Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penertiban sektor kehutanan dengan mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,01 juta hektare. Langkah tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum lingkungan.

Kebijakan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melaporkan perkembangan sektor kehutanan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Bahwa ada faktor alam yang terjadi, itu benar. Tapi secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama,” ujar Raja Juli.

Dia menerangkan pemerintah tengah menyiapkan perbaikan struktural jangka panjang, terutama melalui pembenahan tata ruang. Ia menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

“Ada beberapa rekomendasi sangat penting terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima,” katanya.

Ia menambahkan, pencabutan 22 izin PBPH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sebelumnya. Penertiban ini melanjutkan langkah penataan kawasan hutan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

“Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, bagian dari penertiban kawasan hutan, kami mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.

Menurut dia, sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban terhadap sekitar 500.000 hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan izin yang diumumkan saat ini, total luas PBPH yang telah ditertibkan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

Dalam hal penegakan hukum, Raja Juli menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan di tiga provinsi yang diduga terlibat dalam kerusakan hutan, termasuk terkait asal-usul kayu yang menjadi perhatian publik.

“Kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” katanya.

Ia memastikan hasil penelusuran tersebut akan segera diumumkan kepada publik. “Insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar audit dan penindakan terhadap pemegang konsesi hutan dilakukan secara tegas dan tanpa keraguan.

“Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” kata Prabowo.

Presiden ke-8 Republik Indonesia itu juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam proses investigasi. Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

“Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke kementerian/lembaga lain, minta bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Siapa yang melanggar langsung kita tindak, kita cabut,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan 1,5 juta hektare PBPH berbeda dengan penertiban sekitar 4,2 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan kehutanan.

“Jadi, sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penertiban sektor kehutanan dengan mencabut 22 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 1,01 juta hektare. Langkah tersebut dilakukan atas perintah Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kehutanan dan penegakan hukum lingkungan.

Kebijakan itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melaporkan perkembangan sektor kehutanan kepada Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Bahwa ada faktor alam yang terjadi, itu benar. Tapi secara rendah hati kita perlu melakukan evaluasi dan refleksi ada perbaikan di sektor kehutanan yang harus kita lakukan secara bersama-sama,” ujar Raja Juli.

Dia menerangkan pemerintah tengah menyiapkan perbaikan struktural jangka panjang, terutama melalui pembenahan tata ruang. Ia menekankan pentingnya tata ruang sebagai acuan utama dalam pemulihan lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

“Ada beberapa rekomendasi sangat penting terutama tentang tata ruang. Ini lebih long term, tata ruang yang harus segera kita lakukan bersama, duduk bersama-sama menteri terkait, menghilangkan ego sektoral sehingga ada satu regulasi yang jelas, tata ruang sebagai panglima,” katanya.

Ia menambahkan, pencabutan 22 izin PBPH tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas sebelumnya. Penertiban ini melanjutkan langkah penataan kawasan hutan yang telah dilakukan pemerintah sejak awal 2025.

“Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami telah mengumumkan kepada publik, bagian dari penertiban kawasan hutan, kami mencabut 22 izin PBPH seluas 1.012.016 hektare,” ujar Raja Juli.

Menurut dia, sebelumnya pemerintah telah melakukan penertiban terhadap sekitar 500.000 hektare kawasan hutan. Dengan pencabutan izin yang diumumkan saat ini, total luas PBPH yang telah ditertibkan selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

Dalam hal penegakan hukum, Raja Juli menyampaikan bahwa Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) telah mengidentifikasi sejumlah perusahaan di tiga provinsi yang diduga terlibat dalam kerusakan hutan, termasuk terkait asal-usul kayu yang menjadi perhatian publik.

“Kami sudah rapat di Satgas PKH, sudah ada catatan berapa perusahaan di tiga provinsi tersebut yang nanti secara hukum akan berproses, baik melalui kepolisian tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH,” katanya.

Ia memastikan hasil penelusuran tersebut akan segera diumumkan kepada publik. “Insyaallah concern publik tentang asal kayu dan juga tindakan kerusakan hutan dan lingkungan akan kita umumkan kepada publik sesegera mungkin,” ujarnya.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar audit dan penindakan terhadap pemegang konsesi hutan dilakukan secara tegas dan tanpa keraguan.

“Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak. Dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut,” kata Prabowo.

Presiden ke-8 Republik Indonesia itu juga menekankan pentingnya dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam proses investigasi. Ia meminta Kementerian Kehutanan tidak ragu melibatkan aparat penegak hukum apabila diperlukan.

“Jangan ragu-ragu kalau Anda butuh bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke kementerian/lembaga lain, minta bantuan Polri, TNI, atau K/L lain. Siapa yang melanggar langsung kita tindak, kita cabut,” tegasnya.

Dalam dialog tersebut, Raja Juli menjelaskan bahwa pencabutan 1,5 juta hektare PBPH berbeda dengan penertiban sekitar 4,2 juta hektare kebun sawit yang berada di dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Presiden kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penegakan aturan kehutanan.

“Jadi, sudah 1,5 juta yang kita cabut. Jangan ragu-ragu, siapa yang melanggar langsung kita cabut,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA —Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pencabutan izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) bermasalah seluas sekitar 1,5 juta hektare dalam satu tahun masa pemerintahannya.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa langkah ini menjadi bagian dari penertiban sektor kehutanan untuk melindungi lingkungan hidup sekaligus masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dia mengatakan, Presiden Prabowo kembali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas PBPH yang dinilai nakal, merusak lingkungan, dan menimbulkan konflik dengan masyarakat.

Hal ini dia sampaikan sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025).

“Dalam waktu satu tahun ini saja Pak Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan kami di Kementerian Kehutanan untuk menertibkan PBPH nakal seluas 1,5 juta hektare,” ujar Raja Juli.

Raja Juli menjelaskan, penegasan tersebut kembali disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Hambalang pada Minggu (14/12/2025). Dalam rapat itu, Presiden meminta Kementerian Kehutanan bertindak lebih berani dalam menertibkan izin pemanfaatan hutan yang bermasalah.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Kehutanan secara resmi akan mencabut 22 izin PBPH dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 116.198 hektare berada di wilayah Sumatra. Pencabutan izin itu akan dituangkan dalam surat keputusan yang segera diterbitkan dan diumumkan kepada publik.

“Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik atas tujuan Pak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH perizinan berusaha pemanfaatan hutan yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare,” kata Raja Juli.

Ia menambahkan pencabutan izin terbaru ini melengkapi langkah penertiban yang telah dilakukan sebelumnya. Pada 3 Februari lalu, Kementerian Kehutanan telah mencabut 18 PBPH dengan luas sekitar 1,5 juta hektare.

Menurutnya, dengan kebijakan terbaru ini, total kawasan hutan yang telah ditertibkan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo mencapai sekitar 1,5 juta hektare.

Menurut Raja Juli, kebijakan tersebut mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo terhadap perlindungan hutan dan satwa. Dia menyinggung sikap Presiden yang secara sukarela menyerahkan konsesi PBPH miliknya di Aceh untuk kepentingan konservasi.

Dia mencontohkan, saat bertemu Raja Charles di London, Presiden Prabowo bahkan menyerahkan seluruh konsesi PBPH miliknya di Aceh untuk dijadikan koridor gajah yang kini dikelola bersama WWF.

Raja Juli mengemukakan penertiban PBPH akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, mengurangi kerusakan lingkungan, serta memastikan pemanfaatan hutan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pencabutan izin 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare.

Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk menertibkan konsesi hutan bermasalah yang dinilai merusak lingkungan dan mengganggu masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Raja Juli sebelum menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/12/2025), setelah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, sehari sebelumnya.

“Secara resmi hari ini saya umumkan kepada publik, atas perintah Bapak Presiden, saya akan mencabut 22 PBPH yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare, termasuk di antaranya di Sumatra seluas 116.198 hektare,” kata Raja Juli.

Lebih lanjut, dia menjelaskan pencabutan izin tersebut menyasar PBPH yang dinilai tidak patuh aturan, merusak lingkungan, serta menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Keputusan resmi pencabutan izin akan dituangkan dalam surat keputusan (SK) dan segera disampaikan kepada publik.

Menurut Raja Juli, langkah ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam perlindungan hutan dan satwa liar.

Dalam kurun satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Kehutanan telah menertibkan PBPH bermasalah dengan total luasan mencapai sekitar 1,5 juta hektare. Sebelumnya pada 3 Februari 2025, pemerintah telah mencabut 18 PBPH dengan luas sekitar 1,5 juta hektare.

“Ditambah dengan pencabutan hari ini sekitar 1 juta hektare, maka penertiban hutan kita sudah berjalan sangat signifikan,” ujarnya.

Selain menyampaikan kebijakan kehutanan, Raja Juli juga menyampaikan duka cita atas bencana alam yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Dia berharap penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat agar masyarakat terdampak segera kembali menjalani kehidupan normal.

“Kita berdoa dan berharap penanggulangan dampak bencana ini dapat berjalan lebih cepat sehingga masyarakat dapat kembali hidup normal,” kata Raja Juli.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan akan kembali mencabut 20 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) dengan luas mencapai 750.000 hektare di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak banjir di Pulau Sumatra.

Kemenhut tercatat telah melakukan pencabutan ini pada 3 Februari 2025. Kala itu, sebanyak 18 PBPH dengan total luas 526.114 hektare dicabut karena berkinerja buruk.

“Kami akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk dengan luas kurang lebih 750.000 hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak [banjir],” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).

Raja Juli tidak memerinci lebih lanjut soal siapa saja perusahaan yang terdampak pencabutan izin di gelombang kedua ini. Namun dia mengatakan bahwa entitasnya akan melakukan rasionalisasi PBPH dan melakukan moratorium terhadap izin baru pemanfaatan hutan tanaman dan hutan alam.

“Nama perusahaannya, luasan persetujuannya saya tidak bisa laporkan pada saat ini karena saya harus mendapatkan persetujuan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto terlebih dahulu,” katanya.

Raja Juli juga mengemukakan bahwa selama setahun menjabat sebagai menteri kehutanan, ia hanya menerbitkan empat PBPH yang seluruhnya untuk restorasi ekosistem dan jasa lingkungan. Dia menilai bisnis sektor kehutanan kini mulai bergeser dari yang berfokus pada penebangan menjadi penanaman dalam rangka utilisasi nilai ekonomi karbon.

“Bisnisnya sekarang menanam. Apalagi dengan Perpres No. 110 tahun 2025 yang memungkinkan nilai ekonomi karbon melalui perdagangan karbon. Bisnisnya memang harus berubah, tidak menebang lagi, tetapi dengan menanam, orang akan mendapatkan sesuatu,” imbuhnya.