Bisnis.com, PALEMBANG — Kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat diklaim memberikan dampak positif bagi pemerintah Sumatra Selatan (Sumsel) untuk lebih serius mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumatra Selatan Rahmadi Murwanto mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat justru memunculkan dorongan positif bagi daerah.

Menurutnya, di tengah keluhan kepala daerah terkait kondisi fiskal, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat merangsang daerah untuk menggerakkan sumber-sumber penerimaan lain secara lebih maksimal.

"Tapi ini (efisiensi anggaran) memunculkan satu hal positif yang selama ini susah direalisasikan, yaitu PAD [pendapatan asli daerah] yang meningkat," kata Rahmadi dalam forum Policy to Stability di Palembang, dikutip Jumat (19/6/2026).

Dia menilai, pengurangan Transfer Ke Daerah dalam jumlah signifikan membuat para kepala daerah berupaya lebih keras memaksimalkan PAD agar kondisi fiskal tetap terjaga.

Salah satu yang masih dapat dioptimalkan di Sumsel, kata Rahmadi, berasal dari pajak kendaraan bermotor yang realisasinya belum sebanding dengan potensi yang tersedia.

"Karena kepala daerah fokus bagaimana memaksimalkan PAD. Ini perlu didukung karena menurut kami masih banyak pendapatan daerah yang belum tergali dengan baik bahkan tidak optimal," katanya.

Selain itu, daerah juga dapat meningkatkan penerimaan dari pajak alat berat yang selama ini belum tergarap maksimal. Menurutnya, salah satu kendala adalah banyak pengguna alat berat di Sumsel yang belum beroperasi dalam badan usaha formal sehingga belum dapat dikenakan pajak.

"Mereka misalnya tambang yang belum dilegalkan dan sebagainya. Jadi akan sangat bagus kalau kita mau mendorong terjadinya legalitas bisnis mereka, karena mereka juga bermanfaat bagi ekonomi. Dan karena legal kita bisa mengenakan pajak atas alat-alat berat tadi," jelasnya.

Sementara itu, berdasarkan data yang disajikan Kantor Wilayah DJPb Sumsel, PAD Sumsel pada triwulan I/2026 terealisasi Rp1,41 triliun atau 12,80% dari pagu yang sebesar Rp11 triliun.

Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 lalu yang mencapai Rp553 miliar, pendapatan asli daerah Sumsel mampu tumbuh positif hingga 154,85%.

Namun, jika dilihat lebih jauh, penyokong utama pendapatan daerah Sumsel masih berasal dari transfer yang realisasinya mencapai Rp3,99 triliun atau 15,29% dari pagu yang Rp26,1 triliun.

"Tapi dapat terlihat ada perbaikan tingkat kemandirian fiskal yang terlihat dari kontribusi PAD yang meningkat menjadi 26,08% pada 2026 dibandingkan 13,78% pada 2025, meskipun transfer pemerintah pusat masih menjadi tulang punggung pendapatan," pungkasnya.

Bisnis.com, PALEMBANG — Realisasi belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) pada awal tahun 2026 mengalami sedikit hambatan menyusul penyesuaian anggaran akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel Yossi Hervandi mengatakan hingga 31 Maret 2026 penyerapan belanja APBD Sumsel mencapai sekitar 10,27% atau Rp4,34 triliun dari total pagu sebesar Rp42,3 triliun.

Menurutnya, realisasi belanja tersebut masih didominasi oleh belanja pegawai serta pengeluaran yang bersifat rutin.

"Belanja di 3 bulan ini memang masih didominasi oleh belanja-belanja rutin seperti air, listrik dan gaji pegawai," kata Yossi Hervandi, Rabu (1/4/2026).

Yossi menjelaskan, rancangan APBD 2026 sebenarnya telah disiapkan sejak Oktober 2025, termasuk untuk kebutuhan lelang dini dan sejumlah pekerjaan prioritas pada triwulan I/2026.

Namun, setelah keluarnya kebijakan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat, rancangan tersebut dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk disesuaikan dan dibahas ulang bersama DPRD.

Kondisi tersebut, kata dia, menjadi salah satu penyebab realisasi belanja Sumsel selama 3 bulan pertama tahun ini masih didominasi oleh belanja rutin.

"Itu kenapa kita (Sumsel) agak terhambat, pekerjaan-pekerjaan yang kemarin kita sudah rencanakan dan diproyeksikan, karena ada penyesuaian tadi," kata Yossi.

Adapun berdasarkan data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SKID), belanja pegawai Sumsel terealisasi Rp3,44 triliun (18,65%), kemudian belanja barang dan jasa Rp636 miliar (6,23%), belanja modal Rp97,63 miliar (1,81%), dan belanja lainnya Rp168 miliar (2,04%).

Sementara itu, di tengah tekanan fiskal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel juga belum sepenuhnya optimal.

Realisasi PAD hingga 31 Maret 2026 tercatat baru mencapai sekitar Rp1,29 triliun, dengan rincian pajak daerah sebesar Rp992 miliar, retribusi daerah Rp15,22 miliar, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp166 miliar.

Oleh karena itu, Yossi mengatakan Pemerintah Provinsi Sumsel bersama DPRD Sumsel telah membentuk Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah guna menggali potensi sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal.

"Seperti salah satunya meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dari sekitar 4 juta wajib pajak, baru sekitar 1,7 juta yang aktif membayar," pungkasnya.