Sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas, Ganesha Operation (GO) meresmikan Gedung GO Melanthon Siregar 30 di Pematangsiantar, Senin (4/5). Peresmian ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menyongsong cita-cita Indonesia Emas 2045.

Peresmian dipimpin langsung oleh Direktur Utama GO Bob Foster bersama jajaran direksi. Acara tersebut turut dihadiri Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi, Sekretaris Daerah, Kapolres, tokoh masyarakat, serta para kepala sekolah se-kota Pematangsiantar.

Dalam sambutannya, Wesly menyampaikan apresiasi atas beroperasinya gedung baru GO. Menurutnya, peresmian ini menjadi bukti nyata bahwa peningkatan kualitas pendidikan kota tidak bisa berjalan tanpa kolaborasi lintas sektor termasuk dengan lembaga pendidikan non formal.

"Untuk meningkatkan pendidikan dibutuhkan kolaborasi semua pihak; perlu ekosistem pendidikan yang kuat. Kehadiran lembaga seperti PT Pendidikan Ganesha Operation menjadi mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul," ujar Wesly dalam keterangannya dikutip Selasa (5/5).

Ia menambahkan, fasilitas baru ini diharapkan mendorong lahirnya generasi muda yang kompetitif, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga nasional dan global. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya daerah dalam mempersiapkan generasi menuju Indonesia Emas 2045.

"Hari ini kita tidak hanya meresmikan sebuah gedung. Kita sedang meresmikan masa depan. Gedung ini akan menjadi tempat mimpi-mimpi besar anak-anak kita dipupuk, kerja keras dibentuk, dan mental juara dibangun. Semua ini kita persiapkan menuju Indonesia Emas 2045," kata Wesly.

Lebih jauh, Wesly menyebut peresmian ini menjadi semakin bermakna mengingat Bob sebagai pendiri sekaligus Direktur Utama GO merupakan putra daerah Pematangsiantar yang kini memimpin lembaga pendidikan dengan jaringan nasional.

Wesly menutup sambutannya dengan mengajak seluruh pihak, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, hingga masyarakat untuk terus bergandengan tangan membangun pendidikan Pematangsiantar.

"Mari kita bersama-sama melangkah, bersinergi, dan berkomitmen membangun pendidikan hari ini untuk memimpin masa depan esok hari, demi mewujudkan Pematangsiantar yang cerdas, sehat, kreatif, dan selaras," tutup Wesly.

GO: Bimbel Tatap Muka Berbasis Teknologi Online

Sementara itu, Bob Foster menjelaskan pembangunan gedung baru di Pematangsiantar merupakan kelanjutan komitmen GO yang telah berkiprah lebih dari 40 tahun di bidang pendidikan. Saat ini, GO telah hadir di 26 provinsi, 297 kota, dengan total 717 outlet yang dikelola secara terpusat tanpa skema franchise.

GO, lanjut Bob, mengusung pendekatan tatap muka berbasis teknologi online. Di seluruh outlet GO, siswa tetap berinteraksi langsung dengan pengajar yang berperan sebagai motivator, teladan, sekaligus pembentuk karakter, peran yang menurut Bob tidak bisa sepenuhnya digantikan teknologi, sekalipun aplikasi belajar terus berkembang.

Untuk menyokong layanan tatap muka, GO juga menyediakan platform digital GO Expert. Aplikasi ini memungkinkan siswa mengikuti try out berbasis komputer, membuka puluhan ribu soal latihan, mengakses e-book teori dan video pembelajaran, hingga memantau progres belajarnya di mana saja dan kapan saja.

Tempat Transformasi Siswa

Bob menyebut, ruang-ruang kelas di gedung baru ini akan berfungsi sebagai tempat transformasi siswa lewat Formula 3B yakni, Belajar, Berlatih, dan Bertanding. Pendekatan tersebut, menurutnya, dirancang untuk membentuk karakter sekaligus mental juara siswa GO.

Selama lebih dari empat dekade berkiprah, GO telah membukukan sederet pencapaian, di antaranya menjadi bimbel dengan kelulusan siswa terbanyak ke perguruan tinggi negeri (PTN) dan PT Kedinasan, peraih empat Rekor MURI, serta penerima CNN Indonesia Award pada 2024 dan 2025.

Pencapaian-pencapaian tersebut memperkuat posisi GO sebagai mitra belajar tepercaya bagi ratusan ribu siswa Indonesia setiap tahunnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menegaskan bahwa Koperasi Swadharma Pematangsiantar bukan merupakan bagian dari perseroan, sekaligus merespons aksi demonstrasi yang terjadi di Pematangsiantar terkait kasus tersebut. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik seiring mencuatnya persoalan yang melibatkan koperasi dimaksud.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa Koperasi Swadharma didirikan pada 2007 melalui akta pendirian tersendiri serta memiliki struktur kepengurusan dan manajemen operasional yang independen di luar BNI.

“Koperasi tersebut diperuntukkan bagi pegawai internal, bukan untuk masyarakat umum. Seluruh aktivitas dan keputusan operasionalnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi,” ujar Okki dalam keterangan resminya, Minggu (26/4/2026).

Dalam praktiknya, koperasi tersebut diduga menawarkan produk simpanan kepada pihak di luar anggota dengan imbal hasil berkisar 1,5 persen hingga 2 persen per bulan. Aktivitas tersebut dinilai tidak sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi.

Selain itu, dalam perkara yang sedang berjalan, juga ditemukan indikasi pemalsuan dokumen. Kondisi tersebut turut memicu kesimpangsiuran persepsi di masyarakat, terutama karena koperasi sempat beroperasi di lingkungan kantor BNI.

Sebagai langkah pencegahan, sejak 2016 BNI telah melarang koperasi beroperasi di area kantor perseroan guna menghindari potensi kesalahpahaman publik terkait keterkaitan koperasi dengan bank.

Sejak awal mencuatnya kasus, BNI secara konsisten menegaskan bahwa hubungan hukum para deposan adalah dengan koperasi sebagai pihak yang menawarkan dan mengelola produk simpanan tersebut, bukan dengan perseroan.

BNI memahami bahwa proses penyelesaian kasus ini memerlukan waktu dan turut merasakan kekhawatiran masyarakat yang terdampak. Meski demikian, perseroan memastikan seluruh dana nasabah tetap aman dan layanan perbankan berjalan normal sesuai ketentuan regulator.

BNI juga mengimbau masyarakat untuk senantiasa memverifikasi legalitas setiap produk keuangan melalui kanal resmi sebelum melakukan penempatan dana.

“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini sesuai putusan hukum yang berlaku,” tutup Okki.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menegaskan Koperasi Swadharma Pematangsiantar bukan bagian dari perseroan. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan persepsi publik terkait kasus yang melibatkan koperasi tersebut.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo menjelaskan Koperasi Swadharma didirikan pada 2007 melalui akta pendirian tersendiri serta memiliki struktur kepengurusan dan manajemen operasional yang independen di luar BNI.

“Koperasi tersebut diperuntukkan bagi pegawai internal, bukan untuk masyarakat umum. Seluruh aktivitas dan keputusan operasionalnya menjadi tanggung jawab pengurus koperasi,” ujar Okki dalam keterangan tertulis, Ahad (26/4/2026).

Dalam praktiknya kemudian, koperasi tersebut diduga menawarkan produk simpanan kepada pihak di luar anggota dengan imbal hasil berkisar 1,5 persen hingga 2 persen per bulan.

Aktivitas ini tidak sejalan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Selain itu, dalam perkara ini juga ditemukan indikasi pemalsuan dokumen.

Kondisi tersebut, ditambah keberadaan koperasi yang sebelumnya beroperasi di lingkungan kantor BNI, turut memicu kesimpangsiuran persepsi di masyarakat. Untuk mencegah hal serupa, sejak 2016 BNI melarang koperasi beroperasi di area kantor BNI.

Sejak awal mencuatnya kasus, BNI secara konsisten menegaskan hubungan hukum para deposan adalah dengan koperasi sebagai pihak yang menawarkan dan mengelola produk simpanan tersebut. BNI memahami, proses penyelesaian kasus ini memerlukan waktu dan turut merasakan kekhawatiran masyarakat yang terdampak.

Dalam konteks perlindungan nasabah, BNI memastikan seluruh dana nasabah tetap aman dan layanan perbankan berjalan normal sesuai ketentuan regulator.

BNI mengimbau masyarakat senantiasa memverifikasi legalitas setiap produk keuangan melalui kanal resmi bank atau otoritas yang berwenang sebelum melakukan penempatan dana.

“Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan berkomitmen menyelesaikan kasus ini sesuai putusan hukum yang berlaku,” tutup Okki.

Bank Indonesia (BI) memastikan ketersediaan uang tunai memadai di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) di tengah bencana banjir-tanah longsor.

Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali mengatakan kebutuhan uang tunai di wilayah itu akan terpenuhi melalui kantor perwakilan BI di wilayah Sumatera bagian utara, seperti di Medan, Lhokseumawe, Sibolga, dan Pematangsiantar.

"Kondisi sekarang yang ada di bencana di Sumatera bagian utara, ini juga kami berusaha dan memastikan bahwa penyediaan uang rupiah ini tetap kita penuhi sesuai dengan kebutuhan masyarakat," katanya dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia secara virtual, Rabu (17/12).

Ricky mengatakan BI bekerja sama dengan bank umum dalam memastikan ketersediaan uang tunai di Aceh, Sumut, dan Sumbar. BI juga telah menambah pengiriman uang tunai ke daerah terdampak melalui berbagai moda transportasi alternatif.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI Aida S Budiman mengatakan pihaknya masih menghitung dampak bencana Sumatra terhadap perekonomian nasional. Ia mengatakan dampak bencana tidak bisa dilihat secara sederhana.

"Tidak saja kita harus melihat bagaimana dampak ekonomi semata-mata tapi juga tidak bisa menghilangkan dampak sosial lainnya. Bahkan dalam perhitungan dampak ekonomi itu banyak dimensi yang mesti diperhatikan seperti hilangnya nilai aset, kemudian juga produktivitas, serta adanya upaya positif terkait untuk rekonstruksi bencana," katanya.

Dengan memperhatikan hal tersebut, BI saat ini masih dalam tahap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melihat data-data dengan lebih lengkap. Sebagai asesmen awal, BI menghitung potensi hilangnya aktivitas ekonomi selama sekitar 32 hari.

Dengan perhitungan sementara tersebut, BI memperkirakan bencana Sumatra berdampak menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,017 persen.

"Dampaknya itu kepada perekonomian memang agak negatif tetapi karena tadi masih perhitungan sementara dalam PDB setahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen," ungkapnya.

PT HUTAMA Marga Waskita (Hamawas), selaku Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) ruas tol Kualatanjung-Tebingtinggi-Parapat atau Kutepat, menjalani Uji Laik Fungsi (ULF) di sebagian ruas jalan tol Seksi 4 Dolokmerawan-Pematangsiantar segmen Sinaksak-Simpangpanei sepanjang 13 kilometer pada 17-19 November 2025.

Direktur Utama Hamawas Dindin Solakhuddin menjelaskan uji laik merupakan tahap penting sebelum ruas tol beroperasi penuh. Pihaknya memastikan seluruh aspek mulai dari keamanan, keselamatan, kelengkapan sarana dan prasarana memenuhi standar manajemen dan keselamatan lalu lintas.

“Rangkaian ULF selesai dilaksanakan, semoga evaluasinya minor di lapangan. Kami optimistis semua proses terlewati dengan baik sehingga sertifikat laik operasi segera terbit dan ruas tol Sinaksak-Simpangpanei beroperasi pada momen Nataru mendatang,” kata Dindin dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 20 November 2025.

Dia menambahkan uji laik bertujuan memastikan seluruh elemen pada jalan tol bekerja secara terintegrasi, mulai dari infrastruktur hingga operasional di lapangan. Langkah signifikan menuju hadirnya aksesibilitas baru bagi Sumatera Utara. "Kami tidak hanya memastikan standar teknis terpenuhi, juga menghadirkan jalan tol yang mampu membuka peluang mulai dari kemudahan mobilitas hingga peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar ruas tol,” ucap Dindin.

Kepala Sub Direktorat Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan (PJBH) Fahmi Aldiamar menuturkan ruas tol Sinaksak-Simpangpanei berpotensi menjadi salah satu segmen penting. Sebab memiliki fungsi strategis meningkatkan akses antar wilayah, termasuk kawasan wisata Danau Toba.

Jaringan Tol Kutepat, merupakan bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), akan memainkan peran penting dalam mengurai kepadatan lalu lintas di Pematangsiantar, kota terbesar kedua di Sumut. Terutama periode libur panjang dan akhir pekan, keberadaan jalan tol ini diproyeksi meningkatkan kelancaran arus kendaraan. "Memangkas waktu tempuh dari Kota Medan menuju Destinasi Pariwisata Super Prioritas Danau Toba, dari sebelumnya sekitar enam jam menjadi dua jam," kata Fahmi.

Tol Kutepat juga diharap menjadi penghubung dalam menyatukan konektivitas fisik dengan pengembangan sektor pariwisata, ekonomi dan mobilitas. Dengan akses yang lebih cepat, aman dan efisien, jalan tol ini mendorong pertumbuhan kawasan. "Membuka peluang investasi baru serta memberi kontribusi positif yang lebih luas untuk masyarakat," tutur Fahmi.

Bisnis.com, MEDAN – Pemerintah Kota Pematangsiantar mempercepat penyediaan rumah subsidi untuk masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Pematangsiantar yang belum memiliki rumah.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pematangsiantar, tercatat sekitar 800 ASN yang belum memiliki rumah.

Pelaksana tugas (Plt.) Asisten Administrasi Umum Rosion Julietta Hutauruk menyampaikan Pemko Pematangsiantar saat ini menjadikan penyediaan rumah layak huni sebagai prioritas utama. Hal ini untuk meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat mengingat rumah merupakan kebutuhan dasar yang sama kedudukannya dengan kebutuhan pangan dan sandang.

“Tanpa tempat tinggal yang layak, kebutuhan manusia belum terpenuhi. Karena itu, sesuai arahan Bapak Wali Kota, kami melakukan percepatan dan sosialisasi aktif agar setiap ASN dan masyarakat di Pematangsiantar memiliki akses terhadap hunian yang terjangkau,” ujar Rosion, Kamis (13/11/2025).

Dikatakan Rosion, Pemko Pematangsiantar bekerja sama dengan Bank Sumut dan asosiasi pengembang untuk memfasilitasi proses sosialisasi dan pendampingan kepemilikan rumah subsidi di wilayahnya. Kolaborasi ini disebutnya untuk memastikan ASN dan masyarakat mendapatkan solusi pembiayaan yang mudah, aman, dan sesuai kemampuan mereka.

Pemimpin Cabang Koordinator Bank Sumut Pematangsiantar Subhan Pardosi mengatakan program kolaborasi Pemko Pematangsiantar dengan Bank Sumut ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemerintah terhadap masyarakat.

Sebagai bank pembangunan daerah, Bank Sumut turut berkomitmen mendukung Pemerintah Provinsi Sumatra Utara termasuk Pemko Pematangsiantar dalam meningkatkan kesejahteraan ASN dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun ekonomi rakyat dan memperkuat kesejahteraan sosial. Rumah layak huni adalah fondasi keluarga yang sejahtera,” ujar Subhan.

Adapun target dukungan pembiayaan perumahan subsidi oleh Bank Sumut di wilayah Pematangsiantar ialah sebanyak 1.330 unit rumah. Dari jumlah tersebut, sekitar 600–700 unit disebut Subhan telah terjual, sedangkan sisanya masih tersedia bagi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima FLPP.

Sebagai informasi, harga rumah subsidi di Sumatra Utara sebesar Rp166 juta per unit. Masyarakat dapat memiliki rumah subsidi dengan suku bunga tetap 5%, tenor hingga 20 tahun, serta cicilan mulai Rp1 juta per bulan.

Subhan menyebut program ini menjadi salah satu opsi pembiayaan paling terjangkau di wilayah Sumatra Utara. Calon pembeli bahkan hanya perlu menyiapkan uang muka sebesar 1% atau sekitar Rp1,6 juta untuk memiliki rumah layak huni.

Subhan mengatakan Bank Sumut memastikan setiap proses pembiayaan dijalankan dengan prinsip tata kelola dan mitigasi risiko yang kuat. Pemohon rumah bersubsidi wajib merupakan WNI yang belum memiliki rumah, berusia 21-60 tahun, memiliki NIK dan NPWP, serta rekam jejak kredit yang sehat.

“Kami ingin program ini tepat sasaran, membantu mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki komitmen menjaga kelancaran pembayaran. Ini bagian dari upaya kami menjaga kualitas pembiayaan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Subhan.