Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghadapi tekanan dari sejumlah anggota kongres dan kelompok pro-Israel untuk menyerahkan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) terbaru dengan Iran kepada kongres sebagaimana diatur dalam Iran Nuclear Agreement Review Act atau INARA.

Desakan tersebut muncul setelah pemerintah Trump menyepakati sebuah memorandum dengan Iran yang bertujuan mengakhiri konflik antara AS, Israel, dan Iran, sekaligus membuka jalan bagi perundingan baru terkait program nuklir Teheran.

Salah satu tokoh yang pertama kali meminta agar kesepakatan itu dikaji Kongres adalah Senator Partai Republik Lindsey Graham.

"Berdasarkan undang-undang kami, setiap kesepakatan nuklir dengan Iran akan dikirim ke kongres untuk ditinjau dan dilakukan pemungutan suara. Saya berharap dapat meninjau produk akhirnya," tulis Lindsey Graham dikutip melalui Aljazeera, Sabtu (20/6/2026).

INARA, yang disahkan pada tahun 2015 saat pemerintahan Barack Obama merundingkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), mewajibkan presiden menyerahkan setiap kesepakatan terkait program nuklir Iran kepada kongres dalam waktu 5 hari setelah disepakati.

Setelah dokumen diserahkan, kongres memiliki waktu 30 hari untuk melakukan peninjauan dan dapat mengeluarkan resolusi persetujuan.

Namun, resolusi tersebut masih dapat diveto oleh presiden sehingga memerlukan dukungan dua pertiga suara di kedua kamar Kongres untuk membatalkannya.

Perdebatan muncul karena memorandum terbaru antara AS dan Iran tidak hanya mencakup isu nuklir, tetapi juga menjanjikan penghentian konflik, pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz, pencabutan blokade pelabuhan Iran, hingga pelonggaran sanksi terhadap sektor energi Iran.

Kesepakatan itu juga menetapkan kedua negara akan mempertahankan status quo program nuklir selama proses negosiasi berlangsung, sementara Iran akan mengurangi tingkat pengayaan uranium tinggi dengan cara yang masih akan dibahas.

Meski Trump sempat menyatakan terbuka untuk menyerahkan kesepakatan tersebut ke kongres, hingga kini pemerintahannya belum mengambil langkah resmi.

"Saya menyukai gagasan itu. Maksud saya, siapa yang tidak menyetujuinya?" kata Trump kepada wartawan awal pekan ini.

Sejumlah pakar hukum menilai memorandum tersebut memenuhi kriteria yang diatur dalam INARA sehingga wajib ditinjau kongres.

Mantan penasihat hukum Gedung Putih era Obama Tess Bridgeman menilai aturan itu berlaku terhadap MoU terbaru maupun perjanjian yang mungkin dicapai pada masa mendatang.

Namun, Bridgeman juga berpendapat INARA seharusnya dicabut karena berisiko menghambat proses diplomasi.

"INARA bukanlah cara yang tepat bagi Kongres untuk terlibat dalam program nuklir Iran, dan hal tersebut bahkan lebih benar lagi saat ini," tulisnya dalam artikel di forum kebijakan Just Security.

Pandangan serupa disampaikan profesor hukum dari Harvard Law School Jack Goldsmith. Menurutnya, komitmen Trump untuk segera mencabut sanksi terhadap industri minyak Iran berpotensi bertentangan dengan ketentuan INARA.

"Saya rasa presiden tidak mempunyai wewenang berdasarkan hukum dalam negeri untuk mengeluarkan keringanan ini," tulis Goldsmith.

Meski demikian, Goldsmith mencurigai kongres maupun lembaga-lembaga hukum akan memaksa Trump untuk mematuhi ketentuan tersebut.

Perdebatan mengenai INARA juga memunculkan tudingan kemunafikan politik. Sejumlah senator Demokrat menilai Partai Republik sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkan keterlibatan Kongres ketika Trump melancarkan operasi militer terhadap Iran tanpa persetujuan legislatif.

Senator Demokrat Chris Van Hollen menilai sikap terbaru sejumlah anggota Partai Republik menunjukkan standar ganda.

"Senator Partai Republik yang awalnya sejalan dengan tugas konstitusional mereka dalam memulai perang melawan Iran tiba-tiba menuntut agar kongres berperan dalam menghentikan perang tersebut. Banyak sekali penghasutan perang yang terjadi," ucap Van Hollen.

Kelompok pro-Israel seperti American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) dan Jewish Institute for National Security of America (JINSA) juga menjadi pihak yang paling vokal mendesak keterlibatan kongres.

Hingga kini, belum jelas apakah Trump akan mematuhi ketentuan INARA atau memilih melanjutkan pendekatan yang selama ini memperluas interpretasi kewenangan presiden dalam urusan luar negeri dan keamanan nasional.

Namun, polemik tersebut diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam membahas politik AS terkait hubungan dengan Iran dalam beberapa bulan mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan mencapai kerangka kesepakatan awal untuk memperpanjang gencatan senjata selama 60 hari sekaligus memulai negosiasi terkait masa depan program nuklir Teheran.

Melansir BBC, Jumat (29/5/2026), pejabat AS mengatakan kesepakatan tersebut masih menunggu persetujuan Presiden Donald Trump dan pimpinan Iran. Namun, laporan dari Teheran menunjukkan sinyal yang belum sepenuhnya sejalan.

Kantor berita semi-resmi Iran, Tasnim, mengutip sumber yang dekat dengan perundingan menyebut kesepakatan itu belum difinalisasi maupun dikonfirmasi.

Di tengah proses negosiasi, kedua negara masih saling menuding telah melanggar gencatan senjata yang rapuh dalam beberapa hari terakhir.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) pada Kamis menyatakan telah menargetkan pangkalan militer AS di kawasan tersebut, menyusul serangan terbaru AS ke wilayah selatan Iran pada malam sebelumnya.

Sebelumnya, media pemerintah Iran pada Rabu melaporkan sejumlah poin dari rancangan tidak resmi memorandum of understanding (MoU) 14 poin antara kedua negara.

Rancangan tersebut mencakup pencabutan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran, penarikan pasukan AS dari “sekitar wilayah Iran”, serta pemulihan lalu lintas nonmiliter di Selat Hormuz dengan pengelolaan dan pengaturan jalur pelayaran dilakukan oleh Iran dan Oman.

Gedung Putih membantah dokumen tersebut dan menyebut draf MoU yang beredar sebagai “rekayasa sepenuhnya”.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan energi global. Sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia melintasi kawasan itu sehingga gangguan di wilayah tersebut berdampak langsung terhadap perdagangan energi global.

Sejak gencatan senjata awal antara AS dan Iran berlaku pada 8 April 2026, Trump berulang kali menyatakan kedua negara semakin dekat menuju kesepakatan. Namun, hingga kini belum ada hasil substantif dari perundingan tersebut.

Perundingan yang berlangsung di Islamabad beberapa hari setelah gencatan senjata diberlakukan juga berakhir tanpa kesepakatan berarti.

Di hampir setiap perkembangan terbaru, termasuk hingga Rabu, Trump dan pejabat AS lainnya masih menegaskan opsi operasi militer tetap terbuka apabila negosiasi gagal.

Pekan lalu, Trump bahkan mengaku sempat hampir memerintahkan serangan lanjutan terhadap Iran, tetapi akhirnya menahan keputusan tersebut atas permintaan sekutu AS.

Dalam rapat kabinet pada Rabu, Trump mengatakan negosiasi terus berjalan, tetapi proposal Iran “belum sampai ke tahap yang diharapkan” dan masih membutuhkan pembahasan lanjutan.

Belum diketahui perkembangan yang terjadi dalam 24 jam terakhir maupun kapan Trump akan memberikan persetujuan final terhadap perpanjangan gencatan senjata tersebut.

Jika disetujui, kesepakatan itu akan membuka ruang bagi tim negosiator AS dan Iran untuk membahas isu yang lebih kompleks, terutama terkait program nuklir Iran dan sisa cadangan uranium yang diperkaya tingkat tinggi.

Trump sebelumnya mengusulkan agar stok uranium tersebut diambil alih AS atau diencerkan bersama Iran, baik di dalam negeri maupun di negara ketiga.

Axios, media yang pertama kali melaporkan kesepakatan tentatif itu, menyebut Trump telah menerima pengarahan terkait proposal tersebut, tetapi belum memberikan persetujuan dan masih membutuhkan beberapa hari untuk mempertimbangkannya.

Konfirmasi pejabat AS terhadap laporan Axios yang sebelumnya hanya bersumber anonim dinilai sebagai sinyal bahwa kedua negara kini lebih dekat menuju kesepakatan dibandingkan periode mana pun selama lebih dari enam pekan gencatan senjata berlangsung.

Sejumlah laporan menyebut kesepakatan tersebut dapat membuka akses “tanpa hambatan” di Selat Hormuz. Iran juga disebut memiliki waktu 30 hari untuk membersihkan ranjau di jalur pelayaran sempit tersebut.

Sebagai bagian dari kesepakatan, AS disebut akan mencabut blokade dan memberikan pengecualian sanksi agar Iran kembali dapat menjual minyaknya.

Sementara itu, Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan Iran memang menginginkan kesepakatan, tetapi masih terlalu dini untuk memastikan kapan atau apakah kesepakatan itu benar-benar tercapai.

“Negosiator masih bolak-balik membahas beberapa poin bahasa,” kata Vance seperti dilansir dari BBC.

Dia menambahkan isu pengayaan uranium masih menjadi salah satu titik krusial dalam perundingan.

“Kami menilai mereka bernegosiasi dengan itikad baik,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent yang memimpin konferensi pers Gedung Putih enggan mengonfirmasi bahwa kesepakatan telah tercapai.

“Selalu menjadi kesalahan jika mendahului keputusan presiden,” kata Bessent. “Semua keputusan pada akhirnya akan berada di tangan presiden.”

Saat ditanya apakah kesepakatan damai nantinya juga mencakup rekonstruksi Iran, Bessent menjawab, “Kita harus mencapai kesepakatan terlebih dahulu sebelum membahas tahap berikutnya.”

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan bahwa jalur diplomatik untuk mengakhiri konflik di Iran berpotensi kembali dibuka pekan ini, menyusul gagalnya perundingan pada akhir pekan yang berujung pada keputusan Amerika Serikat memberlakukan blokade terhadap pelabuhan Iran.

“Anda sebaiknya tetap berada di sana [Islamabad], karena sesuatu bisa terjadi dalam dua hari ke depan, dan kami lebih condong untuk menuju ke sana,” ujar Trump seperti dikutip BBC, Rabu (15/6/2026).

Komentar tersebut disampaikan di tengah konfirmasi militer AS bahwa tidak ada kapal yang berhasil melintasi blokade terhadap pelabuhan dan wilayah pesisir Iran dalam 24 jam pertama operasi.

Kondisi kebuntuan ini memicu ketidakpastian terhadap keberlanjutan gencatan senjata dua pekan yang dijadwalkan berakhir pekan depan.

Hingga kini, Teheran belum memberikan respons resmi. Namun, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres menilai sangat mungkin perundingan akan kembali dilanjutkan.

Pejabat dari kawasan Teluk, Pakistan, dan Iran mengindikasikan bahwa tim negosiasi dari Washington dan Teheran berpotensi kembali ke Pakistan dalam waktu dekat, meski jadwal belum difinalisasi.

Optimisme terhadap kelanjutan diplomasi turut meredakan tekanan di pasar energi, dengan harga minyak acuan terkoreksi ke bawah US$100 pada Selasa.

Iran secara de facto telah menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dan gas global sejak menjadi target serangan udara AS dan Israel pada 28 Februari 2026.

Sebagai respons, lebih dari selusin kapal perang AS dan sekitar 10.000 personel militer dikerahkan untuk menegakkan blokade terhadap seluruh kapal yang keluar-masuk pelabuhan Iran, secara efektif memutus salah satu urat nadi ekonomi negara tersebut.

Kebijakan ini dirancang untuk memberikan tekanan maksimal terhadap Teheran dengan menargetkan dua sumber utama pendapatan negara, yakni ekspor minyak dan pungutan transit dari kapal yang melintasi jalur strategis tersebut.

Komando Pusat Amerika Serikat (Centcom) melaporkan bahwa enam kapal dagang mematuhi instruksi untuk berbalik arah dalam 24 jam pertama operasi.

Namun demikian, analisis data pelacakan kapal oleh BBC menunjukkan setidaknya empat kapal yang terkait Iran tetap berhasil melintasi Selat Hormuz, termasuk dua yang sebelumnya berlabuh di pelabuhan Iran. Selain itu, tiga kapal non-Iran juga tercatat melintasi selat setelah blokade diberlakukan.

Perundingan tingkat tinggi di Islamabad pada akhir pekan berakhir tanpa kesepakatan, dengan Washington menyatakan Teheran menolak persyaratan yang diajukan.

Isu ambisi nuklir Iran menjadi titik krusial. Amerika Serikat mengusulkan penghentian pengayaan uranium selama 20 tahun, sementara Iran hanya bersedia menghentikan selama lima tahun.

Di tengah peringatan International Monetary Fund bahwa konflik berpotensi menyeret ekonomi global ke dalam resesi, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyatakan bahwa “sedikit tekanan ekonomi” merupakan harga yang layak demi stabilitas keamanan jangka panjang.

Pada saat yang sama, China mengecam langkah blokade sebagai tindakan “berbahaya dan tidak bertanggung jawab” yang berisiko memperparah eskalasi serta melemahkan kesepakatan gencatan senjata yang sudah rapuh.

Di sisi lain, Israel dan Lebanon sepakat membuka jalur negosiasi langsung pascapertemuan di Washington, yang dipicu oleh serangan udara Israel terhadap kelompok Hezbollah yang didukung Iran.

Pertemuan di Departemen Luar Negeri AS tersebut menjadi kontak langsung pertama kedua negara sejak 1993, dinilai “produktif” oleh perwakilan Lebanon dan disebut membuka jalan menuju “era baru perdamaian” oleh pihak Israel.

Seorang pejabat AS menegaskan bahwa tidak terdapat keterkaitan antara perundingan AS–Iran di Islamabad dengan dialog Israel–Lebanon di Washington.

Bisnis.com, JAKARTA — AS dan Iran telah sepakat untuk melakukan gencatan senjata selama dua minggu sejak hari Selasa (7/8/2026). Gencatan senjata itu diumumkan saat menjelang Presiden AS Donald Trump menyatakan untuk meningkatkan eskalasi serangan terhadap Iran.

Dilansir The Guardian pada Kamis (9/4/2026), Iran hanya akan menerima berakhirnya perang setelah 10 poin tuntutannya bisa dikabulkan. Tuntutan itu mencakup komitmen AS untuk menjamin prinsip non-agresi.

Kemudian, kontrol Iran yang berkelanjutan atas Selat Hormuz, hak pengayaan uranium Iran harus diterima, pencabutan semua sanksi primer dan sekunder, kompensasi kerusakan di Iran, hingga penarikan pasukan tempur AS.

Sejak negosiasi dimulai antara pemerintahan Trump dan Iran mengenai status program nuklir Teheran hampir setahun yang lalu, tuntutan Iran bisa jadi menghalangi kesepakatan perdamaian.

Tuntutan Iran untuk tetap memegang kendali atas Selat Hormuz telah disorot sebagai hal yang sangat mengkhawatirkan, karena Iran tidak memegang kendali atas selat tersebut sebelum konflik dimulai.

Senator Demokrat di AS, Chris Murphy mengatakan apabila Iran diberikan hak mengendalikan Selat Hormuz maka bisa memberikan dampak negatif secara global.

“Siapa yang tahu apakah semua itu benar, tetapi jika perjanjian ini memberi Iran hak untuk mengendalikan selat tersebut, itu akan menjadi bencana bagi dunia” ujar Chris dikutip dari The Guardian, Kamis (9/4/2026).

Dalam hal ini, Trump masih belum berkomentar langsung tentang tuntutan Iran itu, namun AS akan berupaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Selat Hormuz.

Di samping itu, para ahli dan analis berpendapat bahwa tuntutan maksimalis Iran kemungkinan besar tidak akan disetujui oleh AS, melainkan akan menjadi dasar untuk pembicaraan.

Dampak Gencatan Senjata

Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengatakan bahwa jalur aman melalui selat Hormuz akan diizinkan di bawah pengelolaan militer Iran selama gencatan senjata.

Menurut laporan, rencana tersebut memungkinkan Iran dan Oman untuk mengenakan biaya hingga US$2 juta per kapal kepada pihak yang akan melintas melalui selat tersebut. Iran kemudian akan menggunakan uang yang terkumpul untuk rekonstruksi.

Namun, sejauh ini belum jelas apakah itu berarti Iran akan sepenuhnya melonggarkan kendalinya atas jalur air tersebut. Di samping itu, jika perundingan perdamaian gagal, bukan tidak mungkin Teheran kembali menutup selat Hormuz.

Sejumlah poin yang diminta Iran itu telah diserahkan ke Gedung Putih melalui perantara Pakistan.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengatakan bahwa pihaknya akan membantu menengahi gencatan senjata. Dia menuturkan bahwa dirinya telah mengundang delegasi Iran dan AS untuk bertemu di Islamabad pada hari Jumat mendatang.

Dalam hal ini, Shehbaz mengemukakan bahwa Teheran telah menyatakan akan berpartisipasi dalam pembicaraan tersebut. Namun, AS masih mempertimbangkan pembicaraan tatap muka dengan Iran.

Di tengah mediasi Iran-AS, Israel justru mengatakan bahwa Teheran harus segera membuka selat tersebut dan menghentikan serangan terhadap AS, Israel, dan negara-negara di kawasan itu.

Israel juga mengatakan pihaknya mendukung upaya AS untuk memastikan Iran tidak lagi menimbulkan ancaman nuklir, rudal, atau "teror" lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nuklir yang dikembangkan Iran disinyalir menjadi alasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengintervensi Republik Islam tersebut.Dalam pidato kenegaraannya di Washington Selasa kemarin, inisiator Board of Peace itu, menegaskan bahwa Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir.

Lantas seperti apa cadangan nuklir yang dimiliki Iran? Dalam laporan terbaru Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA), Iran disebut memiliki stok signifikan uranium yang diperkaya hingga 60%.

Cadangan itu katanya ditemukan di Isfahan, salah satu dari tiga fasilitas yang diklaim AS telah dihancurkan dalam perang 12 hari, pada tahun lalu. IAEA mengatakan telah mengamati dalam citra satelit adanya aktivitas kendaraan reguler di sekitar pintu masuk kompleks terowongan di Isfahan, tempat disimpannya uranium yang diperkaya hingga 20% dan 60%.

Oleh karenanya, IAEA menilai sangat penting dan mendesak untuk menginspeksi lokasi tersebut. “Aktivitas kendaraan reguler di sekitar pintu masuk kompleks terowongan di Isfahan tempat (uranium) yang diperkaya hingga 20% dan 60% U-235 ... disimpan," bunyi laporan tersebut seperti dikutip dari Reuters, Minggu (1/3/2026).

Dalam laporan IAEA disebutkan bahwa stockpile uranium kelas tinggi yang dimiliki Iran diperkirakan mencapai 440,9 kilogram pada level 60%, sebelum serangan AS-Israel tahun lalu. Cadangan uranium dengan jumlah tersebut katanya cukup untuk membuat 10 senjata nuklir .

Meski Iran secara resmi menyatakan program nuklirnya untuk tujuan energi dan sipil, serta menolak tuduhan pengembangan senjata, fakta bahwa negara itu menyimpan material yang secara teknis dapat dikonversi menjadi bom menimbulkan tekanan diplomatik.

Amerika Serikat dan sekutu Eropa menuntut Teheran untuk menyerahkan atau mengurangi stok uranium yang diperkaya sebagai bagian dari perundingan nuklir yang berlangsung kemarin.

Mengenal Uranium

Mengutip Asosiasi Nuklir Dunia, uranium merupakan logam berat yang telah digunakan sebagai sumber energi terkonsentrasi yang melimpah selama lebih dari 60 tahun. Uranium terdapat di sebagian besar batuan dengan konsentrasi 2 hingga 4 bagian per juta dan umumnya terdapat di kerak bumi seperti timah, tungsten, dan molibdenum. Uranium juga terdapat di air laut, dan dapat diekstraksi dari lautan.

Uranium ditemukan pada tahun 1789 oleh Martin Klaproth, seorang ahli kimia Jerman, dalam mineral yang disebut pitchblende. Nama uranium diambil dari nama planet Uranus, yang ditemukan delapan tahun sebelumnya.

Seperti unsur-unsur lainnya, uranium terdapat dalam beberapa bentuk yang sedikit berbeda yang dikenal sebagai 'isotop'. Isotop-isotop ini berbeda satu sama lain dalam jumlah partikel tak bermuatan (neutron) di dalam inti.

Uranium alami seperti yang ditemukan di kerak bumi adalah campuran yang sebagian besar terdiri dari dua isotop yakni uranium-238 (U-238) yang berjumlah 99,3% dan uranium-235 (U-235) sekitar 0,7%. Uranium dengan kadar lebih dari 90% menjadi bahan baku pembuatan senjata nuklir.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden AS Donald Trump memberi ultimatum kepada Iran untuk mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dalam 10 hingga 15 hari ke depan. Kalau tidak, Teheran mendapat ancaman serangan militer lanjutan di tengah negosiasi yang masih berlangsung.

Berbicara dalam pertemuan perdana Board of Peace di Washington, DC, Presiden Amerika Serikat itu menegaskan kembali klaimnya bahwa serangan gabungan Israel-AS terhadap Iran pada Juni tahun lalu membuka jalan bagi gencatan senjata di Gaza.

Trump berpendapat, tanpa serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran, ancaman dari Teheran akan menghalangi negara-negara di kawasan untuk menyepakati perdamaian di Timur Tengah.

“Jadi sekarang kami mungkin harus melangkah lebih jauh, atau mungkin tidak. Mungkin kami akan membuat kesepakatan. Anda akan mengetahuinya dalam 10 hari ke depan," ujar Trump dikutip dari Al Jazeera, Jumat (20/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan hanya beberapa hari setelah AS dan Iran menggelar putaran kedua perundingan tidak langsung.

Pada Rabu (18/2/2026), Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kedua pihak mencatat kemajuan yang baik dalam negosiasi di Jenewa dan mampu mencapai kesepakatan luas atas seperangkat prinsip panduan menuju sebuah perjanjian.

Namun demikian, AS terus memperkuat kehadiran militernya di kawasan Teluk, termasuk dengan mengerahkan dua kapal induk dan puluhan jet tempur.

Iran, yang membantah tengah mengembangkan senjata nuklir, menyatakan bersedia membatasi pengayaan uranium dan menempatkannya di bawah inspeksi internasional yang ketat.

Akan tetapi, pemerintahan Trump menegaskan menolak segala bentuk pengayaan uranium oleh Iran. Washington juga berupaya membatasi arsenal rudal Teheran, meskipun pejabat Iran menolak memberikan konsesi terkait isu tersebut yang disebut sebagai prinsip pertahanan yang tidak dapat dinegosiasikan.

Pada Kamis (19/2/2026), Trump menyebut utusan diplomatiknya, Steve Witkoff dan Jared Kushner, telah menggelar pertemuan yang sangat baik dengan perwakilan Iran.

“Kita harus mencapai kesepakatan yang berarti. Jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi,” tegasnya.

Pekan lalu, Trump menyatakan AS dan Iran harus mencapai kesepakatan dalam satu bulan ke depan, seraya memperingatkan Teheran akan menghadapi konsekuensi yang sangat traumatis jika gagal melakukannya.

Namun, pejabat Iran menunjukkan sikap menantang terhadap ancaman tersebut. Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, menulis di platform X bahwa kapal perang AS memang merupakan perangkat militer berbahaya.

“Namun, yang lebih berbahaya dari kapal perang itu adalah senjata yang dapat mengirimkannya ke dasar laut,” tulisnya.

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak akhir 2025, ketika Trump, saat menerima Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Desember, berjanji akan kembali menyerang Iran jika negara tersebut berupaya membangun kembali program nuklir atau rudalnya.

Beberapa hari kemudian, aksi protes antarpemerintah meletus di Iran. Trump mendorong para demonstran untuk mengambil alih institusi negara dan menjanjikan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan.

Pada 2018, dalam masa jabatan pertamanya, Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir multilateral yang sebelumnya membuat Iran membatasi program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi internasional terhadap perekonomiannya.

Meski perundingan terbaru kembali digelar, retorika ancaman dan sikap saling serang antara Washington dan Teheran masih berlanjut di tengah upaya diplomasi yang sedang berlangsung.