Banda Aceh (ANTARA) - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh (BBPOM Aceh) mengintensifkan pendampingan UMKM di daerah itu guna meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk pangan olahan.

"Peningkatan mutu, keamanan, dan daya saing produk pangan olahan ini kami lakukan lewat pendampingan sertifikasi Nomor Izin Edar (NIE) dan audit Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP-CPPOB)," kata Ketua Tim Sertifikasi BBPOM Aceh, Muhibuddin di Lhokseumawe, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa pendampingan tersebut tidak hanya fokus pada pemenuhan dokumen administrasi, melainkan juga membantu pelaku usaha memahami aspek teknis yang menjadi persyaratan utama dalam memperoleh izin edar.

"Pendampingan ini kami fokuskan pada penyusunan denah ruang produksi yang sesuai standar keamanan pangan. Ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang antara bahan baku, proses produksi, dan produk jadi, sehingga dapat dihasilkan pangan yang aman, bermutu, dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh izin edar BPOM," kata Muhibuddin.

Muhibuddin mengatakan para pelaku usaha juga diberikan pembinaan terkait penyusunan dokumen manual mutu, penerapan sanitasi dan higiene, serta pemahaman terhadap prinsip-prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagai fondasi dalam menghasilkan produk pangan yang aman dan berkualitas.

BBPOM Aceh berharap semakin banyak pelaku usaha pangan di Aceh yang berhasil memperoleh Nomor Izin Edar BPOM dan menerapkan standar produksi yang baik.

"Dengan adanya izin edar dan standar produksi, produk pangan lokal Aceh tidak hanya mampu memberikan jaminan keamanan bagi konsumen, tetapi juga memiliki daya saing yang lebih tinggi untuk menembus pasar nasional bahkan pasar internasional," katanya.

Kegiatan tersebut diikuti pelaku usaha pangan di Kota Lhokseumawe, Kabupaten Bireuen, dan Kabupaten Aceh Utara.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

ACEH - Ratusan karyawan PTPN IV Regional VI Kebun Cot Girek bersama anggota keluarga mendatangi Kantor Bupati Aceh Utara, kemarin. Mereka menyampaikan keresahan atas belum tuntasnya persoalan klaim lahan yang berkembang di wilayah perkebunan tersebut.

Mereka mengaku khawatir ketidakpastian penyelesaian persoalan lahan akan berdampak terhadap stabilitas kerja dan kehidupan sosial masyarakat sekitar perkebunan. Sebagian besar warga Cot Girek menggantungkan penghasilan dari aktivitas perkebunan yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

“Kami hanya ingin bekerja dengan tenang. Selama ini masyarakat sangat terbantu secara ekonomi dari keberadaan perusahaan. Kalau persoalan ini terus berlarut, masyarakat kecil yang paling merasakan dampaknya,” ujar Rusli Cut Ali di sela aksi dikutip Jumat (8/5/2026).

Para pekerja juga meminta Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menjembatani aspirasi mereka kepada pemerintah pusat dan instansi terkait. Mereka berharap ada langkah konkret untuk mempercepat penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.

Sejumlah peserta aksi mengaku mulai merasakan tekanan psikologis akibat situasi yang belum menentu. Fandi Afrian Rinaldi, salah seorang pekerja, mengatakan isu yang terus berkembang di lapangan membuat masyarakat dihantui rasa khawatir terhadap masa depan pekerjaan mereka.

Lihat video: Detik-Detik Heli BNPB ‘Guyur’ Bantuan ke Warga di Aceh Utara



“Kami hanya pekerja biasa yang sehari-hari hidup dari kebun. Harapan kami pemerintah hadir memberikan kepastian agar kondisi sosial tetap terjaga,” ujarnya.

Menurut para pekerja, stabilitas di lingkungan perkebunan menjadi faktor penting karena menyangkut keberlangsungan ekonomi ribuan keluarga di kawasan Cot Girek dan sekitarnya. Mereka khawatir ketegangan berkepanjangan dapat memicu gangguan sosial di tengah masyarakat.

Aksi damai diakhiri dengan doa bersama dan pernyataan sikap agar seluruh pihak menahan diri serta mengedepankan dialog. Para peserta juga mengajak masyarakat menjaga keamanan dan persatuan di wilayah Cot Girek.

Dalam beberapa waktu terakhir, persoalan klaim lahan di sejumlah wilayah perkebunan di Aceh memang kembali mencuat dan menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah sengketa lahan antara perusahaan dan kelompok masyarakat sebelumnya juga sempat dibahas dalam rapat dengar pendapat di tingkat pusat.

Namun, bagi masyarakat pekerja di Cot Girek, persoalan itu bukan semata menyangkut status lahan, melainkan juga kepastian penghidupan sehari-hari. Mereka pun berharap pemerintah segera mengambil langkah penyelesaian agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dan situasi daerah tetap kondusif.

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) mulai merehabilitasi 1.093 hektare sawah milik masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Utara sebagai bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat, kata pejabat setempat.

“Rehabilitasi sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian ini merupakan bagian untuk pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana dan bagian menjaga ketahanan pangan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi yang dihubungi di Banda Aceh, Rabu.

Ia menyebutkan tahap pertama intervensi yang dilakukan Kementerian Pertanian untuk sawah seluas 1.093 hektare yang dikerjakan secara bertahap di Kecamatan Sawang, Muara Baru, Dewantara dan Langkahan.

Lebih rinci ia menjelaskan banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November di Kabupaten Aceh Utara mengakibatkan 18.316 hektare atau 46 persen dari total luas baku sawah 39.762 hektare terdampak.

Ia merincikan seluas 4.679 hektare sawah rusak parah, 6.447 hektare rusak sedang dan 7.189 hektare rusak ringan.

Menurut dia, seluruh data sektor pertanian yang rusak akibat bencana sudah masuk dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dengan sumber pendanaan nantinya dari APBN melalui kementerian terkait.

“Pak Bupati juga terus berupaya agar sawah milik masyarakat yang terdampak bencana dapat seluruhnya direhabilitasi sehingga masyarakat dapat kembali bertani dan ekonomi warga cepat pulih,” katanya.

Pihaknya meyakini dengan perbaikan sawah masyarakat itu akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi karena masyarakat di daerah itu salah satunya berpenghasilan sebagai petani dan juga bagian menjaga ketahanan pangan.

Pewarta: M Ifdhal
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Aceh Utara, Aceh (ANTARA) - Pembangunan hunian sementara (huntara) untuk para pengungsi di Desa Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara tetap dikebut meskipun di tengah guyuran hujan menjelang bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah.

“Tetap (dikebut). Pimpinan saya bilang, Babinsa awasi, target harus cepat,” ujar Babinsa Krueng Lingka Sertu Syamsuddin ketika ditemui di lokasi proyek hunian sementara (huntara), Langkahan, Aceh Utara, Aceh, Selasa.

Atas perintah tersebut, Syamsuddin menyampaikan pekerja proyek huntara mengerjakan apa pun yang bisa dikerjakan meskipun diguyur hujan.

Misalkan, lanjut dia, pemasangan jendela, pintu, dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan di dalam ruangan, tetap digarap oleh para tukang.

“Tetapi kalau pemasangan seng, karena pakai listrik, saya bilang jangan (dikerjakan saat hujan). Potong seng kan dia pakai listrik. Makanya saya larang, jangan, saya takut nanti terjadi sesuatu,” ujar Syamsuddin.

Syamsuddin menargetkan dapat terbangun 119 unit huntara untuk pengungsi di Desa Krueng Lingka, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara.

Desa Krueng Lingka terdiri atas 312 kepala keluarga (KK) atau sekitar 1.117 jiwa. Saat ini, terdapat dua titik pengungsian di Desa Krueng Lingka dan tersisa 44 KK yang masih menetap di tenda pengungsian.

Di luar 44 KK tersebut, pengungsi lainnya dikabarkan menumpang di rumah saudara atau mengontrak rumah, sebelum mendapatkan alokasi huntara maupun hunian tetap (huntap).

Ia menargetkan huntara untuk pengungsi Desa Krueng Lingka bisa selesai pada pekan kedua Ramadhan. Mulanya, huntara di desa tersebut ditargetkan tuntas pada lima hari sebelum Ramadhan.

Akan tetapi, mereka sempat menghadapi kendala berupa kelangkaan pasokan material pembangunan seperti atap seng dan kalsiboard. Kelangkaan tersebut disebabkan oleh masifnya pembangunan huntara pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.

“Kendalanya itu kadang-kadang putus barang, nggak ada barang. Tapi kalau di lapangan, insya Allah nggak ada kendala,” kata Syamsuddin.

Kemudian, pada Senin (16/2), material yang dibutuhkan mulai berdatangan dan Syamsuddin berupaya agar pembangunan huntara dapat segera tuntas.

“Progres sudah sampai 70 persen menurut saya. Insya Allah mungkin gak lama lagi sudah selesai, karena barangnya (material bangunan) dikirim,” ujar dia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Sawang, Aceh (ANTARA) - Warga Dusun Lhok Pungki yang berlokasi di Desa Gunci, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, menggelar tradisi meugang menjelang perayaan bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah/2026 di tenda pengungsian.

“Alhamdulillah, sekarang kami lagi masak daging sapi dari NGO Malaysia. Ini tradisi orang meugang,” ujar Kepala Dusun Lhok Pungki, Firmadi yang ditemui di Posko Pengungsi Dusun Lhok Pungki, Aceh Utara, Aceh, Senin.

Berdasarkan laman resmi pemerintah Aceh, tradisi meugang atau makmeugang merupakan tradisi memasak daging untuk dinikmati bersama keluarga, kerabat, hingga yatim piatu.

Tradisi meugang dilakukan oleh masyarakat seluruh Aceh untuk menyambut hari-hari besar suci umat Islam, yakni sebelum bulan Ramadhan (menjelang puasa), sebelum Idul Fitri, dan sebelum Idul Adha.

“Kami ada masak merah. Kami (memasak) sama-sama, gotong royong,” ujar Firmadi.

Masak merah adalah masakan khas Aceh yang biasanya dimasak pada saat meugang. Ciri khas dari masakan ini adalah rempah-rempah, seperti cabai kering, daun temurui atau daun kari, daun pandan, dan lain-lain.

Terkait dengan penyaluran bantuan pelaksanaan tradisi meugang oleh Presiden Prabowo Subianto, Firmadi menyampaikan telah menerima informasi tersebut. Berdasarkan informasi yang ia dengar, satu desa akan mendapat tiga lembu.

Adapun satu desa terdiri atas kurang lebih 760 kepala keluarga (KK), di sisi lain jumlah KK yang mengungsi dari Dusun Lhok Pungki terdapat 85 KK.

“Kami sudah dapat informasinya. Dia bagi lembunya tiga. Tiga lembu untuk satu kampung (desa),” ujar Firmadi.

Selain bantuan dari presiden, ia menyampaikan lembaga swadaya masyarakat (LSM/NGO) juga mengirimkan bantuan daging meugang.

Oleh karenanya, Firmadi bersyukur bahwa untuk Ramadhan tahun ini, meskipun dilanda bencana, dirinya masih bisa melaksanakan tradisi meugang.

“Alhamdulillah kita untuk meugang ini masih bisa makan daging, walaupun daging bantuan. Tahun-tahun sebelumnya, kami bisa beli,” kata Firmadi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

ACEH UTARA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meresmikan sekolah hasil program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang terpusat di SD Negeri 12 Bintang, Kabupaten Aceh Tengah dan SMA Negeri 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Langkah ini sebagai wujud komitmen pemerintah dalam memulihkan layanan pendidikan pascabencana serta memastikan sekolah menjadi ruang belajar yang aman dan layak.

Hal ini juga menjadi bagian dari upaya nasional dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi satuan pendidikan terdampak bencana yang ditargetkan tuntas secara bertahap tahun 2026.

Di SD Negeri 12 Bintang, Mendikdasmen meresmikan secara simbolis 53 satuan pendidikan hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah. Program ini untuk memulihkan infrastruktur pendidikan pascabanjir bandang dan longsor yang melanda wilayah dataran tinggi Gayo.

“Sekolah harus kembali menjadi tempat belajar yang aman dan nyaman. Karena itu, revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan fisik, tetapi juga memastikan keberlanjutan layanan pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti di Aceh Tengah, Kamis (29/1/2026).

Dalam kunjungan kerjanya, dia meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak bencana, termasuk satuan pendidikan yang masih melaksanakan pembelajaran di ruang darurat. Pemerintah menegaskan akan merelokasi sekolah yang berada di zona rawan bencana dan mempercepat pembangunan fasilitas pendidikan baru.

Terkait kondisi SMP Negeri 22, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, yang rusak berat dan sudah berapa kali tertimpa longsor, Mendikdasmen menyampaikan bahwa bangunan sekolah tersebut sudah tidak memungkinkan untuk digunakan.

Pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk merelokasi sekolah ke lokasi baru yang telah disiapkan. “Insyaallah sekolah akan mendapatkan bantuan pembangunan Unit Sekolah Baru pada tahun 2026,” katanya.

Untuk SD Negeri 12 Bintang yang terkena longsor di bagian belakang bangunan, Kemendikdasmen akan memberikan bantuan tambahan berupa pembangunan ruang kelas baru.

Sehari sebelumnya pada Rabu (28/1/2026), Mendikdasmen juga meresmikan 23 satuan pendidikan yang terpusat di SMA Negeri 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara. Sekolah tersebut menjadi bagian dari program rehabilitasi satuan pendidikan terdampak bencana yang dilaksanakan sesuai standar keselamatan bangunan dan kebutuhan pembelajaran.

Pemerintah berharap upaya revitalisasi ini dapat memperkuat pemerataan layanan pendidikan yang aman, inklusif, dan berkualitas sekaligus memastikan pemulihan pendidikan pascabencana berjalan berkelanjutan khususnya di daerah terdampak.

Hingga saat ini, dari hasil Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, jumlah sekolah yang telah rampung 100 persen dibangun dan direhabilitasi sebanyak 36 sekolah di Kabupaten Aceh Tengah dan 17 sekolah di Kabupaten Bener Meriah. Seluruhnya siap dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar.

Sejalan dengan penguatan infrastruktur fisik, Mendikdasmen mendorong modernisasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi. Sekolah-sekolah yang telah menerima Papan Interaktif Digital (PID) akan diperkuat dengan dukungan konektivitas internet, termasuk layanan internet berbasis satelit mengatasi kendala geografis di wilayah pegunungan dan daerah terpencil.

Abdul Mu’ti bakal terus mengupayakan pemenuhan kebutuhan pendukung, termasuk pembangunan ruang guru dan rumah dinas guru guna menjaga keberlanjutan layanan pendidikan, khususnya di wilayah terpencil.

Dampak revitalisasi tersebut dirasakan sangat berarti bagi satuan pendidikan. Seperti yang diungkapkan SLB Negeri Silih Nara Angkup, Takengon, Yusbida, dan Kepala SMAN 1 Timang Gajah, Bener Meriah, Marhamah.

Menurut pengakuan keduanya, sebelum ada program revitalisasi, sekolah mereka menghadapi keterbatasan dan kerusakan sarana prasarana yang berdampak langsung pada proses pembelajaran. Melalui program revitalisasi, kedua sekolah itu kini memiliki ruang belajar dan fasilitas penunjang yang lebih layak, aman, dan fungsional. Hal ini diakui keduanya membuat proses pembelajaran lebih optimal dan peserta didik dapat belajar lebih nyaman.

Yusbida menuturkan sekolahnya mengalami kekurangan ruang kelas dan fasilitas pendukung. “Saya berharap program Revitalisasi Satuan Pendidikan dapat terus berlanjut agar semakin banyak sekolah di daerah memperoleh lingkungan belajar yang layak,” katanya.

Sementara, Marhamah mengungkapkan kondisi rumah ibadah sekolah dan laboratorium IPA yang rusak sehingga tidak dapat dimanfaatkan. “Apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto dan Mendikdasmen atas perhatian dan dukungan pemerintah (merehabilitasi sekolah) karena manfaatnya dirasakan nyata,” ujarnya.

Banda Aceh (ANTARA) - Memori kelam bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 masih teringat jelas di benak Ishak. Ketika air surut, yang dilakukannya pertama kali adalah berjalan kaki menuju sawah, melewati lumpur sisa banjir bandang di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.

Di sana, sejauh mata memandang ia tidak bisa menemukan sawahnya lagi. Jalan aspal, saluran irigasi, dan sawah yang dulu penuh padi yang kuning siap untuk dipanen, berubah rata jadi hamparan lumpur. Hanya tanggul beton irigasi besar tempat ia berdiri yang tersisa di daratan itu.

"Menangis saya. Lima hari lagi sawah mau saya panen, banjir datang," kata Ishak berbagi kisahnya kepada ANTARA pada 24 Januari 2026.

Bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah merusak hampir semua sendi kehidupan masyarakat di daerah yang terdampak. Meski air sudah surut, imbas bencana itu masih terasa berat bagi warga untuk melanjutkan hidup.

Penyintas bencana tidak hanya kehilangan harta, melainkan juga terancam kehilangan mata pencaharian. Salah satunya adalah petani seperti Ishak, dan ia bukan satu-satunya petani yang bersedih. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kerusakan areal sawah akibat bencana Sumatera totalnya mencapai 98.002 hektare.

Aceh mengalami kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Kemudian kerusakan di Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.

Bagi Ishak, bertani adalah penopang hidup keluarganya. Sudah puluhan tahun ia menjadi petani penggarap sawah di lahan seluas 23 rante atau setara 9.200 meter persegi. Sekali panen ia bisa menghasilkan hingga 2,5 ton gabah kering giling. Impian Ishak dapat untung ketika kini harga gabah mencapai Rp6.000 per kilogram, pupus sudah.

Namun, kesedihan itu tidak berlangsung lama. Pada pertengahan bulan Januari, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Program Rehabilitasi Lahan Sawah Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program tersebut dilaksanakan secara padat karya yang melibatkan petani. Artinya, petani tetap memperoleh pendapatan selama proses pemulihan sawah berlangsung. Pemerintah mengerahkan alat berat untuk memperbaiki irigasi dari timbunan lumpur, lalu sawah yang rusak diperbaiki sendiri oleh pemilik atau petani penggarapnya, dan biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Rehabilitasi berlangsung bertahap mulai dari sawah yang kriterianya kerusakan ringan dan sedang. Rinciannya untuk rehabilitasi sawah di Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.

Total luasnya mencapai 13.708 hektare di tiga provinsi tersebut, dengan target pengerjaan dimulai pada Januari hingga Februari 2026.

Perlu tenaga ekstra

Program rehabilitasi sawah dampaknya mulai terlihat. Air jernih kini mengalir lancar di irigasi besar untuk mengairi sawah. Petani di Desa Pinto Makmur bisa menghidupkan kembali mata pencaharian mereka.

Ishak bersama anak lelakinya mulai menggarap lagi sawah mereka dengan pacul kayu. Tahap pertama adalah membentuk lagi pematang sawah.

Di lumpur sisa banjir yang menimbun sawah gagal panen, padi segar akan langsung ditanam. Namun, itu tidak mudah karena kedalaman lumpur di sawah itu mencapai satu meter. Pekerjaan jadi serba manual, mustahil menggunakan traktor untuk membajak sawah karena pasti akan langsung "ditelan" lumpur.

"Dulu sebelum banjir, lumpur di sawah hanya sebetis kaki. Tapi sekarang setinggi perut saya," kata Ishak.

Meski begitu, ia merasa lega karena pemerintah menjanjikan akan menanggung biaya rehabilitasi sawah. Ishak bisa mengajak lebih banyak warga sebagai buruh tani.

Karena pekerjaan makin sulit, upah buruh tani naik jadi Rp60 ribu dibandingkan sebelumnya Rp50 ribu per orang untuk pekerjaan setengah hari. Kalau harus dengan modal sendiri, ia mengatakan tak akan sanggup membayarnya.

"Pemerintah menjanjikan pekerja akan dibayar. Kalau sudah selesai kerja harus difoto sebagai buktinya," ujarnya.

Bekerja di lumpur dalam sungguh tidak mudah. Khairu Rahmi, juga petani di Desa Pinto Makmur, berdiri memegang seutas tali di sawah yang sedang digarapnya. Tali itu dibentangkan ke arah sembilan ibu-ibu buruh tani yang menanam padi. Tujuannya menjaga agar padi yang ditanam bisa tegak lurus dan rapi.

Ini adalah penanaman perdana di sepetak sawah itu setelah bencana. Mereka bekerja sejak pagi pukul 07.30 WIB. Sekilas kerja itu terlihat mudah, tangan-tangan mereka bergerak cepat menanam satu per satu padi secara presisi. Lumpur coklat mulai menghijau dengan tanaman padi.

Tapi saat diperhatikan, setengah badan mereka terbenam di dalam lumpur. Butuh kerja keras untuk sekadar bergerak mundur ketika menanam padi. Ibu-ibu itu terlihat sampai meringis saat mengerahkan tenaga ekstra untuk menuju pematang sawah. Mereka benar-benar harus menyeret badan karena kedua kaki sulit melangkah di lumpur.

"Orang sangka kita kerja sambil duduk, padahal ini sudah berdiri dalam lumpur," kata Khairu.

Ia mengatakan saat ini bisa kembali bercocok tanam karena pemerintah sudah menyalurkan bantuan bibit padi. Petani mendapatkan bibit sesuai dengan luas sawah yang digarapnya. Khairu mendapatkan 10 kilogram bibit untuk menanami sawah 10 rante atau seluas 4.000 meter persegi yang digarapnya.

Program rehabilitasi sawah menjadi pijakan awal untuk mereka melanjutkan hidup dari bertani. Khairu awalnya mengira tak ada lagi harapan setelah sawahnya gagal panen.

"Tentu kita senang dengan bantuan ini karena gak tahu lagi mau buat apa," katanya.

Matahari bersinar tepat di atas kepala saat ibu-ibu buruh tani selesai bekerja. Mereka berkumpul duduk berjajar sambil membersihkan lumpur dari badan dengan air irigasi sawah. Khairu lalu membagikan teh di gelas-gelas plastik yang dibawanya dari rumah.

Tawa kemudian pecah saat ada seorang ibu yang bercanda tentang susahnya kerja di dalam lumpur. Wajah-wajah petani yang lelah itu mulai tersenyum.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh mencatat kerusakan tambak rakyat seluas 30,7 ribu hektare akibat banjir bandang dan bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan terjadi di sembilan kabupaten dan kota sentra perikanan budidaya.

Pelaksana Harian Kepala DKP Aceh Kariamansyah mengatakan, dampak banjir tersebut memengaruhi tambak rakyat yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat pesisir.

“Luas tambak rakyat yang rusak akibat bencana hidrometeorologi mencapai 30,7 ribu hektare dan tersebar di sembilan kabupaten dan kota,” kata Kariamansyah di Banda Aceh, Kamis (22/1/2026).

Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai wilayah dengan kerusakan terluas, mencapai 10,6 ribu hektare. Selain Aceh Utara, kerusakan tambak juga terjadi di Kabupaten Aceh Timur seluas 7.094 hektare dan Kabupaten Bireuen mencapai 4.945 hektare.

Wilayah lain yang terdampak meliputi Kabupaten Aceh Tamiang seluas 3.435 hektare, Kabupaten Pidie 1.759 hektare, serta Kabupaten Pidie Jaya 1.756 hektare.

Kerusakan tambak rakyat juga tercatat di Kota Langsa seluas 786 hektare, Kota Lhokseumawe 304 hektare, dan Kabupaten Aceh Barat sekitar 3,67 hektare. Sebaran kerusakan tersebut menunjukkan dampak banjir yang luas terhadap sektor perikanan budidaya Aceh.

Selain tambak, infrastruktur pendukung juga terdampak. DKP Aceh mencatat kerusakan saluran air tambak dengan total panjang mencapai 629 kilometer.

Saluran tambak terpanjang yang rusak berada di Kabupaten Aceh Utara sepanjang 333 kilometer dan Kabupaten Bireuen 170,87 kilometer.

Kerusakan saluran tambak juga terjadi di Kabupaten Pidie Jaya sepanjang 50,95 kilometer, Kabupaten Aceh Timur sekitar 50 kilometer, serta Kabupaten Aceh Tamiang sekitar 20 meter.

Kerusakan infrastruktur ini dinilai berpengaruh langsung terhadap produktivitas tambak dan siklus budidaya ikan serta udang.

Kariamansyah mengatakan data kerusakan masih akan melalui proses validasi ulang untuk memperoleh angka yang lebih akurat. “Tambak rakyat yang terdampak akan direhabilitasi mulai tahun ini dan diperkirakan rampung dalam waktu tiga tahun,” kata Kariamansyah.

Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan pengalaman emosional saat memimpin pemulihan sistem kelistrikan di Sumatra pascabencana banjir dan tanah longsor.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, ia bercerita tim PLN berada di lapangan selama berminggu-minggu menghadapi kondisi ekstrem dan kerusakan masif di berbagai daerah.

"Kami ada di lapangan selama berminggu-minggu. Dan pertama kali kami merasakan bahwa kami adalah manusia yang sangat kecil melawan kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa dan alam," ujar Darmawan dengan suara terbata dan mata berkaca-kaca, Rabu (21/1).

Ia mengatakan upaya pemulihan yang dilakukan tim PLN jauh melampaui batas normal kemampuan manusia. Di tengah isak yang ia tahan, Darmawan menyebut peristiwa ini menjadi titik balik cara PLN memandang keandalan sistem kelistrikan nasional.

"Tim kami memberikan yang terbaik di luar batas kemampuan kemanusiaan. Ini adalah perubahan besar bagaimana kami menyikapi keandalan sistem kelistrikan," katanya.

Darmawan menuturkan setelah bencana tersebut, jajaran direksi dan manajemen PLN langsung melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kesiapsiagaan. Menurutnya, PLN tidak lagi bisa mengandalkan pola perencanaan lama.

"Kami tidak bisa lagi, tidak punya planning of contingency seperti kemarin. Saat ini kami men-tracking di mana adanya siklon dan hurricane," ujarnya.

Kini, PLN rutin memantau pergerakan cuaca ekstrem, menyiapkan tower emergency, hingga memetakan skenario terburuk apabila belasan menara transmisi roboh sekaligus. "

"Worst case apabila ada 15 tower yang roboh, kami sudah siap," kata Darmawan.

Ia juga menyebut PLN telah menyiagakan helikopter dan memperkuat koordinasi dengan TNI, Polri, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar personel dan peralatan dapat dikerahkan hanya dalam hitungan jam bila terjadi bencana baru.

"Apabila terjadi epicentrum bencana baru, semua siap di-deploy, hanya dalam hitungan jam, baik orangnya maupun peralatannya," ujarnya.

Darmawan turut mengulas perbedaan karakter pemulihan di sejumlah daerah Aceh. Di Aceh Tamiang, perbaikan sistem kelistrikan berlangsung relatif cepat karena akses jalan tidak terputus dan peralatan bisa langsung dikirim dari Sumatra Utara.

Namun, jumlah rumah yang rusak di wilayah itu mendekati 40 ribu unit, hampir setara dengan Aceh Utara.

Sebaliknya, di Aceh Tengah, khususnya Takengon, jumlah rumah rusak jauh lebih sedikit, sekitar 10 ribu unit, tetapi akses jalan terputus sehingga PLN terpaksa mengangkut 1.100 tiang listrik dan kabel menggunakan pesawat Hercules.

Dari situ, PLN melihat kecepatan pemulihan listrik sangat bergantung pada keterbukaan akses, sementara tingkat kerusakan rumah tidak selalu sejalan dengan kondisi jaringan listrik.

Darmawan menyebut saat ini pemulihan sistem kelistrikan Aceh sudah hampir rampung. Dari total sekitar 6.500 desa, kini tinggal 60 desa atau kurang dari 1 persen yang masih mengalami kendala pasokan listrik karena akses jalan belum terbuka atau wilayahnya masih terisolir.

ACEH UTARA, KOMPAS.com - Pagi itu dingin dan saya sempat berpikir Muslim Abdullah (60) petani Pinto Makmur, Muara Batu, Aceh Utara yang setengah badannya tenggelam dalam lumpur sawah, seperti Santiago dalam Old Man and The Sea karya Ernest Hemingway.

Santiago, nelayan tua sial yang tidak mendapatkan satupun ikan di teluk hingga hari ke 84. Tak mau kalah, ia pergi ke laut lepas dan bertarung dengan ikan marlin besar selama berhari-hari.

Ikan pedang itu takluk tapi semuanya tetap sia-sia. Ikan marlinnya yang tak muat di perahu habis dimakan hiu sepanjang perjalanan pulang.

Angin dari Selat Malaka menusukkan pisau dingin. Saya kembali merekatkan jaket parka ke tubuh sementara Muslim dan teman-temannya sesama petani terus mengaduk lumpur.

Kebanyakan dari mereka mengeruk sisa endapan lumpur di saluran air sementara yang lain mencoba memadatkan galangan sawah yang kini lebih tinggi dari irigasi.

Seperti banyak tempat lain di Aceh, gampong Muslim juga diterjang banjir bandang. Banyak tetangga kampungnya tewas terbawa hanyut dan ditemukan di hamparan sawah tempatnya terendam lumpur.

“Dua puluh orang. Dibawa arus, Pak. Sedih. Sedih,” kata Muslim tak lagi bisa menahan air matanya lebih lama, Kamis (15/1/2026).

Tak hanya permukiman, banjir yang menerjang Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), juga meluluhlantakkan hamparan sawah di gampong Pinto Makmur.

Saat itu, kata Muslim, arusnya begitu deras seperti sebuah sungai. Banjir lalu meninggalkan sampah hingga lumpur yang menimbun sawah dan irigasi.

Pagi itu, saat saya temui, Muslim dan petani lain sedang memperbaiki sawah hingga jaringan irigasi.

Traktor tak bisa masuk ke sawah karena lapisan lumpur yang begitu tebal.

Sementara, lumpur di dasar irigasi yang tidak bisa dibersihkan dengan alat berat, memang harus diangkat menggunakan sekop atau cangkul.

Mereka dipekerjakan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) untuk memperbaiki area persawahannya sendiri.

“Kalau benteng (pematang) ini pun enggak dibikin semua enggak bisa juga kita tanam,” kata Muslim.

“Apalagi kalau saluran itu enggak dibikin. Masyarakat di sini tunggu kelaparan. Tunggu kelaparan,” sambungnya dengan getir.

Sinar mata Muslim tidak terang, sebagaimana orang-orang yang dihantam bencana namun juga tidak padam. Sorot mata dan percakapannya dengan kami saat itu mengungkapkan tekadnya kembali menanam.

Sawah lenyap jelang panen padi

Pada akhir November 2025 silam, Muslim nyaris kehilangan segalanya, padi yang tinggal hitungan hari bisa dipetik lenyap tertimbun lumpur banjir. Di rumahnya bahan makanan rusak.

“Itu pun siap panen. Enggak bisa, enggak dapat kita panen,” ujar Muslim.

Sawah Muslim seluas 14 rante, satuan luas tanah yang digunakan masyarakat setempat.

Karena satu rante hanya 400 meter persegi, maka luas lahan Muslim hanya setengah hektar lebih sedikit.

Sawah itu satu-satunya sumber penghidupan. Namun, saat ini terkubur lumpur sedalam 1 hingga 1,5 meter.

Kondisi itu membuat para petani kesulitan bergerak. Bahkan untuk berjalan di sawah yang berada di tengah dan masih tergenang air, mereka harus merayap seperti biawak.

Muslim mengaku tak berharap mendapat beras. Ia membutuhkan sawahnya diperbaiki, traktor, benih, dan pupuk untuk kembali menyambung hidup.

Sebab, ia sama sekali tidak lagi memiliki modal.

“Cuma itu yang kita mohon, kita enggak minta beras. Cuma kita harus memperbaiki tempat tanam mata pencaharian kami. Sawah kami sudah tergenang semua,” tutur Muslim Abdullah.

Mahmudi Ilyas (50), petani Pinto Makmur belum yakin hamparan sawah dengan genangan air cukup banyak bisa ditanam.

Sebab, lumpur itu membuatnya tenggelam hingga leher. Kondisinya berbeda dengan sawah di tepi jalan yang lumpurnya cenderung lebih kering.

“Bisa nanam nanti enggak bisa nyemprot kan,” ujar Ilyas.

Di luar persoalan lumpur sisa banjir bandang, petani Pinto Makmur dihadapkan persoalan banjir tahunan dari limpahan sungai. Selama ini, petani harus patungan gabah untuk membayar ongkos pengerukan.

“Menurut saya, ini kalau saluran pembuangan enggak dibetulin, enggak ada harapan,” kata Muslim.

Negara hadir pulihkan pertanian

Tidak lama setelah kami berbincang dengan Muslim, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tiba bersama Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.

Begitu turun dari mobil, Amran langsung menuju ke sawah dan mendengarkan penjelasan anak buahnya, Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (Dirjen LIP) Hermanto.

Meski kerap bergurau dengan bawahannya, menteri Presiden Prabowo Subianto itu menatap tajam saat mendengar penuturan Hermanto.

Seperti tak mau melewatkan satu hal kecil pun, Amran terus menimpali penjelasan Hermanto dengan pertanyaan.

Sejak beberapa waktu setelah banjir besar melanda tiga provinsi di Sumatera, Amran memang menyatakan dengan tegas pemerintah akan membangun ulang sawah yang rusak.

Kepada Amran, Hermanto menjelaskan hamparan sawah 200 yang mulai diperbaiki di Pinto Makmur masuk kategori rusak hingga sedang. Di gampong itu, luasnya 200 hektare.

“Target kita Pak Menteri, Januari sampai Februari itu 13.000 (hektare),” kata Hermanto di lokasi, Kamis (15/1/2026).

“Ini 13.000 ringan apa sedang?” timpal Amran.

“Ringan-sedang,” jawab Hermanto.

Ia menjelaskan, luas lahan 13.702 hektare sawah rusak ringan-sedang ditargetkan selesai pada Februari dan menjadi rehabilitasi tahap pertama.

Secara keseluruhan, di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), sawah rusak ringan-sedang yang akan diperbaiki mencapai 69.240 hektare.

Adapun perbaikan tahap pertama dikebut agar para petani tidak ketinggalan musim tanam.

Khusus di Aceh Utara, kata Hermanto, terdapat 8.237 hektare sawah rusak ringan-sedang yang segera direhabilitasi.

Untuk mewujudkan itu, Kementan telah melakukan identifikasi lahan, meneliti kandungan tanah pasca banjir, 836 ton bibit padi, pupuk gratis 200 ton, hingga alat dan mesin pertanian seperti drone untuk menebar benih.

Selain itu, rehabilitasi juga meliputi membentuk ulang pematang sawah, normalisasi saluran tersier, normalisasi saluran sekunder dan primair, dan memperbaiki bangunan irigasi.

“Selesai 69.000 (hektare) itu kapan?” tanya Amran.

“Kurang lebih sekitar Maret-April,” jawab Hermanto.

Amran minta petani terlibat rehabilitasi sawah dan dibayar negara

Pada kesempatan itu, Amran memerintahkan para petani dilibatkan memperbaiki sawah mereka sendiri.

Proses rehabilitasi sawah, kata Amran, dikerjakan secara swakelola dengan sistem padat karya.

“Jadi swakelola, jadi padat karya. Jadi ini enggak ke mana-mana enggak usah pakai kontraktor besar apalagi kecil-kecil gini,” perintah Amran.

Menurutnya, Presiden Prabowo memerintahkan agar negara menjamin modal para petani yang diterjang banjir bandang.

Bibit padi, pupuk, perbaikan sawah, sampai alat mesin pertanian ditanggung oleh negara.

Sementara, petani dilibatkan dalam padat karya dan dibayar agar mereka mendapatkan pemasukan setelah sawahnya yang siap panen luluh lantak diterjang banjir bandang.

"Padat karya apa artinya? Seluruh yang punya sawah terlibat di dalamnya, ikut di dalamnya bekerja sehingga ada pendapatan harian. Nah, di pendapatan hariannya itu cukup untuk harian dan bekerja di sawahnya sendiri,” jelas Amran.

Saat berbincang dengan kami, Muslim mengaku sudah terlibat perbaikan sawah selama lima hari terakhir.

Dengan pekerjaan itu, Muslim dan para petani gampong Pinto Makmur mendapat bayaran dari pemerintah.

“Dibayar Rp 120.000 satu hari,” ujar dia.

Upah itu sangat membantunya untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari setelah diterjang banjir bandang.

“Alhamdulillah. Memang kalau dapat uang beras saja. Kalau ikan-ikan (lauk pauk) enggak kita pikirkan dulu lah ya, yang penting itu,” kata Muslim.

Setelah berulang kali mengingat percakapan itu dan bagaimana para petani Pinto Makmur gotong royong memabangun sawah mereka kembali, saya menghapus bayangan Muslim sebagai Santiago dalam cerita Ernest Hemingway.

Muslim dan para petani di gampongnya sama seperti laki-laki Aceh lain yang terhormat dan menolak surut meski dihantam nestapa.

Mereka bertekad untuk hidup, kembali menanam. Lalu, negara hadir menunaikan janji untuk memupuk tekadnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB ) mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir di Kabupaten Aceh Utara , Aceh. Pada tahap pertama, sebanyak 711 unit huntara dibangun di lima kecamatan, berdasarkan hasil validasi data yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Utara.

Plt Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB Kolonel Inf. Hery Setiono menjelaskan bahwa pembangunan huntara tahap pertama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak dengan kategori rumah rusak berat, hilang, dan hanyut akibat bencana.

"Adapun rincian pembangunan 711 unit huntara tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Baktiya 215 unit, Baktiya Barat 5 unit, Dewantara 115 unit, Sawang 241 unit, dan Seunuddon 135 unit," katanya, Jumat (16/1/2026).

Di Kecamatan Seunuddon saat ini tengah dibangun 84 unit tahap pertama di Desa Ulee Rubek Timur, yang sebelumnya merupakan lapangan sepak bola desa. Lahan yang dimanfaatkan memiliki luas sekitar 14.000 meter persegi, dengan pembangunan 16 kopel yang terdiri dari masing-masing 5 unit dan 1 kopel dengan 4 unit.

Setiap unit huntara dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga terdampak dengan spesifikasi teras keluarga berukuran 4,8 m x 3,6 m, serta kamar mandi berukuran 1,2 m x 1,2 m di setiap unit.

Selain itu, hunian dilengkapi fasilitas sanitasi memadai, sumur bor untuk ketersediaan air bersih serta sistem pembuangan limbah sederhana guna menunjang kesehatan lingkungan.

Hery menambahkan setelah tahap pertama rampung, BNPB akan kembali melakukan pembaruan validasi data. "Apabila masih terdapat kebutuhan tambahan, pembangunan huntara dapat ditambahkan sesuai hasil pendataan lanjutan," ujarnya.

Sebagai bentuk keleluasaan bagi warga terdampak selama masa transisi menuju hunian tetap, BNPB memberikan pilihan untuk menempati huntara atau tinggal sementara bersama keluarga di rumah kerabat dengan menerima Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu per bulan.

BNPB menargetkan pembangunan huntara tahap pertama dapat selesai dan mulai ditempati pada akhir Januari, sehingga masyarakat terdampak dapat menempati hunian yang lebih layak menjelang bulan suci Ramadan.

Pembangunan huntara ini dilaksanakan melalui kolaborasi lintas pihak bersama pemerintah daerah, dunia usaha dan komponen masyarakat di Kecamatan Seunuddon. Keterlibatan ini diharapkan tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga dapat mendukung perekonomian masyarakat terdampak bencana.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh BNPB per 15 Januari 2026, dari 27 kecamatan terdampak di Kabupaten Aceh Utara, telah diproses pembangunan huntara sebanyak 4.404 unit, penyaluran DTH kepada 4.840 Kepala Keluarga (KK), rencana pembangunan hunian tetap (huntap) insitu sebanyak 4.569 unit dan huntap relokasi 635 unit.

Pemutakhiran data lanjutan terus dilakukan bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat guna memastikan seluruh program pemulihan berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan selaras dengan kebutuhan warga terdampak.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Tiara Marga Trakindo (TMT Group) menyalurkan donasi senilai Rp 2,5 miliar untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak bencana di Aceh.

Donasi difokuskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan mendukung proses pemulihan masyarakat di wilayah terdampak, khususnya Aceh Tamiang dan Aceh Utara yang tercatat sebagai daerah dengan dampak paling parah.

Direktur Utama PT Tiara Marga Trakindo Muki Hamami menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan terhadap nilai kemanusiaan.

“Bencana ini berdampak sangat luas terhadap masyarakat. Karena itu melalui program ini, TMT berharap dapat membantu meringankan beban warga dan mendukung proses pemulihan di Aceh agar masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan dengan lebih layak,” ujar Muki dalam siaran pers, Kamis (15/1/2026).

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan esensial, mulai dari paket sembako, shelter kits seperti terpal, tikar, dan paku, alat masak, hingga hygiene kits dan dignity kits.

Selain itu, TMT Group juga menyediakan bedding kits berupa kasur, selimut, bantal, dan kelambu, pengadaan air bersih melalui water trucking, alat kebersihan rumah, community working tools, serta pembersihan puing-puing melalui penyewaan truk sampah.

Corporate Communication TMT Rani Hartanti menjelaskan, fokus bantuan diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan sanitasi.

"Fokus utama kami adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan sanitasi,” kata Rani.

Dalam proses penyaluran bantuan, TMT Group berkoordinasi dengan pemerintah setempat serta Human Initiative agar bantuan dapat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mendesak warga di lapangan.

Sebelum penyaluran donasi senilai Rp2,5 miliar ini, TMT Group juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat melalui dua anak perusahaannya, yakni PT Trakindo Utama dan PT ABM Investama Tbk.

Pada fase tanggap darurat, Trakindo bekerja sama dengan pelanggan dengan mengerahkan lima unit alat berat Caterpillar untuk membantu pembukaan akses jalan, sehingga proses evakuasi dan distribusi bantuan dapat berjalan lebih lancar.

Sementara itu, ABM Investama bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengirimkan Emergency Response Team (ERT) ke wilayah bencana.

Tim tersebut mendukung evakuasi korban, menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, serta mendirikan dapur umum untuk masyarakat terdampak.

Melalui kedua anak usaha tersebut, TMT Group juga menyalurkan paket sembako serta kebutuhan rumah tangga, sekolah, kebersihan, dan kesehatan guna memenuhi kebutuhan primer warga.

Komitmen penyaluran bantuan tidak hanya dilakukan di Aceh. Melalui Trakindo dan ABM Investama, TMT Group juga menggulirkan bantuan ke wilayah bencana lain di Sumatera, antara lain Sumatera Utara dan Sumatera Barat, dengan cakupan Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kabupaten Agam.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang