Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tidak hanya sekedar merekam data, namun juga sebagai landasan pengambilan kebijakan anggaran dan mengambil keputusan.

Ia mengatakan sensus ekonomi dapat digunakan untuk membaca data tingkat kesejahteraan masyarakat yang akan ditentukan dalam skala desil, yang nantinya akan dipakai untuk penyusunan anggaran dan mengambil keputusan implementasi ekonomi yang sesuai agar tepat sasaran.

“Sehingga policy yang diambil di dalam politik anggaran tepat sasaran, yang layak dibantu mendapatkan perhatian khusus, yang layak tumbuh didorong untuk tumbuh, yang mulai naik kelas jumlahnya diketahui dengan pasti dan diberikan stimulus untuk naik kelas,” kata Menko PM dalam acara konferensi pers Sensus Ekonomi 2026 sektor ekonomi kreatif di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan sensus ekonomi juga penting untuk menjadi kekuatan baru pertumbuhan ekonomi kreatif serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum mendapatkan pengakuan sebelumnya. Dari sensus ini nantinya diharapkan ekonomi kreatif dan UMKM bisa mendapat pengakuan dari rumusan kebijakan.

Setiap pelaku ekonomi kreatif memerlukan pendekatan dan intervensi yang berbeda sehingga kehadiran sensus ekonomi di sektor ekonomi kreatif dapat membantu pemerintah melihat jelas strategi pemberdayaan yang lebih presisi.

Ia mengatakan sektor ekonomi kreatif ditargetkan akan mengejar pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen, mengentaskan kemiskinan ekstrem 0 persen tahun 2026, dan 5 persen maksimal kemiskinan di tahun 2029.

Dengan kesadaran data tersebut, dapat menjadi acuan pijakan dalam tugas kementerian untuk menghindari risiko dalam melaksanakan kebijakan yang tidak tepat sasaran.

“Itu perjalanan upaya kita untuk meletakkan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM, satu tarikan nafas dengan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Muhaimin.

Muhaimin mengatakan sensus ekonomi 2026 juga membantu melihat ekonomi kreatif ke dalam tiga dimensi, yaitu intervensi sektoral, pemahaman geografis dan memahami kebutuhan para pelaku kreatif.

Ia mengatakan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan akan menjadi bagian kerja bagi penguatan data tunggal sosial ekonomi nasional, yang menjadi acuan pemerintah maupun non pemerintah yang berperan melalui berbagai program yang mewujudkan Indonesia adil, makmur dan sejahtera.

“Data adalah infrastruktur yang mutlak menjadi kebutuhan pemerintah maupun di luar pemerintah. Sehingga sensus ekonomi ini adalah bagian dari investasi besar yang akan menjadi model kemajuan negara ke depan,” katanya.

Pewarta: Fitra Ashari
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) akan menggelar Global Talent Day dan Kebumen Job Fair & PMI Expo 2026 pada 24-26 Juni 2026 di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses talenta Indonesia terhadap peluang kerja internasional melalui jalur yang aman, legal, dan terampil.

Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabumian dan Aula Setda Kabupaten Kebumen tersebut menyasar calon pekerja migran Indonesia (PMI), siswa SMK, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin memasuki pasar kerja global. Selama tiga hari, peserta akan memperoleh berbagai informasi, pelatihan, hingga kesempatan bertemu langsung dengan lembaga penempatan kerja.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan, pemerintah tidak hanya mendorong penempatan tenaga kerja ke luar negeri, tetapi juga memastikan para pekerja memiliki keterampilan dan perlindungan yang memadai.

“Kita tidak sekadar memberangkatkan orang. Kita menyiapkan supaya mereka berangkat dengan terampil, terlindungi, dan tidak perlu khawatir. Peluangnya besar, dan tugas kami sebagai penyelenggara negara memastikan jalurnya resmi dan aman,” ujar Leontinus dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/6/2026).

Leontinus menjelaskan, permintaan tenaga kerja internasional terus meningkat, terutama di negara-negara yang menghadapi penuaan populasi seperti Jepang dan Jerman. Peluang tersebut terbuka di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, perawatan lansia, hospitality, hingga pertanian.

Meski demikian, menurut Leontinus, masih banyak peluang kerja yang belum terserap secara optimal. Selain itu, praktik penempatan nonprosedural masih ditemukan sehingga edukasi mengenai migrasi aman dan akses ke jalur resmi menjadi penting.

“Namun, sebagian peluang belum terserap optimal dan praktik penempatan non-prosedural masih terjadi, ini menegaskan pentingnya edukasi migrasi aman serta keterhubungan calon pekerja migran dengan jalur resmi,” katanya.

Ia berharap model kegiatan yang dilaksanakan di Kebumen dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia.

“Kami berharap apa yang kami kerjakan di Kebumen dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lainnya, sehingga semakin mengurangi potensi pekerja migran yang tertipu jalur non-prosedural dan ilegal,” ujar Leontinus.

Dalam kegiatan tersebut, peserta dapat mengikuti berbagai workshop yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), perwakilan kedutaan negara tujuan penempatan, International Organization for Migration (IOM) Indonesia, hingga BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, tersedia open class bahasa Jepang, Korea, dan Jerman, serta sesi job canvassing dan matchmaking yang mempertemukan calon pekerja migran dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), lembaga pelatihan kerja, dan test center.

Program ini juga mendukung agenda SMK Go Global yang bertujuan memperluas peluang lulusan pendidikan vokasi memasuki pasar kerja internasional.

Kebumen dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena merupakan salah satu daerah kantong pekerja migran di Jawa Tengah. Berdasarkan data Statistik Layanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia dari KP2MI, jumlah penempatan PMI asal Jawa Tengah mencapai 1.229.258 orang, dengan 46.751 orang berasal dari Kabupaten Kebumen.

Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyambut penyelenggaraan kegiatan tersebut karena dinilai dapat mendekatkan peluang kerja dan perlindungan kepada masyarakat.

“Banyak warga Kebumen khususnya dan Jawa Tengah umumnya yang merantau bekerja ke luar negeri, dan kami ingin memastikan mereka berangkat dengan aman, terampil, dan terlindungi,” ujar Lilis.

Konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik BGN menyampaikan, uang yang beredar di bawah, jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada mereka

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menyatakan ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu menumbuhkan pelaku usaha baru.

"Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru, sekaligus menstabilkan harga, sehingga petani untung dari proses MBG. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bu Nanik juga menyampaikan MBG dalam waktu singkat bisa membantu mengatasi harga telur di Jawa Timur, bukan hanya telur, harga-harga sayur berkat MBG juga berhasil mengatasi fluktuasi inflasi di Jawa Timur," kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Jakarta, Kamis.

Menko Muhaimin menegaskan salah satu tujuan Program MBG yakni pemberdayaan ekonomi masyarakat di bawah, mengingat uang yang beredar sangat besar sehingga harus memberikan dampak bagi mereka.

"Konsentrasi utama dari BGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik BGN menyampaikan, uang yang beredar di bawah, jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada mereka," ujarnya.

Muhaimin menekankan perbaikan manajemen Program MBG harus mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memberdayakan warga miskin dan miskin ekstrem.

"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dilakukan BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan, jadi prioritas yang harus diutamakan dalam pemberian kepada penerima manfaat, ada di dalam DTSEN ini," ucap Menko Muhaimin Iskandar.

Menko PM menegaskan perbaikan tata kelola MBG juga mesti mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang di dalamnya terdapat dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Pertama, yakni penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan dan miskin ekstrem. Kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin.

"Jadi kesimpulannya, saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program Presiden yang sangat bagus ini, kalau dikelola dengan manajemen yang benar, sekaligus akal sehat, dan tangan dingin, saya yakin tangan dingin Kepala BGN Bu Nanik bisa menjalankan program ini dengan baik, Insya Allah," tutur Menko PM Muhaimin Iskandar.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Percaya pada pemerintah akan mengambil langkah-langkah penting

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin meminta masyarakat tetap tenang menghadapi gejolak ekonomi global yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk kenaikan harga Pertamax.

Saat ditanya wartawan mengenai kenaikan harga Pertamax yang dinilai turut membebani masyarakat kelas menengah, Cak Imin mengatakan kondisi ekonomi global saat ini memang tengah bergejolak sehingga perlu dihadapi secara bersama-sama.

"Ya tentu ini ekonomi global sedang bergejolak, harus kita rapikan, rapatkan barisan, tetap bersama-sama menghadapi itu dengan tenang," kata Cak Imin usai menghadiri acara Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia juga meminta masyarakat untuk mempercayai pemerintah dalam mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah situasi tersebut.

“Percaya pada pemerintah akan mengambil langkah-langkah penting," ujarnya.

Saat ditanya mengenai antisipasi atau payung perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, Cak Imin memastikan pemerintah akan menyiapkan langkah tersebut.

"Pasti, pasti," kata dia.

Pertamina mengumumkan kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mulai 10 Juni 2026.

Harga Pertamax (RON 92) naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Sementara itu, Pertamax Turbo (RON 98) tetap Rp20.750 per liter.

Pertamina menyebut penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

"Penyesuaian harga Pertamax dan Pertamax Green dilakukan setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah," ujar Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun dalam keterangan resminya, Selasa (9/6).

Kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menegaskan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.

"Seminar nasional ini merupakan momentum yang sangat bermakna, sebagai wujud nyata dari sinergi antara dunia akademik dan pengambil kebijakan dalam upaya bersama merumuskan jawaban atas salah satu pertanyaan terbesar bangsa, yaitu bagaimana Indonesia keluar dari jebakan kemiskinan struktural dan benar-benar menuju kemakmuran yang inklusif," kata Staf Ahli Menko PM Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi Sugeng Bahagijo dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

Hal itu dikatakannya dalam seminar nasional bertema "Tantangan Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi Middle Income Trap di Indonesia" di Kampus Universitas Indonesia (UI), Depok, Jawa Barat.

Sugeng menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5,61 persen secara tahunan merupakan capaian yang patut diapresiasi karena menjadi yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

Namun demikian ia menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya diukur dari angka semata.

"Yang menentukan masa depan adalah strukturnya. Tantangan kita hari ini adalah memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar mampu menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan," katanya.

Ia menjelaskan Indonesia saat ini menghadapi tantangan struktural berupa masih dominannya lapangan kerja bernilai tambah rendah, penurunan upah riil pekerja, hingga ketimpangan pembangunan antar-wilayah.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan masyarakat hingga ke tingkat desa.

Sugeng menyebut sejak 2023 Indonesia telah masuk dalam kategori Upper Middle Income Country menurut Bank Dunia.

Namun posisi tersebut, lanjutnya, dinilai masih rentan terhadap risiko middle income trap apabila transformasi struktural tidak dilakukan secara menyeluruh.

Menurutnya, Indonesia perlu memperkuat inovasi, investasi produktif, kualitas modal manusia, serta digitalisasi yang inklusif agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih produktif dan berdaya saing.

Pemerintah terus mendorong berbagai program prioritas untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian Sugeng menegaskan bahwa paradigma pemberdayaan masyarakat tidak boleh hanya berhenti pada bantuan sosial semata.

"Kita tidak hanya ingin masyarakat menerima bantuan, kita ingin masyarakat menjadi pelaku aktif dalam transformasi ekonomi nasional. Inilah yang membedakan program sosial jangka pendek dengan investasi pemberdayaan yang mengubah nasib masyarakat secara berkelanjutan," kata Sugeng Bahagijo.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Sehingga saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga, lembaga keuangan, pemerintah daerah seperti Bali ini sukses bisa kita duplikasi ke berbagai pemerintah daerah..,

Badung (ANTARA) - Pemerintah menghubungkan 1.000 UMKM ekonomi kreatif di Bali dengan akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Terjadi akad KUR 1.000 UMKM, ini bukti bahwa Menteri UMKM dan Menteri Ekraf terus hadir berusaha melayani agar melalui BRI dan bank-bank lainnya terus memberikan akses permodalan keuangan kepada UMKM kita,” kata Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Muhaimin di Kabupaten Badung, Rabu menjelaskan, bantuan KUR ini penting di tengah berbagai tantangan global, sebab UMKM merupakan tulang punggung Indonesia yang terus harus berjalan.

“Sehingga saya mengajak seluruh kementerian dan lembaga, lembaga keuangan, pemerintah daerah seperti Bali ini sukses bisa kita duplikasi ke berbagai pemerintah daerah, kolaborasi total memberikan pelayanan memadai dan menggunakan data fakta bahwa rata-rata UMKM kita memang butuh (KUR) untuk bekerja bukan untuk disalahgunakan,” ujarnya.

Menurut Menko PM, kegiatan Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan di Bali yang digelar di Universitas Udayana ini menunjukkan komitmen pemerintah berkolaborasi memfasilitasi agar ekosistem UMKM terjaga.

Pemerintah bertekad untuk terus mencari jalan keluar agar di tengah himpitan ekonomi global, UMKM dan ekonomi kreatif tetap tumbuh dan naik kelas.

“15 tahun terakhir industri kita mengalami berbagai hambatan, kita tahu pahlawan yang akan memberikan solusi ekonomi adalah UMKM yang menopang di tengah keadaan industri yang lagi stagnasi, sehingga stagnasi dunia usaha harus kita hadapi dengan kolaborasi yang menumbuhkan produktivitas dan meningkatkan kelas seluruh pelaku UMKM,” kata Menko PM.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Damanik menambahkan dalam kegiatan ini, pemberian KUR difokuskan kepada UMKM ekonomi kreatif dengan lembaga penyalur adalah BRI, BPD Bali, KSP Guna Prima Dana, Pegadaian, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Mandiri Taspen.

Jika dihitung sejak 1 Januari, program KUR dari lembaga keuangan telah menjangkau 1,6 juta debitur dengan nilai mencapai Rp102,8 triliun, dimana sekitar 8 persen atau Rp8,9 triliun-nya tersalurkan ke sektor ekonomi kreatif.

Sementara untuk di Provinsi Bali saja penyaluran KUR tahun 2026 telah mencapai Rp4,1 triliun yang menjangkau 49,8 ribu debitur UMKM dengan penyaluran pada ekonomi kreatif mencapai Rp597 miliar.

Atas kegiatan ini, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menyampaikan terima kasih, mengingat pada tahun 2025 lalu penyaluran KUR di Bali sebanyak Rp10,6 triliun menyentuh 103.549 debitur.

Dengan kehadiran kementerian/lembaga sebagai penghubung tahun ini, maka akan semakin memperkuat akses permodalan khususnya di sektor ekonomi kreatif yang juga penopang ekonomi Bali.

"Kegiatan ini menjadi sangat relevan karena menghadirkan ekosistem yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, lembaga pembiayaan, inkubator bisnis, dan para pelaku UMKM dalam satu ruang kolaborasi, saya menyambut baik berbagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan mulai dari penandatanganan akad KUR," tuturnya.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno menyatakan pemerintah telah sepakat membentuk gugus tugas untuk memperbaiki tata kelola tempat penitipan anak atau daycare. Langkah ini diambil buntut kasus kekerasan di daycare Little Aresh, Yogyakarta.

“Tadi kita sepakati untuk membuat, membentuk gugus tugas mengenai perbaikan tata kelola daycare ke depan secepat-cepatnya, baik itu jangka panjang, jangka menengah, maupun sangat jangka pendek juga akan segera dirumuskan," kata Pratikno usai memimpin rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat., Kamis (30/4/2026).

Pratikno menerangkan dalam RTM itu, banyak sejumlah hal yang perlu dibenahi. Mulai dari standardisasi hingga perizinan daycare.

“Banyak sekali hal-hal yang harus kita perbaiki ke depan. Mulai dari standardisasi, perizinan, integrasi program, sistem informasi terpadu, dan lain-lain termasuk pengawasan di lapangan, insentif, dan disinsentif,” ujarnya.

Pratikno menuturkan, kasus Little Aresha tak bisa ditoleransi. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar negara hadir memberi solusi bagi masalah warga.

"Sebagaimana berkali-kali diperintahkan oleh Bapak Presiden bahwa negara harus hadir cepat menjawab permasalahan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, termasuk dalam kasus daycare ini," ungkapnya.

Lihat video: UPDATE DAYCARE! Kasus Mencuat, Daycare Little Aresha Disegel Polisi



Pratikno mengatakan Kemenko PMK akan berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk perbaikan. Pratikno berharap kasus kekerasan di daycare dapat dicegah.

"Jadi, Kemenko PMK terus berkoordinasi dengan K/L (kementerian/lembaga), dengan Kementerian PPPA, Kemendagri, Pemda, dan kementerian yang lain, KPAI, dan kepolisian juga mengenai kasus penanganan daycare di Yogyakarta," ucapnya.

Pratikno menegaskan, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak di Little Aresha akan dilanjutkan. Pratikno menambahkan, korban juga bakal mendapat pendampingan.

“Telah dilakukan penutupan dan penyegelan daycare Little Arissa. Kemudian juga Polri, dalam hal ini Polda DIY, juga telah melakukan penegakan hukum, proses penegakan hukum berjalan, dan di saat yang sama juga ada pendampingan korban dikawal oleh Bu Menteri PPPA dan kementerian yang lain. Di lapangan banyak itu Dinas Pemkot, Pemprov juga aktif terlibat, Dinas KPPPA, KPAI juga untuk layanan trauma healing bagi anak dan keluarga korban," jelas dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu yang berdampak untuk menekan angka kemiskinan ekstrem.

Hal itu dia ungkapkan usai rapat Evaluasi Capaian Pelaksanaan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Plaza BP Jamsostek, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/4/2026).

"Yang paling berdampak tentu program makan bergizi gratis, kemudian kedaulatan pangan. Misalnya hari ini soal ketersediaan pupuk misalnya, itu sangat berdampak pada tingkat produktivitas petani, Nilai Tukar Petani (NTP) naik bagus. Nelayan juga," katanya kepada awak media.

Cak Imin mengatakan, program tersebut memiliki dampak yang konkret terhadap masyarakat karena telah ditempatkan sebagai skala prioritas.

Menurutnya, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025.

Dia mengatakan sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrem telah naik kelas. Cak Imin menyampaikan bahwa penduduk miskin ekstrem di Indonesia menjadi 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang.

Secara khusus, MBG yang dinaungi Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan telah berkontribusi untuk 60 juta penerima manfaat.

Cak Imin menyampaikan, selain MBG, strategi pemerintah melakukan efisiensi anggaran juga dinilai berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.

"Salah satu yang kita syukuri di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo ini, politik anggaran berubah. Menjadikan anggaran lebih banyak langsung yang bisa dirasakan masyarakat," ucapnya.

Efisiensi anggaran, kata dia, juga mengoptimalkan penyaluran dana agar tepat sasaran dan mencegah pemborosan. Hal ini dinilai mampu berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan ekstrem.

"Politik anggaran kita ini dengan efisiensi maka akan ketemu pola skala prioritasnya. Akan ketemu pola kebutuhan riil masyarakat sehingga tidak lagi ada pemborosan yang tidak sesuai dengan skala prioritas dan yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mempercepat penguatan ekosistem ekonomi desa melalui program “Perintis Berdaya” di Lampung Timur. Program ini menargetkan kemandirian daerah berbasis potensi lokal dan kolaborasi komunitas.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan pendekatan pemberdayaan tidak bisa hanya bersifat top-down. “Kehadiran kami di Lampung Timur adalah untuk memastikan konsep ‘Perintis Berdaya’ tumbuh bersama kearifan lokal,” ujar Leontinus dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).

Ia menegaskan penguatan ekonomi desa harus bertumpu pada peran tokoh penggerak lokal atau local champion. Menurutnya, transformasi dari ketergantungan menuju kemandirian hanya bisa tercapai jika masyarakat menjadi aktor utama dalam pembangunan.

Dalam kegiatan ini, Kemenko PM juga menggelar Dialog Bersama Deputi (DBD) untuk menyerap aspirasi pelaku usaha dan koperasi. Forum ini menjadi ruang untuk merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai kebutuhan lapangan.

Program Perintis Berdaya berfokus pada empat pilar utama, yakni inovasi digital, literasi keuangan, ekosistem kewirausahaan, serta pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Implementasi program ini memperkuat UMKM dan koperasi di tingkat desa.

Leontinus menegaskan pelindungan pekerja migran harus dimulai dari desa. “Negara hadir untuk memastikan jaringan dukungan komunitas menjadi benteng perlindungan pertama bagi pekerja migran,” ujarnya.

Kegiatan ini melibatkan akademisi, asosiasi pengusaha, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan.

Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah menyambut kolaborasi ini sebagai dorongan baru bagi pembangunan daerah. “Dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Kemenko PM, kami yakin potensi pertanian dan UMKM di desa akan berkembang menjadi kekuatan ekonomi mandiri,” ujar Ela.

Koordinator Program ILO PROTECT untuk Migrasi Kerja Sinthia Harkrisnowo juga menyatakan dukungan terhadap penguatan pelindungan pekerja migran. “Kami mendukung peningkatan literasi digital dan keterampilan agar pekerja migran mampu bersaing secara global dengan perlindungan yang memadai,” katanya.

Tangerang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar mendorong agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencetak dan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berdaya saing tinggi guna membuka peluang ekosistem karir di luar negeri.

"Saya mengajak BUMN-BUMN yang ada, dan Insya-Allah bersama Ketua Komisi VI, kita akan dorong BUMN semakin banyak menyiapkan tenaga kerja yang siap bekerja di luar negeri," kata Muhaimin di Tangerang, Jumat.

Menurut dia, peran BUMN bisa untuk memperkuat kompetensi para calon pekerja melalui program corporate social responsibility (CSR) yang ada, hal itu bisa sekaligus memperkokoh kualitas SDM melalui pengembangan keahlian.

Dengan menerapkan prinsip penguatan kompetensi, lanjut Muhaimin, dinilai bisa memacu produktivitas dan membuat perusahaan membuka lebih banyak peluang atau kesempatan kerja ke luar negeri sesuai kebutuhan setiap negara.

"Dan saya dengar talenta-talenta kita jauh lebih disenangi daripada pesaing-pesaing kita dari berbagai negara lainnya, karena talenta kita punya kultur yang bagus, talenta kita punya profesionalisme yang terukur dan teruji, talenta-talenta kita punya akhlak yang baik," ujar dia.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengapresiasi kepada BUMN yang terlibat menjalankan peningkatan kualitas SDM seperti PT Angkasa Pura, PT Kereta Api Indonesia, KP2MI, P3MI, atas kontribusi nyata dalam memfasilitasi pelatihan hingga penempatan pekerja migran Indonesia (PMI).

Sedikitnya ada 200 calon pekerja migran skema Specified Skilled Worker (SSW) sektor manufaktur sebagai bagian dari strategi nasional memperluas akses tenaga kerja Indonesia ke pasar global melalui program SMK Go Global.

Program SMK Go Global menjadi salah satu atensi khusus Presiden Prabowo Subianto yang diinstruksikan langsung kepada Menko A Muhaimin Iskandar setelah Rapat Kabinet pada 5 November 2025 lalu.

Program SMK Go Global yang berjalan hari ini adalah langkah awal, sebuah fase ploting yang didukung pembiayaan CSR BUMN.

"Dari sini, model program diuji dan disempurnakan, sebagai fondasi menuju implementasi skema reguler yang saat ini tengah disiapkan," ujar dia.

Mereka diberangkatkan melalui berbagai program kolaboratif, yang terdiri dari 50 orang melalui program CSR PT Angkasa Pura, 30 orang melalui program CSR PT Kereta Api Indonesia, serta 120 orang melalui fasilitasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

Pelepasan itu, lanjutnya, menjadi bagian dari implementasi kebijakan SMK Go Global, yang dirancang sebagai jembatan untuk mencetak sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

Menko Muhaimin mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi konkret dari SMK Go Global yang dirancang untuk menyiapkan talenta Indonesia agar mampu bersaing di tingkat internasional sekaligus menjadi representasi kualitas tenaga kerja nasional.

"Pelepasan hari ini adalah bukti nyata bahwa SMK Go Global menjadi kunci dalam membuka akses dan memperluas ekspansi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Kita ingin SDM kita mampu bersaing dan mengambil peluang di pasar kerja internasional," katanya.

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

​Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyelenggarakan kegiatan Public Hearing Ekosistem Gim Nasional bertajuk "Penguatan dalam Perspektif Praktisi dan Pengusaha Industri Gim" pada Selasa (31/3/2026), di Kantor Kemenko PM, Jakarta.

Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk menjaring aspirasi langsung dari para pengembang, investor, dan praktisi guna mengevaluasi serta memperkuat kebijakan industri gim di tanah air.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengungkapkan apresiasinya terhadap pertumbuhan subsektor gim yang kian melesat.

Berdasarkan data tahun 2025, nilai ekspor pengembang gim Indonesia telah menembus angka US$60,8 juta, menjadikannya penyumbang ekspor terbesar keempat setelah subsektor fesyen, kriya, dan kuliner.

​Namun, Leontinus menekankan perlunya transparansi dalam melihat realitas lapangan, di mana pangsa pasar gim lokal di negeri sendiri saat ini masih berada di kisaran 1%, sementara pasar domestik didominasi oleh produk impor.

​“Pemerintah tidak tinggal diam dan telah mendorong percepatan lewat Perpres Nomor 19 Tahun 2024. Semangatnya jelas: kita ingin gim buatan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu unjuk gigi di kancah global,” ujar Leontinus, dikutip dari siaran pers.

​Dia menegaskan bahwa partisipasi publik yang bermakna adalah kunci dalam proses pembuatan kebijakan. Menurutnya, pemerintah menyadari bahwa implementasi regulasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan struktural yang mungkin belum terakomodasi secara sempurna oleh birokrasi.

Melalui Public Hearing ini, pemerintah sengaja memposisikan diri sebagai pendengar untuk menyerap seluruh masukan, mulai dari kendala pendanaan hingga dominasi publisher asing.

“Siang ini, posisinya dibalik. Pemerintah yang akan jadi pendengar, dan teman-teman pelaku industrilah yang jadi pembicara utamanya. Tolong sampaikan masukan, saran, curhatan soal pain points, atau bahkan kritik pedas sekalipun ke kami. Jangan ada yang ditahan-tahan,” tegas Leontinus.

​Leontinus menambahkan bahwa masukan riil dari praktisi sangat krusial agar ekosistem yang terbentuk sesuai dengan kebutuhan nyata, bukan sekadar asumsi di atas meja birokrasi. Hasil dari diskusi ini nantinya akan dirumuskan menjadi langkah konkret, termasuk dalam bentuk Policy Brief, yang diharapkan dapat menjadi game changer bagi industri gim nasional.

​Senada dengan hal tersebut, Kris Antoni Hadiputra, CEO Toge Productions, mengapresiasi inisiatif Kemenko PM yang membuka ruang dialog terbuka bagi para praktisi.

​“Kami sangat menghargai langkah Kemenko PM yang mau turun langsung mendengar suara dari bawah. Forum seperti ini memberikan harapan baru bahwa kebijakan ke depan akan lebih 'nyambung' dengan apa yang kami hadapi di studio setiap hari. Ini adalah langkah awal yang sangat positif untuk membawa gim lokal naik level. Semoga tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi dari acara ini bisa muncul langkah yang nyata,” ungkap Kris.

​Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai lini industri, antara lain Luat Sihombing (Direktur Gim Kementerian Ekonomi Kreatif), Aero Wibowo (Genesia Ventures), Kris Antoni Hadiputra (Toge Productions), Arrizki Ramadhan (Memento Studios), dan Adam Ardisasmita (Arsanesia).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pangsa pasar gim lokal di Indonesia masih tertinggal di tengah pertumbuhan industri yang terus meningkat. Pemerintah mulai menjaring masukan pelaku industri untuk mengevaluasi kebijakan dan memperkuat ekosistem gim nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar public hearing guna menghimpun aspirasi dari pengembang, investor, dan praktisi industri gim. Forum ini membahas tantangan struktural mulai dari pendanaan hingga dominasi produk asing di pasar domestik.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leontinus Alpha Edison mengatakan, subsektor gim menunjukkan pertumbuhan positif. Nilai ekspor pengembang gim Indonesia pada 2025 mencapai 60,8 juta dolar AS dan menjadi kontributor ekspor terbesar keempat di sektor ekonomi kreatif.

Namun, ia menyoroti rendahnya penetrasi gim lokal di pasar domestik yang masih berada di kisaran 1 persen. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan antara potensi industri dan daya saing produk dalam negeri.

“Pemerintah tidak tinggal diam dan telah mendorong percepatan lewat Perpres Nomor 19 Tahun 2024. Semangatnya jelas: kita ingin gim buatan lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan mampu unjuk gigi di kancah global,” ujar Leontinus dalam sambutannya di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ia menekankan pentingnya pelibatan pelaku industri dalam proses perumusan kebijakan. Menurutnya, banyak kendala di lapangan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi.

“Siang ini, posisinya dibalik. Pemerintah yang akan jadi pendengar, dan teman-teman pelaku industrilah yang jadi pembicara utamanya. Tolong sampaikan masukan, saran, curhatan soal pain points, atau bahkan kritik pedas sekalipun ke kami. Jangan ada yang ditahan-tahan,” kata Leontinus.

Kemenko PM menyebut hasil diskusi akan dirumuskan dalam rekomendasi kebijakan, termasuk policy brief yang diharapkan menjadi dasar penguatan industri gim nasional.

CEO Toge Productions Kris Antoni Hadiputra menilai forum ini menjadi langkah awal untuk memperbaiki kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan industri.

“Forum seperti ini memberikan harapan baru bahwa kebijakan ke depan akan lebih ‘nyambung’ dengan apa yang kami hadapi di studio setiap hari. Ini adalah langkah awal yang sangat positif untuk membawa gim lokal naik level. Semoga tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi dari acara ini bisa muncul langkah yang nyata,” kata Kris.

Kegiatan ini menghadirkan pelaku industri dari berbagai lini, termasuk perwakilan pemerintah, investor, dan studio gim. Pemerintah menilai kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk meningkatkan daya saing gim lokal di pasar domestik maupun global.