Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pertumbuhan kredit perbankan tetap positif pada awal 2026, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Pada Maret 2026, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, kredit perbankan tumbuh 9,49% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp8.659 triliun, meningkat dari pertumbuhan Februari 2026 yang mencapai 9,37% YoY.

“Ini meningkat dibandingkan posisi Februari-Februari 2026 yang tumbuh sebesar 9,37% YoY,” kata Dian dalam Konferensi Pers RDK Bulanan April 2026 secara virtual, Selasa (5/5/2026).

Berdasarkan penggunaannya, kredit investasi menjadi motor utama dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 20,85% YoY. Kredit konsumsi tumbuh 5,88% YoY dan kredit modal kerja meningkat 4,38% YoY.

Dari sisi debitur, kredit korporasi mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni sebesar 14,88% YoY. Berdasarkan kepemilikan bank, kredit yang disalurkan bank BUMN tumbuh paling tinggi sebesar 13,66% YoY.

Di sisi pendanaan, OJK melaporkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,55% YoY menjadi Rp10.231 triliun, naik dibandingkan pertumbuhan Maret 2026 yang sebesar 13,18% yoy. Pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan giro sebesar 21,37% YoY, deposito 11,57% YoY, dan tabungan 8,36% YoY.

Likuiditas perbankan juga tetap terjaga dengan rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) sebesar 122,55% dan alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,85%, jauh di atas ambang batas masing-masing 50% dan 10%.

Sementara itu, Dian mengungkapkan bahwa rasio kecukupan likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) pada Maret 2026 tercatat tinggi di level 193,64%. Sedangkan net stable funding ratio atau NSFR berada di level 128,84%

Kualitas kredit masih terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (NPL) gross sebesar 2,14% dan NPL net 0,83%. Rasio loan at risk (LaR) turun dari 9,24% pada Februari 2026 menjadi 8,94% pada Maret 2026.

Di sisi profitabilitas, return on assets (ROA) tercatat sebesar 2,47%, sedikit meningkat dari bulan sebelumnya 2,37%. Adapun, Dian menyebut bahwa permodalan perbankan tetap kuat dengan rasio kecukupan modal (CAR) sebesar 25,09%.

“Ini menunjukkan ketahanan permodalan perbankan yang tetap kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai,” ujar Dian.

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali menegaskan relaksasi kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang tidak mencatat tunggakan pinjaman di bawah Rp1 juta, bukan untuk menghindari catatan kredit bermasalah (non performing loan/NPL).

"Adapun potensi yang dikhawatirkan (menghindari catatan NPL) itu sepertinya kecil," kata Kepala OJK Bali Parjiman di Denpasar, Bali, Rabu.

Ia menjelaskan tujuan tidak dicatatnya kredit di bawah Rp1 juta untuk memperlancar proses pemberian kredit perumahan rakyat (KPR) terutama dari program pemerintah mewujudkan tiga juta rumah.

Parjiman menambahkan SLIK merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam pemberian kredit dari perbankan untuk mengetahui riwayat utang calon debitur dalam pembayaran kredit jika pernah ada riwayat meminjam. Sedangkan kredit di bawah Rp1 juta itu tetap dicatat di lembaga jasa keuangan pemberi kredit.

"Nominal satu juta kan juga relatif kecil, kadang itu merupakan biaya administrasi atau denda yang lupa, belum dibayar oleh nasabah atau debitur," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menyatakan regulator lembaga jasa keuangan itu mendukung penuh program prioritas pemerintah dalam pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

Dengan relaksasi itu, lanjut dia, maka catatan SLIK yang ditampilkan pada data nasabah hanya kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas.

Selain itu, pembaruan data pelunasan kredit maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, pemberian akses data SLIK kepada BP Tapera untuk mempercepat proses pembiayaan perumahan, dan penegasan kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan.

Dengan aturan baru SLIK tersebut, memungkinkan masyarakat dengan catatan kredit kecil, tetap bisa mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi.

Secara nasional, OJK mencatat kualitas kredit perbankan (NPL gross) di tanah air per Februari 2026 mencapai 2,17 persen, lebih rendah dibandingkan periode sama 2025 mencapai 2,22 persen.

Sedangkan di Bali, NPL juga terjaga dan lebih rendah pada Januari 2026 mencapai 2,60 persen, dibandingkan periode sama 2025 mencapai 3,14 persen.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.559 triliun pada Februari 2026, tumbuh 9,37% secara tahunan (year on year/YoY).

Berdasarkan paparan yang disampaikan Kepala Pengawas Eksekutif Perbankan OJK Dian Ediana Rae, posisi pertumbuhan kredit tersebut lebih rendah dibandingkan Januari 2026 yang tumbuh sebesar 9,96% YoY. Kendati begitu secara nilai, kredit pada Februari 2026 lebih tinggi dibandingkan posisi Januari 2026 yang sebesar Rp8.557 triliun.

“Pada Februari 2026, kredit tumbuh sebesar 9,37% YoY menjadi sebesar Rp8.559 triliun,” kata Dian dalam konferensi pers daring RDKB OJK Maret 2026, Senin (6/4/2026).

Dari jenis penggunaan, Dian menyebutkan bahwa Kredit Investasi tumbuh tinggi yakni sebesar 20,72%, diikuti Kredit Konsumsi 6,34%, dan Kredit Modal Kerja tumbuh 3,88% (YoY).

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, OJK mencatatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) per Februari 2026 mencapai Rp10.102 triliun tumbuh 13,18% YoY dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp8,926 triliun. Dengan perkembangan tersebut, rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada level 84,72%.

Dari aspek permodalan, ketahanan industri perbankan tetap solid dengan rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) sebesar 25,83%.

Sementara itu, Net interest margin (NIM) tercatat 4,31%, turun dari 4,46% pada Januari 2026. Kendati begitu, return on assets (ROA) sedikit menurun menjadi 2,37% dari sebelumnya 2,49%.

Pada profil risiko, rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) gross berada di level 2,17%, meningkat dari 2,14% pada Januari 2026. NPL net tercatat 0,83%. Meski demikian, rasio pencadangan atau loan at risk (LAR) berada pada level 9,24%.

Dari sisi likuiditas, alat likuid tercatat Rp2,768 triliun. Rasio alat likuid terhadap dana non-core deposit (AL/NCD) berada di 121,29%, sedangkan rasio alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 27,4%. Liquidity coverage ratio (LCR) tercatat 195,64%, masih jauh di atas ambang batas ketentuan.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melihat permintaan kredit pada kuartal I/2026 berpotensi tetap tumbuh, sejalan dengan proyeksi pertumbuhan kredit yang positif pada tahun ini serta adanya momentum Ramadan dan Idulfitri pada periode tersebut.

Secara historis, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa momentum Ramadan dan Idulfitri cenderung mendorong peningkatan aktivitas ekonomi, khususnya konsumsi rumah tangga dan sektor-sektor produktif pendukung seperti perdagangan, transportasi, akomodasi, serta industri makanan dan minuman.

“Momentum tersebut diharapkan akan meningkatkan permintaan kredit, baik pada segmen konsumsi maupun kredit modal kerja,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, dikutip pada Jumat (23/1/2026).

Selain momentum Ramadan dan Idulfitri, Dian menyebut bahwa transmisi kebijakan moneter yang semakin membaik menjadi salah satu faktor pendorong permintaan pada kuartal I/2026.

Dian mengharapkan, tren penurunan suku bunga pinjaman dan percepatan belanja pemerintah maupun investasi swasta juga dapat menjadi katalis untuk mendorong pertumbuhan kredit pada awal tahun ini.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit perbankan pada 2025 tumbuh sebesar 9,69% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya 7,74% YoY. Pertumbuhan kredit hingga akhir tahun berada dalam kisaran target otoritas moneter sebesar 8%-11% YoY.

Menurut kelompok penggunaan, otoritas moneter mengungkapkan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi pada 2025 tumbuh masing-masing 21,06%, 4,52%, dan 6,58% YoY.

Kendati begitu, fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang tercatat masih cukup besar pada Desember 2025. BI melaporkan undisbursed loan mencapai Rp2.439,2 triliun atau 22,12% dari plafon kredit yang tersedia.

Untuk itu, otoritas moneter memandang bahwa pelaku usaha perlu terus didorong untuk melakukan ekspansi usaha dengan memanfaatkan undisbursed loan.

Adapun, BI memprediksi pertumbuhan kredit 2026 berada pada kisaran 8%-12%. Untuk terus memperbaiki struktur suku bunga dan mendorong pertumbuhan kredit/pembiayaan perbankan tersebut, otoritas moneter memastikan akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan KSSK.

Denpasar (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit di Bali Nusra (Bali, NTB dan NTT) per Oktober 2025 mencapai Rp245 triliun atau tumbuh delapan persen dibandingkan periode sama 2024 mencapai Rp226,8 triliun yang dominan diserap sektor produktif.

"Kinerja intermediasi perbankan di wilayah itu menunjukkan daya tahan yang kuat," kata Kepala OJK Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu selaku koordinator wilayah Bali Nusra di Denpasar, Bali, Sabtu.

Berdasarkan jenis penggunaannya, sebesar 57,70 persen kredit di tiga provinsi itu disalurkan kepada kredit produktif yaitu 30,82 persen untuk modal kerja dan 26,88 persen dalam bentuk investasi.

Pertumbuhan kredit itu, kata dia, didorong oleh peningkatan nominal kredit investasi yang bertambah sebesar Rp18,31 triliun atau tumbuh 38,52 persen lebih tinggi secara tahunan.

"Tingginya pertumbuhan kredit investasi ini menggambarkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap prospek ekonomi Bali Nusra," imbuhnya.

Berdasarkan kategori debitur, Puji menambahkan sebesar 41,30 persen kredit di wilayah Bali dan Nusa Tenggara disalurkan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sedangkan kredit bermasalah (NPL) di tiga provinsi itu mencapai 2,98 persen, lebih rendah dibandingkan periode sama 2024 sebesar 3,05 persen.

Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) per Oktober 2025 mencapai Rp300,54 triliun atau tumbuh 8,34 persen dibandingkan pada Oktober 2024 mencapai Rp277,41 triliun.

Di sisi lain, likuiditas dan permodalan perbankan di wilayah Bali dan Nusa Tenggara juga tetap kuat tercermin dari rasio kas (CR) dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio CR untuk bank perekonomian rakyat (BPR) di Bali sebesar 15,13 persen, Nusa Tenggara Barat (NTB) sebesar 21,68 persen, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar 8,06 persen.

Sementara itu, CAR BPR di Bali sebesar 29,92 persen, NTB sebesar 44,95 persen, dan NTT sebesar 42,49 persen.

"Tingginya permodalan perbankan itu kami yakini mampu menjadi bantalan mitigasi risiko yang kuat untuk mengantisipasi ketidakpastian global," ucap Puji.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memantau secara intensif kondisi di Sumatra dan sejumlah wilayah sekitarnya yang saat ini terdampak bencana alam.

Situasi tersebut berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya debitur sektor perbankan, sehingga menimbulkan risiko peningkatan kredit bermasalah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi internal dan mempersiapkan langkah mitigasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan tetap terjaga di tengah tekanan akibat bencana.

“OJK sedang terus mengikuti perkembangan situasi di sana, dan mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan,” ujar Dian kepada Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Menurut Dian, OJK sebenarnya telah memiliki payung regulasi yaitu POJK 2022 tentang perlakuan khusus untuk lembaga jasa keuangan pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana alias POJK Bencana untuk merespons kondisi luar biasa seperti bencana alam.

Aturan tersebut diterbitkan pada 2022 dan mengatur kebijakan sektor jasa keuangan dalam situasi bencana, termasuk kemungkinan pemberian relaksasi kepada debitur terdampak.

Kebijakan itu dapat mencakup penyesuaian penilaian kualitas aset tertentu hingga restrukturisasi kredit apabila evaluasi di lapangan menunjukkan perlunya dukungan tambahan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“POJK terkait kebijakan dalam situasi bencana sudah kita keluarkan tahun lalu untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini,” tambahnya.

Saat ini, Tim Tanggap Darurat dari Kantor OJK di wilayah Sumatra bersama tim dari Kantor Pusat OJK telah bergerak di lapangan untuk melakukan pengecekan kondisi di daerah terdampak dan mengumpulkan data.

Dian menyebut hasil evaluasi tim tersebut akan menjadi dasar bagi OJK dalam menentukan langkah lanjutan dan pemanfaatan kebijakan khusus yang tersedia.

“Kami akan menunggu hasil evaluasi mereka,” ujarnya.

Aturan Perlakuan Khusus dalam POJK Bencana

Di dalam ringkasan POJK tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu yang Terkena Dampak Bencana, OJK menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan karena Indonesia kerap dilanda bencana alam maupun nonalam yang dapat mengganggu kinerja pelaku industri keuangan dan memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat.

Regulasi tersebut berlaku bagi seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk perbankan, industri pasar modal, serta lembaga keuangan nonbank.

Dalam beleid tersebut disebutkan bahwa OJK dapat menetapkan daerah atau sektor tertentu yang berhak menerima perlakuan khusus beserta jangka waktu pemberlakuannya.

Untuk perbankan, aturan ini mencakup penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran pokok atau bunga untuk kredit sampai Rp10 miliar, peningkatan kualitas kredit menjadi lancar setelah direstrukturisasi, serta pemberian kredit baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus dengan penetapan kualitas kredit yang dinilai terpisah dari fasilitas sebelumnya.

Kebijakan serupa juga dapat diterapkan pada sektor pasar modal dan lembaga keuangan nonbank untuk menjaga stabilitas dan mengurangi tekanan akibat bencana.

View this post on Instagram

A post shared by Bisnis.com (@bisniscom)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti tingginya tingkat kredit macet peminjam dana (borrower) di industri pinjaman online (pinjol) yang usianya kurang dari 19 tahun.

Berdasarkan statistik OJK, pinjaman perseorangan macet lebih dari 90 hari untuk peminjam usia di bawah 19 tahun melonjak 763% year on year (YoY) pada Juni 2025.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman lonjakan itu disebabkan oleh rendahnya literasi keuangan.

“Peningkatan kredit macet pada borrower di bawah 19 tahun antara lain disebabkan oleh rendahnya literasi dan kesadaran pengelolaan keuangan di kalangan generasi muda,” ungkapnya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip Rabu (26/11/2025).

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Agusman menyebut pihaknya telah memperkuat aturan melalui SEOJK 19/2025 yang membatasi usia penerima dana minimal 18 tahun dan penghasilan minimal Rp3 juta.

“Serta terus melakukan edukasi terhadap masyarakat agar bijak dalam menggunakan layanan pinjaman daring [pindar],” tuturnya.

Menilik statistik OJK, per Juni 2024 jumlah rekening penerima pinjaman aktif untuk usia di bawah 19 tahun ada 2.521 entitas. Sementara itu, pada Juni 2025 jumlahnya menjadi 21.774 entitas. Artinya ada lonjakan signifikan yang terjadi sebesar 763,7% YoY.

Adapun, outstanding kredit macet pada kelompok usia kurang dari 19 tahun ikut meningkat 96%. Per Juni 2024 mencapai Rp1,75 miliar dan pada Juni 2025 sebesar Rp3,43 miliar.

Sebagai informasi, per September 2025, outstanding pembiayaan pindar mencapai Rp90,99 triliun atau tumbuh 22,16% year-on-year (YoY). Sementara itu, outstanding pembiayaan terhadap sektor produktif menyentuh Rp31,37 triliun.

Adapun, tingkat wanprestasi 90 atau TWP90 alias kredit macet industri pinjol masih terjaga pada level 2,82%.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini kredit perbankan terus tumbuh hingga akhir tahun, sesuai perkiraan hasil evaluasi Rencana Bisnis Bank (RBB) yang menunjukkan tidak adanya revisi signifikan dari bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan meski terdapat tekanan dari sisi permintaan kredit, optimisme terhadap pemulihan beberapa sektor ekonomi serta dukungan optimal dari fiskal, regulasi perdagangan, kebijakan industri dan investasi akan meningkatkan efek peningkatan (multiplier) ke konsumsi rumah tangga dan investasi dunia usaha.

“...sehingga juga mendorong permintaan terhadap kredit perbankan,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, dikutip Minggu (23/11/2025).

Menurut Dian, terdapat sejumlah faktor yang dapat mendongkrak pertumbuhan kredit hingga akhir tahun ini. Di antaranya, transmisi kebijakan moneter yang membaik, tren penurunan suku bunga pinjaman, dan percepatan belanja pemerintah/investasi swasta.

Selain itu, dorongan kebutuhan belanja musiman rumah tangga jelang akhir dan awal tahun juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan kredit hingga akhir 2025.

Hingga September 2025, OJK mencatat kredit perbankan tumbuh 7,70% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 7,56% YoY.

Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Investasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 15,18%, diikuti oleh Kredit Konsumsi tumbuh 7,42%, sementara Kredit Modal Kerja tumbuh moderat 3,37% YoY.

Kemudian berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit menunjukkan pertumbuhan yang kuat pada beberapa sektor strategis, dengan laju pertumbuhan tahunan mencapai dua digit.

Sektor pengangkutan dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,32% serta sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 19,15% YoY.

Terbaru Bank Indonesia (BI) mengungkap bahwa pertumbuhan kredit melambat menjadi 7,36% YoY pada Oktober 2025 dibandingkan bulan sebelumnya.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan penyaluran kredit perbankan masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Hal ini disebabkan permintaan kredit yang belum kuat, antara lain dipengaruhi oleh sikap pelaku usaha yang masih menahan ekspansi, istilahnya wait and see,” ujarnya dalam Konferensi Pers Hasil RDG Bulanan November 2025, Rabu (19/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat piutang pembiayaan di industri multifinance per kuartal III/2025 ini mencapai Rp507,14 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan nilai itu tumbuh 1,07%.

“Didukung oleh pembiayaan modal kerja yang tumbuh sebesar 10,61% year-on-year,” katanya dalam konferensi pers daring RDKB OJK Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Menilik perbandingannya secara bulanan atau month-to-month (MtM), piutang pembiayaan tumbuh tipis sebesar 0,31% dari Rp505,59 triliun.

Lebih jauh, per September 2025 ini permbiayaan bermasalah (NPF) gross perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,47%, sedangkan NPF net sebesar 0,84%. Adapun, gearing ratio-nya sebesar 2,17 kali.

Berdasarkan catatan Bisnis, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) membenarkan tekanan daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pertumbuhan piutang pembiayaan di industri multifinance hanya bisa tumbuh tipis.

Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno berpendapat penurunan daya beli masyarakat masih berlangsung karena banyak yang kehilangan pekerjaan dan cenderung menjaga pembeliannya untuk kebutuhan pokok, sehingga untuk hal lain seperti membeli kendaraan ditunda dulu.

Dia menyebut hal ini tercermin dari kinerja industri otomotif yang juga menurun, seperti penjualan roda empat turun 11% dan roda dua menurutnya sudah mulai terlihat minus kecil pertumbuhannya. Padahal, pembiayaan untuk kendaraan masih menjadi penopang industri multifinance.

“Iya masih [jadi penopang], karena 40%—50% lebih kan portofolio kita masih besarnya di pembiayaan mobil dan motor, baik yang baru maupun bekas,” katanya kepada Bisnis, Selasa (14/10/2025).