Jakarta (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk menyelesaikan perizinan pemanfaatan area hutan bagi dua pelaku usaha getah pinus di Aceh dalam waktu 3 bulan.

Akibat perizinan yang belum tuntas, kedua perusahaan tersebut, yakni PT Ika Trias Serangkai dan PT Kencana Hijau Binalestari, menghentikan sementara kegiatan ekspor 12 produk turunan getah pinus yang sebelumnya dijual hingga ke 26 negara.

“Berkaitan dengan PT Kencana Hijau Binalestari dan PT Ika Trias Serangkai bisa dilakukan dalam jangka waktu tempo 3 bulan dengan melalui monitoring satgas,” kata Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Percepatan Implementasi Program dan Penyelesaian Hambatan (Debottlenecking) Satya Bhakti Parikesit di Jakarta, Kamis.

Ia menuturkan, kedua perusahaan memulai usaha penyadapan getah pinus melalui kerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 3 dan KPH 5 wilayah Aceh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan durasi 5 tahun pada 2016-2021 serta durasi 10 tahun pada 2014-2024.

Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/MENLHK/SETJEN/HPL.2/5/2023 tentang Penyesuaian Kerja Sama Pemanfaatan Hutan pada KPH Menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kedua entitas usaha tersebut kemudian mengajukan penyesuaian izin pemanfaatan hutan dari PKS menjadi PBPH pada Oktober 2023, tapi terhambat prosesnya akibat PKS yang berakhir pada 2021 dan 2024 lalu.

Satya menyatakan, berakhirnya masa berlaku perjanjian tersebut kemudian membuat proses permohonan penyesuaian perizinan diberhentikan dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Hasil sidang pun merekomendasikan agar proses perizinan tersebut dilanjutkan dengan melengkapi sejumlah dokumen yang dibutuhkan, salah satunya peta wilayah pemanfaatan hutan.

Pihaknya pun memberikan waktu tiga bulan bagi pemerintah daerah dan Kemenhut untuk melengkapi dokumen persyaratan tersebut serta menyelesaikan proses perizinan.

“Kami memberikan solusi bahwa sebenarnya proses (perizinan) yang sudah dilakukan itu bisa dilanjutkan dengan permohonan yang lama. Itu sudah harus langsung selesai. Itu (tinggal) memberikan kepastiannya saja kepada pelaku usaha,” ujar Satya Bhakti Parikesit.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk. (INRU) telah menerima surat keputusan pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara milik perseroan oleh Kementerian Kehutanan RI.

Berdasarkan keterbukaan informasi publik pada Selasa (10/2/2026), manajemen INRU telah menarima salinan Keputusan Menteri Kehutanan yang berisi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) milik perseroan. Dengan begitu, PBPH milik Toba Pulp Lestari dinyatakan sudah tidak berlaku.

"Pada 10 Februari 2026, perseroan secara resmi menerima salinan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.87/2026 tanggal 26 Januari 2026 tentang Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Provinsi Sumatera Utara," ujar manajemen dalam keterbukaan informasi yang dikutip, Selasa (10/2/2026).

Keputusan tersebut mengatur penghentian kegiatan pemanfaatan hutan dalam areal PBPH, penyelesaian kewajiban perseroan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, serta penyesuaian pengelolaan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut manajemen INRU, pencabutan PBPH berdampak pada penghentian kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH.

"Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan telah menghentikan kegiatan pemanfaatan hutan di dalam areal PBPH," imbuh manajemen.

Namun demikian, perseroan tetap melaksanakan kegiatan pemeliharaan aset, pengamanan fasilitas, serta aktivitas operasional esensial lainnya dalam rangka menjaga dan melindungi aset-aset perseroan.

Saat ini, INRU sedang melaksanakan pemenuhan kewajiban finansial serta kewajiban lainnya kepada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Selain itu, perseroan melakukan penyesuaian kegiatan operasional serta melaksanakan evaluasi manajerial secara berkelanjutan terhadap implikasi hukum, operasional, dan keuangan yang timbul, sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Adapun, perseroan memperkirakan dampak penghentian kegiatan operasional signifikan terhadap kontraktor serta pihak-pihak lain yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan.

Selanjutnya, perseroan akan melakukan penataan organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia secara selektif dan bertahap. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha perseroan.

Terkait dengan kelangsungan usaha, INRU tengah mempertimbangkan langkah-langkah mitigasi yang sedang dan akan dilakukan, termasuk penyesuaian strategi operasional, pengelolaan kewajiban, serta evaluasi peluang usaha dan kerja sama lainnya.

"Perseroan akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, serta instansi terkait lainnya," tulis manajemen.

Sebelumnya, INRU menerima gugatan hukum perdata dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dengan nilai sengketa Rp3,89 triliun.

Direktur sekaligus Corporate Secretary Toba Pulp Lestari Anwar Lawden menjelaskan pihaknya telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi dan koordinasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara formal.

“Saat ini, perseroan masih menunggu tanggapan resmi dari OJK,” ujar Anwar, Rabu (28/1/2026).

Anwar menuturkan langkah INRU terhadap gugatan perdata lingkungan hidup yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah dalam tahap mempelajari dan mencermati substansi gugatan secara menyeluruh. Hal tersebut termasuk aspek hukum dan strategi pembelaan yang akan ditempuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PT Toba Pulp Lestari Tbk (INRU) mengumumkan belum menerima keputusan tertulis resmi dari instansi pemerintah yang berwenang mengenai pencabutan Izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimiliki perseroan.

"Perseroan saat ini sedang melakukan klarifikasi dan koordinasi secara aktif dengan Kementerian Kehutanan serta instansi terkait lainnya untuk memperoleh penjelasan resmi mengenai dasar hukum, ruang lingkup, status administratif, serta implikasi dari pernyataan pemerintah dimaksud," ujar Legal & Litigation Section Head INRU Hendry sebagaimana keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Hendry menjelaskan kegiatan industri pengolahan pulp perseroan memiliki izin usaha yang masih berlaku secara sah. Namun, seluruh bahan baku kayu yang digunakan dalam kegiatan industri tersebut berasal dari hasil pemanfaatan hutan tanaman dalam areal PBPH perseroan sendiri.

Dengan demikian, lanjutnya, ketika pencabutan izin PBPH benar-benar diberlakukan secara efektif, kondisi tersebut berpotensi berdampak langsung terhadap pasokan bahan baku dan kelangsungan kegiatan operasional industri perseroan.

"Perseroan menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh kebijakan dan ketentuan pemerintah serta akan menyesuaikan langkah-langkah operasional sesuai dengan arahan dan keputusan resmi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang," ujar Hendry.

Hendry melanjutkan pernyataan pemerintah berpotensi berdampak terhadap kegiatan pemanenan kayu sebagai sumber bahan baku utama industri perseroan.

"Hingga saat ini, perseroan masih menunggu keterangan resmi dalam bentuk keputusan tertulis dari pemerintah," ujar Hendry.

Lebih lanjut, perseroan belum dapat menyimpulkan dampak hukum secara definitif karena belum diterimanya keputusan administratif tertulis terkait pencabutan izin PBPH.

Perseroan tengah melakukan klarifikasi dan upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Apabila terjadi gangguan pasokan bahan baku dan penghentian kegiatan operasional, terdapat potensi dampak terhadap kinerja keuangan perseroan," ujar Hendry.

Perseroan memastikan tetap menjalankan kegiatan operasional esensial, pemeliharaan aset, serta pengamanan kawasan hutan sambil menunggu keputusan administratif tertulis dari pemerintah.

"Penghentian kegiatan usaha berpotensi memberikan dampak pada tenaga kerja, kontraktor, mitra usaha, penyedia jasa transportasi, serta masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas," ujar Hendry.

Presiden Prabowo Subianto telah mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pencabutan PBPH di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (20/1).

Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo mengambil keputusan tersebut dalam rapat terbatas yang dilaksanakan secara daring dari London, Inggris, Senin (19/1).

"Bapak Presiden mengambil keputusan untuk mencabut izin 28 perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran," kata Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penertiban sektor kehutanan dengan mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,01 juta hektare. Langkah tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum lingkungan.

Kebijakan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melaporkan perkembangan sektor kehutanan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Bahwa ada faktor alam yang terjadi, itu benar. Tapi secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama,” ujar Raja Juli.

Dia menerangkan pemerintah tengah menyiapkan perbaikan struktural jangka panjang, terutama melalui pembenahan tata ruang. Ia menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

“Ada beberapa rekomendasi sangat penting terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima,” katanya.

Ia menambahkan, pencabutan 22 izin PBPH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sebelumnya. Penertiban ini melanjutkan langkah penataan kawasan hutan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

“Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, bagian dari penertiban kawasan hutan, kami mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.

Menurut dia, sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban terhadap sekitar 500.000 hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan izin yang diumumkan saat ini, total luas PBPH yang telah ditertibkan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

Dalam hal penegakan hukum, Raja Juli menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan di tiga provinsi yang diduga terlibat dalam kerusakan hutan, termasuk terkait asal-usul kayu yang menjadi perhatian publik.

“Kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” katanya.

Ia memastikan hasil penelusuran tersebut akan segera diumumkan kepada publik. “Insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar audit dan penindakan terhadap pemegang konsesi hutan dilakukan secara tegas dan tanpa keraguan.

“Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” kata Prabowo.

Presiden ke-8 Republik Indonesia itu juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam proses investigasi. Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

“Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke kementerian/lembaga lain, minta bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Siapa yang melanggar langsung kita tindak, kita cabut,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan 1,5 juta hektare PBPH berbeda dengan penertiban sekitar 4,2 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan kehutanan.

“Jadi, sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penertiban sektor kehutanan dengan mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,01 juta hektare. Langkah tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum lingkungan.

Kebijakan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melaporkan perkembangan sektor kehutanan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Bahwa ada faktor alam yang terjadi, itu benar. Tapi secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama,” ujar Raja Juli.

Dia menerangkan pemerintah tengah menyiapkan perbaikan struktural jangka panjang, terutama melalui pembenahan tata ruang. Ia menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

“Ada beberapa rekomendasi sangat penting terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima,” katanya.

Ia menambahkan, pencabutan 22 izin PBPH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sebelumnya. Penertiban ini melanjutkan langkah penataan kawasan hutan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

“Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, bagian dari penertiban kawasan hutan, kami mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.

Menurut dia, sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban terhadap sekitar 500.000 hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan izin yang diumumkan saat ini, total luas PBPH yang telah ditertibkan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

Dalam hal penegakan hukum, Raja Juli menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan di tiga provinsi yang diduga terlibat dalam kerusakan hutan, termasuk terkait asal-usul kayu yang menjadi perhatian publik.

“Kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” katanya.

Ia memastikan hasil penelusuran tersebut akan segera diumumkan kepada publik. “Insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar audit dan penindakan terhadap pemegang konsesi hutan dilakukan secara tegas dan tanpa keraguan.

“Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” kata Prabowo.

Presiden ke-8 Republik Indonesia itu juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam proses investigasi. Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

“Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke kementerian/lembaga lain, minta bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Siapa yang melanggar langsung kita tindak, kita cabut,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan 1,5 juta hektare PBPH berbeda dengan penertiban sekitar 4,2 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan kehutanan.

“Jadi, sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mulai menindak pelanggaran pada izin pemanfaatan kawasan hutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa hingga Senin (15/12/2025), pemerintah telah menertibkan 11 subjek hukum dan tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa proses penegakan hukum secara terpadu.

Penertiban tersebut merupakan hasil kerja bersama antara Kementerian Kehutanan, Satgas PKH, serta aparat penegak hukum, termasuk Polri. Langkah ini sekaligus menindaklanjuti komitmen yang sebelumnya disampaikan pemerintah kepada DPR RI dan masyarakat.

“Per hari ini kami sudah menertibkan 11 subjek hukum yang nanti akan kami sinergikan proses penegakan hukumnya bersama dengan Satgas PKH,” ujar Raja Juli sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Raja Juli menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan secara intensif dengan Satgas PKH yang dipimpin lintas lembaga. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Kehutanan juga bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, mengingat adanya nota kesepahaman (MoU) antara kedua institusi dalam penegakan hukum kehutanan.

“Tentu di sana ada Kabareskrim, Polri yang memiliki MOU dengan kami. Kami juga sudah bergerak seperti yang saya janjikan kepada masyarakat ketika rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR RI,” imbuhnya.

Termasuk, Raja Juli menekankan bahwa dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR RI juga akan dibahas mengenai anggaran rehabilitasi hutan di Sumatra.

“[Soal anggaran rehabilitasi hutan Sumatra] itu nanti kami bicarakan dengan komisi IV DPR,” kata Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan konsesi hutan bermasalah yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, sehari sebelumnya.

“Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik, atas perintah Bapak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare, termasuk di antaranya di Sumatra seluas 116.198 hektare,” kata Raja Juli.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pencabutan izin tersebut menyasar PBPH yang dinilai tidak patuh aturan, merusak lingkungan, serta menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Keputusan resmi pencabutan izin akan dituangkan dalam surat keputusan (SK) dan segera disampaikan kepada publik.

Menurut Raja Juli, langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam perlindungan hutan dan satwa liar.

Dalam kurun satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Kehutanan telah menertibkan PBPH bermasalah dengan total luasan mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Sebelumnya pada 3 Februari 2025, pemerintah telah mencabut 18 PBPH dengan luas sekitar 1,5 juta hektare.

“Ditambah dengan pencabutan hari ini sekitar 1 juta hektare, maka penertiban hutan kita sudah berjalan sangat signifikan,” ujarnya.

Selain menyampaikan kebijakan kehutanan, Raja Juli juga menyampaikan duka cita atas bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia berharap penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat agar masyarakat terdampak segera kembali menjalani kehidupan normal.

“Kita berdoa dan berharap penanggulangan dampak bencana ini dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali hidup normal,” kata Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol menyatakan bakal mencabut persetujuan lingkungan 8 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir di Sumatra.

Hal tersebut disampaikannya usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI pada Rabu (3/12/2025). Menurutnya, pihaknya bersama Dewan akan melakukan penelusuran detail terkait akar masalah bencana tersebut.

“Kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” kata Hanif di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Lebih lanjut, sejumlah entitas juga akan dipanggil Kementerian LH untuk memberikan keterangan karena terindikasi memperparah bencana berdasarkan kajian sementara dari citra satelit.

Pihaknya telah melayangkan surat agar pemberian keterangan dapat berlangsung pada Senin (8/12/2025) pekan depan.

Hanif lantas menyebut bahwa kunjungan lapangan juga dilakukan agar pemerintah dapat merumuskan tindak lanjut terhadap masing-masing entitas tersebut.

Terkait penanganan dan upaya pemulihan di daerah terdampak bencana, Kementerian LH juga menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) agar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan kajian pakar.

“Kami tidak mengambil langkah-langkah dengan perspektif dari menteri, tetapi perspektif dari semua expert yang memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi,” ujar Hanif.

Adapun, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga akan kembali mencabut 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas mencapai 750.000 hektare di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir di Pulau Sumatra.

Kemenhut tercatat telah melakukan pencabutan ini pada 3 Februari 2025. Kala itu, sebanyak 18 PBPH dengan total luas 526.114 hektare dicabut karena berkinerja buruk.

“Kami akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk dengan luas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak [banjir],” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyebutkan komitmen penataan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) sebagai prioritas strategis untuk pengelolaan hutan.

Direktur Jenderal PHL Kemenhut Laksmi Wijayanti, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan negara, sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan konflik dan hak masyarakat yang telah berlangsung lama.

"Tujuan kami jelas, mengurangi risiko konflik, memberikan kepastian status lahan, menekan biaya sosial dan lingkungan, dan memastikan semua kegiatan di atasnya berjalan secara efisien dan berkelanjutan," kata Laksmi.

Penataan ini di antaranya adalah penyelesaian tumpang tindih areal dan perbaikan kinerja, sehingga pemerintah juga akan melakukan rasionalisasi luas konsesi untuk memastikan pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih optimal dan bertanggung jawab.

Salah satu fokus utama evaluasi adalah konsesi yang dikelola oleh PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara. Sejak pertama kali diberikan izin pada 1992 (saat itu bernama PT Inti Indorayon Utama), konsesi TPL telah mengalami pengurangan signifikan.

Pada 2020, luasnya tercatat telah berkurang sebesar 37 persen menjadi 167.912 hektare.

Evaluasi terbaru yang dirampungkan pada pertengahan tahun 2025 mengidentifikasi adanya tingkat fragmentasi areal yang tinggi di dalam konsesi TPL.

Fragmentasi ini disebabkan oleh perubahan status kawasan dan meningkatnya kegiatan nonkehutanan di sekitar area tersebut.

Berdasarkan temuan ini, Ditjen PHL sedang mengusulkan kebijakan rasionalisasi untuk menata ulang areal konsesi.

"Rasionalisasi ini adalah langkah penting untuk menciptakan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama masyarakat dan pelaku usaha itu sendiri," ujar Laksmi.

Menanggapi besarnya perhatian publik terhadap isu kehutanan di Sumatera Utara, Laksmi mengatakan Kemenhut juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan penertiban di lapangan.

Selain itu, ia menambahkan pemerintah terus mendorong kebijakan konservasi yang inklusif dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal sebagai mitra strategis dalam menjaga kelestarian hutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025