tersebut merupakan hasil optimalisasi Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan skema leveraging sebesar 1,9 kali melalui penerbitan surat utang senilai Rp17,94 triliun,” tutur Ananta.

Ananta turut membeberkan total aset Perseroan tercatat sebesar Rp66,814 triliun, tumbuh 15% YoY. Kemudian, laba bersih juga meningkat 5% YoY menjadi Rp565 miliar.

“Sebagai alat fiskal Pemerintah, SMF memastikan setiap PMN yang diterima dapat dimanfaatkan secara optimal melalui skema leverage yang prudent dan terukur. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab kami dalam mendukung akses dan keterjangkauan pembiayaan perumahan secara berkelanjutan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat menyoroti langkah Perum Bulog dalam membangun 100 gudang penyimpanan beras dan jagung yang hanya melibatkan BUMN karya.

Rencananya, ratusan gudang Bulog itu akan mulai dibangun pada Januari 2026 dan ditargetkan rampung pada tahun depan.

Nantinya, setiap gudang Bulog memiliki kapasitas beragam, yakni dari 1.000–7.000 ton. Kapasitasnya tergantung dari luas sawah yang dimiliki setiap daerah.

Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menilai semestinya pembangunan gudang Bulog menggunakan skema pembiayaan campuran (blended financing) agar tidak membebani APBN.

“Jangan 100% APBN melibatkan BUMN Karya, tetapi bisa ajak koperasi atau pelaku usaha. Semestinya program-program andalan pemerintah ini ada yang dikonvergensikan, jangan masing-masing sendiri,” kata Eliza kepadaBisnis, Rabu (12/11/2025).

Eliza mencontohkan, Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putih memiliki tujuan awal ingin menyerap hasil panen petani dan bisa mengolah gabah menjadi beras.

“Nah itu kan pasti butuh gudang, ya sebaiknya dorong KopDes ini bekerja sama dengan Bulog untuk mengelola gudangnya,” ujarnya.

Selain itu, sambung dia, KopDes/Kel Merah Putih tidak semua berasal dari pinjaman himpunan bank milik negara (Himbara), melainkan juga ada pendanaan lain.

Menurutnya, selain KopDes/Kel Merah Putih menggandeng swasta lokal, Bulog juga menyewa kepada swasta asalkan gudangnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) Bulog.

“Karena kalau bangun sendiri di awal, pasti butuh investasi besar, ditengah kondisi fiskal yang terbatas maka jangan 100% bergantung ke APBN,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Eliza menilai efisiensi anggaran akan terjadi jika tidak ada transparansi. Untuk itu, dia menyebut yang perlu diperhatikan adalah transparansi dan pengawasan pembangunan gudang. Dia menilai, masyarakat juga dapat turut serta mengawasi jalannya pembangunan gudang.

Eliza juga menyinggung terkait anggaran Rp5 triliun dalam pembangunan gudang Bulog. Menurutnya, tidak semua anggaran tersebut terealisasi, lantaran itu hanya dialokasikan.

“Keliru jika berasumsi setiap gudang jatahnya Rp50 miliar karena Rp5 triliun dibagi 100 gudang,” imbuhnya.

Dia menyebut, biaya pembangunan gudang di setiap daerah akan berbeda, apalagi lahan di Pulau Jawa yang sudah relatif mahal dan bisa mencapai lebih dari Rp50 miliar.

“Sementara gudang di nonsentra produksi yang nggak ada RMU [rice milling unit] atau dryer-nya ini bisa jadi kurang dari Rp50 miliar. Jadi akan ada subsidi silang antargudang, nggak bisa disamaratakan,” terangnya.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya mengatakan pembangunan akan diprioritaskan di kabupaten dan kota yang belum memiliki gudang untuk mengefisiensi dan mengefektifitaskan agar gudang tersebut lebih dekat sehingga ongkos menjadi lebih murah.

Nantinya, Bulog juga akan memprioritaskan pembangunan gudang di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), seperti di Nias Selatan dan Morotai.

“Kenapa? Kalau begitu musim pasang airnya tinggi atau musim barat, itu kapal nggak bisa berlayar ke sana, sehingga perlu mengandalkan gudang tersebut, sedangkan di sana belum ada gudang. Nah ini prioritasnya seperti itu,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Namun, Rizal menuturkan tidak semua gudang dilengkapi dengan mesin penggiling padi (RMU) maupun dryer, alias hanya gudang. Untuk lokasi daerah yang tidak sentra produksi pangan, Bulog hanya akan membangun gudang.

“Namun kalau yang wilayahnya punya sentra produksi pangan, itu dilengkapi dengan RMU, dryer, dan lain sebagainya,” imbuhnya.

Ke depan, Bulog akan melakukan sinkronisasi data dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengetahui daerah mana saja yang menjadi sentra produksi, infrastruktur, SDM, hingga teknologi.

Adapun, Bulog akan memprioritaskan BUMN Karya untuk membangun 100 gudang Bulog. Namun, hingga saat ini Bulog belum memutuskan siapa BUMN Karya yang akan membangun gudang tersebut.Meski begitu, Bulog menargetkan 100 gudang tersebut akan rampung pada tahun ini.

“Kita penginnya sih 100 [gudang] itu setahun jadi. Penginnya. Tapi kan kita nggak tahu, kaitannya masalah material, alam, cuaca, dan sebagainya itu kan kami tidak bisa prediksikan,” tandasnya.