Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto meminta realisasi program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dipercepat.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto dalam keterangannya kepada awak media usai bertemu Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Brian menyampaikan Presiden secara khusus meminta agar implementasi program tersebut dipercepat, terutama dalam menggantikan pembangkit listrik berbasis diesel.

"Jadi, tadi kami diminta melaporkan evaluasi terkait beberapa program, terutama tadi bersama Danantara kaitannya dengan program PLTS 100 giga. Jadi, Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat, terutama untuk yang diesel," kata Brian.

Menurutnya, pemerintah optimistis menargetkan penambahan 17 gigawatt energi terbarukan melalui PLTS dalam waktu dekat.

Target tersebut meliputi penambahan kapasitas PLTS sekaligus pengurangan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

"Ditargetkan tahun ini 10 gigawatt yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 gigawatt," tuturnya.

Brian mengatakan target tersebut merupakan hasil perhitungan bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), PT PLN, Danantara, serta para ahli dari perguruan tinggi.

"Untuk saat ini, dari perhitungan yang dilakukan bersama-sama Kementerian ESDM, dari PLN, Danantara, dan beberapa ahli dari perguruan tinggi, itu kira-kira 17 gigawatt bisa dilakukan instalasi PLTS," ujarnya.

Adapun terkait pelaksanaan teknis dan penentuan lokasi pembangunan PLTS, Brian menuturkan hal tersebut akan dilaksanakan oleh PLN sebagai implementator utama program.

"Lokasi nanti semuanya dari PLN ya yang sebagai implementator dari program tersebut,” kata Brian.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt dalam waktu relatif singkat.

Hal tersebut dilakukan sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pemerintah untuk menerapkan bea keluar atas ekspor batu bara mulai 2026 berpotensi menambah pemasukan negara yang dapat dialokasikan untuk membiayai program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 gigawatt (GW).

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustaya mengemukakan bea keluar batu bara tak hanya memainkan peran sebagai instrumen fiskal, tetapi kunci untuk mendukung transisi energi yang selama ini kerap menghadapi hambatan pembiayaan.

“Dengan pendapatan yang bisa mencapai Rp 360 triliun dalam empat tahun ke depan, kita punya kesempatan nyata untuk mewujudkan 100 GW energi surya dan membawa Indonesia menuju kemandirian energi hijau,” kata Tata, dikutip dari siaran pers, Senin (1/12/2025).

Berdasarkan skenario paling minimal dalam kajian Sustain yang menggunakan patokan Harga Batu bara Acuan (HBA) Oktober 2023, penerapan bea keluar berpotensi menghasilkan US$5,63 miliar atau sekitar Rp90 triliun per tahun.

Dalam empat tahun sisa masa pemerintahan Presiden Prabowo, potensi pendapatan ini dapat mencapai setidaknya Rp360 triliun. Nilai ini diestimasi cukup menjadi sumber pendanaan program 100 GW energi surya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengestimasi realisasi instalasi tenaga surya di 80.000 desa melalui Program 100 GW membutuhkan investasi mencapai US$100 miliar, atau sekitar Rp1.600 triliun.

Sementara itu, potensi pemasukan negara sebesar Rp360 triliun dari bea keluar batu bara dapat menjadi investasi awal bagi penerapan Program 100 GW di 18.000 desa atau lebih dari 20% jumlah desa di Indonesia, dengan kapasitas instalasi 1 megawatt (MW) di setiap desa.

Sustain menyebutkan pemerintah dapat mengalokasikan pembiayaan ini kepada beberapa desa percontohan, misalnya untuk desa di wilayah yang diproyeksikan akan mengalami peningkatan permintaan listrik, atau desa yang belum dialiri listrik, atau bahkan desa yang masih bergantung dengan listrik mahal dari bahan bakar diesel, sebagai langkah awal atau piloting untuk penerapan Program 100 GW.

Sustain pun menekankan bahwa pendapatan dari bea keluar batu bara harus dialokasikan secara jelas dan dikelola oleh Kementerian Keuangan untuk mendanai Program 100 GW agar kebijakan ini benar-benar mendukung agenda transisi energi.

Oleh karena itu, Sustain mendorong pemerintah untuk memastikan tiga hal utama yang mencakup penetapan bea keluar batu bara dengan skema progresif dan berkeadilan, pengalokasian penerimaan secara khusus (earmarking) untuk program 100 GW energi surya, dan Penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Kementerian Koperasi, dan PLN, untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas implementasi.