Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah pimpinan konfederasi buruh menyampaikan sejumlah aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day di Monas, Jakarta Pusat pada hari ini, Jumat (1/5/2026).

Mereka adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah, Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Serta Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nuna Wea.

Lima tokoh buruh yang dekat dengan Prabowo tersebut secara bergiliran menyampaikan aspirasi di panggung utama, disaksikan Prabowo dan sejumlah pejabat lainnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menekankan pentingnya ratifikasi Konvensi ILO 188 tentang pekerjaan di sektor perikanan serta Konvensi 190 terkait kekerasan di tempat kerja. Dia juga menyoroti perlunya revisi aturan ketenagakerjaan yang mencakup kontrak kerja, pengupahan, dan praktik alih daya.

“Kami percaya bahwa Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan tentang peraturan kontrak, pengupahan, dan outsourcing, itu akan segera disahkan,” ujarnya.

Selain itu, isu pekerja sektor informal seperti ojek online dan penguatan aspek keselamatan kerja turut menjadi perhatian.

Ketua Umum KPBI Ilhamsyah menyoroti tekanan biaya hidup buruh, khususnya terkait kebutuhan hunian dan pengasuhan anak. Dia mendorong pemerintah menyediakan fasilitas daycare di kawasan industri serta membangun perumahan terintegrasi untuk menekan beban biaya transportasi dan sewa.

“Perumahan yang terintegrasi dengan kawasan adalah jalan yang terbaik, dan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan buruh,” katanya.

Dia juga menegaskan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang masih membuka ruang pelanggaran, mulai dari upah di bawah ketentuan hingga praktik union busting.

Berikutnya, Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan 11 isu strategis yang didorong buruh, di antaranya percepatan pengesahan RUU Ketenagakerjaan, penghapusan outsourcing, pembentukan satgas PHK, hingga reformasi pajak yang mengecualikan pesangon dan tunjangan hari raya dari objek pajak.

Dia juga mengingatkan potensi gelombang PHK di sektor tekstil, semen, dan nikel dalam waktu dekat, serta meminta moratorium industri yang mengalami kelebihan kapasitas.

“Perang telah mengancam PHK di depan mata. Oleh karena itu Satgas PHK yang Bapak dengungkan mudah-mudahan bisa segera dideklarasikan,” ujarnya.

Selain itu, buruh meminta penurunan potongan komisi pengemudi ojek online menjadi 10%, perlindungan industri padat karya, hingga pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara.

Kemudian, Presiden KSPSI AGN Andi Gani Nena Wea menambahkan agenda kesejahteraan jangka panjang, seperti beasiswa bagi aktivis buruh melalui LPDP, pembangunan rumah sakit buruh, serta percepatan realisasi Museum Marsinah sebagai simbol perjuangan pekerja.

“Sudah 30 tahun belum bisa terealisasikan, Pak. Bisa dibangun [rumah sakit buruh] di kawasan-kawasan industri,” ujarnya.

Tak ketinggalan, Menteri LH sekaligus Presiden KSPSI Jumhur Hidayat menyoroti konsolidasi gerakan buruh yang kini disebutnya lebih terkoordinasi. Dia menyampaikan apresiasi terhadap peran pemerintah dalam menyatukan berbagai elemen serikat pekerja.

“Kami berterima kasih kepada Presiden karena telah memastikan bahwa kaum buruh Indonesia sekarang bersatu,” katanya.