Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan mencapai kerangka kesepakatan awal untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari sekaligus memulai negosiasi terkait masa depan program nuklir Teheran.

Melansir BBC, Jumat (29/5/2026), pejabat AS mengatakan kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Donald Trump dan pimpinan Iran. Namun, laporan dari Teheran menunjukkan sinyal yang belum sepenuhnya sejalan.

Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan perundingan menyebut kesepakatan itu belum difinalisasi maupun dikonfirmasi.

Di tengah proses negosiasi, kedua negara masih saling menuding telah melanggar gencatan senjata yang rapuh dalam beberapa hari terakhir.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Kamis menyatakan telah menargetkan pangkalan militer AS di kawasan tersebut, menyusul serangan terbaru AS ke wilayah selatan Iran pada malam sebelumnya.

Sebelumnya, media pemerintah Iran pada Rabu melaporkan sejumlah poin dari rancangan tidak resmi memorandum of understanding (MoU) 14 poin antara kedua negara.

Rancangan tersebut mencakup pencabutan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, penarikan pasukan AS dari “sekitar wilayah Iran”, serta pemulihan lalu lintas nonmiliter di Selat Hormuz dengan pengelolaan dan pengaturan jalur pelayaran dilakukan oleh Iran dan Oman.

Gedung Putih membantah dokumen tersebut dan menyebut draf MoU yang beredar sebagai “rekayasa sepenuhnya”.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan energi global. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintasi kawasan itu sehingga gangguan di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap perdagangan energi global.

Sejak gencatan senjata awal antara AS dan Iran berlaku pada 8 April 2026, Trump berulang kali menyatakan kedua negara semakin dekat menuju kesepakatan. Namun, hingga kini belum ada hasil substantif dari perundingan tersebut.

Perundingan yang berlangsung di Islamabad beberapa hari setelah gencatan senjata diberlakukan juga berakhir tanpa kesepakatan berarti.

Di hampir setiap perkembangan terbaru, termasuk hingga Rabu, Trump dan pejabat AS lainnya masih menegaskan opsi operasi militer tetap terbuka apabila negosiasi gagal.

Pekan lalu, Trump bahkan mengaku sempat hampir memerintahkan serangan lanjutan terhadap Iran, tetapi akhirnya menahan keputusan tersebut atas permintaan sekutu AS.

Dalam rapat kabinet pada Rabu, Trump mengatakan negosiasi terus berjalan, tetapi proposal Iran “belum sampai ke tahap yang diharapkan” dan masih membutuhkan pembahasan lanjutan.

Belum diketahui perkembangan yang terjadi dalam 24 jam terakhir maupun kapan Trump akan memberikan persetujuan final terhadap perpanjangan gencatan senjata tersebut.

Jika disetujui, kesepakatan itu akan membuka ruang bagi tim negosiator AS dan Iran untuk membahas isu yang lebih kompleks, terutama terkait program nuklir Iran dan sisa cadangan uranium yang diperkaya tingkat tinggi.

Trump sebelumnya mengusulkan agar stok uranium tersebut diambil alih AS atau diencerkan bersama Iran, baik di dalam negeri maupun di negara ketiga.

Axios, media yang pertama kali melaporkan kesepakatan tentatif itu, menyebut Trump telah menerima pengarahan terkait proposal tersebut, tetapi belum memberikan persetujuan dan masih membutuhkan beberapa hari untuk mempertimbangkannya.

Konfirmasi pejabat AS terhadap laporan Axios yang sebelumnya hanya bersumber anonim dinilai sebagai sinyal bahwa kedua negara kini lebih dekat menuju kesepakatan dibandingkan periode mana pun selama lebih dari enam pekan gencatan senjata berlangsung.

Sejumlah laporan menyebut kesepakatan tersebut dapat membuka akses “tanpa hambatan” di Selat Hormuz. Iran juga disebut memiliki waktu 30 hari untuk membersihkan ranjau di jalur pelayaran sempit tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan, AS disebut akan mencabut blokade dan memberikan pengecualian sanksi agar Iran kembali dapat menjual minyaknya.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Iran memang menginginkan kesepakatan, tetapi masih terlalu dini untuk memastikan kapan atau apakah kesepakatan itu benar-benar tercapai.

“Negosiator masih bolak-balik membahas beberapa poin bahasa,” kata Vance seperti dilansir dari BBC.

Dia menambahkan isu pengayaan uranium masih menjadi salah satu titik krusial dalam perundingan.

“Kami menilai mereka bernegosiasi dengan itikad baik,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang memimpin konferensi pers Gedung Putih enggan mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai.

“Selalu menjadi kesalahan jika mendahului keputusan presiden,” kata Bessent. “Semua keputusan pada akhirnya akan berada di tangan presiden.”

Saat ditanya apakah kesepakatan damai nantinya juga mencakup rekonstruksi Iran, Bessent menjawab, “Kita harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu sebelum membahas tahap berikutnya.”

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump memprediksi perang dengan Iran akan “berakhir dengan cepat” dan menyebut sebagian besar pihak memahami tujuannya untuk menghentikan ambisi nuklir Teheran.

Pernyataan itu disampaikan di tengah pembahasan proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik yang hingga kini masih dipertimbangkan Iran.

Melansir BBC, Kamis (7/5/2026), media AS Axios melaporkan Gedung Putih disebut tengah mendekati kesepakatan memorandum of understanding (MoU) berisi 14 poin dengan Iran. Dokumen tersebut dikabarkan dapat menjadi kerangka awal bagi negosiasi nuklir yang lebih rinci antara kedua negara.

Namun, seorang anggota senior parlemen Iran menepis proposal tersebut dan menyebutnya hanya sebagai “wish list”. Sementara itu, juru bicara kementerian luar negeri Iran mengatakan Teheran akan menyampaikan pandangannya terkait proposal AS melalui mediator dari Pakistan.

Menteri luar negeri Pakistan menyatakan negaranya tengah berupaya mengubah gencatan senjata sementara menjadi penghentian perang secara permanen.

Dalam laporannya, Axios menyebut memorandum tersebut berbentuk dokumen satu halaman dengan 14 poin utama yang dapat menjadi dasar pembicaraan nuklir lanjutan. Beberapa poin di antaranya mencakup penghentian sementara pengayaan uranium Iran, pencabutan sanksi, serta pemulihan jalur pelayaran bebas di Selat Hormuz.

Axios mengutip dua pejabat AS dan dua sumber lain yang mengetahui pembahasan tersebut. Seluruh sumber tidak disebutkan identitasnya. Disebutkan pula bahwa banyak ketentuan dalam memorandum tersebut bergantung pada tercapainya kesepakatan final antara kedua pihak.

Berbicara dalam acara kampanye virtual pada Rabu (6/5) malam waktu setempat, Trump mengatakan kepada Partai Republik di Negara Bagian Georgia bahwa dirinya optimistis perang akan segera berakhir. Dia menambahkan mayoritas masyarakat memahami langkahnya menolak Iran memiliki senjata nuklir.

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump menyebut AS telah melakukan “pembicaraan yang sangat baik dengan Iran dalam 24 jam terakhir” dan peluang tercapainya kesepakatan masih terbuka. Dia juga menegaskan dampak terhadap warga AS akibat lonjakan harga energi hanya bersifat sementara.

”Proposal Amerika masih sedang dikaji oleh Iran dan setelah proses tersebut selesai, Iran akan menyampaikan pandangannya kepada pihak Pakistan,” ungkap Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei kepada Iranian Students' News Agency (ISNA).

Menanggapi laporan Axios, juru bicara Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, menulis di platform X bahwa “Amerika tidak akan memperoleh apa pun dari perang yang sedang mereka kalahkan yang sebelumnya tidak mereka dapatkan melalui negosiasi tatap muka.”

Dia juga menyatakan Iran selalu siap “menarik pelatuk” serta memperingatkan bahwa jika AS tidak menyerah dengan mengabulkan seluruh permintaan, Iran akan memberikan respons keras yang membuat Washington menyesal.

Trump juga menyatakan Operation Epic Fury, yakni ofensif awal AS-Israel terhadap Iran, akan dihentikan “dengan asumsi Iran setuju memenuhi apa yang telah disepakati”. Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan operasi tersebut telah selesai karena targetnya telah tercapai.

Untuk kesekian kalinya, Trump kembali mengklaim Iran telah sepakat untuk tidak memiliki senjata nuklir “di antara berbagai hal lainnya”, meskipun klaim tersebut belum dikonfirmasi Teheran. Program nuklir Iran selama ini menjadi salah satu isu utama yang menghambat negosiasi kedua negara.

“Mereka [Iran] ingin mencapai kesepakatan. Kami telah melakukan pembicaraan yang sangat baik dalam 24 jam terakhir dan sangat mungkin kami akan mencapai kesepakatan di sana,” kata Trump. Dia menambahkan, “Saya pikir kami menang.”

Trump pada Selasa lalu juga mengumumkan penghentian sementara Project Freedom, hanya beberapa hari setelah proyek itu diumumkan. Operasi tersebut dirancang untuk membantu memulihkan distribusi minyak dan menormalkan kembali perekonomian global dengan mengawal kapal-kapal yang terjebak keluar dari Teluk melalui Selat Hormuz.

Iran belum memberikan respons resmi terkait penghentian sementara proyek tersebut. Namun, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) memberi sinyal Selat Hormuz dapat kembali dibuka apabila terdapat “berakhirnya ancaman dari pihak agresor”.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20% pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Jalur tersebut praktis diblokade Iran sejak AS dan Israel melancarkan serangan pada akhir Februari.

Pada awal April, AS dan Iran sempat mengumumkan gencatan senjata yang membuat Iran menghentikan serangan drone dan rudal ke negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab. Meski demikian, hanya sedikit kapal yang mampu melintas di Selat Hormuz sejak saat itu.

AS juga memberlakukan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran dan mengklaim telah menghentikan puluhan kapal. Komando Pusat AS pada Rabu menyatakan pihaknya menembaki dan melumpuhkan kapal tanker berbendera Iran di Teluk Oman yang diduga mencoba menembus blokade.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan terdapat “koordinasi penuh” antara dirinya dan Trump terkait Iran.

“Tidak ada kejutan. Kami memiliki tujuan yang sama, dan sasaran terpenting adalah penghapusan seluruh material yang telah diperkaya dari Iran serta pembongkaran kemampuan pengayaan nuklir Iran,” ujar Netanyahu.

KOMPAS.com – Pemerintah Iran membantah klaim Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyebut Teheran telah menyetujui penyerahan uranium yang diperkaya.

Dikutip dari AFP, Sabtu (18/4/2026), Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan tidak ada kesepakatan untuk memindahkan atau menyerahkan uranium yang telah diperkaya ke pihak mana pun.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, menegaskan bahwa stok uranium milik Iran tetap berada di dalam negeri.

“Uranium yang diperkaya milik Iran tidak akan dipindahkan ke mana pun,” kata Baqaei kepada televisi pemerintah Iran pada Jumat (17/4/2026) malam.

Ia juga menegaskan bahwa isu pemindahan uranium ke Amerika Serikat tidak pernah masuk dalam agenda pembicaraan.

“Pemindahan uranium yang diperkaya milik Iran ke Amerika Serikat tidak pernah dibahas dalam negosiasi.”

Klaim Trump soal “debu nuklir”

Sebelumnya pada hari yang sama, Trump melalui platform Truth Social menyampaikan klaim terkait hasil serangan udara AS.

“Amerika Serikat akan mendapatkan semua 'debu nuklir' yang dihasilkan oleh pengebom B2 kami yang hebat,” tulis Trump, merujuk pada uranium yang disebutnya terkubur akibat serangan udara AS tahun lalu.

Pernyataan itu memperkuat narasi Gedung Putih bahwa tekanan militer dan diplomatik AS berdampak pada program nuklir Iran.

Namun, Iran menegaskan bahwa fokus pembicaraan saat ini telah bergeser dari isu teknis nuklir menjadi upaya penyelesaian konflik yang lebih luas.

“Negosiasi sebelumnya berfokus pada isu nuklir, tetapi sekarang negosiasi berfokus pada mengakhiri perang, dan secara alami cakupan topik yang dibahas menjadi lebih luas dan lebih beragam,” kata Baqaei.

VANTOR via AFP Citra satelit dari Vantor memperlihatkan situs nuklir Iran di Natanz dengan beberapa kerusakan yang diduga akibat serangan, ketika dipublikasi pada Senin (2/3/2026).

Tuntutan Iran: sanksi hingga kompensasi perang

Dalam pernyataannya, Baqaei juga menyoroti bahwa prioritas utama Teheran dalam perundingan adalah pencabutan sanksi serta kompensasi atas dampak konflik.

“Rencana 10 poin untuk pencabutan sanksi sangat penting bagi kami. Isu kompensasi atas kerusakan yang terjadi selama perang yang dipaksakan juga sangat penting.”

Di sisi lain, ia turut mengkritik pernyataan Trump di media sosial yang juga menyinggung blokade laut terhadap Iran, meskipun Teheran mengklaim Selat Hormuz telah dibuka kembali.

“Pembukaan dan penutupan Selat Hormuz tidak terjadi di internet, itu ditentukan di lapangan, dan angkatan bersenjata kami tentu tahu bagaimana harus bertindak menanggapi tindakan apa pun dari pihak lain,” ujar Baqaei.

Ia menambahkan bahwa setiap bentuk blokade laut akan dibalas.

“Apa yang mereka sebut blokade laut pasti akan ditanggapi dengan respons yang tepat dari Iran. Blokade laut adalah pelanggaran gencatan senjata dan Iran pasti akan mengambil tindakan yang diperlukan,” tegasnya.

Selat Hormuz dibuka, tapi masih dalam pengawasan

Sebelumnya, Iran membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz pada Jumat (17/4/2026), menyusul kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan jalur tersebut terbuka bagi kapal komersial selama masa gencatan senjata.

"Sejalan dengan gencatan senjata di Lebanon, jalur bagi semua kapal komersial melalui Selat Hormuz dinyatakan sepenuhnya terbuka untuk sisa periode gencatan senjata, pada rute terkoordinasi seperti yang telah diumumkan oleh Organisasi Pelabuhan dan Maritim Republik Islam Iran," tulis Araghchi di X, dikutip CNN, Jumat (17/4/2026).

Trump menyambut baik langkah tersebut, namun menegaskan bahwa pembatasan terhadap Iran masih berlaku.

"Selat Hormuz telah sepenuhnya terbuka dan siap untuk kegiatan bisnis dan pelayaran penuh, tetapi blokade angkatan laut akan tetap berlaku sepenuhnya, hanya untuk Iran, sampai transaksi kita dengan Iran selesai 100 persen," ujar Trump di Truth Social.

Selat Hormuz bisa ditutup kembali jika situasi memburuk

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan bahwa pembukaan Selat Hormuz untuk pelayaran komersial bukan berarti kondisi bersifat permanen.

Ia mengatakan Iran tetap memiliki opsi untuk menutup kembali jalur strategis tersebut apabila situasi di lapangan mengharuskannya, terutama jika blokade dari Amerika Serikat terus berlanjut.

“Selat Hormuz tidak akan tetap terbuka dengan ditentukan oleh situasi di lapangan, bukan oleh media sosial,” kata Ghalibaf pada Jumat (17/4/2026), seraya menyindir Trump yang kerap mengumumkan kebijakan melalui Truth Social.

Sementara itu, televisi pemerintah Iran menjelaskan bahwa kapal-kapal komersial memang dapat melintas di Selat Hormuz, namun rute pelayarannya tetap berada dalam pengawasan dan koordinasi Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC).

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tengah mendorong tercapainya kesepakatan besar atau grand bargain dengan Iran, yang bertujuan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Vance mengatakan pemerintah AS sebenarnya menginginkan kesepakatan komprehensif yang dapat mengakhiri kekhawatiran internasional terkait program nuklir Iran.

“Alasan kesepakatan belum tercapai adalah karena presiden benar-benar menginginkan perjanjian yang memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir,” kata Vance dalam keterangannya, seperti dilansir dari Anadalou Agency, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk menekan Iran agar menghentikan aktivitas nuklir yang dianggap berpotensi mengancam keamanan global.

Vance menegaskan bahwa Washington tidak hanya mencari kesepakatan sementara, melainkan sebuah perjanjian besar yang mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh antara kedua negara.

Namun, pembicaraan antara delegasi AS dan Iran sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Negosiasi yang berlangsung selama sekitar 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan konkret.

“Kabar buruknya, kami belum mencapai kesepakatan,” ujar Vance kepada wartawan setelah perundingan tersebut berakhir.

Meski demikian, ia menilai diskusi yang berlangsung tetap memberikan kemajuan dalam sejumlah isu penting antara kedua pihak.

Vance juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap membuka peluang dialog lanjutan, meskipun perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran masih cukup besar.

Salah satu isu utama yang menjadi hambatan adalah tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya secara permanen, sementara pihak Iran masih ingin mempertahankan sebagian kemampuan pengayaan uranium.

Situasi tersebut terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik dan aksi militer yang melibatkan AS, Iran, serta sekutunya dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah AS berharap tekanan diplomatik dan ekonomi dapat mendorong Iran kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance menyatakan bahwa Presiden Donald Trump tengah mendorong tercapainya kesepakatan besar atau grand bargain dengan Iran, yang bertujuan memastikan Teheran tidak mengembangkan senjata nuklir.

Vance mengatakan pemerintah AS sebenarnya menginginkan kesepakatan komprehensif yang dapat mengakhiri kekhawatiran internasional terkait program nuklir Iran.

“Alasan kesepakatan belum tercapai adalah karena presiden benar-benar menginginkan perjanjian yang memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir,” kata Vance dalam keterangannya, seperti dilansir dari Anadalou Agency, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, pendekatan tersebut merupakan bagian dari strategi diplomasi yang lebih luas untuk menekan Iran agar menghentikan aktivitas nuklir yang dianggap berpotensi mengancam keamanan global.

Vance menegaskan bahwa Washington tidak hanya mencari kesepakatan sementara, melainkan sebuah perjanjian besar yang mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh antara kedua negara.

Namun, pembicaraan antara delegasi AS dan Iran sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Negosiasi yang berlangsung selama sekitar 21 jam di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan konkret.

“Kabar buruknya, kami belum mencapai kesepakatan,” ujar Vance kepada wartawan setelah perundingan tersebut berakhir.

Meski demikian, ia menilai diskusi yang berlangsung tetap memberikan kemajuan dalam sejumlah isu penting antara kedua pihak.

Vance juga menekankan bahwa pemerintah AS tetap membuka peluang dialog lanjutan, meskipun perbedaan mendasar antara Washington dan Teheran masih cukup besar.

Salah satu isu utama yang menjadi hambatan adalah tuntutan AS agar Iran menghentikan program nuklirnya secara permanen, sementara pihak Iran masih ingin mempertahankan sebagian kemampuan pengayaan uranium.

Situasi tersebut terjadi di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat di kawasan Timur Tengah, terutama setelah konflik dan aksi militer yang melibatkan AS, Iran, serta sekutunya dalam beberapa bulan terakhir.

Pemerintah AS berharap tekanan diplomatik dan ekonomi dapat mendorong Iran kembali ke meja perundingan dan mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada 5 Maret 2026 bahwa Moskow akan mengambil "semua langkah yang diperlukan" untuk membuat operasi militer AS-Israel lebih lanjut terhadap Iran "tidak mungkin".

Laporan Albawaba menyebut jika manuver ini menandakan dorongan diplomatik dan strategis Rusia yang lebih kuat untuk memblokir eskalasi di Timur Tengah.

Dalam konferensi pers, Lavrov mengutuk serangan baru-baru ini terhadap Iran sebagai direncanakan dan tanpa provokasi.

Ia juga memperingatkan bahwa serangan tersebut berisiko men-destabilisasi kawasan dan dapat mempercepat proliferasi nuklir di Iran dan negara-negara Arab tetangga.

Ia mengatakan Rusia akan mengintensifkan upaya melalui Dewan Keamanan PBB dan platform internasional lainnya untuk menghentikan konflik dan memulihkan dialog politik.

Pernyataan Lavrov muncul ketika Iran menegaskan kembali penolakannya terhadap negosiasi dengan Washington.

Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran terus menerima dukungan dari Rusia dan China selama krisis dan mengkritik Amerika Serikat karena melancarkan serangan militer sementara pembicaraan nuklir sedang berlangsung di Jenewa.

“Saya tidak tahu mengapa pemerintahan AS bersikeras memulai negosiasi dan kemudian, di tengah negosiasi, menyerang pihak lain,” kata Araghchi.

Ia juga menolak seruan gencatan senjata, dengan mengatakan Iran siap menghadapi potensi operasi darat AS.

“Kami menunggu mereka… Kami yakin dapat menghadapi mereka, dan itu akan menjadi bencana besar bagi mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump bersumpah untuk melanjutkan kampanye militer dan mengindikasikan bahwa Washington bermaksud untuk memengaruhi masa depan politik Iran.

Sebagaimana diketahui, ketegangan yang meningkat ini terjadi setelah serangan udara gabungan AS-Israel pada 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan puluhan pejabat senior dalam serangan yang menargetkan infrastruktur nuklir dan militer Teheran.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan terhadap fasilitas energi di Teluk, instalasi AS, dan target Israel, dengan konfrontasi yang meluas dilaporkan menyebabkan lebih dari 800 kematian dan mendorong harga minyak global di atas $90 per barel.

Krisis ini juga memicu dampak regional yang lebih luas, termasuk serangan Israel ke Lebanon, kapal selam AS yang menenggelamkan kapal angkatan laut Iran di Samudra Hindia, dan NATO mencegat rudal Iran di atas Turki.

Bisnis.com, JAKARTA — Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyatakan serangan yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran di tengah proses negosiasi nuklir tidak langsung menjadi bukti tidak adanya jaminan komitmen dari kedua pihak tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Boroujerdi dalam konferensi pers di Kediaman Duta Besar Republik Islam Iran, Jl. Madiun No. 1, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (2/3/2026), saat menjawab pertanyaan mengenai sikap Iran setelah menunjukkan gestur signifikan dalam perundingan yang dimediasi Oman.

Boroujerdi menegaskan, insiden serangan saat proses diplomasi berlangsung bukan kali pertama dialami Iran.

“Ini bukan pertama kali bagi kami di mana di saat kami berada di tengah sebuah negosiasi, serangan terjadi terhadap negara kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa sebelumnya telah berlangsung lima putaran negosiasi dengan Amerika Serikat dan Iran tengah menantikan putaran keenam ketika serangan terjadi.

“Sebelumnya, lima kali atau lima putaran negosiasi telah kami lakukan dengan pihak Amerika Serikat dan sedang menantikan putaran keenam, tetapi di tengah negosiasi mereka melakukan penyerangan terhadap Iran,” katanya.

Menurutnya, dalam perundingan terbaru yang difasilitasi Oman, kedua pihak bahkan disebut telah mencapai indikasi kesepahaman awal.

“Dua kali kami sudah melakukan negosiasi dan seperti yang disampaikan oleh pihak Oman bahwa ada indikasi kesepakatan awal antara Amerika Serikat dan Iran di tengah-tengah negosiasi yang sedang berlangsung dimediasi oleh pihak Oman. Tetapi lagi-lagi, di tengah negosiasi, AS bersama rezim Zionis menyerang negara kami,” ujarnya.

Tuduhan Provokasi Israel

Boroujerdi menuding Israel melakukan provokasi terhadap Amerika Serikat setiap kali proses diplomasi mendekati titik temu.

“Kelihatannya APBN dari Amerika Serikat, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat Amerika, dan serdadu Amerika Serikat sedang disandera oleh rezim Zionis Israel,” katanya.

Dia menilai setiap kali negosiasi menuju kesepakatan, Israel melakukan langkah yang mendorong eskalasi militer.

“Ketika sebuah negosiasi ingin mencapai titik kesepakatan, rezim Zionis melakukan provokasi terhadap Amerika dan menyerang Iran,” tegasnya.

Klaim Hilangnya Kepercayaan

Boroujerdi menyatakan Iran kini tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap komitmen Amerika Serikat maupun Israel dalam proses diplomasi.

“Kami sudah tidak percaya kepada Amerika Serikat dan Zionis Israel dikarenakan tidak ada jaminan bahwa di tengah negosiasi tidak terjadi perang dan mereka tidak menyerang Iran kembali,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto buka suara dan menyatakan siap bertolak ke Teheran, Iran untuk memfasilitasi dialog antara Israel-Amerika Serikat vs Iran demi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) merilis siaran pers dan Pemerintah Indonesia menyesalkan gagalnya perundingan antara AS dan Iran yang telah berdampak pada eskalasi militer di kawasan Timur Tengah.

Indonesia menyerukan kepada seluruh pihak untuk menahan diri dan mengedepankan dialog dan diplomasi. Pemerintah juga menekankan pentingnya menghormati kedaulatan dan integritas wilayah setiap negara serta menyelesaikan perbedaan melalui cara damai.

"Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif dan apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi," demikian pernyataan Kemlu, Sabtu (1/3/2026).

Di sisi lain, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan keprihatinannya atas meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah yang dipicu oleh serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

JK menilai konflik terbaru ini merupakan tragedi besar, apalagi terjadi di tengah negosiasi nuklir antara Washington dan Teheran yang sedang berlangsung, suatu kondisi yang menurutnya seharusnya mendorong penyelesaian damai daripada serangan bersenjata.

“Dari segi etik kalau mereka sedang merunding, jangan diserang; ini memang keadaan yang bagi kita semua sangat memprihatinkan,” ujarnya di kediaman pribadinya di Brawijaya, Jakarta, Minggu (1/3/2026).

Dalam keterangannya, JK juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dalam serangan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel.

Dia menyebut peristiwa ini turut mencerminkan kompleksitas kondisi internal Iran, di mana terdapat berbagai kelompok dengan orientasi politik yang berbeda mulai dari pemerintah konvensional, kelompok reformis, hingga pendukung monarki lama.

“Ini memang suatu hal yang menjadi bagian keprihatinan kita kepada masalah Amerika Serikat dengan sifat dan kekejaman yang mereka lakukan oleh Iran ini kita tentu sangat bersedih bahwa pemimpin Iran Ali Khomeini wafat,” ucapnya.

JK menilai pola konflik yang makin melibatkan kekuatan militer dan “serangan-preemptive” seperti yang terlihat antara AS–Israel dan Iran berpotensi memperluas ketidakstabilan di Timur Tengah.

“Jadi, tidak semua memang Iran itu ada suatu namun demikian dengan membunuh pimpinan Ali Khomeini itu juga suatu hal yang sangat kita sayangkan gitu kan dan kita bersedih dan berduka karena h

al tersebut dan Indonesia tentu sebagai negara yang menurut Tashil al-Mu'afalaidi benar-benar ini tentu berupaya bagaimana kita setidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini,” imbuhnya.

Indonesia Perlu Serukan Perdamaian

Mantan Wapres tersebut kemudian menyerukan agar berbagai pihak, termasuk Indonesia, terus mengupayakan pesan-pesan perdamaian dan menahan diri dalam menanggapi konflik yang berlangsung.

Menurutnya, menerapkan kebijakan yang mendorong dialog dan penyelesaian damai jauh lebih menjanjikan ketimbang eskalasi militer yang hanya akan menambah penderitaan rakyat dan memperpanjang konflik.

Pendekatan yang dia ajukan sejajar dengan sikap resmi pemerintah Indonesia yang telah menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas setiap negara serta mengajak semua pihak untuk menghentikan kekerasan dan kembali ke jalur diplomasi.

JK menutup pernyataannya dengan harapan bahwa konflik tersebut dapat segera mereda dan tidak meluas, menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hukum internasional, sembari menyerukan perlunya upaya perdamaian yang terus digaungkan oleh seluruh negara yang memiliki pengaruh di dunia internasional.

“kita setidaknya menyerukan, mendoakan ini agar berhenti segera situasi ini karena untuk mendamaikan itu sulit sekali dan tidak mungkin kita lakukan seperti apa yang kita harapkan seperti itu,” pungkas JK.

Bisnis.com, JAKARTA – Serangan rudal Israel-Amerika Serikat menghantam sekolah dasar di Minab, provinsi Hormozgan di Iran selatan yang mengakibatkan puluhan orang tewas.

Dilansir Al Jazeera, menurut laporan media pemerintah setidaknya 51 orang tewas dan berdasarkan kantor berita Mehr Iran setidaknya dua siswa tewas akibat serangan Israel yang menghantam sebuah sekolah yang terletak di sebelah timur Teheran.

“Ada laporan baru yang mengkonfirmasi bahwa jumlah orang yang tewas dalam serangan itu kini telah melampaui 40 orang. Itu adalah target sipil, dan itu adalah salah satu target yang mungkin benar-benar menjadi masalah terkait kampanye oleh Amerika dan Israel, yang mengatakan bahwa mereka hanya menargetkan target militer dan mereka mencoba untuk menghukum rezim, bukan rakyat Iran,” kata Mohammed Vall jurnalis Al Jazeera yang melaporkan dari Teheran, Sabtu (28/2/2026).

Menurut Kementerian Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran Iran, sejumlah infrastruktur publik rusak, ribuan warga sipil tewas dan terluka selama perang 12 hari pada Juni 2025.

Sebagai informasi, serangan ini terjadi pada Sabtu (28/2/2026) waktu setempat yang lebih dulu dilancarkan oleh Israel kemudian disusul Amerika Serikat. Serangan dilatarbelakangi gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran karena pengembangan senjata nuklir.

Konflik memang telah memanas belakangan ini di mana Kapal Abraham Lincoln milik AS telah lebih dulu dikerahkan untuk bersandar di perairan Iran. Baik Amerika Serikat dan Israel memiliki beralasan serangan itu untuk melindungi keamanan negara dari ancaman Iran.

Presiden AS, Donald Trump menyatakan operasi militer ini untuk menghancurkan infrastruktur rudal Iran. Dalam pernyataannya, dikutip dari YouTube resmi The White House, Sabtu (28/2/2026) Trump menegaskan bahwa target utama operasi adalah kemampuan persenjataan strategis Iran, termasuk rudal jarak jauh yang disebut dapat mengancam pangkalan militer AS di luar negeri hingga wilayah Eropa. Dia menilai upaya diplomasi selama ini tidak membuahkan hasil.

“Kami akan menghancurkan senjata-senjata mereka dan meningkatkan industri senjata mereka ke tanah,” kata Trump dalam siaran tersebut.

Trump juga kembali menekankan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Menurut dia, kepemilikan senjata nuklir oleh Iran akan menjadi ancaman besar bagi stabilitas global dan keamanan nasional Amerika Serikat.

Di sisi lain, Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta (Kedubes Iran) mengecam serangan Amerika Serikat dan Israel. Kedubes Iran menilai serangan telah melanggar integritas teritorial dan kedaulatan Iran. Serangan tersebut dinilai telah melanggar Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Serangan Amerika Serikat dan rezim Zionis Israel terhadap Republik Islam Iran merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan merupakan tindakan agresi yang nyata terhadap Republik Islam Iran,” tulis Kedubes Iran dalam keterangan resmi.

Kedubes menyatakan Iran menggunakan hak untuk melancarkan serangan balik dengan mengerahkan angkatan bersenjata yang sudah disiapkan. Langkah ini sebagai upaya mempertahankan integritas teritorial dan kedaulatan nasional Republik Islam Iran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga minyak mentah dunia ditutup melemah tipis setelah melalui sesi perdagangan yang bergejolak pada Kamis (26/2/2026) waktu setempat, seiring pelaku pasar mencermati perkembangan perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran terkait program nuklir Teheran.

Mengutip Reuters, Jumat (27/2/2026), harga minyak mentah berjangka Brent turun 10 sen dollar AS atau 0,14 persen ke level 70,75 dollar AS per barrel.

Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 21 sen dollar AS atau 0,32 persen ke 65,21 dollar AS per barrel.

Pergerakan harga minyak sepanjang sesi perdagangan berlangsung fluktuatif, dipicu perkembangan negosiasi tidak langsung antara AS dan Iran yang digelar di Jenewa.

Perundingan tersebut bertujuan meredakan ketegangan atas sengketa nuklir yang telah berlangsung lama, setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan peningkatan kehadiran militer di kawasan tersebut.

Harga minyak sempat melonjak lebih dari 1 dollar AS per barrel setelah laporan media menyebutkan pembicaraan menemui jalan buntu.

Kebuntuan terjadi akibat desakan AS agar Iran menghentikan pengayaan uranium hingga nol persen, serta menyerahkan seluruh uranium yang telah diperkaya hingga 60 persen kepada AS.

Namun, harga kemudian berbalik melemah setelah kedua negara sepakat memperpanjang pembicaraan hingga pekan depan, sehingga mengurangi potensi serangan dalam waktu dekat.

Wakil Presiden Analis Minyak di Rystad Energy, Janiv Shah, mengatakan perpanjangan negosiasi meredakan kekhawatiran pasar terhadap risiko gangguan pasokan dalam waktu dekat.

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menyebut perundingan tersebut sebagai pembahasan paling serius antara kedua negara sejauh ini.

Ia menegaskan Iran telah menyampaikan secara jelas tuntutannya terkait pencabutan sanksi serta mekanisme pelonggaran yang diharapkan.

Araqchi juga memastikan pembicaraan akan dilanjutkan pekan depan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Oman, Sayyid Badr Albusaidi, sebelumnya menyatakan telah tercapai kemajuan signifikan dalam pertemuan tersebut.

Di sisi lain, seorang pedagang minyak berbasis di Dubai, Shohruh Zukhritdinov, menilai pelemahan harga minyak mencerminkan pengurangan premi risiko geopolitik di pasar.

Menurut dia, pelaku pasar mulai mengurangi kekhawatiran terhadap potensi pengetatan sanksi atau gangguan pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

Meski demikian, secara fundamental kondisi pasar dinilai belum berubah.

Pasokan global masih relatif longgar, kelompok produsen OPEC+ berpotensi menambah produksi pada April, dan Iran disebut tengah meningkatkan ekspor lebih awal.

"Jadi pergerakan ini lebih didorong sentimen, bukan perubahan struktural pada fundamental pasar," ujar Zukhritdinov.

Jakarta, CNBC Indonesia - Iran dilaporkan tengah mempercepat produksi rudalnya dengan ambisi mampu menembakkan hingga 2.000 rudal sekaligus dalam konfrontasi berikutnya dengan Israel. Langkah ini dinilai sebagai upaya Teheran untuk melumpuhkan sistem pertahanan canggih Israel.

Menurut laporan The New York Times, eskalasi ini terjadi hanya beberapa bulan setelah perang 12 hari pada Juni, ketika Iran meluncurkan sekitar 500 rudal sebagai respons atas serangan Israel terhadap infrastruktur penting, pangkalan militer, dan fasilitas nuklirnya. Kini, pabrik-pabrik rudal Iran disebut beroperasi 24 jam untuk mengejar target ambisius tersebut.

"Jika terjadi perang lagi, mereka berharap dapat menembakkan 2.000 (rudal) sekaligus untuk melumpuhkan pertahanan Israel, bukan 500 selama 12 hari seperti pada bulan Juni," kata Ali Vaez, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, dikutip Selasa (11/11/2025).

Program rudal Iran yang berkembang pesat menambah ketegangan di Timur Tengah. Para analis menilai jika Teheran berhasil mencapai kapasitas itu, sistem pertahanan berlapis Israel bisa menghadapi tekanan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Langkah ini muncul di tengah kebuntuan negosiasi nuklir Iran serta kebijakan "tekanan maksimum" yang kembali digaungkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Percepatan produksi rudal juga mencerminkan isolasi diplomatik Iran yang semakin dalam dari Barat. Dukungan dari sekutu tradisional seperti Suriah mulai terkikis, sementara kekuatan Arab seperti Arab Saudi, Mesir, dan Uni Emirat Arab memperkuat hubungan dengan Washington.

Kondisi ini kemudian mendorong Teheran mengandalkan kekuatan domestik, termasuk pengembangan rudal dan aktivitas nuklir, sebagai bentuk "jaminan keamanan" terhadap berkurangnya pengaruh diplomatik di kawasan.

Bagi Israel, kemajuan teknologi rudal dan nuklir Iran dipandang sebagai ancaman eksistensial. Meskipun tekanan AS sempat menghentikan serangan pada Juni lalu, para pejabat Israel disebut tetap siap melanjutkan operasi militer jika Teheran terus memperluas program senjatanya.

Sementara itu, Iran mengonfirmasi bahwa inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah mengunjungi beberapa situs nuklirnya pekan lalu, termasuk Reaktor Riset Teheran. Namun, akses ke beberapa fasilitas utama seperti Fordow dan Natanz masih dibatasi.

"Selama kami menjadi anggota NPT, kami akan mematuhi komitmen kami," ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei, menekankan bahwa penilaian IAEA seharusnya "berdasarkan fakta profesional, bukan asumsi politik."