Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) membukukan laba bersih tahun berjalan secara konsolidasian senilai Rp57,13 triliun sepanjang 2025.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam Konferensi Pers Laporan Kinerja Keuangan BRI Kuartal IV?2025 yang digelar secara virtual pada Kamis (26/2/2026). “Hingga akhir 2025, BRI berhasil mencatat laba bersih sebesar Rp57,13 triliun,” ungkap Hery, Kamis (26/2/2026).

Direktur Treasury and International Banking BRI Farida Thamrin menambahkan kinerja keuangan dan profitabilitas positif BRI didukung oleh kondisi likuiditas yang memadai.

Dia mengatakan, hal itu tercermin dari rasio loan to deposit ratio atau LDR yang bank berada di level yang ample sebesar 91,4%. Angka ini memberikan ruang bagi BRI untuk terus tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Farida mengungkapkan bahwa rasio liquidity coverage ratio (LCR) juga terjaga di level 136,9% dan net stable funding ratio (NSFR) sebesar 117,7% atau jauh di atas ketentuan regulator yaitu 100%.

“Kedisiplinan dalam pengelolaan likuiditas terus menjadi fondasi utama bagi BRI dalam menjaga efisiensi biaya dana dan memastikan struktur dana pihak ketiga atau pendanaan yang lebih optimal,” ujar Farida.

Dari sisi permodalan, Farida mengungkap bahwa saat ini kondisi permodalan BRI kami nilai cukup kuat dengan rasio capital adequacy ratio (CAR), BRI ada di level 23,52% atau di atas ketentuan minimum regulator.

Dia menuturkan, posisi ini menunjukkan kapasitas permodalan BRI yang memadai untuk menopang ekspansi bisnis secara prudent, menyerap potensi risiko, serta menjaga stabilitas dan ketahanan perseroan.

“Dengan struktur permodalan yang kokoh, BRI masih memiliki ruang yang cukup untuk terus mendorong pertumbuhan kredit khususnya segmen UMKM dan pembiayaan produktif sejalan dengan komitmen mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” tuturnya.

Dari sisi kualitas aset, hingga akhir tahun 2025, rasio NPL (NPL) BRI terkendali di level 3,07%. Hal tersebut menjadi semakin relevan mengingat portofolio BRI yang mayoritas disalurkan ke segmen UMKM yang secara karakteristik memiliki resiko yang lebih granular.

Farida menyebut NPL yang rendah ini menunjukkan efektivitas strategi manajemen risiko yang solid dan penerapan prinsip kehati-hatian secara konsisten. Dengan kualitas kredit yang terjaga tersebut, BRI juga tetap menyediakan pencadangan yang sangat memadai dengan NPL coverage besar 178,1%.

“Dengan coverage ratio yang sangat memadai ini, BRI tidak hanya mampu menjaga stabilitas neraca secara berkelanjutan, namun juga memberikan keyakinan kepada investor, regulator, dan seluruh stakeholders bahwa perseroan memiliki fundamental yang kuat dalam menghadapi dinamika ekonomi dan tantangan pasar,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Citibank, N.A., Indonesia atau Citi Indonesia membukukan laba bersih Rp2,3 triliun pada kuartal III/2025.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi menyampaikan capaian tersebut didorong oleh peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 10% secara tahunan (year on year/YoY) dan rasio low cost fund yang stabil di level 78%.

“Dengan peningkatan pendapatan bunga bersih sebesar 10% [YoY] dan rasio low-cost fund yang stabil di angka 78%, Citi terus mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan,” kata Batara dalam konferensi pers Pemaparan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Citi Indonesia Kuartal III/2025 di Jakarta Pusat, Selasa (18/11/2025).

Dengan hasil positif ini, Citi Indonesia membukukan Return on Equity (ROE) sebesar 15,4% dan Return on Assets (ROA) sebesar 4,1%.

Lebih lanjut, Batara menuturkan bahwa Rasio Liquidity Coverage (LCR) dan rasio Net Stable Funding (NSFR) Citi Indonesia tetap kuat masing-masing di level 277% dan 154%, di atas ketentuan minimum regulator.

Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Citi Indonesia tercatat sebesar 35,8%, meningkat dari 33,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Sebagai bank global dengan 57 tahun pengalaman di Indonesia, Citi akan terus menjaga prinsip kehati-hatian dalam menjalankan aktivitas usaha,” ujarnya.

Sementara itu, bisnis banking Citi Indonesia turut mencatatkan kinerja positif hingga September 2025. Menurutnya, capaian positif ini menegaskan komitmen Citi dalam menyediakan solusi perbankan yang komprehensif bagi beragam klien multisektor, mulai dari perusahaan lokal dan multinasional hingga lembaga keuangan dan institusi sektor publik.

Pada bisnis Treasury and Trade Solutions (TTS), Citi Indonesia mencatat pertumbuhan yakni sebesar 3% (YoY) sepanjang kuartal III/2025.

Selain itu, Batara menyebut bahwa Citi Indonesia juga melakukan ekspansi untuk layanan jaringan collection melalui layanan omnicollection untuk aliran dana ritel dan e-commerce.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank BCA Syariah mencermati dua aturan baru yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah nasional.

Kedua aturan itu yakni POJK No. 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

“BCA Syariah terus mempelajari dan berkoordinasi dengan OJK terkait dengan penerapan peraturan tersebut,” kata Direktur BCA Syariah Pranata kepada Bisnis, dikutip Selasa (4/11/2025).

OJK dalam aturan terbarunya menambahkan indikator Liquidity Coverage Ratio (LCR) untuk memperkuat likuiditas jangka pendek dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) untuk mengukur kestabilan pendanaan jangka panjang.

Penambahan parameter tersebut bertujuan untuk mendukung penguatan struktur likuiditas dan permodalan sehingga bank umum syariah dan unit usaha syariah semakin tangguh.

Pranata mengatakan dari hasil simulasi yang dilakukan, LCR dan NSFR BCA Syariah berada di kisaran 202% per Juni 2025 dan NSFR di kisaran 130% per Desember 2024.

Saat ini, Pranata menyebut bahwa likuiditas BCA Syariah masih terjaga dengan baik, ditandai dengan FDR per September 2025 berada di sekitar 86%. “Dengan rasio tersebut BCA Syariah masih memiliki keleluasaan untuk melakukan ekspansi bisnis dan memenuhi ketentuan OJK,” ujarnya.

Untuk terus menjaga rasio yang memadai, Pranata mengatakan BCA Syariah meningkatkan dana murah (CASA) dan menambah diversifikasi nasabah.

Perseroan juga terus menjaga keseimbangan portofolio liabilitas dan aset, serta menjaga kualitas pembiayaan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BBSI) menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait likuiditas.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan BSI telah melakukan uji coba perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Leverage Ratio.

“Hasil [uji coba] cukup baik atau berada di atas batas minimal yang diatur regulator,” kata Anggoro kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Terkait konsolidasi dengan induk perusahaan, lanjut Anggoro, bank juga telah menghitung rasio tersebut sesuai regulasi.

Lebih lanjut Anggoro menuturkan bahwa kondisi likuiditas BSI saat ini cukup baik. Hal ini tercermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang berada pada kisaran 86%.

“Ini sejalan dengan penurunan BI Rate dan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp10 triliun dari pemerintah yang telah terserap habis,” ujarnya.

BSI juga senantiasa memenuhi standar LCR dan NSFR di atas standar minimal yang ditetapkan regulator. Anggoro mengungkapkan rasio LCR dan NSFR juga berada di atas minimal regulasi 100%, LCR berada di kisaran 140% dan NSFR dikisaran 120%.

Untuk menjaga likuiditas, Anggoro menyebut bahwa perseroan menerapkan strategi penempatan dana pada instrumen likuid dan berfokus pada peningkatan dana murah current account saving account (CASA). Bank meningkatkan dana murah melalui transaction banking, unique syariah funding, dan tactical fund.

Di samping itu bank masih memiliki plafon untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan yang dapat dilakukan pada tahun depan. Pada kuartal III/2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp348,38 triliun, naik 15,66% secara tahunan (year on year/YoY). Kondisi tersebut setelah BSI memperoleh dana SAL sebesar Rp10 triliun dan telah terserap habis.

Dia menuturkan, mayoritas DPK saat ini berada di kategori dana murah (CASA) yaitu sebesar 59,42%. Komposisi DPK BSI terdiri atas tabungan sebesar 41,95% dengan outstanding Rp146,36 triliun, giro 17,41% dengan outstanding Rp60,64 triliun, dan deposito 40,58% dengan outstanding Rp141,38 triliun. “Peningkatan dana mendorong aset BSI tumbuh 12,37% menjadi Rp416 triliun,” ungkapnya.

Adapun, BSI tahun ini fokus untuk menumbuhkan dana murah khususnya tabungan dari unique sharia proposition yakni tabungan haji dan tabungan bisnis. Bank syariah terbesar di Indonesia itu menargetkan pertumbuhan tabungan haji dan tabungan bisnis masing-masing sebesar 19% dan 55%.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menerbitkan dua peraturan baru untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah nasional.

Kedua aturan itu yakni POJK No. 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

OJK menyebut, kedua beleid itu menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang BUS dan UUS agar semakin tangguh, efisien, serta sejalan dengan standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Kebijakan ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2026.