JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemasukan keuangan negara di tahun 2025 ini lebih rendah dari proyeksi di awal tahun. Hal ini membuat defisit dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin melebar.

"Tidak ada masalah dalam belanja, kita bisa belanja dengan baik. Cuman ya tadi, income-nya agak sedikit di bawah prediksi kita sehingga defisitnya lebih lebar dari pikiran semua," ungkap Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (31/12/2025).

Purbaya belum mengungkap secara rinci terkait hal tersebut. Hal ini lantaran belanja dan pendapatan negara masih terus dicatat hingga tengah malam nanti.

Hal inilah yang membuatnya juga was-was memikirkan pendapatan keuangan negara. Sebab menurutnya, apabila tidak ada uang negara yang masuk dari proyeksi awal akan membuat defisit anggaran semakin membengkak.

"Karena angkanya geser terus nih sampai malam nih. Ya hanya detik-detik ini banyak uang masuk juga baru tahu saya. Saya pikir kalau Menteri Keuangan 31 Desember udah tenang, rupanya belum tuh. Semalam aja saya nggak bisa tidur, uangnya masuk nggak ya, uangnya masuk nggak ya," tutur dia.

"Defisitnya kan bisa melebar kencang kalau ada gagal uang masuk atau pengeluaran tiba-tiba yang besar," sambung dia.

Perdana Umumkan APBN KiTa, Purbaya Sebut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp321,6 Triliun



Meski demikian, hingga Rabu (31/12) sore hari ini menurutnya tidak ada proyeksi pengeluaran lebih besar atas kas negara. Oleh karenanya Ia meyakini keuangan negara di akhir tahun ini terkendali.

"Tapi sampai sekarang nggak ada pengeluaran yang besar tiba-tiba dan sebetulnya perkiraan uang yang masuk sudah akan terjadi. Jadi saya bilang sampai saya bilang tadi, terkendali," tandas dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar atas ekspor batu bara mulai 2026 berpotensi menambah pemasukan negara yang dapat dialokasikan untuk membiayai program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustaya mengemukakan bea keluar batu bara tak hanya memainkan peran sebagai instrumen fiskal, tetapi kunci untuk mendukung transisi energi yang selama ini kerap menghadapi hambatan pembiayaan.

“Dengan pendapatan yang bisa mencapai Rp 360 triliun dalam empat tahun ke depan, kita punya kesempatan nyata untuk mewujudkan 100 GW energi surya dan membawa Indonesia menuju kemandirian energi hijau,” kata Tata, dikutip dari siaran pers, Senin (1/12/2025).

Berdasarkan skenario paling minimal dalam kajian Sustain yang menggunakan patokan Harga Batu bara Acuan (HBA) Oktober 2023, penerapan bea keluar berpotensi menghasilkan US$5,63 miliar atau sekitar Rp90 triliun per tahun.

Dalam empat tahun sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo, potensi pendapatan ini dapat mencapai setidaknya Rp360 triliun. Nilai ini diestimasi cukup menjadi sumber pendanaan program 100 GW energi surya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengestimasi realisasi instalasi tenaga surya di 80.000 desa melalui Program 100 GW membutuhkan investasi mencapai US$100 miliar, atau sekitar Rp1.600 triliun.

Sementara itu, potensi pemasukan negara sebesar Rp360 triliun dari bea keluar batu bara dapat menjadi investasi awal bagi penerapan Program 100 GW di 18.000 desa atau lebih dari 20% jumlah desa di Indonesia, dengan kapasitas instalasi 1 megawatt (MW) di setiap desa.

Sustain menyebutkan pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan ini kepada beberapa desa percontohan, misalnya untuk desa di wilayah yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan permintaan listrik, atau desa yang belum dialiri listrik, atau bahkan desa yang masih bergantung dengan listrik mahal dari bahan bakar diesel, sebagai langkah awal atau piloting untuk penerapan Program 100 GW.

Sustain pun menekankan bahwa pendapatan dari bea keluar batu bara harus dialokasikan secara jelas dan dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mendanai Program 100 GW agar kebijakan ini benar-benar mendukung agenda transisi energi.

Oleh karena itu, Sustain mendorong pemerintah untuk memastikan tiga hal utama yang mencakup penetapan bea keluar batu bara dengan skema progresif dan berkeadilan, pengalokasian penerimaan secara khusus (earmarking) untuk program 100 GW energi surya, dan Penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koperasi, dan PLN, untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas implementasi.