Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali informasi mengenai mekanisme dan penentuan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kasus dugaan suap kepada oknum pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Jakarta Utara. Sebab, dalam proses pembayarannya diduga sudah dikondisikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya secara masif menghimpun keterangan dari para saksi maupun barang bukti yang telah disita agar perkara ini dapat dilimpahkan ke tahap penuntutan

"Termasuk juga bagaimana proses dan mekanisme dari pemeriksaan ataupun penentuan dari tarif atau nilai dari Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB yang diproses di KPP Madya Jakarta Utara. Bagaimana prosesnya di level KPP, kemudian di level Kanwil, dan juga di kantor pusat, itu seperti apa?" kata Budi dalam keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Sekaligus, kata Budi, mendalami dugaan praktik korupsi serupa untuk pengurusan kategori pajak lainnya dan kemungkinan keterlibatan pihak lain.

"Oleh karena itu dalam pemeriksaan sebelumnya juga penyidik memanggil dan meminta keterangan pada salah satu pihak yang sebelumnya bertugas di KPP Madya Jakarta Utara namun sekarang sudah mutasi, itu juga dipanggil untuk dimintai keterangan bagaimana prosedur-prosedur dalam proses pemeriksaan," jelasnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka yang beberapa di antaranya merupakan pegawai pajak, yaitu Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara; Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara; Askob Bahtiar selaku Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara; Abdul Kadim Sahbudin selaku Konsultan Pajak; dan Edy Yulianto selaku Staf PT WP.

Diberitakan sebelumnya, pada September hingga Desember 2025, PT WP menyampaikan laporan PBB untuk periode 2023 ke KPP Madya Jakarta Utara. Sebab kantor PT WP berdomisili di wilayah tersebut.

Namun, tim pemeriksa KPP Madya Jakarta Utara menemukan kekurangan bayar Rp75 miliar. PT WP sempat mengajukan sanggahan. Akan tetapi, dalam prosesnya, Agus Syaifudin selaku Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara meminta PT WP melakukan pembayaran "all in" Rp23 miliar.

Kode "all in" juga merupakan bagian dari pemberian fee kepada Agus sebesar Rp8 miliar. Namun, PT WP merasa keberatan dengan permintaan itu dan hanya menyanggupi pembayaran fee Rp4 miliar.

Pada Desember 2025, kedua pihak sepakat agar pembayaran menjadi Rp15,7 miliar atau dipangkas Rp59,3 miliar. Pembayaran Rp15,7 miliar disampaikan melalui Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Alhasil, fee Rp4 miliar diberikan kepada Agus untuk dibagikan kepada pihak-pihak di lingkungan Ditjen Pajak.

Bisnis.com, PEKANBARU — Pemerintah Kota Pekanbaru melaporkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berhasil menembus Rp1,17 triliun, meningkat tajam dari tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp800 miliar.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan capaian tersebut diraih di tengah tantangan berat berupa pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai lebih dari Rp433 miliar sepanjang 2025.

Menurutnya, kondisi keterbatasan anggaran justru mendorong Pemkot Pekanbaru untuk lebih kreatif dan disiplin dalam mengelola keuangan daerah.

“Keberhasilan strategi ini terlihat dari lonjakan PAD yang sangat signifikan, dari Rp800 miliar menjadi Rp1,17 triliun pada akhir 2025,” ujar Agung, Kamis (1/1/2026).

Dia menegaskan bahwa peningkatan PAD tersebut membuat Pemkot Pekanbaru tetap mampu membayarkan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) serta gaji ke-14 bagi seluruh pegawai secara penuh, di saat sejumlah daerah lain harus melakukan penyesuaian akibat tekanan fiskal.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah penertiban reklame liar. Pemkot Pekanbaru memangkas ratusan tiang baliho yang tidak memiliki izin resmi. Kebijakan tegas ini berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak reklame.

“Setelah penertiban, justru banyak pengusaha datang sendiri mengurus izin dan membayar pajak reklame. Ini menjadi salah satu pengungkit PAD,” jelasnya.

Selain itu, Agung juga mengambil kebijakan menurunkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya sempat naik hingga 300%. Dengan mengembalikan tarif ke level awal, partisipasi masyarakat dalam membayar PBB meningkat signifikan.

“Tahun ini kita turunkan lagi PBB seperti sebelumnya. Akhirnya masyarakat mau bayar, pembangunan tercapai, dan PAD meningkat,” kata Agung.

Dari sisi belanja, kenaikan PAD langsung dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Sepanjang 2025, Pemkot Pekanbaru berhasil memperbaiki jalan sepanjang 42 kilometer, melampaui target awal 20 kilometer.

“Tahun 2025 ini 42 kilometer lebih jalan mulus. Tahun depan di 2026 target kita 60 kilometer,” ungkap Agung.

Selain jalan, Pemkot juga menyiapkan anggaran Rp100 miliar untuk pembenahan drainase di seluruh wilayah Kota Pekanbaru guna mengatasi persoalan banjir.

Efisiensi anggaran juga dilakukan melalui pengetatan perjalanan dinas. Seluruh pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), mulai dari eselon II hingga staf, wajib mendapatkan persetujuan langsung dari Wali Kota.

“Dengan cara ini, perjalanan dinas berkurang dan anggarannya bisa dialihkan untuk pelayanan masyarakat, bangun jalan, dan drainase,” jelasnya.

Di akhir paparannya, Agung mengapresiasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Wakil Wali Kota Markarius Anwar. Ia juga memastikan hampir seluruh kewajiban tunda bayar kepada pihak ketiga telah diselesaikan guna menjaga kepercayaan dan stabilitas ekonomi daerah.