Mataram (ANTARA) - Sertifikasi kesehatan tumbuhan yang diterbitkan Badan Karantina Indonesia menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing bawang merah asal Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Sertifikasi kesehatan tumbuhan menjadi faktor penting dalam menjaga daya saing bawang merah asal Bima di pasar nasional," kata Kepala Karantina NTB Ina Soelistyani dalam pernyataan di Mataram, NTB, Senin.

Ina mengatakan sertifikat karantina memberikan jaminan bahwa komoditas yang diperdagangkan telah memenuhi standar kesehatan tumbuhan, sehingga lebih mudah diterima oleh pasar tujuan.

Balai Karantina NTB memperketat pengawasan karantina sebagai upaya menjaga kualitas pertanian guna mendukung keberlanjutan distribusi bawang merah Kabupaten Bima sebagai salah satu komoditas strategis penopang pasokan pangan nasional.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut Kabupaten Bima memproduksi sebanyak 945.150 kuintal bawang merah atau setara 94.155 ton dari lahan seluas 8.957 hektare pada tahun 2025.

Bima merupakan pilar ketahanan pangan nasional lantaran menjadi salah satu daerah penghasil bawang merah terbesar secara nasional di luar Pulau Jawa.

Petugas Karantina Satuan Pelayanan Bima, Abdul Salam, mengatakan ratusan ton bawang merah keluar setiap pekan dari wilayah Bima menuju ke berbagai daerah mulai dari Sulawesi, Jawa, Kalimantan, hingga kawasan timur Indonesia.

Ia menilai distribusi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan untuk pasar domestik dan stabilitas harga pangan nasional.

"Sebelum diberangkatkan (keluar Bima), setiap pengiriman menjalani pemeriksaan fisik dan administrasi guna memastikan keamanan serta kualitas komoditas," ucap Abdul.

Karantina NTB melakukan pemeriksaan untuk memastikan komoditas yang dikirim memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

Aktivitas pemeriksaan meliputi pengecekan kondisi umbi, kadar air, hingga pengambilan sampel guna memastikan bawang merah tetap dalam kondisi baik selama proses distribusi.

"Kepatuhan pelaku usaha dan pengawasan karantina yang konsisten menjadi kunci dalam menjaga kelancaran distribusi serta rantai pasok pangan nasional," pungkas Abdul.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Karantina Uji Standar) kembali memperoleh reakreditasi sebagai laboratorium penguji berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Reakreditasi ini menjadi bukti pengakuan terhadap kompetensi teknis Laboratorium Karantina Uji Standar (LP-390-IDN) dalam menghasilkan data dan hasil pengujian yang akurat, konsisten, serta dapat dipercaya.

Dalam proses reakreditasi tersebut, Karantina Uji Standar juga mengajukan Perluasan Ruang Lingkup Akreditasi (PRLA) pada laboratorium Karantina Hewan, Karantina Ikan, Karantina Tumbuhan, serta Keamanan dan Mutu Pangan/Pakan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas laboratorium dalam mendukung kebutuhan pengujian yang semakin berkembang.

Kepala Karantina Uji Standar, Risma J.P. Silitonga dalam keterangannya menyampaikan, salah satu capaian penting dalam pengajuan PRLA adalah penambahan parameter aflatoksin pada komoditas pala. Melalui perluasan ruang lingkup tersebut, Laboratorium Karantina Uji Standar akan melanjutkan proses registrasi sebagai laboratorium penguji aflatoksin pada pala yang diakui sesuai persyaratan standar Uni Eropa.

Pengakuan melalui reakreditasi ini merupakan wujud komitmen institusi dalam menjaga mutu layanan laboratorium yang berstandar internasional. “Reakreditasi ini menunjukkan bahwa Laboratorium Karantina Uji Standar memiliki kompetensi yang terjaga dan terus berkembang. Hasil pengujian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting dalam mendukung kelancaran perdagangan komoditas Indonesia di pasar global,” ujarnya.

Menurutnya, keberadaan laboratorium yang terakreditasi tidak hanya menjamin kualitas hasil uji, tetapi juga meningkatkan kepercayaan negara tujuan ekspor terhadap komoditas asal Indonesia. Hal ini menjadi faktor penting dalam memenuhi berbagai persyaratan teknis yang ditetapkan negara mitra dagang.

Lebih lanjut Risma menjelaskan dengan semakin luasnya ruang lingkup akreditasi yang dimiliki, Karantina Uji Standar diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih optimal terhadap sistem perkarantinaan dan perdagangan internasional. Penguatan kompetensi laboratorium tersebut juga menjadi bagian dari upaya Badan Karantina Indonesia dalam mendorong akselerasi ekspor komoditas unggulan nasional, termasuk pala, ke pasar Uni Eropa dan berbagai negara tujuan lainnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Karantina Indonesia (Barantin) terus memperkuat kapasitas laboratorium karantina guna mendukung sistem pengawasan penyakit hewan yang lebih andal dan berstandar internasional. Upaya tersebut dilakukan melalui pelatihan Laboratory Mapping Tool (LMT) dan Proficiency Test (PT) Refresher yang digelar pada 2-5 Juni 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Karantina Uji Standar Barantin itu merupakan hasil kerja sama dengan Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (DAFF) Australia melalui program Australian Centre for Disease Preparedness (ACDP) Regional Emerging Disease Support (REDS).

Kepala Karantina Uji Standar Barantin, Risma J.P. Silitonga, mengatakan penguatan kapasitas laboratorium menjadi langkah penting untuk memastikan sistem deteksi dan pengawasan penyakit hewan berjalan secara efektif.

Menurut dia, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman personel laboratorium terhadap penerapan LMT sekaligus memperkuat kemampuan dalam penyelenggaraan uji profisiensi.

“LMT menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi kapasitas laboratorium, mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, serta mendukung perencanaan pengembangan laboratorium secara berkelanjutan,” kata Risma dalam keterangannya.

Pelatihan menghadirkan Project Manager REDS International Program ACDP, Lee Trinidad, serta pakar Proficiency Testing ACDP, James Hollier. Keduanya memberikan pembekalan kepada personel Laboratorium Karantina Uji Standar terkait konsep dan implementasi LMT.

Melalui instrumen tersebut, kapasitas laboratorium dinilai secara menyeluruh, mulai dari aspek infrastruktur, organisasi, keamanan laboratorium, peralatan, pengelolaan bahan dan reagen, sumber daya manusia, pelatihan, penjaminan mutu, manajemen biorisiko, pengelolaan limbah, hingga keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Risma menjelaskan hasil penilaian akan menjadi dasar dalam menyusun strategi penguatan kapasitas laboratorium serta menentukan prioritas pengembangan pada masa mendatang.

Selain pelatihan, tim ACDP juga melakukan kunjungan dan penilaian langsung terhadap fasilitas Laboratorium Karantina Uji Standar. Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan semi-kuantitatif untuk mengidentifikasi area yang masih memerlukan penguatan dan perbaikan.

Risma berharap kolaborasi tersebut dapat memperkuat kapasitas laboratorium karantina Indonesia dalam mendukung sistem pengawasan penyakit hewan yang efektif dan terpercaya.

Ia menambahkan pendekatan serta hasil pelatihan tersebut ke depan diharapkan dapat diterapkan pada laboratorium karantina ikan, karantina tumbuhan, serta laboratorium keamanan dan mutu pangan maupun pakan.

Bisnis.com, PADANG - Sebanyak dua ekor sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto dikirim ke Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, melalui jalur laut dan menggunakan kapal Gambolo ASDP pada Kamis (21/5) sore tadi.

Namun, sebelum tersebut diberangkatkan menuju Mentawai, Badan Karantina Indonesia (Barantin) Sumbar melakukan penyemprotan desinfektan pada sapi yang dibawa dari Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kepala Karantina Sumbar Ende Dezeanto mengatakan penyemprotan desinfektan ini merupakan prosedur yang harus diterapkan bagi setiap hewan yang hendak masuk atau keluar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Termasuk untuk sapi kurban dari Presiden Prabowo itu, juga tetap dilakukan prosedur yang berlaku di Barantin.

“Secara fisik dan lainnya, sapi-sapi itu sehat. Tapi di dalam prosedur di Badan Karantina terutama di bagian karantina hewan, memang harus disemprot desinfektan dulu sapinya. Karena Mentawai ini merupakan zona hijau terkait penyakit sapi,” katanya, Kamis (21/5/2026).

Dia menjelaskan bahwa prosedur penyemprotan desinfektan ini tidak hanya dilakukan pada sapi tersebut, tetapi juga pada truk yang mengangkut sapi tersebut. Sehingga ketika truk pembawa sapi itu sampai di dermaga di Mentawai, kondisi terbebas dari kemungkinan virus atau penyakit.

“Dari karantina hewan itu dicatat, penyakit yang perlu diwaspadai itu tentang penyakit mulut dan kuku (PMK) dan lumpy skin disease (LSD). Kami perlu memastikan juga bahwa sapi yang hendak masuk ke Mentawai, benar-benar tidak terpapar penyakit-penyakit dimaksud,” ujarnya.

Ende menjelaskan di dalam truk yang telah disemprotkan desinfektan itu, selain ada 2 ekor sapi kurban dari Presiden Prabowo dengan total bobot lebih dari 1 ton, juga ada 5 ekor sapi lainnya yang datang dari sejumlah pihak, yang memang juga diperuntukkan untuk sapi kurban.

“Jadi setelah prosedur dijalani, nantinya kami kasih surat, kemudian truknya ini kami beri tanda segel, sebagai bukti telah menjalani pemeriksaan dari Barantin yang ada di Pelabuhan Bungus Padang,” tutupnya.

Terpisah, Fungsional Pengawas Bibit Ternak Ahli Madya Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Sumbar, Hilman mengatakan bahwa alasan kenapa kebutuhan hewan kurban di Mentawai harus dipasok dari luar daerah, karena Mentawai tidak memiliki ternak yang memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban.

Seperti halnya untuk hewan kurban dari Presiden Prabowo, karena memang ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh masing-masing kabupaten dan kota, misalnya soal bobot sapi harus di atas 800 kg.

“Nah, di Mentawai itu ada yang ternak sapi, jenis sapinya sapi lokal. Tapi bobotnya sangat kecil, mungkin 200 kg paling besarnya,” jelas dia.

Oleh karena itu, sapi kurban untuk Mentawai ini didatangkan dari luar daerah, yakni dari Kabupaten Lima Puluh Kota. Mengingat bobot sapi kurban dari presiden harus lebih dari 800 kg, sesuai arahan dari Istana Kepresidenan, meski tidak ada satu ekor sapi yang bisa memenuhi standar, khusus di Mentawai dibeli dua ekor sapi, dengan syarat beli dua ekor sapi yang mempunyai bobot total lebih dari 1 ton, sebutnya.

Dia mengaku Mentawai merupakan satu-satunya daerah di Sumbar yang tidak memiliki peternakan sapi yang besar. Tapi di Mentawai malah dikenal sebagai daerah yang memiliki peternakan babi yang cukup besar.

Kemudian Hilman menjelaskan kantong-kantong peternakan di Sumbar itu tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan, Agam, Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Lima Puluh Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Dharmasraya, dan turut ditopang oleh Kota Padang, Payakumbuh, Bukittinggi.

Pangkalpinang (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Karantina) Kepulauan Bangka Belitung mengawal ekspor 3.850 ton palm kernel expeller (PKE) Belitung ke Vietnam, sehingga turut mendorong perekonomian masyarakat di daerah itu.

"Alhamdulillah, kita berhasil mendorong pelaku usaha di Belitung mengekspor PKE sebanyak 3.850 ton dengan nilai mencapai Rp9,2 miliar tujuan Vietnam," kata Kepala Karantina Kepulauan Babel, Herwintarti saat menyerahkan phytosanitary certificate di Belitung, Rabu.

Ia mengatakan sepanjang 2026, frekuensi ekspor PKE dari Belitung terus menunjukkan tren positif. Tercatat, ekspor ke Vietnam telah dilakukan sebanyak 11 kali dengan total volume mencapai 7.700 ton dan total nilai ekspor sebesar Rp18,18 miliar.

Selain itu, ekspor ke Thailand juga telah dilakukan sebanyak 1 kali dengan volume 3.400 ton dan nilai mencapai Rp7,5 miliar.

“Data ini menunjukkan bahwa komoditas PKE asal Belitung semakin diminati pasar internasional dan memiliki prospek ekspor yang menjanjikan,” ujarnya.

Ia menyampaikan untuk mendukung peningkatan layanan karantina dan percepatan ekspor di wilayah kerja Karantina Babel, pihaknya menargetkan penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan atau Tempat lain pada 2026 sebanyak 15 perusahaan.

“Saat ini tercatat enam tempat lain telah teregister, tiga perusahaan menjadi calon Instalasi Karantina Tumbuhan dan tujuh perusahaan lainnya dalam proses pengajuan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme pelaku usaha dalam mendukung tata kelola ekspor yang lebih tertib, cepat, dan efisien,” katanya.

Ia berharap dengan lancarnya ekspor PKE ini dapat meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan daerah, memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar internasional, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan sektor ekspor di Belitung.

Komoditas PKE merupakan hasil olahan inti sawit tersebut menjadi salah satu produk turunan perkebunan yang memiliki permintaan tinggi di pasar internasional, khususnya sebagai bahan baku pakan ternak.

"Tingginya minat pasar luar negeri terhadap PKE menjadi bukti bahwa produk asal Belitung mampu memenuhi standar dan kebutuhan pasar global," katanya.

Pewarta: Aprionis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Keberadaan instalasi terpadu ini diharapkan dapat memastikan adanya perlindungan terhadap sumber daya hayati

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding menyatakan Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur memperkuat perlindungan sumber daya hayati nasional sekaligus meningkatkan efisiensi layanan logistik dan perdagangan antar wilayah.

"Keberadaan instalasi terpadu ini diharapkan dapat memastikan adanya perlindungan terhadap sumber daya hayati, memangkas waktu layanan sertifikasi, meningkatkan efisiensi perdagangan, serta mencegah praktik pungutan liar, dalam proses pengawasan dan distribusi komoditas antar wilayah maupun ekspor-impor," kata Karding di Sidoarjo, Jumat.

Menurutnya, peresmian Instalasi Karantina Terpadu Jawa Timur yang diadakan pada Jumat (8/5) menjadi tonggak awal integrasi layanan karantina komoditi berupa hewan, tumbuhan, dan perikanan ke dalam satu kawasan guna meningkatkan efisiensi pengawasan serta perlindungan sumber daya hayati Indonesia.

Karding menjelaskan karantina memiliki peran penting untuk menjamin keamanan distribusi komoditas agar terhindar dari ancaman penyakit maupun penyelundupan barang berbahaya yang dapat merugikan negara dalam jangka panjang.

Ia mengungkapkan pemerintah pernah menemukan kasus masuknya kambing ilegal yang terpapar virus penyakit mulut dan kuku (PMK) sehingga menyebabkan kerugian materi serta turut menurunkan populasi kambing ternak nasional secara signifikan.

Selain itu, pihaknya juga pernah menemukan kasus pakan ternak yang dicampur narkotika sehingga kedua kasus tersebut menjadi perhatian serius pemerintah dalam penguatan pengawasan karantina terhadap ancaman bioterorisme dan juga keamanan pangan nasional.

“Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 mengamanatkan sistem perlindungan terhadap keanekaragaman hayati agar persediaan sumber daya hayati tetap lestari untuk pangan, pakan, dan energi. Jadi karantina ini hadir dalam rangka menjaga agar proses distribusinya dijamin aman, sehat, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Karding pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur yang menyediakan lahan untuk pembangunan kawasan karantina terpadu tersebut di dalam komplek perdagangan agrobisnis modern Puspa Agro, milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim sebagai model satu-satunya di Indonesia yang diharapkan dapat diterapkan juga di daerah lain.

Ia berharap adanya instalasi terpadu tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi para pelaku hingga masyarakat Jawa Timur.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Abdul Kadir Karding merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki rekam jejak panjang sebagai legislator sebelum dilantik sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Karding tercatat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama tiga periode, yakni 2009 hingga 2024, dengan keterlibatan dalam pembahasan berbagai kebijakan publik.

Dalam perjalanan politiknya, ia dikenal aktif menangani isu ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran, yang kemudian membawanya dipercaya menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI).

Ia menjabat sebagai menteri pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum mengalami pergantian pada 2025.

Karding lahir di Donggala, Sulawesi Tengah, pada 25 Maret 1973 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Diponegoro (Undip) pada jenjang sarjana dan magister.

Selain pengalaman di legislatif dan eksekutif, ia juga merupakan kader lama PKB yang telah berkiprah di tingkat nasional.

Rekam jejak tersebut menjadi modal dalam memimpin Badan Karantina Indonesia yang memiliki peran strategis dalam pengawasan lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan.

Lembaga ini juga menjadi garda depan dalam menjaga biosekuriti nasional serta mendukung ketahanan pangan.

Dengan latar belakang tersebut, Karding diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam sistem karantina nasional sekaligus mendukung kelancaran arus perdagangan komoditas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin) Abdul Kadir Karding menyatakan siap menjalankan amanah baru dari Presiden Prabowo Subianto dengan fokus memperkuat pengawasan karantina nasional sekaligus menjaga kelancaran arus perdagangan.

Karding mengatakan Badan Karantina Indonesia merupakan lembaga baru yang dibentuk untuk memastikan penyakit maupun organisme pembawa penyakit pada hewan dan tumbuhan, khususnya yang berasal dari luar negeri tidak masuk ke wilayah Indonesia.

"Badan Karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut atau carrier dalam hewan maupun tumbuhan, terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia," kata Karding usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pengawasan karantina akan diperketat, namun tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan dan kelancaran aktivitas ekonomi nasional.

Menurutnya, pengetatan pengawasan tidak boleh menghambat proses ekspor dan impor yang berpotensi memperlambat pergerakan perdagangan serta berdampak terhadap perekonomian.

"Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor-impor yang berjalan. Jadi, jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses ekspor-impor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita," jelasnya.

Karding juga akan melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk memperkuat sistem karantina nasional.

Koordinasi tersebut melibatkan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Bea Cukai.

Selain menjalankan program baru, Karding juga akan melanjutkan berbagai kebijakan dan langkah yang telah dibangun oleh kepala badan sebelumnya, sambil melakukan pembenahan pada aspek nilai yang masih perlu ditingkatkan.

Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 PPA Tahun 2026 tentang tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Utama di Lingkungan Badan Karantina Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto memberi tugas khusus kepada Abdul Kadir Karding usai melantiknya sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin).

Karding diminta memperketat pengawasan penyakit dari luar negeri tanpa mengganggu kelancaran ekspor-impor.

"Badan Karantina ini adalah lembaga baru yang diharapkan dibangun untuk memastikan supaya penyakit-penyakit yang terikut dalam hewan atau tumbuhan terutama dari luar negeri yang masuk ke Indonesia itu tidak masuk ke Indonesia," ujar Karding usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4).

Kendati, ia menegaskan Sang Kepala Negara memberi catatan agar pengawasan ketat tersebut tidak berubah menjadi hambatan birokrasi yang membuat arus barang melambat.

"Kita harus melakukan langkah-langkah pengawasan dan pengetatan yang ketat, tetapi poinnya adalah tidak boleh mengganggu proses-proses ekspor impor yang berjalan, jadi jangan sampai pengawasan yang begitu ketat lalu proses impor ekspor itu kemudian melambat, berpengaruh terhadap perekonomian kita," katanya.

Untuk menjalankan tugas itu, Karding mengaku akan langsung berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, mulai dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, hingga Bea Cukai.

"Yang akan kami lakukan dalam waktu dekat adalah segera berkoordinasi dengan kementerian-kementerian yang ada kaitannya dengan kami," ujarnya.

Presiden Prabowo resmi melantik Karding sebagai Kepala Barantin menggantikan Sahat Manaor Panggabean di Istana Negara, Jakarta.

Barantin sendiri merupakan lembaga yang bertugas mengawasi lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta media pembawanya yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, sehingga perannya bersinggungan langsung dengan keamanan pangan sekaligus kelancaran perdagangan.

[Gambas:Youtube]

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Abdul Kadir Karding untuk menjabat sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026) hari ini.

Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor Nomor 51/P, 52/P, 53/P, dan 50/PPA Tahun 2026 yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti.

Usai pembacaan Keppres, Prabowo mengambil sumpah jabatan para pejabat yang dilantik. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ucap Prabowo mendiktekan sumpah jabatan.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Setelahnya, acara pelantikan dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik. Sebelum dilantik menjadi Kepala Badan Karantina Nasional, Abdul Kadir Karding pernah menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Saat itu, posisinya digantikan oleh Mukhtarudin.

Selama momen Ramadhan, Barantin meningkatkan pengawasan lalu lintas komoditas pangan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang akan dikonsumsi masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) menyiagakan 3.930 personel untuk meningkatkan pengawasan lalu lintas komoditas pangan asal pertanian dan perikanan selama Ramadhan hingga Idul Fitri pada 19 Februari–22 Maret 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan frekuensi dan volume lalu lintas komoditas pangan menjelang hari besar keagamaan sekaligus memastikan keamanan dan mutu pangan yang beredar di masyarakat.

“Selama momen Ramadhan, Barantin meningkatkan pengawasan lalu lintas komoditas pangan untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang akan dikonsumsi masyarakat selama menunaikan ibadah Ramadhan,” ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Barantin Hudiansyah Is Nursal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Barantin menyatakan penguatan pengawasan dilakukan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Melalui mandat tersebut, Barantin bertugas mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina, hama penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina.

Selain itu, Barantin juga menjalankan pengawasan keamanan dan mutu pangan secara rutin, yang ditingkatkan pada momen Ramadhan hingga jelang Idulfitri.

“Tren lalu lintas komoditas pangan asal pertanian dan perikanan selama Ramadhan hingga Idulfitri, berdasarkan data dari Pusat Data dan Sistem Informasi, relatif meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, seperti beras, daging, ikan, telur, cabai, bawang, dan bahan pokok lainnya,” ujarnya.

Berdasarkan sertifikasi yang tercatat dalam Best Trust, volume bahan pokok secara keseluruhan pada Ramadhan tahun lalu meningkat sebesar 69 persen atau mencapai 56,04 ratus ribu ton dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 33,21 ratus ribu ton.

Kenaikan paling signifikan terjadi pada berbagai jenis ikan, seperti tuna dan cakalang, yang meningkat 137 persen, disusul beras sebesar 92 persen dan jagung 18 persen.

Barantin menyebut layanan karantina tersebar di 38 provinsi dengan 161 satuan pelayanan yang berada di bandara, pos lintas batas negara, pelabuhan penyeberangan, dan kantor pos.

Karantina juga siaga selama 24 jam setiap hari, terutama pada tempat pemasukan dan pengeluaran dengan frekuensi lalu lintas tinggi, seperti wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Terkait potensi pelanggaran, Hudiansyah menyatakan selama Ramadhan dan jelang hari raya umumnya semakin rawan terjadi penyelundupan, terutama di daerah perbatasan, baik lintas batas negara maupun pelabuhan penyeberangan.

Barantin telah memetakan daerah rawan penyelundupan pangan, termasuk Entikong, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Berdasarkan data penahanan selama Ramadhan tahun lalu yang bertepatan pada Maret, jumlah penahanan komoditas tertinggi terjadi di Sumatra Utara sebanyak 45 kasus, Sulawesi Utara 32 kasus, dan Sumatra Barat 19 kasus.

“Antisipasi penyelundupan pangan, kami terus memperkuat sinergi dengan instansi terkait, baik di pos lintas batas negara, pelabuhan penyeberangan, maupun bandara. Tempat pemasukan dan pengeluaran yang rawan pengawasannya lebih ketat,” tuturnya.

Ia menambahkan komoditas yang melintas tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan tidak menjamin keamanan dan mutunya sehingga pengawasan diperketat di titik-titik rawan pemasukan dan pengeluaran.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) memperketat pengawasan lalu lintas komoditas hewan, tumbuhan, dan media pembawa lainnya untuk mencegah masuk dan menyebarnya virus Nipah seiring meningkatnya laporan kasus di sejumlah negara Asia Selatan.

Kepala Barantin Sahat Manaor Panggabean mengatakan penguatan kewaspadaan dilakukan melalui pendekatan manajemen risiko, sistem karantina modern, serta sinergi lintas sektor guna melindungi kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, dan keamanan hayati nasional.

“Langkah ini merupakan bagian dari upaya pencegahan penyakit hewan menular berbahaya agar tidak masuk dan menyebar di wilayah Indonesia,” kata Sahat dalam keterangannya, Jakarta, Jumat.

Sahat menjelaskan virus Nipah merupakan penyakit zoonotik berpatogen tinggi yang dapat menular dari hewan ke manusia, dengan reservoir alami utama kelelawar buah (Pteropus spp.). Penularan dapat terjadi melalui hewan hidup seperti babi dan kuda, produk hewan, tumbuhan, lingkungan, serta sarana angkut yang terkontaminasi.

Menurut dia, meski hingga kini belum ditemukan kasus virus Nipah di Indonesia, faktor ekologi, lalu lintas perdagangan, serta mobilitas manusia dan media pembawa tetap menimbulkan potensi risiko yang perlu diantisipasi secara serius.

Dalam konteks regional, Sahat menyebut Barantin mencermati laporan kasus Nipah pada manusia di Benggala Barat, India, hingga akhir Januari 2026. Kondisi tersebut mendorong penguatan kewaspadaan di pintu pemasukan dan pengeluaran, terutama di wilayah perbatasan negara.

Ia mengatakan Barantin bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan instansi terkait memastikan kesiapsiagaan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, serta sistem pemantauan penyakit hewan.

Sebagai langkah pencegahan, Barantin menerapkan pengendalian pre-border, border, dan post-border, termasuk penolakan atau pemusnahan pemasukan kelelawar, babi, dan kuda dari negara tertular atau belum bebas virus Nipah, serta pengawasan berbasis analisis risiko terhadap produk hewan dan tumbuhan.

Berdasarkan data lalu lintas karantina, Barantin mencatat tidak terdapat impor kelelawar hidup ke Indonesia dan tidak ada impor hewan babi sepanjang 2025.

“Adapun pemasukan daging babi berasal dari sejumlah negara yang dinyatakan bebas Nipah oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH) dan berada dalam pengawasan ketat karantina," ungkap dia.

Ia menegaskan masuknya virus Nipah berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan dan perdagangan, mulai dari wabah pada sektor peternakan, kerugian ekonomi akibat pemusnahan ternak, hingga pembatasan ekspor produk hewan Indonesia.

“Karena itu, sistem karantina yang kuat menjadi benteng utama perlindungan nasional,” tutur Sahat.

Barantin mengimbau pelaku usaha dan masyarakat untuk mematuhi prosedur karantina, tidak membawa hewan atau produk hewan secara ilegal, serta melaporkan temuan hewan sakit atau kematian tidak wajar sebagai bagian dari upaya pencegahan bersama.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026