adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan adopsi kendaraan listrik (EV) dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

“Selain berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Menko AHY dalam keterangan bersama Grab Indonesia di Jakarta, Selasa.

Ia menilai peralihan menuju mobilitas rendah emisi tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan investasi, tetapi juga keterlibatan langsung masyarakat, termasuk mitra pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas publik.

“Bagi kami, transisi energi yang merangkul masyarakat membutuhkan partisipasi seluruh pihak, termasuk sektor swasta dan para pelaku mobilitas di lapangan,” kata Menko AHY.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

“Langkah ini sejalan dengan target pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus mendukung upaya Indonesia menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat,” ujar dia.

“Inovasi, ketika dijalankan bersama masyarakat, dapat menjadi bagian dari solusi untuk mendorong efisiensi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” kata Menko AHY menambahkan.

Adapun Grab memperluas solusi mobilitas rendah emisi yang tetap mudah diakses oleh masyarakat melalui penambahan armada kendaraan listrik.

Melalui kombinasi pengembangan armada EV, fitur layanan yang lebih hemat energi, serta dukungan bagi mitra pengemudi, Grab ingin memastikan keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen korporasi, tetapi juga menjadi bagian dari pilihan sehari-hari pengguna.

“Sebagai operator armada EV terbesar di Indonesia, per Mei 2026, armada EV Grab telah mencapai lebih dari 28.000 unit, atau dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir 2026, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah armada EV lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memastikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI Rate tidak memengaruhi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tetap berada di angka 6 persen per tahun.

Airlangga mengatakan bunga KUR ditetapkan melalui skema subsidi pemerintah kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga tidak mengikuti perubahan BI Rate secara langsung.

"Kenaikan BI Rate itu tidak mengubah (bunga) Kredit Usaha Rakyat yang diberikan pemerintah sebesar 6 persen. Jadi 6 persen itu adalah bunga subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada UMKM," ujar dia di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

Ia menegaskan pemerintah tetap memberikan subsidi bunga KUR untuk menjaga akses pembiayaan yang terjangkau bagi pelaku UMKM.

Tak hanya itu, Airlangga menyebut pemerintah juga meningkatkan plafon penyaluran KUR khusus untuk sektor perumahan.

"Dan pemerintah malah menambah Kredit Usaha Rakyat khusus misalnya untuk perumahan itu angkanya dinaikkan menjadi Rp50 triliun. Bunganya itu tetap dengan bunga dari subsidi KUR," ujar dia.

KUR merupakan program pembiayaan bersubsidi pemerintah yang ditujukan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM dan sektor produktif.

Kementerian UMKM mencatat secara nasional, hingga 25 Juni 2026 realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp143,2 triliun atau 49,3 persen dari target tahun 2026 sebesar Rp290 triliun.

Pembiayaan tersebut telah menjangkau sekitar 2,2 juta debitur UMKM, terdiri atas sekitar 1,1 juta debitur baru dan 511 ribu debitur yang telah naik kelas (graduasi).

Sementara itu, porsi penyaluran KUR ke sektor produksi secara nasional telah mencapai 64,1 persen.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun pada 2026, yang ditujukan bagi 1,3 juta debitur baru serta 1,1 juta debitur graduasi, dengan sedikitnya 65 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya sekedar merekam data, namun juga sebagai landasan pengambilan kebijakan anggaran dan mengambil keputusan.

Ia mengatakan sensus ekonomi dapat digunakan untuk membaca data tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan ditentukan dalam skala desil, yang nantinya akan dipakai untuk penyusunan anggaran dan mengambil keputusan implementasi ekonomi yang sesuai agar tepat sasaran.

“Sehingga policy yang diambil di dalam politik anggaran tepat sasaran, yang layak dibantu mendapatkan perhatian khusus, yang layak tumbuh didorong untuk tumbuh, yang mulai naik kelas jumlahnya diketahui dengan pasti dan diberikan stimulus untuk naik kelas,” kata Menko PM dalam acara konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 sektor ekonomi kreatif di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sensus ekonomi juga penting untuk menjadi kekuatan baru pertumbuhan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapatkan pengakuan sebelumnya. Dari sensus ini nantinya diharapkan ekonomi kreatif dan UMKM bisa mendapat pengakuan dari rumusan kebijakan.

Setiap pelaku ekonomi kreatif memerlukan pendekatan dan intervensi yang berbeda sehingga kehadiran sensus ekonomi di sektor ekonomi kreatif dapat membantu pemerintah melihat jelas strategi pemberdayaan yang lebih presisi.

Ia mengatakan sektor ekonomi kreatif ditargetkan akan mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, mengentaskan kemiskinan ekstrem 0 persen tahun 2026, dan 5 persen maksimal kemiskinan di tahun 2029.

Dengan kesadaran data tersebut, dapat menjadi acuan pijakan dalam tugas kementerian untuk menghindari risiko dalam melaksanakan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

“Itu perjalanan upaya kita untuk meletakkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM, satu tarikan nafas dengan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan sensus ekonomi 2026 juga membantu melihat ekonomi kreatif ke dalam tiga dimensi, yaitu intervensi sektoral, pemahaman geografis dan memahami kebutuhan para pelaku kreatif.

Ia mengatakan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan akan menjadi bagian kerja bagi penguatan data tunggal sosial ekonomi nasional, yang menjadi acuan pemerintah maupun non pemerintah yang berperan melalui berbagai program yang mewujudkan Indonesia adil, makmur dan sejahtera.

“Data adalah infrastruktur yang mutlak menjadi kebutuhan pemerintah maupun di luar pemerintah. Sehingga sensus ekonomi ini adalah bagian dari investasi besar yang akan menjadi model kemajuan negara ke depan,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kebijakan penurunan suku bunga pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar menjadi 8 persen akan berlaku bagi seluruh nasabah.

Airlangga menyampaikan seluruh nasabah PNM Mekaar, termasuk yang saat ini masih dikenakan bunga lebih tinggi, nantinya akan memperoleh penyesuaian suku bunga.

"Semua nasabah. Jadi yang sekarang menerima bunga tinggi, di depan ada periode tertentu untuk turun ke bunga PNM," ujar Airlangga saat ditemui di Gedung Smesco, Jakarta, Senin.

PNM Mekaar merupakan layanan pinjaman modal usaha tanpa agunan dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), bagian dari BRI Group, untuk para pelaku usaha ultramikro yang berasal dari keluarga prasejahtera, terutama perempuan, dan belum bankable atau memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Airlangga mengatakan implementasi kebijakan tersebut masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Ia berharap kebijakan tersebut dapat mulai dijalankan dalam beberapa bulan ke depan.

"Kita berharap dalam bulan-bulan depan bisa dijalankan," ujarnya.

Selain itu, Airlangga memastikan tidak ada perubahan persyaratan bagi penerima pembiayaan PNM Mekaar. Perubahan kebijakan hanya menyangkut penyesuaian tingkat suku bunga.

Ia menjelaskan salah satu syarat utama penerima pembiayaan PNM Mekaar adalah perempuan, dengan plafon pinjaman maksimal Rp15 juta.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan nasabah yang membutuhkan pembiayaan di atas Rp15 juta akan diarahkan ke skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ia menambahkan pemerintah juga akan meningkatkan jumlah nasabah PNM Mekaar sekaligus mendorong debitur yang usahanya telah berkembang untuk naik kelas ke program KUR.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan penurunan suku bunga pembiayaan PNM Mekaar dari 18–25 persen menjadi 8 persen sebagai bagian dari paket kebijakan stimulus ekonomi bagi pelaku usaha ultramikro.

Pemerintah memberikan subsidi sekitar 10 persen sehingga bunga pinjaman turun menjadi 8 persen bagi sekitar 10–15 juta nasabah PNM Mekaar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), Zulkifli Hasan memahami berbagai keresahan yang dirasakan para mitra Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, pemerintah berkomitmen agar para mitra yang telah berinvestasi dan berkorban demi menyukseskan program strategis nasional tersebut tidak dirugikan.

"Saya tahu keresahan para mitra. Mitra sudah banyak yang berkorban. Semua laporan pasti akan dicek dan ditinjau. Mitra diminta menunggu karena kami juga sedang membangun komunikasi dengan Kepala BGN yang baru," kata Zulkifli Hasan saat menerima audiensi Presidium Mitra MBG di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Zulhas juga memastikan, Presidium Mitra MBG akan dilibatkan dalam forum koordinasi bersama BGN dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Nanti Presidium akan kami undang dalam rapat koordinasi terbatas bersama BGN dan stakeholder terkait agar berbagai persoalan di lapangan dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama," ujarnya.

Audiensi tersebut dihadiri para Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal dari sejumlah organisasi mitra MBG yang tergabung dalam Presidium Mitra MBG. Antara lain DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (Gapembi), Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD GEMAS), Asosiasi Pangan Gizi Indonesia Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (APGI3T), Relawan Masyarakat Bersatu Gotong Royong (REL MBG), Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN), serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Dalam audiensi tersebut, Presidium Mitra MBG menyampaikan sejumlah aspirasi, antara lain perlunya pelibatan mitra dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kebijakan moratorium, perlindungan hukum, kepastian usaha, serta penguatan komunikasi antara BGN dengan para mitra pelaksana di lapangan.

Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony mengatakan asosiasi mitra perlu dilibatkan dalam forum rapat, diskusi, maupun perumusan kebijakan bersama BGN. Menurut dia, keterlibatan asosiasi akan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara BGN dan para mitra di lapangan sekaligus membantu penyelesaian berbagai kendala implementasi program.

Alven juga mengingatkan, keberadaan mitra telah memberikan kontribusi besar bagi negara. "Pada awalnya BGN berencana membangun dapur dengan biaya sekitar Rp4 miliar per unit menggunakan APBN. Namun dengan keterlibatan mitra, negara dapat menghemat anggaran sangat besar. Jika dikalikan dengan target 27.820 dapur, potensi penghematan mencapai sekitar Rp111,28 triliun," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum APGI3T Herwil Junaidi menuturkan Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik di wilayah perkotaan maupun kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun demikian, sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil mengalami keterlambatan operasional akibat kebijakan baru yang dinilai belum sepenuhnya diikuti kesiapan implementasi di lapangan.

"Kami berharap kebijakan yang diterbitkan tidak justru menghambat percepatan pelaksanaan program di daerah 3T. Wilayah-wilayah ini memerlukan perhatian dan perlakuan khusus," kata Herwil.

Sementara itu, perwakilan PBNU, M Nurkhoiron dan Ai Rahmawati mengungkapkan bahwa PBNU telah berkomitmen mengembangkan 1.000 titik dapur MBG melalui kerja sama dengan BGN. Namun hingga kini baru sekitar 214 dapur pesantren yang telah beroperasi, sedangkan lebih dari 130 titik lainnya masih menghadapi berbagai kendala.

Menurut PBNU, sejumlah pesantren besar yang hingga kini belum dapat beroperasi antara lain Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang, Tambakberas Jombang, dan Lirboyo Kediri.

"Padahal target kami dalam satu tahun ini adalah merealisasikan harapan Presiden Prabowo Subianto agar 1.000 SPPG di lingkungan pesantren PBNU dapat segera beroperasi. Tantangan terbesar saat ini masih pada aspek koordinasi dan komunikasi dengan BGN," ujar Khoeron.

Sedangkan Ketua REL MBG Chaerul Shaleh menyoroti dampak penerapan Surat Edaran Nomor 12 yang menyebabkan sekitar 18 hari tanpa aktivitas operasional selama masa libur. Kondisi tersebut, menurut dia, berdampak langsung terhadap kesejahteraan relawan karena hilangnya sumber pendapatan.

"Kami berharap ada mekanisme agar relawan tetap dapat difungsikan atau dilibatkan dalam kegiatan lain yang relevan selama masa libur sehingga keberlangsungan peran dan kesejahteraan relawan tetap terjaga," katanya.

Keprihatinan serupa disampaikan Ketua APPBGN Ahmad Yazdi. Ia menilai komunikasi antara BGN dan para mitra semakin terbatas, padahal para mitra telah berkontribusi aktif dalam mendukung dan menyosialisasikan Program MBG kepada masyarakat.

Selain itu, APPBGN juga menyoroti belum adanya mekanisme pengawasan independen serta belum tersedianya standar operasional maupun petunjuk teknis yang jelas terkait suspend atau penghentian operasional SPPG.

"Sejumlah kasus penutupan dapur memerlukan kejelasan dasar hukum, prosedur, dan mekanisme keberatan yang transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para mitra," kata Ahmad Yazdi.

Adapun HMD GEMAS yang diwakili Yanuar meminta BGN membuka jalur komunikasi yang lebih efektif dan aktif dengan para mitra. Menurut dia, pendekatan kolaboratif dan partisipatif perlu diperkuat agar para mitra merasa dirangkul sebagai bagian penting dari ekosistem pelaksana Program MBG.

Presidium Mitra MBG menegaskan bahwa para mitra tetap berkomitmen mendukung kesuksesan Program MBG melalui standardisasi kualitas gizi, penguatan ekonomi sirkular berbasis komoditas lokal, serta optimalisasi efisiensi anggaran yang tetap berpihak kepada mitra, relawan, dan pelaku rantai pasok lokal.

Presidium juga menyatakan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, aspirasi para mitra akan mendapat perhatian sehingga roda operasional Program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan demi mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penggunaan Sustainable Aviation Fuel (SAF) pada penerbangan Indonesia mulai diterapkan pada 2027 sebagai transformasi transportasi udara yang rendah emisi.

"Jadi ini tahun 2027 semangatnya adalah kita menggunakan Sustainable Aviation Fuel (SAF), artinya ini sebagai alternatif dari avtur konvensional dan ini jauh lebih bersih," kata AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

Pemerintah menyiapkan transformasi sektor penerbangan rendah emisi melalui penerapan bahan bakar berkelanjutan atau Sustainable Aviation Fuel (SAF) mulai 2027.

AHY mengatakan transformasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi nasional dengan komitmen pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi karbon sektor transportasi.

Menurutnya, pengembangan sektor penerbangan harus tetap memperhatikan dampak perubahan iklim serta berbagai tantangan lingkungan yang muncul akibat meningkatnya emisi karbon secara global saat ini.

Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah dekarbonisasi untuk sektor penerbangan melalui pengurangan konsumsi energi, konversi sumber energi, dan peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.

AHY menjelaskan upaya dekarbonisasi tersebut juga akan menjadi bagian dari penguatan ekosistem kebandarudaraan agar pengembangan sektor transportasi udara berjalan seiring dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penerapan konsep bandara emisi nol bersih yang dinilai realistis untuk diwujudkan melalui berbagai pendekatan infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan.

Ia menyebut sejumlah bandara di berbagai negara telah lebih dahulu menerapkan konsep net zero emission sehingga dapat menjadi referensi pengembangan bandara berkelanjutan di Indonesia.

Salah satu langkah yang disiapkan pemerintah adalah penggunaan SAF sebagai alternatif bahan bakar penerbangan yang lebih bersih dibandingkan avtur konvensional saat ini.

AHY mengatakan penggunaan SAF ditargetkan mulai diterapkan pada 2027 sebagai tahap awal transformasi menuju sistem penerbangan nasional yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada tahap awal, penerapan SAF akan difokuskan untuk satu persen penerbangan internasional yang berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten; dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

Pemerintah berharap implementasi awal tersebut menjadi tonggak penting sebelum penggunaan SAF diperluas secara bertahap pada lebih banyak rute penerbangan internasional maupun domestik mendatang.

AHY menegaskan pengembangan SAF juga diharapkan mampu dilakukan dari hulu hingga hilir di dalam negeri dengan tetap memenuhi standar keberlanjutan dan kualitas Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Isu ini penting karena salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi secara nasional dan berbagai daerah, melalui penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan tata kelola ekosistem bandara nasional guna meningkatkan konektivitas, mobilitas masyarakat serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

"Isu ini penting karena salah satu upaya kita untuk menggerakkan ekonomi secara nasional dan berbagai daerah, melalui penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan," kata Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY saat membuka Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis.

AHY mengatakan penguatan ekosistem kebandarudaraan menjadi salah satu upaya strategis pemerintah untuk menggerakkan perekonomian nasional melalui peningkatan mobilitas manusia, barang, dan jasa antardaerah.

Menurut dia, sektor transportasi udara memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus mendukung aktivitas ekonomi yang semakin berkembang di berbagai wilayah Indonesia.

AHY menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat membutuhkan dukungan ekosistem kebandarudaraan yang kuat guna meningkatkan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara.

Peningkatan kunjungan wisatawan tersebut diharapkan mampu memperbesar perputaran uang di daerah sehingga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam rapat koordinasi, pemerintah menempatkan penyusunan landasan hukum sebagai agenda utama guna memastikan penguatan tata kelola bandara memiliki dasar regulasi yang kuat.

AHY menegaskan regulasi yang komprehensif diperlukan agar berbagai program pengembangan kebandarudaraan dapat berjalan efektif serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Ia mengungkapkan salah satu tantangan utama sektor kebandarudaraan saat ini adalah belum optimalnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelayanan bandara.

Karena itu, pemerintah berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga melalui penguatan regulasi dan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan daya saing layanan kebandarudaraan nasional.

AHY menegaskan penguatan tata kelola ekosistem bandara harus mampu menjadikan sektor kebandarudaraan sebagai pengungkit konektivitas, pemerataan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Tujuan utama rapat ini adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor. Yang jelas setelah itu kita berupaya untuk meningkatkan daya saing, competitiveness itu adalah ukuran dari prestasi kualitas layanan bandara," tegas AHY.

"Dan yang terakhir memastikan agar sektor kebandarudaraan benar-benar menjadi pengungkit konektivitas nasional kita. Pertumbuhan ekonomi, pemerataan, mudah-mudahan bisa tercipta dan mengikuti," tambah AHY.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang digelar Kemenko Infra turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono mendorong percepatan transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten, agar mampu masuk jajaran 10 bandara terbaik dunia pada 2029.

Dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis, Agus Harimurti Yudhoyono yang akrab disapa AHY menegaskan komitmen pemerintah untuk mendorong Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi salah satu dari sepuluh bandara terbaik dunia pada 2029.

"Beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang semangat kita untuk menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai top 10. 10 bandara terbaik di dunia pada tahun 2029. Dan tentu harus diikuti dengan penguatan aksesibilitasnya," kata AHY saat membuka rapat tersebut.

Ia mengatakan target tersebut membutuhkan langkah konkret dan kolaborasi lintas sektor agar peningkatan kualitas layanan, infrastruktur, dan pengelolaan bandara dapat berjalan secara berkesinambungan dan terukur.

Menurut AHY, semangat menjadikan Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara kelas dunia telah dibahas sejak rapat koordinasi yang digelar di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, pada Januari 2025.

Ia menilai Bandara Internasional Soekarno-Hatta memiliki modal kuat untuk mencapai target tersebut karena kualitas layanan dan peringkatnya terus mengalami peningkatan dibandingkan sejumlah bandara internasional lainnya.

Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah meminta Kementerian Perhubungan melakukan evaluasi regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan slot penerbangan serta berbagai aspek operasional kebandarudaraan lainnya.

Selain itu, ia mengatakan pemerintah juga mendorong penyusunan regulasi yang memberikan kewenangan lebih luas kepada operator bandara guna meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas pengelolaan layanan penerbangan nasional.

AHY menyebut pemerintah turut mengkaji penguatan konektivitas dan penerapan kebijakan antarmoda agar akses menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta semakin mudah, cepat, dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa.

Upaya transformasi tersebut juga mencakup peningkatan kualitas infrastruktur bandara yang dilakukan melalui Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) sebagai operator utama pengelola Bandara Soekarno-Hatta saat ini.

Pengelolaan berbasis digital terus diperkuat, termasuk integrasi berbagai sistem pelaporan dan deklarasi guna meningkatkan efisiensi layanan serta pengalaman pengguna di lingkungan bandara internasional tersebut.

AHY mengaku optimistis langkah yang sedang berjalan akan mempercepat transformasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi hub penerbangan berstandar global yang mampu bersaing dengan bandara terbaik dunia lainnya.

Adapun Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) menempati peringkat ke-22 dalam daftar bandara terbaik di dunia (World's Top 100 Airports) versi Skytrax pada tahun 2026.

"Tahun 2022 Bandara Soekarno-Hatta itu peringkat 51 dunia. Dan secara bertahap secara gradual semakin kecil peringkatnya. Dan kita sekarang di tahun 2026 di peringkat 22," kata AHY.

"Sedangkan proyeksi kita di 2027, 2028, 2029 kenapa tidak kita punya ambisi untuk kita masuk ke 10 besar. Dan saya pikir ini feasible, bukan sesuatu yang terlalu jauh dari jangkauan kita," katanya menambahkan.

Adapun Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang digelar Kemenko Infra turut dihadiri Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf), Teuku Riefky Harsya, Wakil Menteri Perhubungan Suntana dan pejabat lainnya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Saat ini yang progres pembangunan sudah lebih dari 50 persen, di beberapa bulan ke depan ini bisa dituntaskan

Sidoarjo, Jawa Timur (ANTARA) -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan pembangunan kembali Pondok Pesantren Al Khoziny di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, telah mencapai 50 persen.

"Saat ini yang progres pembangunan sudah lebih dari 50 persen, di beberapa bulan ke depan ini bisa dituntaskan," kata Agus saat meninjau pembangunan kembali Ponpes Al-Khoziny di Sidoarjo, Rabu.

Menurut dia, pembangunan difokuskan pada tiga fasilitas utama yakni asrama santri yang mampu menampung sekitar 830 hingga 850 orang, masjid empat lantai berkapasitas sekitar 1.200 orang, serta gedung pendidikan yang terdiri atas sembilan ruang kelas.

Agus menjelaskan seluruh bangunan dirancang saling terhubung dan terintegrasi dengan memperhatikan standar keselamatan yang telah dihitung secara cermat oleh Kementerian Pekerjaan Umum, kontraktor pelaksana dan konsultan teknis.

Ia menyatakan pemerintah menekankan bahwa aspek keselamatan menjadi prioritas utama dalam proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan tersebut menyusul peristiwa gedung musala di lingkungan Ponpes Al Khoziny yang ambruk dan menewaskan 67 orang santri pada 29 September 2025 tersebut.

Selain bangunan utama, lanjutnya, sarana pendukung seperti sanitasi dan penyediaan air bersih juga telah dipersiapkan guna menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman bagi para santri.

Dirinya mengatakan pembangunan tersebut diharapkan mampu mendukung proses pendidikan, pembinaan akhlak, serta mencetak generasi muda yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan masyarakat.

"Anggaran untuk pembangunan kembali pondok pesantren ini kurang lebih Rp122 miliar, sementara anggaran untuk renovasi sekitar 1.400 madrasah di seluruh Indonesia mencapai sekitar Rp4 triliun," katanya.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kebijakan penyaluran stimulus untuk pembelian sepeda motor listrik dipastikan mundur dari jadwal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa program subsidi tersebut kini ditargetkan baru dapat digulirkan pada bulan Agustus 2026, mendatang.

"Insentif motor listrik kemarin dikaji lagi, tambahan satu bulan," ucap Menko Airlangga selepas jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Ketika dikonfirmasi mengenai faktor yang melatarbelakangi penundaan stimulus bagi kendaraan ramah lingkungan ini, Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme penerapannya saat ini masih berada dalam tahap evaluasi mendalam.

"Masih dikaji lagi, iya ditunda lagi, sementara dikaji dulu. (Alasan ditunda) masih terus dikaji," ucap Airlangga.

Purbaya Tunda Insentif Pajak Kendaraan Listrik Satu Bulan



Pada rencana awal, otoritas berwenang berniat mengalokasikan kuota insentif bagi 200 ribu unit kendaraan listrik , yang terbagi rata masing-masing sebanyak 100 ribu unit untuk kategori motor dan mobil. Agenda penyaluran bantuan fiskal ini mulanya dijadwalkan dapat terealisasi mulai Juni 2026, akan tetapi rencana tersebut akhirnya batal terlaksana sesuai tenggat semula.

Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengatakan soal insentif kendaraan listrik bakal dilakukan secara bertahap, yang dimulai pada 2026. Seturut itu jumlah unit kendaraan yang diganjar insentif masih dalam perumusan. Sejauh ini, pemerintah menargetkan insentif untuk 6 juta kendaraan listrik di permulaannya.

"Tahun ini (mulai berlaku insentif). Ya tidak semuanya, bertahap lah. Subsidi mungkin 5 juta per motor, 5 juta rupiah, atau lebih. Yang jelas saya masih diskusi dulu dengan Menteri Perindustrian, Menko Perekenomian, dan kami laporkan lagi ke Presiden sesuai dengan petunjuk pada waktu itu," kata Purbaya beberapa waktu lalu.

Purbaya Ungkap Subsidi Motor Listrik Rp5 Juta per Unit Dimulai Juni 2026, Insentif Mobil Berapa?



Wacana insentif pajak ini beririsan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

Perlu diketahui, berdasarkan data pada Januari-Maret, penjualan BEV melonjak 96% menjadi 33.146 unit dari 16.926 unit, melampaui pertumbuhan industri yang hanya 1,7%. Adapun penjualan mobil Internal Combustion Engine (ICE) malah ambles dari 174.776 unit menjadi 156.684 unit. Hingga akhir 2026, porsi BEV diprediksi melambung menjadi berkisar 19-20%.

JAKARTA - Stimulus jumbo kembali diluncurkan pemerintah yang digadang-gadang dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus memitigasi dampak dari ketidakpastian geopolitik global. Atas dasar itu untuk memperkuat benteng pertahanan ekonomi domestik di paruh kedua tahun 2026 ini, pemerintah secara resmi mengumumkan paket kebijakan stimulus dan insentif ekonomi lintas sektor.

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/6/2026).

Secara rinci, total stimulus jumbo tersebut dialokasikan ke dalam beberapa program prioritas, termasuk jaring pengaman pangan, pembenahan kualitas tenaga kerja, hingga insentif transportasi publik.

Gelontorkan Diskon Tiket Transportasi hingga 30%, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp1,54 Triliun



Airlangga memaparkan, bahwa anggaran stimulus tersebut mencakup stimulus insentif transportasi sebesar Rp2,04 triliun, program pemagangan serta vokasi nasional senilai Rp6,26 triliun, dan bantuan pangan dalam skala masif sebesar Rp18,04 triliun. Seluruh bauran kebijakan ini dirancang agar menyentuh langsung denyut nadi perekonomian masyarakat di akar rumput.

Salah satu terobosan penting dalam stimulus ini menyasar sektor industri kreatif dan literasi melalui pemangkasan tarif pajak royalti bagi para penulis. Kebijakan ini sekaligus menjadi bukti konkret atas realisasi komitmen politik yang pernah dijanjikan oleh kepala negara kepada masyarakat.

"Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama, terkait dengan Pajak Penulis. Ini berupa tarif khusus PPH Final Royalti sebesar 1,5% bagi penulis," tutur Airlangga.

Purbaya Pede Harga BBM Pertamax Bakal Turun Efek Damai AS-Iran



Penurunan pajak royalti ini dinilai sangat signifikan jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya yang membebankan tarif progresif antara 5% hingga 35%. Di samping dukungan untuk dunia literasi, pemerintah juga fokus menggerakkan roda mobilitas publik guna menyokong sektor pariwisata domestik.

Airlangga menyampaikan, bahwa presiden telah mengarahkan pemberian diskon tarif transportasi untuk periode libur sekolah serta masa Natal dan Tahun Baru (Nataru). Skema diskon ini juga mencakup insentif bagi sektor transportasi udara, yang detail pelaksanaannya akan dijabarkan lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

Selain memangkas beban pajak pelaku kreatif, pemerintah juga memberikan kelonggaran bea masuk bagi impor bahan baku industri strategis demi menekan biaya operasional manufaktur. Insentif pembebasan tarif ini difokuskan pada pasokan gas cair serta material polimer yang menjadi tulang punggung sektor hilir.

"Pemerintah menetapkan bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia. Dengan ini diharapkan bisa meningkatkan nilai manfaat bagi sektor ekonomi sebesar 2,25 triliun," jelas Airlangga.

Langkah pembebasan tarif impor LPG tersebut diyakini mampu memangkas pengeluaran industri terkait sekaligus menciptakan efek berganda yang luas bagi perekonomian nasional. Kebijakan serupa juga diterapkan pada impor bahan baku plastik dengan tarif 0% guna meredam laju inflasi dari sektor kemasan makanan.

Seturut itu untuk mendongkrak daya saing industri aviasi dalam negeri, pemerintah membebaskan bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% demi memacu ekosistem perawatan pesawat (MRO).

Di sektor ketenagakerjaan, Kementerian Ketenagakerjaan akan memimpin kelanjutan program magang dan vokasi nasional di paruh kedua tahun ini untuk menggerakkan roda ekonomi lokal.

Di sisi lain, perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat rentan tetap menjadi pilar utama dengan dialokasikannya anggaran jaring pengaman pangan dalam skala besar. Kebijakan jaminan ketersediaan bahan pokok ini dipastikan berlanjut guna menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga di berbagai daerah.

"Kemudian yang terkait dengan Bantuan Pangan, ini pemerintah sudah atas arahan Bapak Presiden, Pak Presiden Prabowo mengarahkan untuk ini dilanjutkan untuk 3 bulan kemudian," tutur Airlangga.

Program perlindungan sosial ini dipastikan bergulir kembali pada periode Juli, Agustus, dan September, dengan menyasar 33,24 juta keluarga penerima manfaat melalui alokasi dana sebesar Rp17,54 triliun.

Upaya penguatan ketahanan pangan nasional tersebut juga diperkuat dengan program Stabilisasi Harga Pasokan Pangan (SPHP) khusus untuk perajin tahu dan tempe. Pemerintah mengalokasikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram dengan pagu kuota 250.000 ton untuk meredam gejolak harga pasar.

Seluruh skema jaring pengaman pangan ini telah melalui pembahasan intensif lintas kementerian dan dikoordinasikan secara matang bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) resmi menyetujui pagu anggaran untuk tujuh Kementerian Koordinator (Kemenko) untuk Tahun Anggaran (TA) 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa persetujuan ini menjadi landasan bagi jajaran kementerian koordinator untuk menjalankan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kebijakan program prioritas.

Dalam perinciannya, Kemenko Perekonomian mendapatkan alokasi pagu paling jumbo sebesar Rp664 miliar untuk tahun anggaran 2027. Kemudian, disusul oleh Kemenko Pemberdayaan Masyarakat yang memperoleh porsi anggaran cukup besar yakni Rp620,9 miliar.

Selanjutnya, Kemenko Pangan mendapatkan pagu sebesar Rp509,3 miliar, diikuti Kemenko Politik dan Keamanan Rp392,2 miliar, serta Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan sebesar Rp338,8 miliar.

Sementara itu, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disetujui mendapatkan alokasi Rp304,1 miliar, dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengantongi pagu sebesar Rp276,8 miliar.

“Bapak-Ibu sekalian, terhadap pagu para Menko yang saya sebutkan satu persatu, apakah disetujui?” ujar Said dalam Rapat Banggar DPR RI, Senin (22/6/2026).

“Setuju” jawab anggota Banggar DPR RI.

Said menambahkan, dalam rangka mengantisipasi adanya dinamika kebutuhan anggaran. Banggar DPR RI turut menyetujui usulan penambahan dana dari para Menko saat memaparkan program kerjanya nantinya.

"Agar para Menko tidak bolak-balik datang ke Badan Anggaran, maka atas penambahan itu kita setujui hari ini," pungkas Said.