Bisnis.com, JAKARTA - Cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 1 April 2026 telah menjangkau 36,4 juta jiwa peserta dan keluarganya.

Dengan asumsi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menempatkan jumlah keluarga di Indonesia mencapai 4,7 orang per rumah tangga, maka jumlah pekerja yang terdaftar dalam sistem perlindungan sosial terbesar di dunia itu sekitar 7,74 juta pekerja.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito menegaskan upaya perluasan kepesertaan terus difokuskan pada pekerja sektor informal. Kelompok ini dinilai memiliki kerentanan tinggi terhadap risiko kesehatan, sehingga membutuhkan akses jaminan yang lebih luas dan mudah.

Menurut dia, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat perluasan cakupan. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah kerja sama dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dalam mendorong kepesertaan pekerja transportasi berbasis aplikasi.

“BPJS Kesehatan siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan demi memperluas cakupan kepesertaan dan mempermudah akses layanan kesehatan. Harapannya, pekerja dapat bekerja dengan lebih tenang tanpa khawatir jika jatuh sakit,” ujar Pujo dalam keterangan tertulis yang dikutip Minggu (3/5/2026).

Secara terpisah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan negara harus hadir memastikan seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, mendapatkan perlindungan kesehatan. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di Monumen Nasional.

Prabowo menilai pekerja sektor informal, seperti pengemudi transportasi online, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi sehingga perlu jaminan yang pasti. “Negara harus memastikan seluruh pekerja, termasuk di sektor informal, terlindungi jaminan kesehatan agar tetap produktif dan sejahtera,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Aturan ini mewajibkan perusahaan untuk memberikan jaminan sosial berupa kepesertaan BPJS Kesehatan kepada para mitra pengemudi.

Kebijakan tersebut dinilai sebagai bentuk perluasan perlindungan sosial nasional, sekaligus memastikan keberlanjutan akses layanan kesehatan bagi pekerja informal. Selain itu, perlindungan melalui JKN juga dipandang sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor informal.

“Kita berharap undang-undang kita selalu menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo.

Bisnis.com, SUMEDANG - BPJS Ketenagakerjaan menegaskan pentingnya peran Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi, Hendra Nopriansyah, menegaskan bahwa pekerja merupakan penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, kesejahteraan dan pelindungan bagi seluruh pekerja harus menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu secara terpisah Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto menyebut bahwa pelaksanaan program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) merupakan salah satu program prioritas yang tercantum dalam RPJPN 2025 - 2045 sehingga dukungan dari Pemerintah Daerah menjadi instrument penting dalam pelaksanaannya.

“Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini gencar mendorong capaian UCJ dengan target mencapai 99,5%, tentu dengan dukungan kebijakan, regulasi dan penganggaran salah satunya untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin, miskin ekstrem dan rentan, hal ini tidak hanya mendorong capaian UCJ tapi juga berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujar Eko.

Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional baru mencapai 37,01 persen. Untuk mempercepat peningkatannya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan.

Diharapkan juga agar Pemda tidak hanya mengandalkan pendanaan dari APBD atau APBDes, tetapi juga mengembangkan sumber pembiayaan lain yang kreatif dan inklusif untuk memperluas pelindungan bagi pekerja rentan, miskin, dan miskin ekstrem.

Hingga Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan lebih dari 4,4 juta kasus klaim dengan total nilai manfaat mencapai Rp54,7 triliun. Selain itu, manfaat program juga dirasakan melalui penyaluran beasiswa pendidikan bagi 99.861 anak pekerja dengan total nilai Rp416,9 miliar, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Capaian tersebut menegaskan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan keberlanjutan kesejahteraan keluarga pekerja di seluruh Indonesia, serta memperkuat peran lembaga ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem pelindungan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan.

“Program ini bukan hanya jaring pengaman sosial, tetapi juga pendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan sinergi dan komitmen seluruh Pemda, kami optimistis capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan terus meningkat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan berkeadilan sosial,” tandas Eko.

Dengan dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, BPJS Ketenagakerjaan optimistis dapat mempercepat terwujudnya sistem pelindungan sosial yang menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia.