JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menegaskan bahwa bioenergi akan menjadi salah satu pilar penting ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target Net Zero Emissions (NZE) 2060 . Dalam hal ini, biomassa diyakini akan menjadi salah satu sumber energi penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060.

Hal tersebut disampaikan Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Hokkop Situngkir dalam Audiensi dengan Dewan Energi Nasional (DEN) baru-baru ini. Hokkop menjelaskan, Indonesia memiliki potensi biomassa dari limbah agro mencapai sekitar 80 juta ton per tahun. Namun, pemanfaatannya baru sekitar 20 juta ton yang sebagian besar justru terserap untuk kebutuhan ekspor dan industri.

"Pada 2025, PLN hanya menyerap sekitar 2,35 juta ton biomassa untuk kebutuhan pembangkit. Sementara ekspor biomassa sudah mencapai sekitar 8,5 juta ton dan sisanya oleh sektor industri. Ini menunjukkan potensi bioenergi nasional masih sangat besar untuk dioptimalkan bagi kepentingan domestik," kata Hokkop dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).

Senada, anggota DEN Johni Jonathan Numberi mengatakan biomassa akan menjadi salah satu sumber energi yang berperan penting dalam bauran energi nasional menuju NZE 2060. Menurut Johni, pemerintah melalui PP Nomor 40 Tahun 2025 telah menetapkan energi baru terbarukan sebagai tulang punggung sistem energi masa depan. Dalam skenario tersebut, biomassa diproyeksikan terus meningkat pemanfaatannya bersama energi surya dan gas bumi.

"PLTU kita rata-rata memiliki umur ekonomis umur operasi yang panjang. Karena itu, cofiring biomassa menjadi langkah yang penting untuk mengurangi emisi sekaligus menjaga keandalan pasokan listrik nasional," kata dia.

PLN EPI menargetkan penyerapan biomassa mencapai 10 juta ton pada 2030, meningkat dari target sekitar 3,65 juta ton pada 2026. Pencapaian target tersebut diperkirakan mampu menghasilkan nilai ekonomi hampir Rp 4 triliun dan menurunkan emisi hingga sekitar 11 juta ton karbon ekuivalen.

Selain biomassa, PLN EPI mulai mempercepat pengembangan Compressed Biomethane Gas (CBG) yang berasal dari limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME). Indonesia memiliki hampir 3.000 pabrik kelapa sawit yang menghasilkan sekitar 130 juta metrik ton POME setiap tahun.

Menurut Hokkop, uji coba pemanfaatan CBG telah dilakukan pada salah satu pembangkit milik PT Nusantara Power dan menunjukkan hasil yang menjanjikan. "Kami berharap kalau biomassa bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi PLTU, maka CBG juga bisa menggantikan sekitar 10 persen kebutuhan energi di PLTG, PLTMG maupun PLTGU," ujarnya.

DEN menilai pengembangan bioenergi perlu didukung oleh kebijakan lintas sektor. Johni menjelaskan sektor energi tidak dapat diselesaikan oleh Kementerian ESDM semata karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga, mulai dari sektor pertanian, kehutanan, industri hingga keuangan.

Komut PLN EPI Ajak Pengusaha Muda Kolaborasi Suplai Biomassa



PLN EPI juga mulai mengembangkan biohidrogen sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Seiring meningkatnya kebutuhan energi bersih global, biohidrogen dinilai memiliki peluang besar untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor.

"Kami melihat biohidrogen menjadi salah satu peluang besar ke depan karena permintaan global mulai meningkat. Potensinya berasal dari biomassa maupun limbah organik yang sangat melimpah di Indonesia," kata Hokkop.

Pengembangan bioenergi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Berdasarkan perhitungan PLN EPI, setiap pemanfaatan 100 ribu ton biomassa per tahun dapat melibatkan sekitar 500 petani dan 18 kelompok tani, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat hingga Rp 450 ribu per bulan.

Saat ini PLN EPI telah mengembangkan fasilitas produksi biomassa di Tasikmalaya dan Ciamis melalui kolaborasi dengan petani, koperasi, BUMDes, UMKM, BUMD, dan mitra swasta. Untuk memenuhi target biomassa tahun lalu, PLN EPI bekerja sama dengan sekitar 150 mitra di berbagai daerah.

Secara keseluruhan, PLN EPI memperkirakan pengembangan bioenergi hingga 2030 dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp5,1 triliun, tambahan penerimaan negara Rp670 miliar, pemanfaatan limbah hingga 20 juta ton, serta menciptakan sekitar 150 ribu lapangan kerja hijau.

Kendati demikian, pengembangan bioenergi diakui masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kepastian harga dan penguatan ekosistem industri. Untuk itu, PLN EPI mengusulkan pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBI) sebagai acuan harga nasional bioenergi.

"Kami berharap ke depan ada Indonesian Bioenergy Index atau IBI. sehingga pasar menjadi lebih stabil, investor lebih percaya diri, dan industri bioenergi bisa berkembang lebih cepat," tutur Hokkop.

Johni menambahkan keberhasilan program biomassa sangat bergantung pada kepastian pasokan bahan baku, standar kualitas, dukungan harga yang kompetitif, serta koordinasi kebijakan lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi bioenergi nasional. Dengan sumber daya yang melimpah dan dukungan kebijakan yang tepat, bioenergi berpeluang menjadi penggerak utama transisi energi, ketahanan energi, serta ekonomi hijau Indonesia menuju NZE 2060.

Di akhir acara, Satya Widya Yudha selaku pemimpin rapat dari DEN menyampaikan tiga kesimpulan tindak lanjut untuk mempercepat pengembangan industri bioenergi nasional. Pertama, DEN akan mendorong dukungan kebijakan lintas sektor, antara lain meminta Kementerian ESDM mengkaji pembentukan Indonesian Bioenergy Index (IBEI) sebagai acuan harga yang independen dari harga energi fosil, mandatori cofiring biomasa pada PLTU batubara, serta penyusunan standar mutu, sertifikasi, dan traceability produk bioenergi.

PLN EPI diminta mengkaji pemetaan rantai pasok dan keekonomian harga biomasa, sementara Kementerian Keuangan diharapkan menyiapkan insentif fiskal dan nonfiskal. Kedua, DEN akan memfasilitasi sinkronisasi pembangunan infrastruktur energi dan logistik biomassa, terutama di wilayah sentra produksi. Ketiga, DEN akan membentuk forum koordinasi strategis lintas sektor dari hulu hingga hilir untuk menyinkronkan kebijakan dan mengawasi implementasinya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) merampungkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Sumbawa 2 berkapasitas 30 megawatt (MW) di Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kehadiran pembangkit ini menambah pasokan listrik di Pulau Sumbawa sekaligus memperkuat ketahanan energi di wilayah tersebut.

PLTMG Sumbawa 2 yang dibangun di atas lahan seluas 3,38 hektare telah resmi beroperasi dan diresmikan bersama PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) selaku pemilik proyek pada 20 Mei 2026.

Dalam pelaksanaannya, ADHI bekerja sama dengan KEPCO E&C dengan lingkup pekerjaan Engineering, Procurement, Construction, and Commissioning (EPCC) yang mencakup pekerjaan sipil, mekanikal, dan elektrikal. Pembangunan proyek dimulai sejak Desember 2023.

Kehadiran PLTMG Sumbawa 2 menjadi infrastruktur strategis yang mendukung kebutuhan energi masyarakat dan sektor industri di Nusa Tenggara Barat. Tambahan daya sebesar 30 MW meningkatkan kapasitas sistem kelistrikan Pulau Sumbawa dari sekitar 160 MW menjadi 191 MW.

Dengan peningkatan tersebut, sistem kelistrikan Pulau Sumbawa kini memiliki cadangan daya yang lebih memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, serta aktivitas masyarakat.

Selain meningkatkan keandalan pasokan listrik, penggunaan teknologi pembangkit berbahan bakar gas dinilai sejalan dengan upaya transisi energi nasional menuju target Net Zero Emission 2060. Dibandingkan energi fosil konvensional, gas alam menghasilkan emisi yang lebih rendah sehingga menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Corporate Secretary ADHI Karya Rozi Sparta mengatakan, ADHI berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur energi nasional yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“ADHI berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur energi nasional yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Sumbawa melalui proyek PLTMG ini. ADHI siap berkontribusi dalam mendukung pemerataan akses listrik serta penguatan ketahanan energi di berbagai wilayah Indonesia,” ujar Rozi, Kamis (4/6/2026).

Keberhasilan penyelesaian proyek ini semakin memperkuat kapabilitas ADHI melalui Departemen Energi dan Industrial yang telah berpengalaman mengerjakan berbagai proyek strategis di sektor industri dan petrokimia, kelistrikan, telekomunikasi, perminyakan, agroindustri, serta pekerjaan mekanikal dan elektrikal.

Rozi mengatakan, ADHI akan terus mendukung program strategis pemerintah di sektor energi guna meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Operasional Danantara Dony Oskaria mengungkapkan rencana untuk memulai proyek elektrifikasi jalur kereta pada 20 Mei 2026 untuk rute Jakarta–Cikampek, Jakarta–Sukabumi, dan Jakarta–Cilegon. Dony yang juga merupakan Kepala BP BUMN menyampaikan elektrifikasi jalur kereta tersebut bertujuan untuk menghidupkan kota-kota baru di sepanjang jalur.

“Tahun ini, tepatnya pada 20 Mei, kami akan melakukan groundbreaking untuk elektrifikasi Jakarta–Cikampek, Jakarta–Sukabumi, dan juga Jakarta–Cilegon,” ujar Dony ketika ditemui di sela-sela acara Jakarta Globe Insight yang digelar di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, elektrifikasi jalur kereta juga diyakini akan mengurangi polusi dan meningkatkan efisiensi dalam moda transportasi kereta api.

“Dengan kita melakukan elektrifikasi, ini mengurangi urbanisasi,” kata Dony.

Oleh karena itu, elektrifikasi jalur kereta api menjadi salah satu indikator kinerja utama (Key Performance Indicator/KPI) industri perkeretaapian.

“Saya selalu bilang bahwa kereta api hanya punya dua KPI. Satu berkaitan dengan safety, yang kedua elektrifikasi,” ujar Dony.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani nota kesepahaman tentang rencana kerja sama elektrifikasi jalur kereta api di Auditorium Jakarta Railways Center, Senin (20/10/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT PLN (Persero) menargetkan percepatan transisi energi melalui 4.118 proyek dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, di tengah tekanan volatilitas global yang memengaruhi harga logistik, nilai tukar, hingga energi.

Direktur Utama PLN Enjiniring, Chairani Rachmatullah mengatakan, lonjakan jumlah proyek tersebut meningkat signifikan dibandingkan RUPTL sebelumnya yang hanya mencakup sekitar 2.800 proyek dalam 10 tahun.

“PLN siap dan komit dengan tujuan pemerintah untuk transisi energi dan pencapaian net zero emission pada 2060,” ujar Chairani dalam Launching MKI Electricity Connect 2026 di Kantor PLN Pusat, Jakarta Selatan pada Jumat (17/4/2026).

Chairani menjelaskan, ekspansi ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas listrik nasional dari sekitar 100 gigawatt saat ini menjadi 400 gigawatt pada 2060.

Dalam RUPTL terbaru, arah kebijakan bergeser tajam dari pembangkit berbasis fosil menuju energi baru terbarukan (EBT).

Dari total tambahan kapasitas 69,5 gigawatt yang direncanakan, sekitar 76 persen di antaranya berasal dari energi terbarukan, termasuk pengembangan pembangkit berbasis nuklir.

Namun kata Chairani, ambisi besar ini dihadapkan pada tantangan struktural yang selama ini membayangi sistem ketenagalistrikan nasional.

Sumber energi terbarukan tersebar di berbagai wilayah, sementara permintaan listrik masih terpusat di kawasan tertentu.

“Kita melihat ada mismatch. Sumber EBT ada di banyak tempat, tapi demand masih terpusat,” ujarnya.

Untuk menjembatani ketimpangan tersebut, PLN bersama pemerintah mendorong pembangunan jaringan super grid yang akan menghubungkan berbagai sumber energi ke pusat permintaan.

Dalam 10 tahun ke depan, PLN menargetkan pembangunan sekitar 48.000 kilometer jaringan transmisi serta penambahan kapasitas gardu induk hingga 108.000 MVA.

Di sisi lain, kondisi global yang tidak menentu menjadi tantangan tersendiri dalam eksekusi proyek.

Fluktuasi harga minyak, perubahan nilai tukar dollar, serta biaya logistik yang bergerak dinamis berdampak langsung pada proses pengadaan proyek.

Meskipun demikian, PLN tetap mendorong percepatan implementasi proyek.

Untuk tahun 2026, terdapat 574 proyek prioritas yang harus segera dijalankan, baik yang masuk kategori prioritas nasional maupun akselerasi dengan total investasi Rp 291,9 triliun.

Dari total sekitar 4.118 proyek dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 10 tahun, sebanyak 278 proyek tahap awal telah masuk ke proses procurement, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan.

Sementara itu, untuk tahap berikutnya yang dimulai pada 2026, terdapat 387 proyek yang saat ini berada dalam fase engineering design dan penyusunan dokumen lelang.

Proyek-proyek tersebut ditargetkan dapat segera dikontrak dalam waktu dekat.

Adapun sisa proyek lainnya akan diselesaikan secara bertahap dalam periode 2027 hingga 2034.

Lebih lanjut, Chairani juga mengatakan bahwa PLN berencana merilis 21 proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi (battery energy storage system/BESS) dengan total kapasitas mencapai 513 megawatt peak (MWp).

Selain itu, PLN tengah menyiapkan strategi Giga One bundling melalui proyek bertajuk Mentari Nusantara yang dipimpin oleh Direktur Energi Baru Terbarukan PLN.

Proyek ini ditargetkan dapat memasuki tahap pengadaan pada tahun ini, dengan dokumen perencanaan yang saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Di sisi lain, PLN juga mengembangkan program digitalisasi sistem kelistrikan yang berbeda dari proyek pembangunan pembangkit baru.

Sebanyak 741 lokasi PLTD yang saat ini masih bergantung pada BBM akan secara bertahap dialihkan ke pembangkit berbasis energi surya yang dilengkapi sistem penyimpanan energi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Konsumsi Pertamax Series selama periode Ramadan hingga Idulfitri 2026 tercatat mengalami peningkatan signifikan.

Produk bahan bakar berkualitas milik PT Pertamina (Persero) tersebut menjadi pilihan utama masyarakat seiring meningkatnya mobilitas pada arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Lonjakan konsumsi terlihat pada sejumlah varian Pertamax jika dibandingkan dengan rata-rata konsumsi harian pada Januari 2026 sebagai periode normal.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Muhammad Baron mengungkapkan, peningkatan konsumsi berbagai varian BBM jenis Pertamax dibandingkan dengan rata-rata normal harian bulan Januari 2026 menunjukkan semakin banyak masyarakat memilih bahan bakar berkualitas.

Hal ini diyakini untuk menunjang perjalanan jarak jauh yang lebih nyaman dan optimal.

"Perjalanan mudik identik dengan jarak tempuh yang panjang dan kondisi lalu lintas yang dinamis. Karena itu, banyak masyarakat memilih Pertamax Series untuk menjaga performa kendaraan tetap optimal selama perjalanan," ujarnya dikutip Rabu (25/3).

Adapun pada 20 Maret 2026, atau H-1 Lebaran, yang merupakan salah satu puncak arus pulang, konsumsi Pertamax (RON 92) tercatat meningkat 11,8 persen dibanding rata-rata harian periode normal.

Sementara itu, produk ramah lingkungan Pertamax Green (RON 95) mencatat kenaikan paling tinggi, yakni 94,7 persen dibanding periode normal. Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya minat masyarakat terhadap bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Adapun Pertamax Turbo, yang diperuntukkan bagi kendaraan dengan performa tinggi, juga mengalami peningkatan konsumsi 34,5 persen dibandingkan rata-rata normal harian.

Baron menambahkan, periode Ramadan dan Idulfitri terutama pada momen libur identik dengan kenaikan mobilisasi masyarakat, baik untuk pulang kampung ataupun liburan.

Mengantisipasi hal itu, dia mengakui, Pertamina mengupayakan kebutuhan energi masyarakat selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026 dapat terpenuhi dengan baik.

Pertamina telah menambah stok pasokan sejak jauh hari, serta menyiapkan berbagai layanan tambahan di jalur atensi yakni jalur mudik maupun lokasi wisata seperti SPBU Siaga 24 jam, motorist pengantar BBM dan LPG, serta titik layanan energi di jalur-jalur strategis.

"Kami berusaha menjaga perjalanan masyarakat dalam momen Lebaran ini berjalan nyaman, hingga nanti arus balik berakhir," ujar Baron.

Namun demikian, Baron mengingatkan masyarakat untuk menjaga konsumsi energinya sesuai dengan kebutuhan.

"Sejalan dengan konflik Timur Tengah yang mempengaruhi kondisi energi dunia, Pertamina mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga pasokan BBM dan LPG yang sudah disediakan oleh Pertamina. Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga energi, seperti dengan membeli sesuai kebutuhan dan melakukan efisiensi penggunaan energi, akan membantu ketersediaan energi di Indonesia," jelas Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi pada tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Bisnis.com, JAKARTA — PLN Indonesia Power (IP) menyiapkan pengembangan 268 proyek pembangkit listrik dengan total kapasitas tambahan mencapai 30,27 GW yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Hal itu dilakukan sebagai implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Pengembangan proyek itu juga dilakukan guna mendukung transisi energi nasional melalui pengembangan pembangkit listrik yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, pengembangan proyek pembangkit tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Ini sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa rencana pengembangan pembangkit ini merupakan bagian dari transformasi strategis PLN IP untuk menghadirkan sistem pembangkitan yang semakin ramah lingkungan.

“PLN IP berkomitmen untuk menjadi salah satu penggerak utama transisi energi nasional. Melalui pengembangan pembangkit baru yang semakin didominasi energi baru terbarukan serta upaya dekarbonisasi pembangkit eksisting, kami optimistis dapat mendukung target Net Zero Emission Indonesia pada 2060,” ujar Bernadus melalui keterangan resmi dikutip Kamis (12/3/2026).

Dia merinci, dari total rencana pengembangan tersebut, sekitar 28 GW berasal dari alokasi RUPTL 2025-2034. Sementara, 2,2 GW merupakan proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya.

Secara keseluruhan, program ini mencakup 268 proyek pembangkit, terdiri dari 255 proyek dalam alokasi RUPTL 2025-2034 serta 13 proyek yang telah mendapatkan penugasan sebelumnya.

Dalam peta jalan menuju Net Zero Emission (NZE) 2060, PLN IP menargetkan transformasi kapasitas pembangkit secara bertahap dari sekitar 23 GW pada 2025 menjadi sekitar 107 GW pada 2060.

Transformasi ini dilakukan melalui dua inisiatif utama, yaitu pengembangan pembangkit baru dengan emisi rendah hingga nol karbon serta optimalisasi pembangkit eksisting agar lebih efisien dan rendah emisi.

Bernadus mengatakan bahwa selain pembangunan pembangkit baru, perusahaan juga melakukan berbagai upaya dekarbonisasi pada pembangkit yang telah beroperasi. Langkah tersebut antara lain melalui penerapan biomass cofiring, pemanfaatan hidrogen dan biofuel, serta pengembangan teknologi carbon capture, utilization, and storage (CCUS).

“Kami tidak hanya fokus membangun pembangkit energi bersih baru, tetapi juga melakukan transformasi pembangkit yang sudah ada melalui berbagai inovasi teknologi rendah karbon. Dengan pendekatan ini, transisi energi dapat dilakukan secara bertahap tanpa mengurangi keandalan sistem kelistrikan,” tambah Bernadus.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa dalam rencana pengembangan pembangkit hingga 2034, energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu fokus utama pengembangan portofolio pembangkit PLN IP. Pengembangan pembangkit itu antara lain melalui pembangunan PLTS, PLTA, PLTB, dan PLTP, serta penguatan teknologi penyimpanan energi melalui Battery Energy Storage System (BESS).

Adapun pengembangan proyek pembangkit tersebut dirancang tersebar di seluruh wilayah Indonesia guna mendukung pemerataan infrastruktur energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menurut Bernadus, keberhasilan program pengembangan pembangkit ini juga sangat bergantung pada kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Kami membuka peluang kerja sama yang luas dengan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mempercepat realisasi proyek-proyek pembangkit ini. Kolaborasi menjadi kunci untuk menghadirkan sistem kelistrikan yang andal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” tutupnya.

Jakarta: Pemanfaatan biomassa kini tidak hanya dipandang sebagai solusi transisi energi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menggerakkan ekonomi daerah. Salah satunya adalah pengembangan ekosistem biomassa berbasis potensi lokal PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN IP) yang mulai dijalankan di sejumlah wilayah, termasuk Tasikmalaya dan Ciamis.

PLN EPI resmi mengoperasikan Hub Biomassa Tasikmalaya dan Ciamis sebagai bagian dari penguatan rantai pasok biomassa nasional. Hub Biomassa Tasikmalaya dan Ciamis dikembangkan sebagai proyek percontohan berbasis konsep spoke hub.

Fasilitas ini mengintegrasikan potensi biomassa lokal, seperti limbah kayu dan limbah serbuk aren, mulai dari proses pengolahan, pengujian kualitas, hingga distribusi ke pembangkit listrik.

Keberadaan hub ini diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas biomassa, memperkuat rantai pasok, serta mendorong standardisasi pengolahan biomassa secara nasional.

Biomassa yang dihasilkan akan digunakan untuk mendukung program co-firing di PLTU Adipala dan PLTU Indramayu, sehingga berkontribusi langsung terhadap penurunan emisi dari pembangkit eksisting.

Biomassa jadi bagian strategi transisi energi

Direktur Bioenergi PLN EPI Hokkop Situngkir menegaskan bahwa pengembangan hub biomassa merupakan bagian dari komitmen PLN Group dalam menggantikan bahan bakar fosil secara bertahap dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.

“Hub biomassa ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas produksi, tetapi juga sebagai pusat penguatan kualitas dan kepastian pasokan biomassa ke PLTU. Kami memulai dari skala kecil, namun dirancang untuk terus berkembang dengan melibatkan pemerintah daerah, BUMD, BUMDes, Koperasi, dan masyarakat lokal,” ujar Hokkop dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia menambahkan, pemanfaatan biomassa dari limbah lokal memberikan manfaat ganda, baik bagi lingkungan maupun perekonomian masyarakat.

“Bioenergi adalah tentang memanfaatkan seluruh sumber daya hayati secara berkelanjutan. Kehadiran hub ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi lokal sekaligus penopang ketahanan energi nasional,” tambahnya.

Limbah lokal jadi sumber nilai ekonomi baru

PLH VP Strategi dan Pengembangan Bisnis Biomassa PLN EPI Odi Sefriadi menjelaskan pengembangan Hub Biomassa Ciamis berangkat dari potensi biomassa lokal yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal.

“PLN EPI melihat potensi limbah serbuk aren di Ciamis yang jumlahnya sangat signifikan. Melalui penerapan teknologi dewatering dengan metode screw press, limbah ini diolah agar memenuhi spesifikasi pembangkit dan siap dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomassa,” jelas Odi.

Menurutnya, pengelolaan biomassa tidak hanya berdampak pada penurunan emisi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru di tingkat lokal.

“Selain menurunkan emisi, pengelolaan biomassa ini diharapkan dapat menciptakan nilai tambah ekonomi dan memperkuat kolaborasi antara PLN Group, pemerintah daerah, dan masyarakat sekitar,” ujarnya.

(ANN)

JAKARTA - Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) mendorong percepatan Transisi Energi Berkeadilan untuk pencapaian target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih awal. Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia dengan mentargetkan pensiun Pembangkit Listrik Tenaga Uap ( PLTU ) sepenuhnya.

Komitmen ini perlu dibarengi dengan langkah stratejik yang dilakukan secara kolaboratif oleh berbagai pihak. Sebagai organisasi yang merupakan wadah multi-pihak, METI berkomitmen untuk mendukung percepatan energi terbarukan melalui beberapa strategi.

“Kami memahami pensiun dini PLTU membutuhkan biaya besar serta harus dilakukan dengan stratejik untuk memastikan elektrifikasi untuk seluruh masyarakat Indonesia dapat tetap berjalan dengan baik. Oleh karena itu, METI mendorong percepatan energi terbarukan untuk memastikan transisi energi berkeadilan," terang Ketua Umum METI, Zulfan Zahar menyampaikan dalam Bincang Sore Energi Bersama Media, 19 Desember 2025.

"Peran energi terbarukan untuk elektrifikasi secara adil di seluruh pelosok Indonesia perlu dengan serius didorong, baik melalui kebijakan maupun ekosistem usaha dan iklim investasi yang kondusif. Perpres 112 perlu penyesuaian, mekanisme pengadaan perlu disempurnakan, dipercepat dan dibuat lebih banyak dengan konsep supply create demand sehingga membuat kepastian bagi investor dan pemerintah. UU EBET harus segera diselesaikan. METI siap menjadi mitra pemerintah dan DPR," sambungnya.

METI Dorong Indonesia Jadi Pusat Pengembangan Energi Terbarukan di Asia Tenggara



Dalam sesi tersebut METI memaparkan beberapa strategi dan program utama METI untuk percepatan energi terbarukan sesuai target RUPTL.

Penguatan Kebijakan untuk Energi Terbarukan

Melalui Komite Energi Terbarukan METI berkoordinasi dengan asosiasi-asosiasi energi terbarukan untuk secara bersama-sama mendorong percepatan pengembangan dan investasi energi terbarukan. Dalam menjalankan peran ini, METI bersama asosiasi-asosiasi energi terbarukan telah memberikan masukan terhadap perubahan Perpres 112 tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, perbaikan mekanisme pengadaan PLN, dan masukan untuk RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan RUU Ketenagalistrikan yang telah disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR Komisi XII pada 1 Desember 2025.

METI mengusung program “Access to Finance for Just Energy Transition (AFJET)” untuk mendorong penyediaan pendanaan untuk investasi bagi pembakit energi terbarukan melalui mekanisme dan platform pembiayaan yang tersedia. Dibutuhkan inovasi untuk memudahkan akses keuangan bagi proyek-proyek energi terbarukan. METI akan memfasilitasi dialog antara lembaga pembiayaan dengan pengembang energi terbarukan untuk merancang mekanisme pembiayaan yang inovatif serta mengatasi hambatan-hambatan pembiayaan.

Elektrifikasi Desa dan Pulau dengan 100% Energi Terbarukan

Melalui program “Desa/Pulau Mandiri Energi”, METI mempromosikan elektrifikasi dengan 100% energi terbarukan di 10 desa dan pulau sampai tahun 2028. Salah satunya adalah Nusa Penida 100% Energi Terbarukan. METI akan memfasilitasi percepatan investasi untuk pengadaan pembangkit energi terbarukan sesuai potensi Nusa Penida, mendorong IPP dan EPC lokal sebagai penggerak energi terbarukan, mengadakan pusat pelatihan untuk peningkatan keterampilan SDM, dan memfasilitasi forum komunikasi untuk peningkatan pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan.

Peta Jalan Pengembangan 100GW Energi Terbarukan

Mendukung program pemerintah 100GW Energi Terbarukan, METI bersama Asosiasi-asosiasi energi terbarukan dan pemangku kepentingan akan menyusun Peta Jalan 100GW Energi Terbarukan. Peta jalan ini nantinya akan menjadi referensi untuk pengembangan 100GW energi terbarukan, termasuk mekanisme pengadaan dan pembiayaan serta penguatan kebijakan dan kerangka hukum yang diperlukan untuk merealisasikan 100GW energi terbarukan.

PLTU Cirebon-1 Batal Pensiun Dini, Pemerintah Cari Alternatif yang Lebih Tua



Transisi Energi Berkeadilan harus dapat memastikan keberlanjutan, inklusifitas, dan keadilan bagi seluruh masyarakat (no one left behind). Transisi energi seharusnya menciptakan peluang kerja hijau (Green Jobs). Perlu persiapan kapasitas sumber daya manusia sehingga transisi energi memberikan manfaat dan peluang serta meminimalisasi dampak transisi.

Forum Transisi Energi Berkeadilan

METI akan membentuk “Forum Transisi Energi Berkeadilan” sebagai wadah kolaborasi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengembangan dan investasi transisi energi serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan peran energi terbarukan dalam penyediaan energi yang berkelanjutan.

Termasuk dalam hal ini adalah membawa wawasan bagaimana pembangkit energi terbarukan dapat berperan sebagai strategi mitigasi bencana, yang sangat relevan dengan situasi Indonesia saat ini serta Upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menekankan pentingnya ketersediaan energi, termasuk listrik, di wilayah rawan bencana dan terpencil. Kepala Pusat Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral KESDM, Etnawati Prihandayani, menyatakan fokus negara adalah memastikan energi tersedia, dapat diakses, mampu dibayar, dan diterima masyarakat.

Etnawati menekankan beberapa daerah di Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menghadapi tantangan ketersediaan listrik akibat kerusakan jaringan pascabanjir dan longsor. “Availability itu energi harus tersedia. Apapun caranya energi harus tersedia. Teman-teman mungkin tadi kita ngomong soal Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Mungkin teman-teman dengar bahwa listrik tidak menyambung. Itulah bagian dari availability. Listrik itu harus ada, harus available,” ujarnya dalam Acara Rembuk Energi dan Hilirisasi 2025 di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Menurut Etnawati, kemampuan masyarakat mengakses energi menjadi tantangan di negara kepulauan. Infrastruktur listrik dan energi fosil di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, harus dapat menjangkau semua wilayah, termasuk yang masih mengandalkan minyak tanah. Kementerian ESDM menyiapkan strategi swasembada energi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, baik dari sumber dalam negeri maupun impor.

“Di sisi Aceh, mungkin karena ada akses yang tidak bisa tercapai karena beberapa kendala, banyak tiang listrik yang hilang, banyak jaringan yang terputus akibat longsor dan banjir bandang. Aksesnya tidak ada, akhirnya tidak available,” tuturnya.

Selain ketersediaan, Etnawati menyinggung pentingnya affordability, kemampuan masyarakat membayar energi, dan acceptability, penerimaan masyarakat terhadap berbagai sumber energi, termasuk BBM, listrik, dan energi baru terbarukan. KESDM juga mendorong partisipasi masyarakat melalui penggunaan sumber energi lokal dan konservasi sederhana seperti mematikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan.

Etnawati menambahkan, penguatan lembaga dan keterlibatan generasi muda menjadi kunci keberhasilan implementasi ketersediaan energi. Program Patriot Energi, misalnya, membantu masyarakat mengakses energi lokal melalui pembangunan PLTMH dan pemanfaatan energi sederhana.

Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah mencapai peta jalan Net Zero Emission 2060, tanpa mengorbankan akses energi bagi masyarakat. Dengan strategi ini, energi di wilayah terpencil dan terdampak bencana diharapkan dapat lebih mudah diakses dan berkelanjutan.

JAKARTA - Memvalidasi metodologi penilaian dekarbonisasi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan decarbonization award bagi perusahaan di Indonesia, Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) bersama Katadata Green menggelar Focus Group Discussion (FGD).

FGD ini menghadirkan perwakilan perusahaan, lembaga riset, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan metodologi penilaian mudah dipahami, relevan dengan praktik bisnis, dan dapat diterapkan di berbagai sektor industri. Direktur Eksekutif Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indah Budiani menegaskan, pentingnya proses penyusunan metodologi yang terbuka dan melibatkan banyak pihak.

“Pendekatan ini membantu memastikan indikator penilaian jelas, bobotnya dapat dipertanggungjawabkan, serta mempertimbangkan tantangan yang berbeda di tiap sektor industri. Transparansi metodologi menjadi kunci agar penilaian lebih kredibel dan memberikan dorongan nyata bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja dekarbonisasi,” sebut Indah.

IBCSD dan Kadin Net Zero Hub Dorong Akselerasi Dekarbonisasi di Kawasan Industri MM2100

FGD ini merupakan bagian penting dari upaya memastikan penilaian kinerja dekarbonisasi tidak sekadar menjadi ajang penghargaan simbolik atau berpotensi menjadi praktik greenwashing. Dalam ekosistem penghargaan keberlanjutan, transparansi metodologi menjadi faktor penting agar penilaian dapat dipercaya dan mendorong aksi yang nyata. Melalui proses validasi terbuka ini, IBCSD dan Katadata Green ingin memastikan metodologi yang digunakan jelas, akuntabel, dan relevan bagi dunia usaha.



Dalam paparannya, Co-founder dan CCO Katadata, Heri Susanto memaparkan, bahwa metode yang sedang disusun mengacu pada beberapa standar global serta panduan OJK, guna memastikan indikator relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Heri menyebutkan bahwa dekarbonisasi merupakan keputusan strategis yang mendukung keberlanjutan bisnis. “Perusahaan yang tidak bertransformasi akan tersisih dari rantai pasok global yang makin hijau,” sebut Heri dalam paparannya.

“Karena itu, indikator yang jelas dan transparan sangat penting agar dapat membantu perusahaan menilai kinerja pengurangan emisinya,” lanjutnya.

Sandiaga Uno: Asia Bisa Ubah Risiko Iklim Jadi Peluang Ekonomi

Dalam diskusi, peserta memberikan masukan terkait indikator pengukuran emisi, kesiapan data, sensitivitas informasi, serta kebutuhan terhadap standar perbandingan yang lebih praktis. Seluruh masukan ini akan digunakan untuk menyempurnakan metodologi sebelum diaplikasikan dalam suatu bentuk penghargaan yang diharapkan bisa menjadi insentif positif bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kinerja dekarbonisasi, memperluas praktik transparansi, dan memperkuat kepemimpinan sektor bisnis menuju Net Zero Emission 2060 .

Menghadirkan metodologi penilaian yang tidak hanya menjadi dasar penghargaan, tetapi juga alat yang dinilai konsisten dan terukur dalam membantu perusahaan memperkuat aksi dekarbonisasi serta menjadi benchmark bagi para pelaku usaha di berbagai sektor.

Denpasar: PLN Indonesia Power kembali melangkah maju dalam teknologi energi bersih. Perusahaan resmi menyelesaikan uji coba lanjutan cofiring hidrogen di Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) UBP Bali Pesanggaran pada 18-20 November 2025.

Pengujian ini menjadi kelanjutan dari tes hidrogen tahun sebelumnya dan memperkuat komitmen menuju pembangkitan rendah emisi.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Bernadus Sudarmanta mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam keberhasilan pengujian.

Menurutnya, cofiring hidrogen bukan hanya inovasi teknis, tetapi juga strategi besar untuk memperkuat posisi Indonesia Power sebagai pelopor energi bersih di Indonesia.

"Hidrogen bukan lagi sekadar wacana, tetapi sudah kami uji dan buktikan dapat diterapkan secara nyata dan aman di aset pembangkitan. Ini adalah fondasi penting bagi upaya kami menurunkan emisi, meningkatkan efisiensi, sekaligus memperkuat portofolio energi bersih perusahaan,” ujar Bernadus dalam keterangan tertulis, Rabu, 3 Desember 2025.

Pengujian lebih komprehensif dibanding tahun lalu

Jika pada 2024 uji coba dilakukan hanya pada beban penuh dengan rasio cofiring 7 persen, pengujian 2025 dilakukan lebih detail. PLN Indonesia Power menguji performa mesin pada tiga variasi beban.

VP Technology Development PLN Indonesia Power sekaligus penanggung jawab program, Hedwig Lunga Sampe Pajung menjelaskan pengujian kali ini dilakukan pada beban 75 persen, 85 persen, dan 100 persen kapasitas mesin.

"Hasilnya, rasio cofiring hidrogen mencapai 23 persen pada beban 75 persen, 22 persen pada 85 persen, dan 17 persen pada 100 persen. Dengan variasi ini, kami bisa melihat perilaku mesin di berbagai kondisi operasi dan menentukan batas maksimum hidrogen yang aman untuk setiap level beban,” jelasnya.

Dari sisi teknis, pengujian tahun ini menggunakan Pressure Regulator System (PRS) berbasis Programmable Logic Controller (PLC) dan Human Machine Interface (HMI). Teknologi ini membuat pengaturan injeksi hidrogen jauh lebih presisi dan aman.

“Dengan kontrol elektronik penuh, proses feeding hidrogen menjadi jauh lebih stabil dan presisi,” tambah Hedwig.

Keberhasilan uji cofiring ini menambah keyakinan bahwa hidrogen dapat digunakan secara berkelanjutan dalam strategi dekarbonisasi pembangkitan.

“Jika keekonomiannya juga terpenuhi, hidrogen dapat disuplai secara kontinu sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi pembangkitan,” ujar Hedwig.

(ANN)

Jakarta: SUN Energy memperkuat perannya dalam mendukung dekarbonisasi sektor pertambangan di Indonesia. Melalui penerapan konsep green mining, perusahaan ini menghadirkan solusi energi terintegrasi berbasis tenaga surya yang efisien, rendah emisi, dan berkelanjutan.

“Transisi menuju green mining bukan hanya soal mengganti sumber energi, tetapi membangun fondasi baru bagi industri yang efisien, rendah emisi, dan berketahanan jangka panjang. Melalui inovasi teknologi energi bersih dan rendah emisi, SUN Energy bersama ekosistem bisnis kami siap berkomitmen menjadi katalis transformasi industri tambang Indonesia menuju industri yang lebih hijau dan berkelanjutan,” ujar CEO SUN Energy, E. Jefferson Kuesar dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 November 2025.

Solusi energi terintegrasi untuk pertambangan hijau

SUN Energy menghadirkan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dipadukan dengan Battery Energy Storage System (BESS), memungkinkan perusahaan tambang beroperasi secara efisien tanpa bergantung penuh pada bahan bakar fosil.

Inisiatif ini juga melibatkan sinergi antarunit dalam ekosistem SUN Group dengan SUN Terra dalam hal memperkuat teknologi penyimpanan energi, lalu dengan SUN Mobility dalam mengembangkan elektrifikasi armada tambang melalui penggunaan electric vehicle (EV), dan NIRA dalam penyediaan solusi pengelolaan air berkelanjutan.

Hingga kini, SUN Energy telah mengimplementasikan solusi energi bersih di lebih dari 15 lokasi tambang di Indonesia, termasuk proyek PLTS terintegrasi dengan Containerized BESS pertama di Indonesia bersama PT Cipta Kridatama, serta Solar PV Roll Up di PT Berau Coal.

Efisiensi energi untuk tambang off-grid

Sebagian besar area pertambangan di Indonesia beroperasi secara off-grid dan masih bergantung pada genset diesel sebagai sumber energi utama. Ketergantungan ini membuat konsumsi bahan bakar menjadi sangat tinggi, mencapai 25-40 persen dari total biaya operasional, bahkan mendekati 50 persen pada area pertambangan dengan intensitas energi yang tinggi.

Menjawab tantangan tersebut, SUN Energy menghadirkan solusi PLTS-BESS terintegrasi yang dirancang khusus untuk wilayah off-grid. Sistem ini tidak hanya memastikan pasokan listrik andal 24 jam, tetapi juga mengurangi konsumsi bahan bakar dan biaya logistik energi secara signifikan.

Energi surya yang dihasilkan di siang hari dapat disimpan dan digunakan kembali pada malam hari, menciptakan operasi tambang yang lebih stabil dan hemat biaya.

Solar PV roll up

Inovasi Solar PV Roll Up yang diterapkan di area tambang PT Berau Coal menjadi terobosan penting bagi perusahaan tambang dengan mobilitas tinggi. Sistem ini mudah dibongkar-pasang dan dipindahkan antar lokasi, cocok untuk tahap eksplorasi maupun produksi.

Dengan solusi ini, perusahaan tambang dapat menekan biaya bahan bakar, mengurangi jejak karbon, dan menjaga kontinuitas operasional tanpa mengorbankan efisiensi.

Fleet-as-a-Service dan pengelolaan air berkelanjutan

Melalui SUN Mobility, SUN Energy juga memperluas dekarbonisasi di sektor transportasi tambang lewat konsep Fleet-as-a-Service (FaaS) yang mengintegrasikan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya.

Elektrifikasi armada terbukti menurunkan emisi gas buang, mengurangi biaya perawatan, dan meningkatkan efisiensi logistik. Bahkan, pada akhir 2025, SUN Mobility akan mulai mengoperasikan puluhan kendaraan listrik di salah satu perusahaan tambang besar nasional.

Di sisi lain, NIRA menghadirkan sistem pengelolaan air berkelanjutan yang mengoptimalkan efisiensi dan daur ulang air tambang. Di PT Berau Coal, teknologi ultrafiltration dan reverse osmosis digunakan untuk memurnikan dan memanfaatkan kembali air proses, sehingga mengurangi ketergantungan pada sumber air baru.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(ANN)