Bisnis.com, PADANG — Ekspor komoditas lobster laut asal Sumatra Barat mengalami penurunan cukup drastis akibat turunnya hasil tangkapan nelayan dan berkurangnya pencari lobster di daerah tersebut.

Eksportir asal Padang, Misho, mengatakan penurunan sudah terjadi dalam setahun terakhir. Pasokan dari Mentawai dan Pesisir Selatan kini jauh berkurang akibat cuaca panas berkepanjangan yang membuat lobster sulit ditangkap karena tidak keluar dari karang.

Menurut dia, kondisi itu membuat banyak nelayan mengurangi aktivitas penangkapan. Hasil tangkapan yang masuk ke pengepul kini hanya dalam jumlah kecil, meski tetap dibeli dengan syarat hidup dan sehat serta mengikuti harga pasar.

Akibat penurunan pasokan, Misho tidak lagi mengekspor langsung dan memilih menjual ke Jakarta sebelum diteruskan ke China dan Taiwan karena volume tidak mencukupi untuk ekspor mandiri.

Ia menambahkan, kondisi serupa juga terjadi di daerah lain sehingga banyak eksportir beralih menjadi pengepul sebelum menggabungkan pasokan untuk ekspor.

“Keluhannya sama, hasil tangkapan nelayan di daerah lain juga turun akibat cuaca panas,” tegasnya.

Peluang Besar dari Budidaya Lobster

Misho menilai prospek pasar ekspor lobster Indonesia masih sangat besar karena permintaan dari China saja belum dapat dipenuhi secara maksimal. Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah mengembangkan budidaya lobster laut di Sumbar yang memiliki kondisi perairan cukup baik.

Namun, menurutnya, pengembangan budidaya perlu dibarengi peningkatan pengetahuan dan teknik pembudidayaan agar menghasilkan lobster berkualitas ekspor.

“Sekarang sebenarnya ada nelayan lokal yang melakukan budidaya lobster laut, yakni lobster jenis pasir dan mutiara. Saya sudah melihat hasil panennya, ternyata cangkangnya sangat lunak dan warnanya sedikit pucat. Kondisi tersebut tidak memenuhi syarat untuk ekspor. Namun, untuk memenuhi kebutuhan restoran atau rumah makan, hasil seperti itu sudah cukup bagus,” katanya.

Untuk meningkatkan kualitas budidaya, Misho berharap pemerintah daerah memfasilitasi studi banding ke Vietnam yang dikenal sebagai negara penghasil lobster budidaya berkualitas.

Menurutnya, jika dilakukan secara serius dan konsisten, Sumbar berpotensi menjadi sentra lobster nasional dengan dukungan daerah pesisir seperti Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat.

Misho bahkan menawarkan diri membantu proses belajar budidaya lobster ke Vietnam dengan biaya pribadi. Dia hanya meminta dukungan berupa surat resmi dari pemerintah daerah untuk memudahkan koordinasi dengan pelaku usaha budidaya di negara tersebut.

“Pemerintah daerah tidak perlu memikirkan biaya saya. Asalkan ada surat resmi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar, itu sudah menjadi modal kuat bagi saya untuk pergi ke Vietnam,” ungkapnya.

Uji Coba Budidaya Lobster di Pesisir Selatan

Sebelumnya, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar telah memulai uji coba budidaya lobster laut di perairan Sungai Bungin, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan. Sebanyak 700 ekor benih lobster dibudidayakan oleh nelayan Afrizal yang dikenal sebagai pelopor budidaya lobster di wilayah tersebut.

Program ini dimulai pada 2024 saat DKP Sumbar menggelar pelatihan budidaya lobster. Afrizal terpilih mengikuti pelatihan di Sibolga, Sumatra Utara, salah satu kawasan perikanan besar di Indonesia.

Di sana dia mempelajari berbagai hal mulai dari pemilihan benih, teknik pemberian pakan, sistem sirkulasi air, hingga menjaga kualitas lingkungan laut agar lobster tumbuh optimal.

“Belajar di Sibolga membuka wawasan saya. Lobster memang butuh perhatian lebih dibanding ikan kerapu. Tapi kalau dirawat dengan benar, hasilnya jauh lebih menjanjikan,” tutur Afrizal.

Sepulang dari pelatihan, Afrizal langsung menerapkan ilmunya. Pada Oktober 2024, ia menebar 700 ekor benih lobster jenis pasir di keramba miliknya di Sungai Bungin, dengan dukungan DKP Sumbar. Benih tersebut dirawat secara disiplin, diberi pakan berupa potongan kerang dan keong, ikan rucah, serta rajungan kecil setiap hari, sekaligus menjaga kebersihan air agar tetap jernih.

Hasilnya cukup menggembirakan. Setelah satu tahun, pertumbuhan lobster dinilai baik. Namun, untuk kebutuhan ekspor, kondisi cangkang masih tergolong lunak sehingga meningkatkan risiko kematian saat pengiriman.

“Ekspor lobster ini harus dalam keadaan hidup hingga sampai ke negara tujuan. Nah, hasil dari diskusi pengepul di Padang, ternyata tidak layak, risiko mati tinggi. Ke depan, tentu saya berharap ada solusi dari hal ini,” pintanya.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan optimisme terhadap prospek perikanan budidaya nasional.

"Sudah 2 tahun ini kami bekerja dengan riset dan uji coba. Kami memiliki bibit yang sangat melimpah. Pasar seafood dunia itu tidak kurang dari US$414 miliar, sementara ekspor Indonesia baru US$5 miliar. Potensi ini sangat besar, dan dengan dukungan berbagai pihak, kita optimis mampu mengejar ketertinggalan di sektor budidaya ikan,” ujarnya, seperti dikutip dari situs KKP.

Program percontohan budidaya lobster telah dimulai sejak akhir 2024 dengan tingkat kelangsungan hidup (survival rate) di atas 80% sebelum dipindahkan ke keramba jaring apung untuk tahap pembesaran. Hasilnya, sebagian besar lobster tumbuh hingga ukuran konsumsi ideal.

“KKP mendukung penuh budidaya lobster dalam negeri agar kesejahteraan nelayan dan pembudidaya meningkat serta menjaga keberlangsungan biota laut,” tegasnya.

Selain meningkatkan nilai ekonomi, budidaya lobster juga dinilai dapat menekan praktik penyelundupan benur yang masih terjadi.

“Pesan saya jelas bahwa budidaya akan dikembangkan terus dan menjadi tanggung jawab Ditjen Perikanan Budidaya, khususnya untuk lobster saya akan all-out bahwa ini harus dikembangkan di dalam negeri,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Masyarakat di sejumlah wilayah Sumatra Barat dikejutkan guncangan gempa bumi berkekuatan mangnitudo 4,7 pada Minggu (21/6/2026) menjelang siang ini.

Berdasarkan data dari BMKG, gempa bumi itu pusat nya berada di Kota Pariaman dengan kedalaman gempa 28 km. Namun guncangan gempa dirasakan di sejumlah kabupaten dan kota di Sumbar dan tidak berpotensi tsunami.

Seorang warga di Kabupaten Pesisir Selatan, Iril mengatakan guncangan gempa terasa cukup kuat, seperti terasa hentakan di dalam dalam. Tapi kondisi itu tidak berlangsung lama, dan diperkirakan hanya sekian detik saja.

"Satu kali hentakan (gempa) saja, dan cukup mengagetkan, saya sempat berdiri di dalam rumah untuk evakuasi. Alhamdulillah, cuma sebentar saja," katanya, Minggu (21/6/2026)

Sejauh ini belum ada laporan terkait dampak gempa bumi M4,7 tersebut. Namun, dari penjelasan Kepala Stasiun Geofisika Padang Panjang, Suaidi Ahadi, hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter dengan magnitudo M4.7.

"Dengan memperhatikan lokasi dan kedalaman pusat gempa bumi, gempa bumi yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal akibat adanya aktifitas Sesar Mentawai," ujarnya.

Berdasarkan estimasi peta guncangan, gempa bumi dirasakan di Padang, Pariaman, Kepulauan Mentawai, Padang Panjang, Bukittinggi, Solok, Muko-Muko, Pasaman Barat.

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut," sebutnya.

Dia menyampaika hingga hari Minggu, 21 Juni 2026 pukul 09:54:29 WIB tadi, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya aktifitas gempabumi susulan (aftershock) sebanyak 1 (satu) kali, dengan kekuatan M3,5 dan kedalaman 25 km.

Bisnis.com, PADANG - Sebanyak dua ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto dikirim ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, melalui jalur laut dan menggunakan kapal Gambolo ASDP pada Kamis (21/5) sore tadi.

Namun, sebelum tersebut diberangkatkan menuju Mentawai, Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sumbar melakukan penyemprotan desinfektan pada sapi yang dibawa dari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kepala Karantina Sumbar Ende Dezeanto mengatakan penyemprotan desinfektan ini merupakan prosedur yang harus diterapkan bagi setiap hewan yang hendak masuk atau keluar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Termasuk untuk sapi kurban dari Presiden Prabowo itu, juga tetap dilakukan prosedur yang berlaku di Barantin.

“Secara fisik dan lainnya, sapi-sapi itu sehat. Tapi di dalam prosedur di Badan Karantina terutama di bagian karantina hewan, memang harus disemprot desinfektan dulu sapinya. Karena Mentawai ini merupakan zona hijau terkait penyakit sapi,” katanya, Kamis (21/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa prosedur penyemprotan desinfektan ini tidak hanya dilakukan pada sapi tersebut, tetapi juga pada truk yang mengangkut sapi tersebut. Sehingga ketika truk pembawa sapi itu sampai di dermaga di Mentawai, kondisi terbebas dari kemungkinan virus atau penyakit.

“Dari karantina hewan itu dicatat, penyakit yang perlu diwaspadai itu tentang penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease (LSD). Kami perlu memastikan juga bahwa sapi yang hendak masuk ke Mentawai, benar-benar tidak terpapar penyakit-penyakit dimaksud,” ujarnya.

Ende menjelaskan di dalam truk yang telah disemprotkan desinfektan itu, selain ada 2 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo dengan total bobot lebih dari 1 ton, juga ada 5 ekor sapi lainnya yang datang dari sejumlah pihak, yang memang juga diperuntukkan untuk sapi kurban.

“Jadi setelah prosedur dijalani, nantinya kami kasih surat, kemudian truknya ini kami beri tanda segel, sebagai bukti telah menjalani pemeriksaan dari Barantin yang ada di Pelabuhan Bungus Padang,” tutupnya.

Terpisah, Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumbar, Hilman mengatakan bahwa alasan kenapa kebutuhan hewan kurban di Mentawai harus dipasok dari luar daerah, karena Mentawai tidak memiliki ternak yang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban.

Seperti halnya untuk hewan kurban dari Presiden Prabowo, karena memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh masing-masing kabupaten dan kota, misalnya soal bobot sapi harus di atas 800 kg.

“Nah, di Mentawai itu ada yang ternak sapi, jenis sapinya sapi lokal. Tapi bobotnya sangat kecil, mungkin 200 kg paling besarnya,” jelas dia.

Oleh karena itu, sapi kurban untuk Mentawai ini didatangkan dari luar daerah, yakni dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Mengingat bobot sapi kurban dari presiden harus lebih dari 800 kg, sesuai arahan dari Istana Kepresidenan, meski tidak ada satu ekor sapi yang bisa memenuhi standar, khusus di Mentawai dibeli dua ekor sapi, dengan syarat beli dua ekor sapi yang mempunyai bobot total lebih dari 1 ton, sebutnya.

Dia mengaku Mentawai merupakan satu-satunya daerah di Sumbar yang tidak memiliki peternakan sapi yang besar. Tapi di Mentawai malah dikenal sebagai daerah yang memiliki peternakan babi yang cukup besar.

Kemudian Hilman menjelaskan kantong-kantong peternakan di Sumbar itu tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Dharmasraya, dan turut ditopang oleh Kota Padang, Payakumbuh, Bukittinggi.

Bisnis.com, PADANG - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) mencatat ada 20 ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto yang disebar di seluruh kabupaten/kota.

Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumbar Hilman mengatakan bahwa 20 ekor sapi itu disebar ke 19 kabupaten dan kota, dan 1 sapi lainnya untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar.

"Sapi kurban dari Presiden Prabowo ini dibeli di masing-masing daerah di Sumbar. Jadi masing-masing daerah itu, punya ternak sapi dengan bobot di atas 800 kg. Khusus untuk Pemprov Sumbar itu sapi berasal dari Kabupaten Agam dengan berat 1,2 ton," ucap Hilman, Selasa (19/5/2026).

Dia menjelaskan sejauh ini seluruh daerah telah mendapatkan 1 ekor sapi dari Presiden Prabowo, dengan bobot di atas 800 kg. Namun khusus untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, tidak ada sapi yang memiliki bobot di atas angka tersebut.

"Di Mentawai ini meski tidak dapat sapi dengan berat yang menjadi syarat untuk sapi kurban dari Presiden Prabowo, disepakatilah mengambil 2 ekor sapi dengan total bobot mencapai 1 ton," kata dia.

Hilman menyebutkan pemilihan sapi kurban dari Presiden Prabowo dilakukan langsung oleh Sekretariat Negara, bukan lewat pemerintah daerah. Oleh karena itu, sapi kurban dari Presiden Prabowo ini murni ditentukan oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian, dia mengaku tidak mengetahui secara pasti sebaran 20 ekor sapi kurban untuk Sumbar. Misalnya dari Padang, satu ekor sapi Simental seberat 1,1 ton dibagikan untuk korban terdampak bencana alam di Batu Busuk.

Sementara itu, seekor sapi Simental asal Kota Padang yang berada di Koto Luar, Kecamatan Pauh, mendapat kesempatan untuk menjadi hewan kurban atas nama Presiden RI Prabowo Subianto.

Salah seorang peternak sapi Jeri mengatakan sapi Simental yang dipilih oleh pihak istana kepresidenan itu beratnya mencapai 1,1 ton dengan harga jual Rp98 juta.

Sebelum sapi yang diberi nama Marboro itu dipilih menjadi hewan kurban, telah dilakukan berbagai pemeriksaan mulai dari kesehatan, hingga dinyatakan sah sebagai hewan kurban.

Dia menambahkan, sapi Marboro yang kini berusia 4 tahun itu nantinya akan dikirim ke daerah Batu Busuk yang merupakan daerah terdampak bencana alam pada November lalu.

"Sesuai arahan dari istana kepresidenan, sapi ini dikirim untuk masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Padang yakni di Batu Busuk," jelasnya.

Sapi itu direncanakan akan dikirim ke Batu Busuk pada Selasa (26/5/2026), atau sehari jelang Hari Raya Iduladha yang menurut keterangan dari Menteri Agama akan jatuh pada 27 Mei 2026.

"Sebelum sapi ini dikirim, kami akan terus merawatnya dengan baik. Sehingga saat tiba pada waktunya nanti, sapi ini tetap sehat," tutup Jeri.

Selain itu, di Kabupaten Solok Selatan ada sapi yang memiliki bobot 882 kg yang dibesarkan oleh Joni. Sapi itu terpilih menjadi sapi kurban dari Presiden Prabowo setelah melalui berbagai seleksi dan pertimbangan.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan (DPKPP) Solok Selatan Admi Zulkhairi mengatakan tahun ini Kabupaten Solok Selatan kembali mendapatkan Bantuan Kemasyarakatan (BANMAS) dari Presiden.

"Sapi yang dipilih ini jenis Simental jantan, berusia 2,5 tahun dengan bobot 882 kilogram yang dibesarkan peternak, Joni, dari Kecamatan Sangir," kata Admi dalam keterangan resmi.

Dia menjelaskan, pengusulan sapi ini dilakukan sebulan yang lalu atas surat permintaan dari Sekretariat Presiden yang meminta sapi dengan ukuran paling besar di setiap kabupaten dan kota, termasuk di Solok Selatan.

Walhasil terpilihlah sapi ini yang selain bobotnya besar, ia juga memiliki lingkar dada 223 cm dan dalam keadaan sehat.

Kini sapi tersebut masih dirawat oleh peternaknya dengan bantuan dari DPKPP yang bertanggung jawab untuk memastikan kesehatan sampai memberikan vaksin dan vitamin hingga waktunya disembelih.

Rencananya, sapi ini nanti akan disembelih di Mesjid Baitul Hikmah Durian Tarung, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir.

Bisnis.com, PADANG - Berdasarkan data Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat jumlah resort di Kepulauan Mentawai saat ini mencapai sekitar 223 unit dan pertumbuhan resort ini dinilai perlu diimbangi dengan pengawasan dan penataan regulasi yang lebih ketat.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan pertumbuhan sektor pariwisata harus berjalan seiring dengan kepastian legalitas usaha, perlindungan lingkungan, dan optimalisasi kontribusi terhadap PAD (pendapatan asli daerah).

“Pertumbuhan resort ini harusnya bisa berkontribusi terhadap PAD. Makanya saya nilai perlu ada pengawasan, sehingga bertumbuhnya sektor pariwisata, seperti halnya resort itu, dapat pula memberikan perekonomian bagi daerah,” katanya, Rabu (13/5/2026).

Dia menyebutkan bertumbuhnya sektor pariwisata itu, tidak dapat dipungkiri akan dapat memberikan peluang besar bagi peningkatannya PAD, karena keberadaan resort itu masuk dalam pemanfaatan laut dan aktivitas wisata sekitar lainnya.

Oleh karena itu, Mahyeldi meminta seluruh OPD/dinas terkait segera melakukan sinkronisasi data, validasi jumlah resort, hingga penertiban legalitas usaha wisata yang beroperasi di Mentawai.

Menurutnya kejelasan kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pengelolaan izin pemanfaatan kawasan laut penting dipertegas, agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

“Pemanfaatan wilayah laut harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan zonasi wilayah pesisir,” tegasnya.

Selain penataan resort, Mahyeldi turut mendorong pengembangan kawasan konservasi laut sebagai destinasi wisata bahari yang tetap terkendali dan ramah lingkungan.

Gubernur bilang pembangunan pariwisata Mentawai tidak boleh hanya menguntungkan investor, tetapi juga harus membuka ruang ekonomi yang luas bagi masyarakat lokal. Makanya, dia mendorong peningkatan pelatihan tenaga kerja bagi pemuda Mentawai agar dapat terserap dalam sektor pariwisata dan industri resort.

“Pariwisata Mentawai harus tetap mengedepankan budaya lokal sebagai daya tarik utama,” ujar dia. Sebagai langkah percepatan, Mahyeldi meminta pembentukan tim khusus lintas OPD untuk menangani pengembangan strategis Mentawai secara terpadu.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbar Syefdinon mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Mentawai.

Dia bilang program tersebut meliputi pengelolaan kawasan konservasi terumbu karang, pengembangan kampung nelayan, program bioflok, hingga integrasi kawasan mangrove sebagai potensi wisata masa depan.

“Potensi kelautan Sumbar sangat besar dan harus dikelola secara terintegrasi,” tegasnya.

Kemudian, Ketua Asosiasi Resort Mentawai Alberson Fidel Castro menyatakan kondisi yang terjadi Mentawai saat ini maraknya investasi asing di Mentawai yang dinilai belum seluruhnya berjalan sesuai aturan.

Dia mengungkapkan hampir 90% resort di Mentawai merupakan penanaman modal asing (PMA), namun sebagian menggunakan nama lokal.

Dikatakannya, hal seperti tersebut harus ditertibkan sejak awal agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Termasuk dalam sisi eksploitasi lingkungan, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami khawatir daerah tidak mendapat manfaat apa-apa kalau tata kelolanya tidak dipersiapkan dengan baik sejak sekarang,” ujarnya.

Oleh karena itu, asosiasi meminta Pemprov Sumbar melakukan audit lapangan dan penertiban terhadap resort yang melanggar aturan.

“Kami ingin pariwisata Mentawai maju, tapi maju yang bermartabat dan taat hukum,” tutupnya.

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyebut keberadaan Geopark Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung bisa menjadi paket wisata yang komprehensif bagi Ranah Minang.

"Jadi, kalau mau mengemas wisata pendidikan, penelitian dan sejenisnya maka pengembangan geopark merupakan jawabannya," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar di Kota Padang, Kamis.

Lila mengatakan Provinsi Sumbar memiliki dua potensi besar geopark yang berada di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan di Kabupaten Sijunjung. Khusus Geopark Sijunjung saat ini masuk sebagai kandidat kuat dari Indonesia dan sedang proses penilaian internasional.

Saat ini Pemprov Sumbar melalui Dinas Pariwisata sedang mengupayakan Geopark Silokek di Kabupaten Sijunjung mendapatkan pengakuan dari UNESCO Global Geopark pada 2026.

Kawasan ini berada di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan dan dikenal dengan bentang alam karst yang mengagumkan berupa tebing-tebing kapur, ngarai atau lembah serta gua yang terbentuk melalui proses geologi jutaan tahun silam.

Dari aspek keragaman geologi, Silokek memiliki formasi batuan karst yang unik dan bernilai ilmiah tinggi. Kawasan ini menyimpan berbagai geosite seperti tebing karst Silokek, gua alami dengan ornamen stalaktit dan stalagmit serta struktur geologi yang mencerminkan sejarah pembentukan Pulau Sumatera.

"Lanskap ngarai yang terbentuk oleh erosi Sungai Batang Kuantan menjadi daya tarik visual sekaligus objek penelitian geologi dan geomorfologi," ujar Lila Yanwar.

Secara keseluruhan, Geopark Silokek memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai destinasi wisata berbasis konservasi, dan edukasi yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pariwisata berkelanjutan serta pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, apabila Geopark Silokek mendapatkan pengakuan UNESCO dan Geopark Mentawai juga menerima pengakuan di tingkat nasional, maka keduanya berpotensi menjadi pariwisata yang komprehensif di Ranah Minang.

Ia meyakini pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan kementerian terkait pendidikan akan berkontribusi besar terhadap kemajuan dua geopark ini.

Bahkan, lanjutnya, lebih dari itu keberadaan dua geopark tersebut akan menjadi gerbang utama masuknya wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Ranah Minang, sehingga secara langsung akan berdampak pula terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun pusat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kota Padang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyebut Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin meningkatkan daya tarik wisatanya dengan memperkokoh identitas daerah menjadi lokasi berselancar kelas dunia lewat peluncuran city branding.

"Mentawai sudah mulai melakukan branding surfing," kata Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Lila Yanwar di Kota Padang, Kamis.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara resmi mengenalkan identitas daerah itu lewat kegiatan city branding pada Kamis malam (7/5) di Jakarta, sebagai upaya terus mengenalkan Kepulauan Mentawai yang memiliki berbagai kekayaan alam, terutama surfing, kepada dunia internasional.

Menurut Lila, untuk mendukung penguatan aspek pariwisata di pulau terluar Indonesia barat itu, masih perlu penguatan infrastruktur pendukung seperti kesiapan Bandara Udara Mentawai, hotel atau penginapan, sarana dan prasarana lainnya.

Berdasarkan koordinasi antara Dinas Pariwisata Sumbar dengan Menteri Pariwisata, perlu penambahan landasan pacu Bandara Mentawai yang saat ini hanya 1.500 x 30 meter. Artinya, bandara itu hanya dapat dilandasi pesawat jenis ATR 72-600.

Penambahan landasan pacu tersebut ditujukan agar ke depannya pesawat dengan ukuran atau kapasitas yang lebih besar bisa mendarat atau lepas landas di Mentawai.

Kemudian, setelah adanya pengenalan city branding, Pemprov Sumbar bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai akan mencoba memperluas pasar turis mancanegara.

"Kita juga akan sounding dengan pasar (wisatawan) di Australia karena mereka yang paling banyak datang ke Mentawai untuk surfing," ujar dia.

Terpisah, anggota DPD RI Irman Gusman menyarankan agar Kepulauan Mentawai menjadi salah satu sektor andalan pariwisata Sumbar, karena besarnya potensi yang dimiliki Bumi Sikerei. Sebagai contoh, daerah tersebut merupakan salah satu tempat terbaik untuk olahraga surfing.

"Pulau terluar Indonesia di bagian barat ini juga memiliki kekayaan budaya termasuk keunikan yang tidak dimiliki daerah lain," kata Irman.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Wajah penegakan hukum kembali dipertanyakan. Di tengah sorotan publik atas vonis bebas dalam kasus Amsal Sitepu, kini muncul polemik baru dari Kepulauan Mentawai yang dinilai mencerminkan ketidakadilan hukum yang kian terang.

Kasus tersebut menjerat Kamser Sitanggang, mantan Direktur Perusda Kemakmuran Mentawai, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Mentawai pada 24 Oktober 2025. Dia ditahan di Rutan Padang terkait dugaan korupsi dana penyertaan modal daerah tahun 2018-2019 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp7,87 miliar.

Namun, penanganan perkara ini menuai kritik keras. Kuasa hukum Kamser, Syurya Alhadi menilai penetapan tersangka cacat hukum karena perhitungan kerugian negara dilakukan oleh auditor internal Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, bukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga yang berwenang.

"Ini bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang. Dasar hukumnya menjadi tidak sah," ujar Syurya.

Dia merujuk Pasal 23E UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, yang diperkuat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 bahwa penetapan kerugian negara merupakan kewenangan BPK.

Selain itu, pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dalam perhitungan, termasuk memasukkan gaji Kamser sebagai bagian dari kerugian negara. Padahal, gaji tersebut merupakan hak sah yang diterima berdasarkan keputusan resmi kepala daerah.

Tak hanya itu, kejelasan aliran dana yang disebut merugikan negara juga dipertanyakan. Kuasa hukum menilai angka kerugian lebih bersifat asumsi ketimbang kerugian nyata bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mensyaratkan adanya actual loss dalam perkara korupsi.

Sorotan semakin tajam setelah Pengadilan Negeri Padang melalui putusan praperadilan Nomor 17 Tahun 2025 pada 9 Desember 2025 menyatakan penetapan tersangka terhadap Kamser tidak sah.

Kuasa hukum terbaru Kamser, Yul Akhyari Sastra mengungkapkan pihaknya telah mengajukan permohonan eksekusi putusan tersebut ke Pengadilan Negeri Padang. Namun, pengadilan menyatakan eksekusi bukan kewenangan mereka.

"Atas putusan praperadilan tersebut kami sebagai kuasa hukum juga telah mengajukan eksekusi kepada PN Padang, dan dijawab bahwa eksekusi bukan kewenangan PN Padang melainkan menjadi ranah Kejaksaan Negeri Mentawai," ujar Yul, Rabu (15/4/2026).

Dengan kondisi tersebut, Kejaksaan Negeri Mentawai justru memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan putusan praperadilan, termasuk mengajukan pencabutan dakwaan.

Yul juga menyoroti dasar pertimbangan hakim praperadilan dalam mengabulkan gugatan Kamser. Dia menyebut hakim menilai tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dan cukup, terutama terkait perhitungan kerugian negara.

"Hakim menegaskan perhitungan keuangan negara tidak dapat dilakukan oleh auditor kejaksaan, tetapi harus oleh BPK," ucapnya.

Meski putusan praperadilan telah menyatakan penetapan tersangka tidak sah, Kejaksaan Negeri Mentawai tetap melanjutkan proses hukum, termasuk penahanan dan persidangan terhadap Kamser.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap putusan pengadilan dan mencederai prinsip kepastian hukum. Hingga kini, Kamser telah menjalani penahanan lebih dari lima bulan. Situasi ini memicu kekhawatiran publik terhadap praktik penegakan hukum yang dinilai tidak konsisten.

Bisnis.com, PADANG - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa teknologi yang berpusat di wilayah Timur Laut, Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, pada Sabtu (4/4) pukul 18.21.12 WIB.

Plt. Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono mengatakan dari hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,4 dengan kedalaman 40 km.

Dia menyatakan bila memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng.

"Dari hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan naik," katanya dalam keterangan resmi, Sabtu (4/4/2026).

Dia menjelaskan gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman dengan skala intensitas III-IV MMI.

Daerah Kabupaten Solok dan Kota Solok dengan skala intensitas II-III MMI, dimana getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Kemudian terasa getaran seakan akan truk berlalu, daerah Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok Selatan dengan skala intensitas II MMI.

"Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami" tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - PT Semen Padang menyiapkan fasilitas mudik gratis selama periode 16–19 Maret 2026 bagi masyarakat dengan rute Padang-Kepulauan Mentawai dan sebaliknya menggunakan kapal perintis KM Sabuk Nusantara 68.

Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum Perusahaan PT Semen Padang, Win Bernadino mengatakan bahwa program ini terlaksana berkat kolaborasi dengan PT Pelni.

Dikatakannya hadirnya angkutan mudik gratis itu, juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau, terutama bagi warga Kepulauan Mentawai.

“Untuk kuotanya disediakan sebanyak 700 penumpang,” katanya, Rabu (11/3/2026).

Win menambahkan bahwa program mudik gratis ini merupakan bagian dari upaya PT Semen Padang untuk meringankan beban biaya perjalanan masyarakat yang ingin merayakan lebaran bersama keluarga di kampung halaman.

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat, khususnya yang berada di Kepulauan Mentawai, dapat menikmati perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan tentunya tanpa biaya.

“Kami juga berharap program mudik gratis ini dapat mempererat hubungan sosial masyarakat sekaligus memperkuat ikatan kekeluargaan pada momentum Hari Raya Idulfitri,” ujar Win.

Kepala Unit Komunikasi dan Kesekretariatan PT Semen Padang, Idris menambahkan bahwa program mudik gratis ini merupakan yang kelima kalinya diselenggarakan PT Semen Padang.

Sebelumnya, perusahaan juga mengadakan program serupa pada 2018 dan 2019. Namun, karena pandemi Covid-19, program ini sempat dihentikan sementara dan kembali digelar pada 2024 dengan rute mudik Dumai–Padang, serta pada 2025 dengan rute Padang–Mentawai–Padang.

“Jadi, untuk rute Padang–Mentawai–Padang, ini merupakan yang keempat kalinya kami selenggarakan,” sebutnya.

Idris mengatakan untuk jadwalnya, kapal berangkat dari Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, menuju Pelabuhan Tuapejat, Kepulauan Mentawai pada 16 Maret 2026, dengan rute persinggahan di Labuhan Bajau, Sikabaluan, Muara Saibi, dan Siberut. Sementara perjalanan kembali dari Mentawai menuju Padang dijadwalkan pada 18 Maret 2026.

Dia menambahkan untuk memaksimalkan program ini, pihaknya telah mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat Mentawai, termasuk kepada Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Mentawai. Pendaftaran telah dibuka sejak 6 Maret 2026.

Kemudian untuk pendaftaran dapat dilakukan secara daring dengan memindai kode QR pada brosur resmi yang telah disebarkan di sejumlah pelabuhan atau melalui kontak resmi mudik gratis PT Semen Padang di nomor 0821-1699-0707.

Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana mengapresiasi inisiatif PT Semen Padang yang kembali menyediakan fasilitas mudik gratis bagi warga Mentawai. Apalagi, setiap tahun jumlah warga Mentawai yang ingin merayakan lebaran di kampung halaman cukup besar, sehingga keberadaan program mudik gratis yang diselenggarakan PT Semen Padang ini menjadi solusi yang sangat membantu masyarakat.

“Jumlah warga yang ingin pulang kampung saat lebaran sangat banyak, sehingga program ini sangat membantu dan ditunggu-tunggu oleh warga kami,” kata Rinto.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang menjelang Lebaran, Rinto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengeluarkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi seluruh ASN di Mentawai.

Menurutnya kebijakan tersebut bertujuan agar masyarakat dapat melakukan perjalanan pulang kampung lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di pelabuhan menjelang Lebaran.

“Kebijakan ini mulai diberlakukan pada 11 Maret 2026. Kami berharap keberangkatan pemudik dapat dilakukan secara bertahap sehingga standar keselamatan transportasi laut tetap terjaga,” tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Gempa bumi tektonik magnitudo 5,2 mengguncang wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, pada Senin (16/2) siang dengan kedalaman 59 km.

Plt. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Triyono, mengatakan bahwa dari hasil analisis BMKG, gempa bumi yang terjadi tersebut merupakan jenis dangkal akibat adanya aktivitas subduksi lempeng.

"Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun [normal fault]," katanya dalam keterangan resmi, Senin (16/2/2026).

Dia menjelaskan meski gempa bumi berada di Mentawai, tapi dampaknya turut dirasakan di daerah Agam, Pasaman Barat, Padang Panjang dan Kepulauan Mentawai dengan skala intensitas III MMI, di mana getaran dirasakan nyata dalam rumah.

Selain itu juga terasa getaran seakan akan truk berlalu, daerah Bukittinggi, Padang dan Pariaman dengan skala intensitas II MMI. Oleh karena itu, hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi M5,2 ini tidak berpotensi menyebabkan tsunami.

"Hingga pukul 13.20 WIB, dari hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan," tegasnya.

Salah seorang warga Padang, Yuni mengatakan genangan gempa dirasakan cukup kuat, sehingga membuat keluarganya sempat untuk melakukan evakuasi keluar dari rumah.

"Kami sekeluarga lagi kumpul di ruang tamu karena cuaca lagi habis hujan. Tiba-tiba dirasakan ada gempa, kami pun melakukan evakuasi ke luar rumah," ujarnya.

Yuni mengatakan, setelah berselang satu menit, ia mencari informasi dan ternyata gempa cukup besar, yakni M5,2, yang berlokasi di Mentawai. Beruntun tidak ada dampak yang terlalu buruk dirasakan masyarakat.

"Tidak ada kerusakan apapun di rumah kami, hanya saja, kami benar-benar terkejut. Ditambah pusat gempa di Mentawai, khawatir terjadi tsunami. Alhamdulillah informasi BMKG, tidak berpotensi tsunami," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, sepakat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi Universitas Andalas (Unand) untuk memperkuat sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan pertanian terpadu di wilayah kepulauan.

Wakil Rektor IV Unand Bidang Perencanaan, Riset, Inovasi, dan Kerja Sama, Henmaidi mengatakan Unand memiliki bidang unggulan yang relevan untuk mendukung kebutuhan pembangunan Mentawai, meliputi riset pertanian dan pangan, kesehatan dan obat-obatan, energi, serta kebencanaan.

“Melalui kerja sama ini, kami menyatakan kesiapan mendukung melalui pengalaman dalam penyusunan studi investigasi dan desain (SID) sawah, termasuk pelaksanaan survei cetak sawah yang telah dilakukan di sejumlah daerah seperti Sumatra Selatan,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (12/12/2026).

Henmaidi menjelaskan dalam mendukung pembangunan pertanian terpadu di wilayah kepulauan ini, Unand juga siap mengembangkan konsep food estate yang terintegrasi dengan agrowisata, sehingga kawasan pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi pangan, tetapi juga bernilai tambah dari sisi ekonomi dan pariwisata.

“Kami berharap peran Unand dalam menghadirkan kebermanfaatan nyata melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat dimaksimalkan,” jelasnya.

Dikatakannya selain penguatan sektor pertanian, kerja sama ini juga membuka peluang peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya pada jenjang pascasarjana. Dimana sejumlah fakultas di Unand telah merancang skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pengalaman kerja dan praktik lapangan diakui sebagai satuan kredit semester (SKS).

Kemudian, Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana menjelaskan bahwa karakter geografis Mentawai yang terdiri dari empat pulau besar menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan pertanian.

Bahkan, pemerintah daerah telah menyusun rencana induk pertanian untuk memetakan komoditas unggulan di masing-masing pulau, sekaligus mengoptimalkan lahan-lahan tidur yang belum termanfaatkan.

“Pemkab Mentawai juga menargetkan pembukaan sawah hingga 1.000 hektare sebagai bagian dari upaya menuju swasembada pangan,” tegasnya.

Menurutnya kawasan persawahan tersebut ke depan dirancang sebagai kawasan agrowisata yang terintegrasi dengan aktivitas pariwisata, seperti jalur jogging dan ruang edukasi pertanian.