Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar atas ekspor batu bara mulai 2026 berpotensi menambah pemasukan negara yang dapat dialokasikan untuk membiayai program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustaya mengemukakan bea keluar batu bara tak hanya memainkan peran sebagai instrumen fiskal, tetapi kunci untuk mendukung transisi energi yang selama ini kerap menghadapi hambatan pembiayaan.

“Dengan pendapatan yang bisa mencapai Rp 360 triliun dalam empat tahun ke depan, kita punya kesempatan nyata untuk mewujudkan 100 GW energi surya dan membawa Indonesia menuju kemandirian energi hijau,” kata Tata, dikutip dari siaran pers, Senin (1/12/2025).

Berdasarkan skenario paling minimal dalam kajian Sustain yang menggunakan patokan Harga Batu bara Acuan (HBA) Oktober 2023, penerapan bea keluar berpotensi menghasilkan US$5,63 miliar atau sekitar Rp90 triliun per tahun.

Dalam empat tahun sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo, potensi pendapatan ini dapat mencapai setidaknya Rp360 triliun. Nilai ini diestimasi cukup menjadi sumber pendanaan program 100 GW energi surya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengestimasi realisasi instalasi tenaga surya di 80.000 desa melalui Program 100 GW membutuhkan investasi mencapai US$100 miliar, atau sekitar Rp1.600 triliun.

Sementara itu, potensi pemasukan negara sebesar Rp360 triliun dari bea keluar batu bara dapat menjadi investasi awal bagi penerapan Program 100 GW di 18.000 desa atau lebih dari 20% jumlah desa di Indonesia, dengan kapasitas instalasi 1 megawatt (MW) di setiap desa.

Sustain menyebutkan pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan ini kepada beberapa desa percontohan, misalnya untuk desa di wilayah yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan permintaan listrik, atau desa yang belum dialiri listrik, atau bahkan desa yang masih bergantung dengan listrik mahal dari bahan bakar diesel, sebagai langkah awal atau piloting untuk penerapan Program 100 GW.

Sustain pun menekankan bahwa pendapatan dari bea keluar batu bara harus dialokasikan secara jelas dan dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mendanai Program 100 GW agar kebijakan ini benar-benar mendukung agenda transisi energi.

Oleh karena itu, Sustain mendorong pemerintah untuk memastikan tiga hal utama yang mencakup penetapan bea keluar batu bara dengan skema progresif dan berkeadilan, pengalokasian penerimaan secara khusus (earmarking) untuk program 100 GW energi surya, dan Penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koperasi, dan PLN, untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas implementasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menyatakan pendapatan dari bea keluar terhadap komoditas batu bara dapat digunakan untuk membiayai program 100 Gigawatt (GW) energi surya.

Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (30/11/2025), mengatakan bea keluar batu bara bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan kunci bagi Indonesia untuk membangun masa depan energi bersih.

Berdasarkan skenario SUSTAIN, menggunakan patokan Harga Batu Bara Acuan (HBA) Oktober 2023, penerapan bea keluar berpotensi menghasilkan 5,63 miliar dolar AS atau sekitar Rp 90 triliun per tahun. Dalam empat tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan dari bea keluar batu bara bisa mencapai Rp 360 triliun.

SUSTAIN merekomendasikan agar dana tersebut menjadi investasi awal bagi penerapan Program 100 GW di 18.000 desa, setara 20 persen dari jumlah desa di Indonesia, dengan kapasitas instalasi 1 MW di setiap desa.

Tata menambahkan pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan ini kepada beberapa desa percontohan, misalnya desa yang diproyeksikan mengalami peningkatan permintaan listrik. Pemerintah juga bisa mengucurkan pembiayaan ke desa yang belum dialiri listrik atau desa yang masih bergantung pada listrik mahal berbasis diesel sebagai langkah awal atau piloting untuk penerapan Program 100 GW.

SUSTAIN menggarisbawahi bahwa pendapatan dari bea keluar batu bara harus dialokasikan secara jelas dan dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mendanai Program 100 GW. Dengan begitu, kebijakan ini benar-benar mendukung agenda transisi energi.

Selain itu, SUSTAIN mendorong pemerintah untuk memastikan tiga hal utama. Pertama, penetapan bea keluar batu bara dengan skema progresif dan berkeadilan. Kedua, pengalokasian penerimaan secara khusus (earmarking) untuk program 100 GW energi surya. Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koperasi, dan PLN, guna menjamin akuntabilitas dan efektivitas implementasi.

Sebagai catatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pengenaan bea keluar terhadap komoditas batu bara yang bakal berlaku pada 2026. Rencana itu mempertimbangkan bahwa penerimaan pemerintah dari ekspor komoditas tersebut relatif lebih kecil dibandingkan komoditas lain.

Meski akan mengenakan bea keluar, Purbaya menjamin daya saing produk batu bara Indonesia di pasar internasional tidak akan terdampak. Hanya saja, keuntungan yang diterima pengusaha kemungkinan akan menurun.

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (SUSTAIN) menyatakan, pendapatan dari bea keluar terhadap komoditas batu bara dapat digunakan untuk membiayai program 100 Gigawatt (GW) energi surya.

Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mustasya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu mengatakan, bea keluar batu bara bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan kunci bagi Indonesia untuk membangun masa depan energi bersih.

Berdasarkan skenario SUSTAIN, menggunakan patokan Harga Batu bara Acuan (HBA) Oktober 2023, penerapan bea keluar berpotensi menghasilkan 5,63 miliar dolar AS atau sekitar Rp90 triliun per tahun.

Dalam empat tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pendapatan dari bea keluar batu bara bisa mencapai Rp360 triliun.

SUSTAIN merekomendasikan dana tersebut dapat menjadi investasi awal bagi penerapan Program 100 GW di 18,000 desa, setara 20 persen dari jumlah desa di Indonesia, dengan kapasitas instalasi 1 MW di setiap desa.

Tata menambahkan pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan ini kepada beberapa desa percontohan, misalnya untuk desa di wilayah yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan permintaan listrik.

Pemerintah juga bisa mengucurkan pembiayaan ke desa yang belum dialiri listrik atau desa yang masih bergantung dengan listrik mahal dari bahan bakar diesel sebagai langkah awal atau piloting untuk penerapan Program 100 GW.

SUSTAIN menggarisbawahi pendapatan dari bea keluar batu bara harus dialokasikan secara jelas dan dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mendanai Program 100 GW. Dengan begitu, kebijakan ini benar-benar mendukung agenda transisi energi.

Di samping itu, SUSTAIN mendorong pemerintah untuk memastikan tiga hal utama. Pertama, penetapan bea keluar batu bara dengan skema progresif dan berkeadilan. Kedua, pengalokasian penerimaan secara khusus (earmarking) untuk program 100 GW energi surya.

Ketiga, penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koperasi, dan PLN, untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas implementasi.

Sebagai catatan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang pengenaan bea keluar terhadap komoditas batu bara bakal berlaku pada 2026.

Rencana itu mempertimbangkan penerimaan yang diperoleh pemerintah dari ekspor komoditas ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan komoditas lain.

Meski akan mengenakan bea keluar, Purbaya menjamin daya saing produk batu bara Indonesia di pasar internasional tidak akan terdampak. Hanya saja, keuntungan yang diterima oleh pengusaha kemungkinan akan menurun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025