Hanif Rahadian

Pemerhati Pertahanan Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Lembaga KERIS

“KITA berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Italia, yaitu Garibaldi.”

Itulah penggalan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut (TNI AL), Laksamana TNI Muhammad Ali, saat ditemui dan diwawancarai wartawan seusai acara serah terima KRI Brawijaya-320 di Dermaga 107 Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Senin, 8 September 2025.

Sejak sekitar periode Juli 2025, isu pembelian kapal induk garibaldi oleh Indonesia mencuat dan terus menguat hingga saat ini, setidaknya pada bulan dan tahun yang sama, perwakilan dari galangan kapal italia Fincantieri melakukan presentasi di Jakarta terkait rencana mengkonversi kapal garibaldi menjadi kapal induk helikopter dan UAV, menyesuaikan dengan kebutuhan dari TNI-AL.

ITS Giuseppe Garibaldi sendiri merupakan kapal induk ringan yang dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat tempur dengan metode Short Take-Off and Vertical Landing (STOVL). Kapal ini memiliki panjang sekitar 180 meter dengan displacement sekitar 10.000 ton yang meningkat hingga 14.150 ton saat muatan penuh. Garibaldi mampu melaju hingga 30 knot berkat empat turbin gas General Electric LM2500 dengan total daya 81.000 shp, serta memiliki jangkauan operasional sekitar 7.000 mil laut pada kecepatan jelajah 20 knot.

Kapal ini dilengkapi dek penerbangan sepanjang 174 meter dengan ski-jump 6,5 derajat dan hanggar yang mampu menampung kombinasi pesawat maupun helikopter. Selain berfungsi sebagai kapal induk, Garibaldi juga dapat menjalankan peran sebagai kapal komando dengan kapasitas sekitar 830 personel. Untuk pertahanan diri, kapal ini dipersenjatai dengan rudal pertahanan udara Aspide, torpedo ILAS, serta tiga sistem Close-In Weapon System (CIWS) DARDO.

Rencana pengadaan dan pengoperasian kapal induk oleh TNI AL bukanlah sebuah kebijakan modernisasi yang berdiri sendiri, melainkan langkah ini masuk dalam program modernisasi alutsista dan pembangunan kekuatan armada yang tengah dijalankan Indonesia. Meski ditujukan untuk meningkatkan kapabilitas TNI AL, rencana mendatangkan kapal ITS Giuseppe Garibaldi, sebuah kapal induk bekas yang sebelumnya dioperasikan Angkatan Laut Italia, memunculkan diskursus di tengah masyarakat luas.

Utamanya mengenai relevansi, urgensi, dan nilai strategisnya bagi kebutuhan pertahanan Indonesia. Perdebatan tersebut tidak hanya menyoroti usia kapal yang relatif tua serta potensi biaya pemeliharaan dan modernisasi yang besar, tetapi juga mempertanyakan sejauh mana kehadiran kapal berbobot 10.000–15.000 ton tersebut selaras dengan kebutuhan operasional, prioritas strategis nasional, dan doktrin TNI AL saat ini.

Karena itu, apabila kapal ini benar-benar akan memperkuat armada Indonesia, pemerintah perlu memastikan kesiapan operasionalnya, baik melalui penyesuaian doktrin dan konsep operasi, program pemeliharaan dan sampai pada peningkatan kemampuan yang memadai agar dapat memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang.

Operasi Militer Selain Perang

Menurut TNI AL, pengoperasian kapal induk ini nantinya akan difokuskan untuk mengemban tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya dalam pelaksanaan misi kemanusiaan dan mitigasi bencana alam yang dikenal dengan istilah Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di kawasan Ring of Fire, Indonesia memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, mulai dari gempa bumi dan tsunami hingga banjir serta tanah longsor.

Bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera pada akhir 2025 yang menimbulkan lebih dari 1.000 korban jiwa menunjukkan masih adanya tantangan dalam mobilisasi personel, logistik, dan bantuan kemanusiaan ke wilayah terdampak, baik melalui jalur udara maupun laut. Pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya kemampuan respons cepat dalam operasi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR).

Bicara mengenai kegunaannya dalam misi OMSP, mengoperasikan Garibaldi sebagai kapal induk helikopter merupakan satu langkah operasi yang paling mungkin dilakukan, Dalam konteks operasi HADR, pengoperasian ini menjadi opsi yang relevan karena kapal mampu berfungsi sebagai pangkalan bergerak dengan memboyong sejumlah helikopter, personel, dan keperluan logistik. Kemampuan ini jelas mempercepat distribusi bantuan serta mendukung upaya evakuasi dan penanganan bencana di wilayah kepulauan Indonesia.

Terlebih secara konsep pengoperasian helikopter melalui platform helideck kapal-kapal perang yang dimiliki oleh TNI-AL, adalah suatu hal yang sudah biasa dilakukan. Manakala Indonesia ingin mengadopsi doktrin untuk mengoperasikan kapal induk ini sebagai basis Unmanned Aerial Vehicle (UAV), tentu proses adaptasi dan penyelarasan doktrin operasinya masih membutuhkan waktu yang cukup panjang, mengingat bahwa sejauh ini Indonesia belum memiliki pengalaman maupun konsep operasi yang memungkinkan operasional UAV di kapal induk.

Implementasi operasional Fixed Wing Remotely Piloted System (RPS) juga sebuah hal yang masih tergolong baru lingkungan TNI-AL. Mengacu pada kondisi tersebut, maka operasi udara yang paling mungkin dilakukan secara realistis dengan waktu adaptasi yang bisa dilakukan dengan lebih cepat adalah dengan menggunakan Garibaldi sebagai basis pengoperasian helikopter, setidaknya dalam masa lima tahun sejak Indonesia secara resmi mengoperasikan kapal induk tersebut.

Kesiapan Operasional dan Refurbishment

Melakukan impor terhadap eks kapal induk eks Marina Militare tentunya perlu memperhatikan sejumlah aspek penting, bukan hanya pada teknis operasional kapal, tetapi juga memastikan kesiapan dari kapal ini secara menyeluruh. Program pengadaan kapal Induk ini mendapatkan alokasi pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 25 September 2025, dengan total nilai mencapai US$450 juta melalui diterbitkannya Penetapan Sumber Daya Pembiayaan (PSP).

Pada April 2026, diketahui bahwa parlemen Italia memberikan persetujuan atas hibah kapal ITS Garibaldi untuk Indonesia. Secara otomatis, persetujuan ini menghilangkan adanya tantangan politik terhadap proses penandatangan kapal itu ke Indonesia. Namun meski demikian, satu tantangan lain yang perlu turut menjadi perhatian ialah bagaimana memastikan kapal ini dapat siap dan beroperasi optimal setelah dia didatangkan.

Perlu diketahui satu hal bahwa kapal ini pertama kali dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia sejak tahun 1985 dan sudah melewati berbagai operasi selama masa penugasannya. Jika kapal induk ini didatangkan ke Indonesia pada tahun ini, maka usianya sudah mencapai 41 tahun, dan ini tentu merupakan usia yang cukup tua bagi sebuah kapal perang.

Oleh karenanya untuk memastikan bahwa kapal yang sudah cukup berumur ini dapat digunakan secara oleh Indonesia, setidaknya hingga 2040 dengan tingkat kesiapan yang optimal, maka kapal tentu perlu melewati tahap Refurbishment atau Maintenance, Repair dan Overhaul (MRO) terlebih dahulu sebelum dioperasikan.

Tentunya penyerahan program Refurbishment serta MRO terhadap kapal induk Garibaldi diperhatikan dengan cermat, setidaknya dengan alokasi dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar US$450 juta, maka setidaknya sekitar US$250 juta harus dialokasikan bagi kapal untuk menjalani program refurbishment. Adapun kegiatan-kegiatan refurbishment yang perlu dilakukan terhadap Garibaldi meliputi overhaul terhadap sistem utama dan sistem pendukung yang ada di dalam kapal, sehingga ia memiliki kelayakan operasional yang sesuai dengan standar yang ada di era saat ini.

Di sisi lain, penting untuk memastikan bahwa pemerintah perlu menggandeng mitra yang tepat dalam mengawal proses refurbishment kapal induk Garibaldi. Tentunya menyerahkan program refurbish dan MRO kepada Fincantieri tentu menjadi langkah yang wajar dan paling logis. Mengingat Fincantieri merupakan galangan kapal yang membangun dan mengembangkan kapal ini sejak awal kapal dioperasikan oleh Angkatan Laut Italia.

Sepanjang penugasan kapal ini di Italia, kegiatan MRO selalu diserahkan kepada Fincantieri, selaku pabrikan kapal. Pengalaman dan fakta ini tentu menegaskan bahwa Fincantieri merupakan galangan kapal yang yang paling paham dan mengetahui seluk beluk daripada kapal dengan berat mencapai 10.000 ton ini. Pada akhirnya, relevansi pengadaan ITS Giuseppe Garibaldi tidak ditentukan oleh statusnya sebagai kapal induk pertama Indonesia, melainkan oleh manfaat operasional yang mampu diberikannya bagi TNI AL.

Dalam jangka pendek hingga menengah, penggunaan sebagai kapal induk helikopter untuk mendukung misi HADR dan OMSP merupakan opsi operasional yang paling realistis untuk dikejar oleh Indonesia dengan kepemilikan kapal Induk Garibaldi. Namun, usia kapal yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut program refurbishment dan MRO yang menyeluruh agar tetap andal dan aman dioperasikan. Karena itu, keberhasilan program ini bergantung pada kesiapan operasional, dukungan pemeliharaan jangka panjang, serta kemampuan Indonesia mengoptimalkan kapal tersebut sesuai kebutuhan strategis pertahanan maritim nasional.

IDXChannel - Indeks utama bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Senin (8/6/2026) waktu setempat setelah mengalami tekanan tajam pada sesi sebelumnya.

Rebound tersebut didorong oleh meredanya kekhawatiran investor setelah Iran mengumumkan berakhirnya operasi militer terhadap Israel.

Melansir Investing, S&P 500 naik 0,9 persen ke level 7.444,80. Sementara itu, indeks teknologi Nasdaq Composite menguat 1,1 persen menjadi 25.993,64 dan Dow Jones Industrial Average bertambah 0,7 persen ke posisi 51.198,79.

Analis Vital Knowledge menyebut, tiga isu utama yang menjadi perhatian pasar saat ini, yakni perkembangan geopolitik Iran-Israel, tekanan pada saham teknologi, serta laporan ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari perkiraan.

Sebelumnya, Wall Street mengalami koreksi tajam pada perdagangan Jumat lalu. Indeks S&P 500 anjlok 2,6 persen, menjadi penurunan harian terdalam sepanjang tahun ini sekaligus mengakhiri tren penguatan selama sembilan pekan berturut-turut.

Tekanan juga menghantam Nasdaq setelah indeks semikonduktor Philadelphia Semiconductor merosot lebih dari 10 persen. Pelemahan tersebut dipicu kekhawatiran investor terhadap prospek ledakan investasi kecerdasan buatan (AI) setelah hasil kuartalan perusahaan chip Broadcom dinilai mengecewakan.

Namun, saham-saham semikonduktor mulai menunjukkan pemulihan pada awal pekan ini. Saham Broadcom, Micron, dan Nvidia tercatat kembali menguat setelah pembukaan pasar.

Selain faktor sektor teknologi, sentimen positif juga datang dari perkembangan geopolitik. Kantor berita pemerintah Iran, Fars News Agency, melaporkan bahwa angkatan bersenjata Iran telah mengakhiri operasi militernya terhadap Israel.

Kabar tersebut memberikan harapan bahwa eskalasi konflik yang kembali memanas dalam beberapa hari terakhir tidak berkembang menjadi perang yang lebih luas di kawasan Timur Tengah.

Di pasar komoditas, harga minyak mentah Brent sempat memangkas kenaikan awal dan terakhir tercatat naik 0,8 persen ke level USD93,90 per barel.

Meski masih berada di bawah puncak sebelumnya yang sempat menembus USD100 per barel, harga tersebut tetap jauh lebih tinggi dibandingkan sebelum konflik pecah.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Kabar duka datang dari dunia militer dan pertahanan Indonesia. Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan periode 2014–2019 mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), Jakarta, pada Minggu, (31/5/2026).

Semasa hidupnya, Ryamizard memiliki rekam jejak karir yang menoreh khususnya di bidang militer.

Dilansir laman resmi Kementerian Pertahanan, pria kelahiran Palembang, 21 April 1950, tersebut merupakan lulusan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1974 satuan infanteri dengan jabatan Letnan Dua.

Selama periode 1974–1995 dia pernah menjabat sebagai Komandan Peleton, Komandan Kompi, Wadanyonif Linud 305/Kostrad, Danyonif Linud 305/Kostrad dan Dan Brigif Linud 17/Kostrad.

Setahun kemudian hingga 1997, Ryamizard menjabat sebagai Asisten Operasi Kodam Wirabuana dan selanjutnya diangkat sebagai Komandan Korem 044/Gapo di Kodam Sriwijaya.

Karirnya perlahan melesat sebagai perwira tinggi ketika diamanahkan tugas Kepala Staf Divisi 2/Kostrad tahun 1997 dilanjutkan sebagai Kepala Staf Kodam Sriwijaya.

Pada tahun 1998–2000 sejumlah jabatan militer pernah dia emban seperti Panglima Divisi 2/Kostrad, Kepala Staf Kostrad, Pangdam Brawijaya, Pangdam Jaya dan Pangkostrad. Pada 2002–2005, dia menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD.

Karir yang menoreh tidak lepas dari riwayat pendidikan yang pernah dijalani di antaranya

Sussarcab Infanteri, Suslapa, Seskoad, Sesko ABRI, Lemhannas, Kursus Intelijen, Raider, Airborne dan Free Fall.

Tak hanya itu, Ryamizard tercatat pernah bertugas menjalani sejumlah misi penting seperti

Opsgab Malindo di perbatasan Kalbar, Latma dengan Malaysia, Singapura, Penjaga Perdamaian Garuda 9 (PBB) di Kamboja, Ops. Timtim, Kalbar, Irian dan Aceh.

Kiprah Ryamizard Ryacudu di Pasukan Perdamaian

Namanya tidak hanya dikenal di dalam negeri. Pasalnya, ketika bertugas sebagai Komandan Pasukan Perdamaian Garuda di Kamboja tahun 1992, Ryamizard berhasil membebaskan perwira utusan berbagai negara dari penyanderaan yang dilakukan Khmer Merah.

Kala itu dia berpangkat Letkol Inf diberikan tugas melakukan negosiasi ketika sejumlah upaya gagal dengan tetap menyiapkan strategi operasi militer jika upaya diplomasi tersebut gagal.

Namun, akhirnya tujuh Perwira Inggris, satu Perwira Selandia Baru dan satu Perwira Filipina dibebaskan melalui jalan diplomasi.

Dia sempat diusulkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) oleh PBB atas aksi tersebut, namun ditolak oleh Jenderal TNI Try Sutrisno yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI karena tidak ingin dianggap sebagai kolusi.

Namanya juga dikenang ketika melakukan penugasan dalam penanganan bencana tsunami Aceh pada 2004. Saat menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), dia berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi kemanusiaan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Di bawah koordinasinya, TNI membangun 53 jembatan penghubung antara Banda Aceh dan Meulaboh, di luar sekitar 40 jembatan berukuran lebih kecil, serta membuka jalan baru sepanjang 64 kilometer.

Seluruh pekerjaan tersebut berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar dua bulan guna mempercepat distribusi bantuan dan pemulihan wilayah terdampak.

Atas pengabdiannya, Ryamizard menerima sedikitnya 18 tanda kehormatan dan penghargaan, di antaranya Tanda Jasa GOM VIII/Dharma Pala, Dwija Sista, Garuda XII/Canti Dharma, Penghargaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bintang Kartika Eka Paksi Utama, serta Bintang Mahaputera Pratama.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghentikan sementara Project Freedom, operasi militer untuk mengawal kapal melewati Selat Hormuz, setelah Arab Saudi menolak akses pesawat militer AS ke pangkalan dan wilayah udaranya.

NBC melaporkan keputusan mendadak Trump itu terjadi setelah salah satu sekutu penting AS di Teluk itu menangguhkan izin penggunaan pangkalan dan wilayah udara untuk mendukung operasi tersebut. Langkah Saudi itu membuat Trump terpaksa menghentikan operasi guna memulihkan akses militer AS ke ruang udara yang dinilai strategis.

“Karena faktor geografi, kami membutuhkan kerja sama dari mitra regional untuk memanfaatkan wilayah udara di sepanjang perbatasan mereka,” kata seorang pejabat AS, dikutip NBC, Sabtu (9/2/2026).

Trump mengejutkan sekutu Teluk setelah mengumumkan Project Freedom melalui media sosial pada Minggu sore. Pengumuman itu disebut membuat marah kepemimpinan Arab Saudi.

Sebagai respons, Kerajaan Saudi memberi tahu bahwa mereka tidak akan mengizinkan militer AS menerbangkan pesawat dari Pangkalan Udara Prince Sultan di tenggara Riyadh atau melintasi wilayah udara Saudi untuk mendukung operasi tersebut.

The New York Times menuliskan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan para pejabat Saudi kemudian tetap berkomunikasi dengan Trump, Wakil Presiden AS JD Vance, Komando Pusat AS, serta Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.

Namun, pembicaraan antara Trump dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman tidak menyelesaikan persoalan tersebut. Kondisi itu memaksa Trump menghentikan sementara Project Freedom.

Menurut NBC, sekutu dekat AS lain di Teluk juga terkejut dengan pengumuman tersebut. Trump disebut baru berbicara dengan para pemimpin Qatar setelah operasi itu dimulai.

Seorang sumber Saudi mengatakan kepada NBC bahwa Trump dan putra mahkota “telah berkomunikasi secara teratur”.

Ketika ditanya apakah pengumuman Project Freedom mengejutkan pemimpin Saudi, sumber Saudi kepada NBC mengatakan, “Masalahnya adalah segala sesuatu terjadi dengan cepat secara real time.”

Sumber Saudi itu juga mengatakan bahwa Arab Saudi “sangat mendukung upaya diplomatik” Pakistan untuk menengahi kesepakatan antara Iran dan AS guna mengakhiri perang.

Di sisi lain, seorang pejabat Gedung Putih mengatakan bahwa “sekutu regional telah diberi tahu sebelumnya” ketika ditanya soal sejumlah pemimpin negara Teluk yang disebut terkejut atas pengumuman operasi AS tersebut.

Seorang diplomat Timur Tengah memberi keterangan berbeda. Menurut diplomat itu, AS baru berkoordinasi dengan Oman setelah Trump mengumumkan operasi tersebut.

“AS membuat pengumuman, lalu berkoordinasi dengan kami,” kata diplomat Timur Tengah itu.

Diplomat itu menambahkan bahwa pihak Oman “tidak kesal atau marah”.

Trump sebelumnya mengumumkan operasi itu pada akhir pekan sebagai upaya menerobos blokade Iran di Selat Hormuz. Para pejabat keamanan nasional AS kemudian memaparkan operasi tersebut dalam pengarahan publik di Pentagon dan Gedung Putih.

Namun, Trump tiba-tiba menghentikan operasi itu sekitar 36 jam setelah dimulai.

Seorang pejabat AS mengatakan bahwa militer AS saat itu sedang menyiapkan sejumlah kapal tambahan di Teluk untuk melintas melalui selat tersebut ketika operasi dihentikan.

Komando Pusat AS sebelumnya menyatakan dua kapal berbendera AS telah berhasil melewati Selat Hormuz sebagai bagian dari Project Freedom.

Trump mengatakan Project Freedom akan “dihentikan sementara untuk waktu singkat guna melihat apakah” kesepakatan untuk menyelesaikan perang “dapat dirampungkan dan ditandatangani”.

Pangkalan Udara Prince Sultan menjadi lokasi penting karena militer AS menempatkan pesawat tempur dan sistem pertahanan udara di sana.

Arab Saudi sebelumnya mengizinkan AS menerbangkan pesawat dari pangkalan itu untuk mendukung perang di Iran. Saudi juga mengizinkan pesawat yang berbasis di negara sekitar melintasi wilayah udaranya.

Militer AS menyebut izin penggunaan wilayah negara lain sebagai access, basing and overflight atau ABO. Izin tersebut mencakup akses, pangkalan, dan lintas udara.

Dalam operasi kawasan, jet tempur, pesawat tanker pengisian bahan bakar, dan pesawat pendukung membutuhkan izin terbang dari sekutu utama regional. Arab Saudi dan Yordania dinilai penting untuk pangkalan, Kuwait untuk lintas udara, sedangkan Oman untuk lintas udara dan logistik angkatan laut.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak dunia ditutup menguat pada perdagangan Jumat (9/5/2026) di tengah meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah. Hal ini terjadi seiring dengan kabar bahwa Arab Saudi dan Kuwait telah mencabut pembatasan penggunaan pangkalan militer dan wilayah udara mereka oleh militer AS.
Melansir CNBC International, kontrak berjangka minyak mentah Brent sebagai acuan internasional naik sekitar 1% dan ditutup pada level US$101,29 per barel. Sementara itu, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) ditutup menguat tipis ke posisi US$95,42 per barel.
Meski demikian, kedua kontrak minyak tersebut masih membukukan penurunan mingguan lebih dari 6% seiring munculnya harapan pasar terhadap potensi kesepakatan damai untuk mengakhiri perang.
Harga minyak berfluktuasi seiring dengan Arab Saudi dan Kuwait disebut telah mencabut pembatasan penggunaan pangkalan militer dan wilayah udara mereka oleh militer AS. Pembatasan tersebut sebelumnya diterapkan setelah operasi militer AS untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dimulai.
Dilansir The Wall Street Journal Kamis (7/5/2026), pemerintahan Presiden Donald Trump tengah menyiapkan kembali operasi pengawalan angkatan laut terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Operasi tersebut akan melibatkan dukungan penuh angkatan laut dan angkatan udara AS setelah sempat dihentikan sementara pada awal pekan ini.
Namun belakangan, Arab Saudi membantah tudingan bahwa Riyadh telah membuka wilayah udaranya untuk mendukung operasi militer ofensif AS di tengah memanasnya konflik.
Penegasan itu muncul ketika tensi geopolitik di Teluk masih tinggi akibat blokade Selat Hormuz dan mandeknya negosiasi gencatan senjata.
Stasiun televisi Al Arabiya melaporkan Arab Saudi saat ini berupaya meredakan eskalasi konflik dan mendukung langkah mediasi Pakistan guna mendorong kesepakatan penghentian perang antara AS dan Iran.
“Kerajaan tidak mengizinkan penggunaan wilayah udaranya untuk mendukung operasi militer ofensif. Ada pihak-pihak yang mencoba memberikan gambaran yang menyesatkan tentang posisi Arab Saudi karena alasan yang mencurigakan,” kata sumber yang dikutip Al Arabiya, sebagaimana dilaporkan Antara, Jumat (8/5/2026).
Ketegangan di kawasan meningkat tajam sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan itu memicu aksi balasan Iran terhadap Israel dan sekutu AS di kawasan Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia.
AS kemudian mengumumkan gencatan senjata mulai berlaku pada 8 April dan melanjutkan negosiasi dengan mediasi Pakistan. Namun, pembicaraan tersebut gagal menghasilkan kesepakatan permanen.
Trump selanjutnya memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu yang jelas. Pada saat bersamaan, AS tetap melanjutkan blokade angkatan laut terhadap lalu lintas maritim Iran di Selat Hormuz sejak 13 April 2026.
Pada Selasa (5/5/2026), Trump mengatakan militer AS untuk sementara menghentikan “Project Freedom”, operasi yang diluncurkan untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Meski demikian, Washington menegaskan blokade terhadap Iran tetap berjalan dengan kekuatan penuh.

Bisnis.com, JAKARTA — Perang di Timur Tengah antara Iran dengan AS-Israel telah masuk ke pekan ketiga. Sejak menyerang Iran pada 28 Februari 2026, apa yang sebenarnya diinginkan AS dan Israel?

Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu 21/3/2026), Israel telah melancarkan gelombang serangan baru terhadap Teheran saat perang AS-Israel di Iran memasuki pekan ketiganya. Dalam serangan itu, militer Israel menargetkan infrastruktur rezim Iran. Sejak serangan 28 Februari 2026, tercatat setidaknya 1.444 orang meninggal dunia dan 18.551 luka-luka.

Serangan AS-Israel pun telah menyebabkan meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei. Selain itu, terbaru dilansir dari CNBC, Israel mengklaim telah membunuh Kepala Keamanan Iran Ali Larijani. Klaim datang dari Menteri Pertahanan Israel Israel Katz.

"Israel akan memberi tahu Trump [Presiden AS Donald Trump] nanti hari ini bahwa tingkat pergantian yang tinggi dalam kepemimpinan Iran terus berlanjut dan bahkan meningkat setelah eliminasi dua tokoh senior yang tersisa," kata Katz dilansir dari CNBC pada Selasa (17/3/2026).

Iran tidak segera mengkonfirmasi pembunuhan Ali Larijani. Teheran juga tidak mengkonfirmasi klaim Israel telah membunuh Gholamreza Soleimani, kepala milisi Basij yang digunakan untuk menekan protes di Republik Islam Iran.

Apa Tujuan AS-Israel Menyerang Iran?

Dilansir dari BBC, pada 28 Februari 2026, Trump telah melancarkan operasi militer terhadap Iran dan mengklaim tujuannya adalah untuk mengeliminasi ancaman langsung, melindungi kepentingan keamanan AS, dan melemahkan infrastruktur persenjataan atau nuklir Iran.

Serangan didorong oleh tuduhan dukungan Iran terhadap milisi kawasan, upaya menahan laju pengembangan nuklir, serta klaim bahwa Iran berencana menyerang terlebih dahulu.

Trump pun memancarkan kepercayaan diri akan kekuatan AS sejak ia mengumumkan dimulainya perang dalam pesan video yang direkam di kediamannya di Florida. Dalam pengumumannya itu, ia juga menyampaikan daftar panjang tuduhan, dengan alasan bahwa Iran telah menjadi ancaman nyata bagi AS sejak Revolusi Islam pada 1979.

"Kita akan menghancurkan rudal mereka dan meluluhlantakkan industri rudal mereka. Industri itu akan benar-benar hancur. Kita akan memusnahkan angkatan laut mereka. Kita akan memastikan bahwa proksi teroris di kawasan ini tidak lagi dapat mengacaukan kawasan atau dunia," kata Trump dilansir BBC.

Trump mengklaim Iran sedang mengembangkan rudal yang dapat mencapai AS. Trump juga mengklaim Iran hampir mengembangkan senjata nuklir.

Di samping itu, sebelum terjadinya serangan AS-Israel ke Iran, terjadi gelombang demonstrasi yang mendorong mundurnya rezim yang dipimpin Khamenei di Iran. Trump percaya bahwa AS, bersama Israel, dapat melumpuhkan rezim di Teheran.

Jika rezim tersebut tidak menyerah, ia melihatnya sebagai kehancuran total sehingga rakyat Iran akan memiliki kesempatan terbaik dalam beberapa generasi untuk turun ke jalan dan merebut kekuasaan.

"Setelah kami selesai, ambil alih pemerintahan Anda. Itu akan menjadi milik Anda. Ini mungkin satu-satunya kesempatan Anda selama beberapa generasi. Selama bertahun-tahun, Anda telah meminta bantuan Amerika, tetapi Anda tidak pernah mendapatkannya. Tidak ada presiden yang bersedia melakukan apa yang saya bersedia lakukan malam ini," kata Trump waktu itu.

Upaya menggulingkan rezim di sejumlah negara memang telah dilakukan AS. Pada 2003, AS dan sekutunya, termasuk Inggris, mengirim pasukan darat besar-besaran ke Irak untuk menggulingkan Saddam Hussein.

Pada 2011, Muammar Gaddafi dari Libya digulingkan oleh pasukan pemberontak yang dipersenjatai oleh NATO dan negara-negara Teluk. Trump berharap rakyat Iran dapat melakukan pekerjaan itu sendiri.

Di sisi Israel, seperti Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga telah membuat pernyataan yang mendorong warga Iran untuk mengambil tindakan sendiri menggulingkan rezimnya. Akan tetapi, jika mereka tidak dapat mengatasi pasukan keamanan rezim, prioritas Netanyahu adalah menghancurkan kapasitas militer Iran dan kemampuannya untuk membangun kembali milisi.

Selama beberapa dekade, Netanyahu telah memandang Iran sebagai musuh paling berbahaya bagi Israel. Dia percaya bahwa penguasa Republik Islam Iran ingin membangun senjata nuklir untuk menghancurkan negara Yahudi.

"Israel dan Amerika mampu bersama-sama melakukan apa yang telah saya harapkan untuk dicapai selama 40 tahun, untuk menghancurkan rezim teror sepenuhnya," kata Netanyahu.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyinggung serangan Pearl Harbor saat bertemu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Gedung Putih, di tengah ketegangan perang AS dengan Iran.

Melansir Bloomberg pada Jumat (20/3/2026), pertemuan Trump dan Takaichi terjadi pada Kamis (19/3/2026) waktu setempat. Pertemuan itu diperkirakan berlangsung sensitif Jepang belum memastikan langkah konkret yang akan dilakukan untuk membantu meredakan dampak ekonomi dan keamanan dari perang tersebut.

Keterlibatan dalam konflik bersenjata juga menimbulkan pertanyaan hukum di bawah konstitusi Jepang.

“Mereka benar-benar menunjukkan komitmen. Kami memiliki dukungan dan hubungan yang luar biasa dengan Jepang dalam segala hal," kata Trump saat berdiri bersama Takaichi, seraya membandingkan sikap Jepang dengan sekutu NATO.

Namun, situasi yang canggung terlihat ketika seorang wartawan menanyakan mengapa AS tidak memberi tahu Jepang dan sekutu Eropa sebelumnya terkait serangan Washington terhadap Iran.

“Siapa yang lebih tahu tentang kejutan selain Jepang?” kata Trump sambil menoleh ke arah Takaichi dan tertawa. “Mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang Pearl Harbor?”

Takaichi tidak menanggapi pernyataan itu dengan tawa. Dia terlihat mengerucutkan bibir dan melirik para penasihatnya yang duduk di sisi Ruang Oval.

Pernyataan tersebut mencuri perhatian karena mengangkat kembali serangan Jepang ke AS pada era Perang Dunia II sekaligus menyoroti sikap Trump yang terkesan santai dalam memberi tahu sekutu terkait operasi militer besar.

Setelah pernyataan Trump mengenai Pearl Harbor, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang mengatakan topik tersebut tidak dibahas dalam pertemuan tertutup antara kedua pemimpin.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa Jepang memang memperkirakan kemungkinan kejutan dari Trump, tetapi bukan membahas terkait Pearl Harbor.

Insiden itu juga menjadi contoh terbaru pemimpin asing yang berada dalam posisi tidak nyaman saat bertemu Trump di Gedung Putih. Trump kerap memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menekan konsesi atau mengkritik kebijakan negara mitra yang dinilai bertentangan dengan kepentingan AS.

“Kami tidak membutuhkan apa pun dari Jepang atau negara lain, tetapi saya pikir wajar jika mereka meningkatkan kontribusinya,” kata Trump.

Trump juga berharap Jepang meningkatkan perannya karena hubungannya dengan AS yang erat. Dia menyebut, sekitar 45.000 tentara AS ditempatkan di Jepang.

“Kami menghabiskan banyak uang untuk Jepang,” lanjutnya lagi.

Dalam konferensi pers setelah pertemuan dengan Trump, Takaichi mengatakan telah menjelaskan kepada presiden AS mengenai batasan hukum keterlibatan Jepang dalam upaya mengamankan Selat Hormuz.

Pada saat yang sama, dia juga menyoroti sejumlah titik kesepahaman, termasuk komitmen untuk meningkatkan impor minyak dari AS serta kerja sama dalam pengembangan rudal.

Jepang juga berupaya memanfaatkan hubungan diplomatiknya dengan Iran untuk memengaruhi situasi. Pada Selasa, menteri luar negeri Jepang menghubungi mitranya dari Iran dan mengecam serangan Iran di kawasan Teluk, menurut kementerian terkait.

Dalam pertemuan terbuka dengan Trump, Takaichi tampak tetap tenang dan berulang kali menyampaikan dukungan kepada presiden AS, seraya berterima kasih atas komitmen kuat terhadap aliansi AS-Jepang.

Takaichi mengatakan dirinya membawa sejumlah proposal konkret ke AS untuk membantu menenangkan pasar energi, meskipun dia memperkirakan tekanan terhadap ekonomi global masih akan berlanjut. Dia juga mengecam serangan Iran di negara-negara tetangga serta penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran.

Selain itu, Takaichi menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, sejalan dengan alasan utama yang disampaikan Trump ketika memulai perang pada 28 Februari.

Bisnis.com, SEMARANG — Operasi militer Amerika Serikat yang dikenal dengan “Operation Epic Fury” di Iran diperkirakan telah menghabiskan biaya sekitar US$5,82 miliar atau setara dengan Rp98 triliun hanya dalam 100 jam pertama sejak dimulai.

“100 jam pertama dari “Operation Epic Fury” telah menelan biaya setidaknya sekitar US$5,82 miliar bagi pasukan AS, atau sekitar 0,69% dari seluruh anggaran pertahanan AS pada tahun 2026,” menurut data yang dikumpulkan oleh Anadolu, dikutip Rabu (11/3/2026)

Lebih lanjut, dilansir dari laman Anadolu, pada 24 jam pertama operasi tersebut, AS diperkirakan telah menghabiskan biaya sebesar US$779 juta atau setara dengan Rp13,1 triliun. Seiring berjalannya operasi, total biaya operasional serangan AS telah mencapai sekitar US$3,3 miliar dengan angka dari Center for Strategic and International Studies menunjukkan total yang serupa.

Tak hanya biaya operasional, Amerika juga diketahui mengalami kehilangan aset militer yang signifikan akibat serangan balasan dari Iran. Menurut perkiraan Anadolu, AS telah kehilangan aset militer mencapai sekitar US$2,52 miliar.

Penyumbang dari kerugian AS ini berasal dari sistem radar peringatan dini AN/FPS-132 di Pangkalan Udara Al-Udeid, Qatar. Sistem radar yang diperkirakan bernilai US$1,1 miliar ini dikonfirmasi telah rusak setelah dihantam oleh rudal Iran pada Sabtu.

Selanjutnya, pada hari Minggu, tiga pesawat F-15E Strike Eagle juga dilaporkan hilang dalam insiden tembakan salah sasaran yang melibatkan pertahanan udara Kuwait. Meskipun keenam awak pesawat selamat, tetapi pesawat-pesawat tersebut hancur dengan biaya penggantinya yang diperkirakan mencapai US$282 juta.

Pejabat Amerika Serikat juga menyebut bahwa tiga pesawat pengintai dan serang MQ-9 Reaper milik Angkatan Udara AS telah ditembak jatuh. Kerugian dari tiga pesawat pengintai tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$90 juta.

Dalam serangan awal Iran, markas Armada Kelima Angkatan Laut AS di Manama, Bahrain turut menjadi sasaran. Serangan oleh Iran telah menghancurkan dua terminal komunikasi satelit serta sejumlah bangunan lainnya. Laporan intelijen sumber terbuka mengidentifikasi terminal SATCOM yang menjadi target sebagai AN/GSC-52B, dengan perkiraan biaya sebesar US$20 juta, termasuk biaya penyebaran dan pemasangan.

Tak hanya terminal SATCOM yang hilang di Bahrain, citra satelit yang dianalisis oleh New York Timer dari Camp Arifjan di Kuwait juga menunjukkan tiga radome lagi yang hancur, menambah biaya sekitar US$30 juta.

Sejak laporan awal mengenai hancurnya komponen radar AN/TPY-2 dari sistem Rudal Anti-Balistik (ABM) THAAD yang ditempatkan di Kota Industri Al-Ruwais di Uni Emirat Arab, setidaknya satu sistem AN/TPY-2 lainnya di Pangkalan Udara Muwaffaq Salti di Yordania juga disebut telah hancur.

Berdasarkan laporan tersebut, komponen radar yang rusak diperkirakan bernilai US$500 juta per unit. Selain itu, terdapat juga laporan yang menyebutkan bahwa sistem lain telah terkena serangan di UEA, tetapi belum ada konfirmasi resmi maupun citra satelit yang mendukung laporan ini. Secara keseluruhan, Iran disebutkan telah merusak aset militer AS di kawasan tersebut dengan nilai sekitar US$2,52 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan pada 5 Maret 2026 bahwa Moskow akan mengambil "semua langkah yang diperlukan" untuk membuat operasi militer AS-Israel lebih lanjut terhadap Iran "tidak mungkin".

Laporan Albawaba menyebut jika manuver ini menandakan dorongan diplomatik dan strategis Rusia yang lebih kuat untuk memblokir eskalasi di Timur Tengah.

Dalam konferensi pers, Lavrov mengutuk serangan baru-baru ini terhadap Iran sebagai direncanakan dan tanpa provokasi.

Ia juga memperingatkan bahwa serangan tersebut berisiko men-destabilisasi kawasan dan dapat mempercepat proliferasi nuklir di Iran dan negara-negara Arab tetangga.

Ia mengatakan Rusia akan mengintensifkan upaya melalui Dewan Keamanan PBB dan platform internasional lainnya untuk menghentikan konflik dan memulihkan dialog politik.

Pernyataan Lavrov muncul ketika Iran menegaskan kembali penolakannya terhadap negosiasi dengan Washington.

Dalam sebuah wawancara dengan NBC News, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Teheran terus menerima dukungan dari Rusia dan China selama krisis dan mengkritik Amerika Serikat karena melancarkan serangan militer sementara pembicaraan nuklir sedang berlangsung di Jenewa.

“Saya tidak tahu mengapa pemerintahan AS bersikeras memulai negosiasi dan kemudian, di tengah negosiasi, menyerang pihak lain,” kata Araghchi.

Ia juga menolak seruan gencatan senjata, dengan mengatakan Iran siap menghadapi potensi operasi darat AS.

“Kami menunggu mereka… Kami yakin dapat menghadapi mereka, dan itu akan menjadi bencana besar bagi mereka,” tambahnya.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump bersumpah untuk melanjutkan kampanye militer dan mengindikasikan bahwa Washington bermaksud untuk memengaruhi masa depan politik Iran.

Sebagaimana diketahui, ketegangan yang meningkat ini terjadi setelah serangan udara gabungan AS-Israel pada 28 Februari yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan puluhan pejabat senior dalam serangan yang menargetkan infrastruktur nuklir dan militer Teheran.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan terhadap fasilitas energi di Teluk, instalasi AS, dan target Israel, dengan konfrontasi yang meluas dilaporkan menyebabkan lebih dari 800 kematian dan mendorong harga minyak global di atas $90 per barel.

Krisis ini juga memicu dampak regional yang lebih luas, termasuk serangan Israel ke Lebanon, kapal selam AS yang menenggelamkan kapal angkatan laut Iran di Samudra Hindia, dan NATO mencegat rudal Iran di atas Turki.

Bisnis.com, JAKARTA — Para peneliti keamanan siber menemukan ratusan kamera pengawas yang terhubung ke internet di wilayah Timur Tengah menjadi target upaya peretasan sejak konflik militer terbaru dimulai pada 28 Februari.

Aktivitas ini diduga dilakukan oleh beberapa kelompok peretas yang memiliki hubungan dengan Iran.

Temuan ini diungkap oleh perusahaan keamanan siber Check Point Software Technologies, yang berbasis di Tel Aviv. Menurut tim peneliti mereka, ratusan percobaan serangan digital dilakukan untuk mengeksploitasi celah keamanan pada kamera pengawas berbasis internet (IP camera).

Serangan tersebut menargetkan kamera pengawas buatan dua produsen besar, yaitu Hikvision dan Dahua Technology. Kedua merek ini cukup banyak digunakan di berbagai negara untuk sistem pengawasan keamanan.

Para peretas mencoba memanfaatkan sejumlah celah keamanan pada perangkat tersebut untuk mendapatkan akses ke kamera.

Beberapa Negara Jadi Target

Menurut laporan peneliti, upaya peretasan ini menyasar ke berbagai negara di Timur Tengah dan sekitarnya, seperti Israel, Qatar, Bahrain, Kuwait, United Arab Emirates, Siprus dan Lebanon.

Negara-negara tersebut diketahui juga mengalami aktivitas militer yang berkaitan dengan Iran, termasuk serangan rudal.

Para peneliti menjelaskan Iran sering menggunakan metode pengintaian digital untuk membantu operasi militer. Salah satu caranya adalah dengan meretas kamera pengawas agar bisa memantau situasi di lapangan.

Contoh serupa pernah terjadi pada Juni 2025, ketika kelompok yang terkait dengan Ministry of Intelligence and Security berhasil meretas server yang menayangkan siaran langsung kamera CCTV di Yerusalem. Dari rekaman tersebut, mereka diduga memantau kota sebelum melakukan serangan rudal.

Karena itu, peningkatan aktivitas peretasan kamera saat ini dianggap sebagai tanda awal kemungkinan operasi militer berikutnya.

Dilansir dari The Register Kamis (5/3/2026), untuk melakukan serangan, para peretas menggunakan berbagai layanan VPN komersial seperti Mullvad VPN, ProtonVPN, Surfshark dan NordVPN.

Selain itu, mereka juga memanfaatkan server virtual pribadi untuk memindai kerentanan pada kamera target.

Menariknya, para peneliti tidak menemukan upaya serangan terhadap merek kamera lain selain Hikvision dan Dahua.

Check Point juga menyebutkan celah keamanan yang dieksploitasi sebenarnya sudah memiliki pembaruan atau patch dari produsen. Namun, banyak perangkat yang masih menggunakan versi lama sehingga tetap rentan diserang. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA – Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan tetap mengoperasikan sistem kecerdasan artifisial (AI) Claude besutan Anthropic dalam serangan udara besar terhadap Iran, meskipun Presiden Donald Trump telah mengeluarkan larangan penggunaan teknologi tersebut oleh seluruh instansi federal hanya beberapa jam sebelum operasi dimulai.

Penggunaan Claude selama serangan gabungan AS-Israel yang berlangsung pada Sabtu itu menyoroti kancah peperangan saat ini mulai memiliki ketergantungan terhadap alat AI yang sudah tertanam erat dalam sistem operasionalnya.

Dikutip dari beberapa sumber, komando militer AS menggunakan Claude untuk keperluan intelijen, pemilihan target, serta simulasi medan perang. Ketiga fungsi tersebut merupakan inti dari perencanaan operasi militer kontemporer.

Dilaporkan sebelumnya, Trump mengeluarkan perintah penghentian penggunaan Claude pada Jumat, tepat sebelum serangan ke Iran dimulai. Dalam unggahannya di Truth Social, dia menyebut Anthropic sebagai perusahaan AI berhaluan kiri radikal yang dijalankan oleh orang-orang yang tidak memahami dunia nyata.

Konflik antara pemerintahan Trump dan Anthropic bermula dari insiden pada Januari lalu, ketika militer AS menggunakan Claude dalam operasi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro.

Anthropic menolak penggunaan tersebut dengan merujuk pada ketentuan layanannya yang melarang Claude digunakan untuk tujuan kekerasan, pengembangan senjata, maupun pengawasan.

Sejak saat itu, hubungan antara Trump, Pentagon, dan Anthropic terus memburuk. Menteri Pertahanan Pete Hegseth, dalam unggahan panjangnya di X pada Jumat, menuduh Anthropic melakukan "arogansi dan pengkhianatan."

Hegseth juga menuntut akses penuh dan tanpa batas terhadap seluruh model AI Anthropic untuk setiap tujuan yang sah. Tuntutan ini secara langsung bertentangan dengan kebijakan etika penggunaan AI yang dipegang teguh oleh Anthropic.

Meski demikian, Hegseth turut mengakui sulitnya pelepasan sistem militer dari Claude secara mendadak, mengingat betapa luasnya integrasinya. Dia menyatakan Anthropic masih diizinkan memberikan layanan selama tidak lebih dari enam bulan guna memungkinkan transisi yang mulus menuju penyedia layanan lain.

Di sisi lain, perseteruan ini membuka celah bisnis yang langsung dimanfaatkan oleh rival Anthropic. Chief Executive Officer (CEO) OpenAI, Sam Altman, mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan Pentagon untuk menggunakan teknologi OpenAI dalam jaringan pertahanan milik AS.

Kesepakatan tersebut memposisikan OpenAI sebagai pengganti langsung Anthropic dalam ekosistem AI pertahanan AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Militer Amerika Serikat membantah kabar terkait serangan terhadap kapal induk AS, USS Abraham Lincoln. Adapun, kapal induk AS disebut terus mengerahkan kapal tempurnya menyerang Iran.

Berdasarkan unggahannya di akun X milik U.S. Central Command atau @CENTCOM seperti juga dilansir Al Jazeera, Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) atau Garda Revolusi Islam Iran telah mengklaim penyerangan terhadap USS Abraham Lincoln dengan rudal balistiknya. Namun, CENTCOM menyebut hal itu merupakan kebohongan.

"Kapal induk Lincoln tidak terkena tembakan. Rudal yang diluncurkan bahkan tidak mendekati sasaran," tulis CENTCOM di akun X pada Senin (2/3/2026).

CENTCOM pun menjelaskan bahwa USS Abraham Lincoln terus meluncurkan pesawat tempur untuk mendukung kampanye tanpa henti dalam membela rakyat AS dengan melenyapkan ancaman dari rezim Iran.

Militer AS juga mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan serangan terhadap lebih dari 1.000 target Iran sejak memulai serangannya. Menurut lembar fakta, target tersebut termasuk markas besar Garda Revolusi Iran dan kapal selam angkatan laut Iran.

Presiden AS Donald Trump sendiri mengatakan bahwa segala sesuatunya kini telah berjalan cepat selama operasi AS di Iran setelah pembunuhan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dan anggota-anggota penting lainnya.

“Saya tidak khawatir tentang apa pun, dan semuanya berjalan dengan baik. Iran akan memiliki senjata nuklir dalam waktu dua minggu jika bukan karena serangan kami terhadap fasilitas nuklirnya, dan serangan jenis ini tidak akan mungkin terjadi,” ujar Trump dilansir dari Al Jazeera.

Iran pun telah bersumpah akan membalas atas pembunuhan Khamenei serta serangan dari AS-Israel yang sedang berlangsung. Menteri Luar Negeri Abbas Argachi mengatakan kepada Al Jazeera bahwa tidak ada batas lagi untuk membela diri.