Bisnis.com, JAKARTA — Pemilik Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk. (CMNP), Jusuf Hamka memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah yang hendak memperluas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada sektor jalan tol.

Jusuf Hamka menyebut, pihaknya belum mendapat arahan langsung dari Pemerintah mengenai hal itu. Akan tetapi, dia memastikan bahwa pihaknya siap mendukung penuh segala keputusan yang ditetapkan pemerintah.

“Belum, belum ada omongan, tetapi kemarin begitu ada berita, saya dengan teman-teman direksi mengatakan semua sepakat rapat, kita ikut apa pemerintah punya mau,” kata Jusuf saat ditemui di Kantor Kemenko bidang Perekonomian, Kamis (23/4/2026).

Saat dikonfirmasi mengenai dampaknya terhadap tarif tol, dia masih enggan merinci. Hanya saja, wacana PPN jalan tol diproyeksikan akan mengerek tarif yang ditanggung oleh masyarakat.

“Wallahualam [apakah akan berdampak ke tarif], tapi memang harusnya jadi naik,” ujarnya singkat.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan dikabarkan tengah mematangkan rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa jalan tol. Langkah strategis ini dibidik mulai diimplementasikan secara resmi pada 2028.

Rencana tersebut telah tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) DJP periode 2025—2029. Dokumen krusial ini diteken langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025 lalu.

Secara spesifik, kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) untuk memperluas basis pemajakan nasional. Pemerintah berupaya menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan melalui penambahan objek pajak baru.

“Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis DJP dalam dokumen Renstra.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah tidak akan menerapkan pajak baru sebelum kondisi ekonomi Indonesia benar-benar pulih.

Penegasan ini termasuk merespons isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol yang belakangan mencuat.

“Saya belum baca. Paling enggak pada waktu dia ngomongkan, dia belum memberitahu saya,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Purbaya menekankan, setiap kebijakan fiskal yang berdampak luas wajib melalui kajian mendalam oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Dia memastikan pemerintah tidak akan mengambil keputusan tanpa didukung analisis data yang komprehensif.

“Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisis sebelum ada pajak baru dikenakan,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya memastikan fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga momentum pemulihan ekonomi sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Selama indikator ekonomi belum menunjukkan perbaikan signifikan, rencana penambahan beban pajak akan ditunda.

“Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada,” tutur dia.

Pemerintah, lanjut Purbaya, akan terus memantau berbagai indikator, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga survei kepercayaan konsumen, guna memastikan kebijakan fiskal tidak menghambat aktivitas ekonomi.

“Kita lihat macam-macam. Ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kelayakan konsumen, ada pembelian segala macam. Tapi kita pastikan itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun,” katanya.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Direktur Jenderal Bimo Wijayanto memastikan bahwa wacana PPN tol masih berada pada tahap perencanaan jangka panjang dan belum menjadi regulasi yang mengikat.

Di sisi lain, pengamat ekonomi Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengkaji kebijakan tersebut. Menurutnya, penerapan PPN pada jalan tol berpotensi memicu efek berantai terhadap inflasi melalui kenaikan biaya logistik.

(DESI ANGRIANI)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Wacana pengenaan PPN pada jalan tol mencuat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah belum akan menambah pajak baru dalam waktu dekat.

Purbaya mengaku belum mengetahui detail rencana tersebut. Ia menyebut belum menerima laporan resmi terkait wacana PPN tol.

Ia menegaskan, setiap kebijakan pajak harus melalui kajian mendalam sebelum diterapkan. Pemerintah tidak ingin mengambil langkah fiskal tanpa analisis yang matang.

“Saya minta nanti Badan Kebijakan Fiskal menganalisis sebelum ada pajak baru dikenakan,” kata Purbaya, Rabu (22/4/2026).

Purbaya juga menekankan, pemerintah masih berkomitmen menahan penambahan pajak baru maupun kenaikan tarif. Kebijakan tersebut bergantung pada kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat.

“Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada,” kata Purbaya.

Menurut dia, pemerintah akan mempertimbangkan berbagai indikator sebelum mengambil keputusan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga pola konsumsi masyarakat.

“Kita lihat kan macam-macam. Ada pertumbuhan ekonomi, ada survei kelayakan konsumen, ada pembelian segala macam. Tapi kita pastikan itu tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan pun,” kata Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak sedang menyusun rencana peraturan mengenai pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penggunaan jalan tol pada 2028. Aturan itu rencananya dihadirkan bersama beberapa aturan lain untuk menjadikan pungutan pajak menjadi lebih adil.

Rancangan aturan tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Resntra) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025—2029 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal atau Dirjen Pajak Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025 silam. Lebih spesifik, pungutan PPN jalan tol termasuk bagian dari Rencana Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Memperluas Basis Pajak dalam Rangka Pengenaan Pajak yang Lebih Adil.

Dalam kerangka regulasi yang dibuat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Renstra DJP Tahun 2025—2029 itu, terdapat rencana mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol. Rencana itu akan diselesaikan pada 2028.

“Pemberian landasan hukum bagi mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol,” tulis DJP menjelaskan urgensi aturan tersebut dalam dokumen Renstra itu, dikutip pada Selasa (21/4/2026).

DJP kemudian mengungkapkan bahwa mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol itu dilakukan karena dinilai dapat meningkatkan penerimaan negara.

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat bahwa rencana pungutan PPN jalan tol itu bukanlah suatu inisiatif baru dari DJP dan Kemenkeu. Sebelumnya, pada 2025, pemerintah pernah merencanakan hal serupa melalui PER-1/PJ/2015.

Rancangan itu pun akhirnya dibatalkan melalui PER-16/PJ/2015, salah satunya dengan alasan untuk menjaga iklim investasi di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga ingin menghindari perdebatan mengenai pungutan pajak itu di tengah masyarakat.

Kini, rencana itu kembali dimunculkan dengan maksud memperluas basis pajak di masyarakat. Dengan adanya perluasan, DJP dan Kemenkeu ingin agar pengenaan pajak menjadi lebih adil.

Selain rencana pungutan jalan tol, RPMK itu juga merancangkan 2 peraturan pajak lain, yaitu pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dan juga pajak karbon. Rancangan pertama itu ditargetkan akan selesai pada 2025, sementara pajak karbon memiliki target selesai pada 2026.

Sama seperti rencana pungutan PPN jalan tol, DJP menyatakan bahwa kedua rancangan lain itu memiliki urgensi untuk memberikan landasan hukum terhadap implementasi pungutan kedua pajak tersebut.

Dalam dokumen yang sama, meski dalam bagian yang terpisah, DJP menyebut bahwa terdapat sebuah rancangan aturan lain lagi yang masuk ke dalam regulasi untuk memperluas basis pajak dalam rangka pengenaan pajak yang lebih adil, yaitu penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap high wealth individuals (HWI) alias wajib pajak yang sangat kaya.

Dengan adanya pemberian landasan hukum bagi sumber pajak baru dan penyempurnaan mekanisme pemungutan pajak terhadap keempat rencana aturan tersebut, DJP menilai bahwa penerimaan bagi negara dapat ditingkatkan.

IKPI pun menilai bahwa keempat aturan itu, termasuk pungutan PPN jalan tol, menunjukkan bahwa arah kebijakan fiskal pemerintah makin terfokus pada ekstensifikasi pajak.

Selain RPMK untuk memperluas basis pajak, dokumen Renstra itu juga mencantumkan 2 RPMK lain, yaitu RPMK tentang Peningkatan Penerimaan Pajak, yang mendukung pelaksanaan tindakan penagihan pajak serta penguatan pengaduan tindak pidana perpajakan di DJP, dan RPMK tentang Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak, yang akan memperluas perantara pajak atau tax intermediaries dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). (Laurensius Katon Kandela)