Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menilai transformasi dan penyempurnaan tata kelola kehutanan harus bisa lebih inklusif, berkelanjutan, kompetitif, sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul.

Adapun pembenahan tata kelola pemanfaatan hutan tersebut dilakukan melalui penyempurnaan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

“Kawasan hutan harus dikelola pihak yang memiliki kemampuan, komitmen, dan kesiapan berinvestasi serta menghadirkan manfaat bagi masyarakat, perekonomian, dan kelestarian lingkungan. Kita ingin memastikan setiap izin yang diberikan benar-benar menghasilkan pengelolaan hutan yang produktif, bukan hanya menguasai lahan,” ujar Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan masih terdapat berbagai persoalan tata kelola yang perlu segera diperbaiki.

Saat ini terdapat sekitar 500 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dengan sekitar 30 persen di antaranya menunjukkan kinerja yang belum optimal.

Selain itu, masih ditemukan konflik tenurial antara pemegang PBPH dengan masyarakat di sekitar kawasan hutan, sementara permohonan perizinan baru juga terus bertambah dengan jumlah antrean yang telah mencapai lebih dari 200 permohonan.

“Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan menyeluruh terhadap mekanisme pemberian, evaluasi, dan pengelolaan PBPH agar izin benar-benar diberikan kepada pelaku usaha yang mampu secara teknis maupun finansial serta memiliki komitmen kuat untuk mengelola kawasan secara berkelanjutan,” katanya.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kemenhut juga akan memperketat tahapan proses perizinan agar tidak dimanfaatkan sebagai celah untuk menguasai kawasan hutan tanpa kepastian investasi.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut Laksmi Wijayanti mengatakan penyempurnaan Permen LHK Nomor 8 Tahun 2021 tidak mengubah norma yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja maupun Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

“Fokusnya adalah memperbaiki kualitas tata kelola, menyederhanakan proses, meningkatkan kepastian usaha, memperkuat akuntabilitas, sekaligus memastikan manfaat pemanfaatan hutan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Laksmi.

Ia menambahkan penyempurnaan regulasi juga diarahkan memperkuat konsep Multiusaha Kehutanan, meningkatkan kepastian investasi, mempercepat penyelesaian konflik tenurial, memperkuat digitalisasi layanan perizinan, serta memastikan pengelolaan hutan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologis hutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bersama Emergent Forest Finance Accelerator, Inc. menjajaki peluang kerja sama dalam mendukung upaya pengurangan emisi dari sektor kehutanan Indonesia, khususnya melalui pendekatan pendanaan Jurisdictional REDD+ (JREDD+).

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan kerja sama ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk memperluas akses terhadap pendanaan iklim internasional guna mendukung pencapaian target iklim nasional sekaligus memperkuat pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menyambut baik kerja sama dengan Emergent sebagai peluang untuk menjajaki berbagai mekanisme pendanaan iklim internasional yang dapat mendukung implementasi Jurisdictional REDD+ Indonesia,” ujar Menhut Raja Antoni dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Adapun kesepahaman yang diteken dalam rangkaian London Climate Action Week 2026 ini mencerminkan komitmen kedua pihak untuk melanjutkan diskusi secara konstruktif mengenai berbagai peluang dan dukungan mobilisasi pendanaan iklim bagi upaya perlindungan serta pengelolaan hutan berkelanjutan di Indonesia.

Pembahasan tersebut mencakup potensi pemanfaatan hasil pengurangan emisi yang telah terverifikasi melalui FCPF maupun peluang pendanaan berbasis kinerja (results-based payments) serta skema pendanaan iklim lainnya melalui berbagai standar dan mekanisme internasional yang memiliki integritas tinggi.

Menhut menilai, Indonesia memiliki rekam jejak yang kuat dalam perlindungan dan restorasi hutan.

Melalui program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) yang didukung Bank Dunia, Indonesia telah berhasil menghasilkan pengurangan emisi yang terverifikasi dan memperoleh pendanaan iklim sebesar 110 juta dolar AS.

Pengalaman tersebut, lanjut dia, menjadi fondasi penting bagi Indonesia untuk menjajaki berbagai peluang baru dalam pasar karbon dan skema pendanaan berbasis hasil yang berintegritas tinggi.

Selain itu, Menhut Raja Antoni menegaskan Indonesia terus memperkuat fondasi tata kelola karbon nasional melalui berbagai kebijakan dan reformasi regulasi.

Pemerintah tengah membangun infrastruktur pasar karbon yang kredibel, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan investor serta memastikan manfaat lingkungan dan sosial dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Indonesia berkomitmen untuk menghadirkan pengurangan emisi yang terukur dan terverifikasi, sekaligus menghasilkan manfaat bagi keanekaragaman hayati dan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” ujar dia.

Sementara itu, President and CEO Emergent, Eron Bloomgarden menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Indonesia dalam upaya perlindungan hutan tropis dan mitigasi perubahan iklim.

“Dengan salah satu kawasan hutan tropis terbesar di dunia, upaya Indonesia dalam mengembangkan Jurisdictional REDD+ memberikan peluang penting untuk mengurangi emisi dalam skala besar sekaligus melindungi keanekaragaman hayati dan mendukung masyarakat yang bergantung pada hutan,” ujar Bloomgarden.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia siap untuk menjadi pemimpin solusi iklim berbasis hutan di tingkat global.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan komitmen Indonesia untuk memimpin transisi global dari ambisi iklim menuju implementasi nyata melalui penguatan tata kelola kehutanan, pengembangan pasar karbon berintegritas tinggi, serta inovasi pembiayaan konservasi.

“Indonesia tidak hanya ingin menjadi bagian dari transisi global menuju ekonomi rendah karbon, tetapi juga turut memimpin transformasi tersebut melalui solusi iklim berbasis alam yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Raja Antoni.

Ia mengatakan, Indonesia telah menunjukkan kemajuan nyata dalam pengelolaan hutan dan aksi iklim.

Salah satu capaian penting adalah keberhasilan menurunkan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari 2,61 juta hektare pada tahun 2015 menjadi sekitar 359 ribu hektare pada tahun 2025 melalui penguatan pencegahan, pemantauan terpadu, pengelolaan gambut, operasi lapangan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Selain itu, program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektare kepada masyarakat dengan manfaat bagi sekitar 1,4 juta kepala keluarga, sementara pengakuan hutan adat terus dipercepat sebagai bagian dari penguatan peran masyarakat dalam menjaga hutan.

Untuk mendukung Indonesia FOLU Net Sink 2030, Indonesia terus memperkuat tata kelola pasar karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2026 yang memberikan kepastian regulasi bagi kegiatan karbon di sektor kehutanan.

“Pada tanggal 6 Juli mendatang, Kementerian Kehutanan akan menerbitkan persetujuan dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume melebihi 30 juta ton CO2e,” kata Raja Antoni.

“Ini merupakan salah satu tonggak paling signifikan dalam pengembangan pasar karbon hutan Indonesia dan menunjukkan komitmen kami untuk menerjemahkan ambisi kebijakan menjadi peluang pasar yang nyata,” imbuhnya.

Selain itu, Menhut juga memperkenalkan berbagai langkah inovatif Indonesia dalam pembiayaan konservasi, termasuk pembentukan Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif Taman Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Gugus tugas tersebut sedang mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan inovatif seperti pembiayaan karbon, kredit biodiversitas, investasi restorasi ekosistem, wisata alam berkelanjutan, dan blended finance untuk mendukung pengelolaan 57 taman nasional Indonesia.

Di sisi lain, ia menilai Indonesia dan Inggris memiliki peluang besar untuk memperkuat kemitraan dalam bidang keuangan berkelanjutan, infrastruktur pasar, tata kelola, dan inovasi pembiayaan iklim.

“Kemitraan tersebut diharapkan dapat mempercepat perlindungan alam, mobilisasi investasi hijau, serta penciptaan peluang ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia kini bergerak menuju pembiayaan konservasi berbasis alam (nature finance) yang inklusif dan berkelanjutan.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan Indonesia tengah membangun pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan publik, melainkan membuka ruang bagi investasi yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, alam dan iklim.

“Indonesia tidak hanya sedang menyusun strategi pembiayaan. Kami sedang membangun paradigma baru tata kelola konservasi, di mana taman nasional memiliki kemandirian finansial, masyarakat menjadi mitra utama, sektor swasta memiliki peran yang bermakna, dan negara menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Satuan Tugas tersebut menargetkan sedikitnya 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik mencapai tingkat kemandirian pembiayaan pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menerapkan strategi ganda melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, sekaligus mendorong mobilisasi investasi melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan konsep “Natural Ecosystems as a New Asset Class”, yakni pendekatan yang memandang ekosistem alam sebagai aset strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan meliputi kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies (species bonds), ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai skema kemitraan pemerintah dan swasta.

Pendekatan itu, kata Raja Juli Antoni, diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Sebagai proyek percontohan utama, Indonesia memperkenalkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh.

Inisiatif itu, lanjutnya, dirancang untuk menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar, konektivitas habitat, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara terpadu dalam satu lanskap konservasi.

Ia pun mengundang komunitas investasi global, mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung transformasi pembiayaan konservasi Indonesia.

“Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, dukungan implementasi program, maupun pembiayaan inovatif yang disepakati bersama. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi sebagai instrumen penting dalam mobilisasi pembiayaan iklim global.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan tantangan utama pembiayaan iklim saat ini adalah belum terciptanya kondisi yang kondusif agar investasi dapat mengalir dengan aman dan dalam skala besar ke berbagai solusi iklim.

"Pasar karbon memiliki potensi besar untuk menyalurkan investasi bagi pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan," ujar Raja Juli Antoni.

"Namun, untuk mencapai potensi tersebut, pasar karbon harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, kepastian regulasi, dan kepercayaan," imbuhnya.

Ia menilai Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam penguatan pasar karbon global mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Untuk itu, pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola karbon nasional melalui berbagai reformasi kebijakan dan penguatan instrumen kelembagaan.

Salah satu tonggak penting yang telah ditetapkan adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi dasar pengembangan pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi dan kredibel.

Di sektor kehutanan, penguatan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon, transparansi, integritas lingkungan, serta kepastian investasi dalam kegiatan karbon kehutanan.

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pasar karbon nasional, Indonesia juga akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026.

Selain itu, pada 6 Juli 2026, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan menerbitkan persetujuan Menteri dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO2e.

"Ini merupakan bukti bahwa Indonesia tidak hanya membangun kerangka kebijakan, tetapi juga menghadirkan peluang pasar yang konkret dan dapat dipercaya oleh investor," ujarnya.

Menhut pun menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk membangun pasar karbon global yang semakin kuat.

Menurutnya, pusat-pusat keuangan dunia memiliki peran penting dalam membangun institusi pasar yang terpercaya, mengembangkan instrumen pengelolaan risiko, serta memobilisasi investasi yang dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Sementara itu, menjelang penyelenggaraan COP31, Indonesia mendorong tiga agenda utama dalam pengembangan pasar karbon global.

Pertama, memperkuat integritas dan transparansi pasar agar kepercayaan terhadap kredit karbon terus meningkat.

Kedua, mengembangkan infrastruktur pasar, mekanisme likuiditas, serta instrumen berbagi risiko yang mampu menarik investasi swasta dan institusional dalam skala besar.

Ketiga, memastikan bahwa pembiayaan karbon memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat serta para penjaga hutan yang berkontribusi langsung terhadap perlindungan ekosistem.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan Indonesia siap memasuki fase baru implementasi pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berdampak besar melalui penguatan tata kelola sektor kehutanan.

"Indonesia tidak lagi sekadar merancang kebijakan, melainkan telah melangkah jauh ke tahap implementasi praktis yang nyata di lapangan," kata Menhut pada pertemuan "The Coalition Senior Representatives Meeting" yang berlangsung di sela London Climate Action Week di London, Inggris, sebagaimana dikutip dari keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan kepemimpinan Indonesia di sektor kehutanan ini dibuktikan melalui penerbitan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Nomor 7 Tahun 2026, sebagai aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025.

Regulasi tersebut menjadi fondasi hukum yang kuat untuk menjamin tata kelola, integritas lingkungan, serta kepastian regulasi bagi para investor berkelanjutan.

Sebagai bukti nyata dari kesiapan infrastruktur tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) pun dijadwalkan menggelar upacara penyerahan Persetujuan Menteri sekaligus penerbitan kredit karbon sektor kehutanan dengan volume masif, mencapai lebih dari 30 juta ton CO2e pada 6 Juli 2026.

Langkah besar ini juga segera disusul dengan peluncuran Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026 sebagai infrastruktur utama pasar karbon nasional.

"Kehadiran SRUK akan memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pasar, sekaligus memberikan kepastian yang lebih besar bagi para pengembang proyek dan investor global," ujar Raja Antoni.

Bersamaan dengan peluncuran tersebut, Menhut mengatakan beberapa proyek karbon kehutanan Indonesia juga akan diregistrasikan di bawah standar yang diakui secara internasional.

"Hal ini mempertegas kesiapan Indonesia mengelola potensi besar solusi berbasis alam mulai dari hutan tropis, lahan gambut, hingga mangrove, serta penjajakan teknologi masa depan seperti biochar dan CCUS," katanya.

Lebih jauh, Menhut Raja Antoni turut mengajak dunia internasional untuk melakukan tiga aksi kolektif bersama.

Pendekatan ini dimulai dengan mengirimkan sinyal kuat ke pasar mengenai peran krusial kredit karbon berintegritas tinggi, mendorong korporasi dan lembaga keuangan global mengintegrasikan kredit karbon berkualitas ke dalam strategi transisi iklim mereka, serta memperkuat kerja sama internasional di bawah Article 6 Perjanjian Paris.

"Melalui kolaborasi yang setara dan saling menghormati prioritas nasional, Indonesia menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi dengan seluruh mitra global demi mewujudkan ekosistem pasar karbon dunia yang lebih besar, kuat, dan terpercaya," ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Inggris menindaklanjuti penguatan kerja sama di bidang konservasi alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembiayaan berkelanjutan bagi kawasan lindung.

Hal tersebut ditandai dengan pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni dengan Perwakilan Khusus Inggris Bidang Alam Ruth Davis dalam rangkaian London Climate Action Week di London, Inggris, awal pekan ini.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan kedua pihak membahas perkembangan implementasi Satuan Tugas Konservasi Bentang Alam dan Spesies Ikonik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut memiliki mandat untuk memperkuat konservasi, memobilisasi pembiayaan inovatif, mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030, serta membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Menhut Raja Antoni mengapresiasi dukungan pemerintah Inggris terhadap agenda konservasi Indonesia, termasuk dukungan awal sebesar 2 juta poundsterling yang telah diumumkan pada April lalu.

“Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat serta dukungan politik pada tingkat tertinggi untuk memperkuat konservasi alam. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan mandat tersebut menjadi reformasi kebijakan, proyek percontohan yang dapat direplikasi, dan hasil konservasi yang terukur bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar dia.

Menhut menegaskan pengembangan pembiayaan inovatif untuk konservasi merupakan pelengkap pembiayaan pemerintah dan bukan bentuk privatisasi taman nasional.

Seluruh pendekatan yang dikembangkan akan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas ekologis, serta manfaat yang adil dan inklusif bagi masyarakat sekitar kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai pengembangan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) sebagai salah satu model konservasi bentang alam yang mengintegrasikan perlindungan spesies kunci, penguatan ekonomi masyarakat, serta mobilisasi investasi jangka panjang untuk konservasi.

Ia juga menyampaikan, Indonesia saat ini memiliki 57 taman nasional dengan luas hampir 18 juta hektare yang menjadi rumah bagi berbagai spesies ikonik dunia dan ekosistem penting.

“Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan pendekatan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan, termasuk melalui skema blended finance, filantropi, dan pembiayaan publik, guna menutup kesenjangan pendanaan konservasi yang masih cukup besar,” kata Menhut.

Selain itu, ia mengatakan pertemuan bilateral ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global terkait hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

“Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus memperkuat dialog serta menjajaki berbagai peluang kerja sama konkret guna mendukung pengelolaan kawasan lindung yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya terkait pembiayaan inovatif taman nasional (TN) sebagai upaya transformasi pendekatan konservasi menjadi investasi strategis bagi masa depan pembangunan berkelanjutan.

Hal tersebut ditegaskan oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni pada sesi pembukaan tingkat tinggi “Nature and Finance” di sela rangkaian London Climate Action Week 2026 di London, Inggris.

“Indonesia meyakini bahwa alam bukan hanya sesuatu yang harus dilindungi, tetapi merupakan modal pembangunan yang harus dikelola dan diinvestasikan secara berkelanjutan. Karena itu, kita perlu beralih dari paradigma financing conservation menuju investing in conservation,” ujar Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sebagai negara megabiodiversitas yang memiliki salah satu kekayaan hayati terbesar di dunia, Indonesia menilai bahwa konservasi harus mampu menghasilkan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi secara bersamaan.

Pendekatan tersebut, lanjut Menhut, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perlindungan sumber daya alam sekaligus menciptakan peluang pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Raja Antoni juga memperkenalkan pembentukan Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional yang bertujuan memperkuat perlindungan dan pemulihan taman nasional, menjaga spesies langka dan terancam punah, serta mengembangkan sumber-sumber pembiayaan berkelanjutan bagi konservasi.

Pemerintah Indonesia pun berkomitmen memastikan masyarakat hukum adat dan masyarakat lokal menjadi mitra utama sekaligus penerima manfaat dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Guna mendukung agenda tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai kajian di sejumlah taman nasional guna mengidentifikasi peluang pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik ekologi, prioritas konservasi, dan kapasitas pengelolaannya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan antara lain kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies, ekowisata, debt-for-nature swap, serta berbagai mekanisme pembiayaan inovatif lainnya.

Indonesia juga memperkenalkan inisiatif “One Species, One Company”, yang bertujuan mendorong partisipasi sektor swasta dalam mendukung perlindungan satwa ikonik Indonesia seperti badak, orangutan, gajah, harimau, dan cenderawasih.

Di sisi kelembagaan, pemerintah Indonesia tengah memperkuat tata kelola pembiayaan konservasi melalui pengembangan skema Badan Layanan Umum (BLU) pada kawasan taman nasional guna meningkatkan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan menjamin keberlanjutan pendanaan konservasi dalam jangka panjang.

Salah satu prioritas utama yang saat ini sedang dikembangkan adalah penyusunan prospektus investasi berbasis sains untuk 13 TN prioritas di Indonesia.

Melalui pendekatan tersebut, Indonesia berupaya menerjemahkan hasil-hasil konservasi menjadi peluang investasi yang kredibel, transparan, dan dapat direplikasi dalam skala yang lebih luas.

Selain itu, Menhut mengajak seluruh pemangku kepentingan global untuk memperkuat kolaborasi dalam menutup kesenjangan pendanaan konservasi dunia yang masih sangat besar.

“Indonesia mengundang pemerintah, lembaga pembangunan, organisasi filantropi, lembaga keuangan, dan investor swasta untuk bersama-sama membangun model pembiayaan konservasi yang praktis, terukur, dan berdampak nyata,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan kemampuan Indonesia dalam mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menunjukkan perbaikan dalam beberapa siklus El Nino terakhir.

“Jika kita melihat perjalanan penanganan kebakaran hutan dan lahan dalam beberapa siklus El Nino terakhir, ada satu hal yang patut kita syukuri, kemampuan kita dalam mengendalikan karhutla terus menunjukkan perbaikan,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa luas karhutla saat El Nino terus menunjukkan tren penurunan. Pada El Nino 2015, luas karhutla tercatat sekitar 2,61 juta hektare, turun menjadi 1,64 juta hektare pada 2019, dan kembali menurun menjadi sekitar 1,16 juta hektare pada 2023.

Dalam dua siklus El Nino terakhir, lanjutnya, luas karhutla berhasil ditekan hingga 55,6 persen dibandingkan kondisi tahun 2015.

Menurut Menhut Raja Antoni, capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi yang kuat antar berbagai pihak, mulai dari BMKG, BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, hingga seluruh masyarakat.

“Karhutla bukan semata persoalan kehutanan, bukan semata persoalan lingkungan hidup, dan bukan hanya persoalan daerah tertentu. Karhutla adalah masalah bersama yang dampaknya dirasakan oleh seluruh bangsa,” ujar Raja Antoni.

Meski grafik karhutla pada siklus El Nino menunjukkan tren menurun, Menhut Raja Antoni mengingatkan bahwa kewaspadaan harus tetap ditingkatkan.

Hingga Mei 2026, luas karhutla tercatat sekitar 81 ribu hektare atau meningkat dibandingkan periode yang sama saat El Nino 2019 maupun 2023.

Selain itu, BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini datang lebih awal, berlangsung lebih lama, dan lebih kering dengan puncak kemarau pada Juli hingga September.

“Kalau semua stakeholder masih bekerja dengan baik juga dengan peran TNI, Polri, serta partisipasi masyarakat, tentunya kita akan bisa memenangkan pertarungan melawan karhutla ini,” ujar Menhut Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Meskipun aplikasi ini belum sempurna, tapi niat sederhana kita adalah agar kita bisa menjaga hutan...

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mempertegas upaya penguatan dan transformasi tata kelola kehutanan melalui integrasi sistem, penguatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan data intelligence dalam proses pengambilan keputusan.

“Ini harapan sederhana saya, sekali lagi, kita bisa berikan kepada pihak luar, orang bisa berusaha lebih mudah dan nyaman, investasi yang masuk lebih terukur, perizinan kita sederhanakan waktunya, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” kata Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) adalah melalui sistem digital Decision Support System (DSS) Kehutanan “Jaga Rimba”.

Menhut mengatakan, sistem digital ini ditujukan untuk memperkuat pengawasan kawasan hutan di Indonesia yang ia nilai menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

“Ide tentang DSS ini sebarnya sederhana saja, pengalaman saya masuk beberapa pekan beberapa bulan di kementerian yang kita banggakan ini, ada sesuatu yang harus kita perbaiki, ada sesuatu yang perlu kita benahi,” ujar Menhut Raja Antoni.

DSS Jaga Rimba, lanjut dia, mengintegrasikan berbagai aplikasi lintas direktorat jenderal, informasi geospasial tematik, hingga aturan yang menjadi dasar dalam memahami keterkaitan kawasan, perizinan, serta para pemegang hak dan kewajiban.

“Jadi idenya sederhana namun saya kira memiliki urgensi historis untuk memperbaiki kinerja kita, tidak hanya sekadar aplikasi, ini adalah kita coba membenahi cara berpikir kita, kita tidak boleh lagi ada ego sektoral,”ujarnya.

Menhut Raja Antoni menyebut DSS Jaga Rimba menjadi instrumen penting dalam mendorong terwujudnya “One Map Policy Kehutanan” atau Satu Peta Kawasan Hutan yang menjadi referensi bersama dalam pengelolaan dan pengawasan kawasan.

Saat ini, sistem tersebut didukung oleh 82 Informasi Geospasial Tematik yang dihasilkan 24 unit kerja eselon II serta 123 Rules and Relations yang memungkinkan analisis data lebih komprehensif dan akurat.

Selain itu, DSS Jaga Rimba dilengkapi fitur Early Warning System yang dapat memberikan notifikasi otomatis apabila terdeteksi potensi tumpang tindih perizinan, irisan permohonan, maupun hot spot yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

Fitur tersebut diharapkan mempercepat langkah mitigasi dan tindak lanjut berbasis data.

“Meskipun aplikasi ini belum sempurna, tapi niat sederhana kita adalah agar kita bisa menjaga hutan, menjaga rimba, sekaligus menjaga kehidupan kita sebagai bangsa,” kata Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Kehutanan memiliki komitmen yang siap untuk mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam penetapan 1,4 juta hektare (ha) hutan adat melalui Surat Keputusan (SK) Penetapan Hutan Adat.

Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan SK Hutan Adat ini merupakan upaya memutus mata rantai konflik kehutanan antara negara dan masyarakat adat.

“Saya secara pribadi sebagai Menteri Kehutanan memiliki komitmen yang siap untuk mempercepat proses penetapan masyarakat hukum adat ini,” kata dia.

Lebih lanjut, Raja Antoni menegaskan pengakuan dan penetapan hutan adat merupakan langkah penting untuk menghadirkan keadilan sekaligus memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Ia menyebut, selama ini konflik terkait kawasan hutan adat kerap muncul akibat perbedaan pandangan dalam mendefinisikan hak, pengelolaan kawasan, hingga penegakan hukum di wilayah hutan.

“Ternyata dari dulu dan terjadi di mana-mana terjadi konflik antara negara dan masyarakat dalam mendefinisikan, dalam mengelola, dalam menegakkan hukum, pemberian hak, antara negara dan masyarakat,” ujarnya.

Menhut Raja Antoni juga mengatakan pemerintah akan terus membuka ruang dialog guna menemukan titik temu antara regulasi negara dan kearifan lokal yang selama ini dijaga masyarakat adat.

“Ketika memang ada aturan hukum, namun lebih jauh dari legal formal tersebut adalah komunikasi dan kesepakatan yang baik antara kementerian kehutanan, pemerintah dan masyarakat hukum adat,” kata dia.

Adapun Menhut Raja Antoni telah menyerahkan SK Penetapan Hutan Adat kepada masyarakat hutan adat seluas 1.175 hektare untuk 4.938 Kepala Keluarga (KK) dengan rincian penerima SK sebagai berikut.

Provinsi Bengkulu Kabupaten Lebong

1. Rejang Marga Suku IX

2. Rejang Kutai Kota Baru Santan

3. Rejang Kutai Pelabai

4. Rejang Kutai Talang Donok

5. Rejang Kutai Talang Donok 1

6. Rejang Kutai Tabeak Blau

Provinsi Bali Kabupaten Buleleng

1. Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Adat Cempaga

2. MHA Desa Adat Tigawasa

Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun

1. MHA Marga Sungai Pinang

2. MHA Matga Batang Asai

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ini sebuah platform yang kami harapkan dapat memudahkan masyarakat membeli tiket dan mencari informasi dengan lebih cepat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong upaya akselerasi layanan digital taman nasional melalui aplikasi baru bertajuk “Ayo ke Taman Nasional”.

Menhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, mengatakan transformasi digital ini sekaligus untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan kunjungan ke taman nasional di seluruh Indonesia.

“Ini sebuah platform yang kami harapkan dapat memudahkan masyarakat membeli tiket dan mencari informasi dengan lebih cepat. Transformasi digital merupakan salah satu cita-cita yang kini telah berjalan sekitar 93 persen dan diperkuat dengan hadirnya aplikasi ini,” kata Raja Antoni.

Melalui aplikasi “Ayo ke Taman Nasional”, ia mengatakan masyarakat dapat membeli tiket masuk Taman Nasional, memperoleh informasi destinasi, serta mengakses berbagai layanan dalam satu platform terintegrasi.

Lebih lanjut, Menhut Raja Antoni mengungkapkan Indonesia memiliki 57 Taman Nasional dan 143 Taman Wisata Alam, dimana tren kunjungan setiap tahunnya terus meningkat.

Ia menegaskan, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memiliki tanggung jawab untuk memastikan kawasan konservasi yang dikunjungi masyarakat memberikan pengalaman yang aman dan nyaman.

“Saya sebagai Menteri Kehutanan memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan taman nasional dan taman wisata alam yang masyarakat kunjungi menjadi tempat yang aman, nyaman, dan memberikan pengalaman yang baik bagi seluruh pengunjung,” ujar dia.

Selain itu, Raja Antoni juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan taman nasional.

Ia mengungkapkan bahwa saat pertama menjabat sebagai Menteri Kehutanan, sistem penjualan tiket di sejumlah kawasan konservasi masih dilakukan secara manual dengan sistem sobek tiket atau bonggol.

“Satu setengah tahun lalu saya masuk ke Kementerian Kehutanan, sistem tiketnya masih sistem sobek. Saya merasa ini tidak efektif, tidak efisien, sekaligus tidak transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Oleh karena itu, Menhut Raja Antoni terus mendorong percepatan digitalisasi layanan, di mana hingga saat ini, 93 persen Taman Nasional telah menerapkan sistem tiket elektronik.

Selain itu, Kemenhut juga terus mengatasi berbagai kendala infrastruktur di kawasan terpencil melalui pemanfaatan teknologi.

“Sekarang sudah 93 persen kita melakukan e-ticketing di taman nasional kita. Masih ada beberapa tempat yang mengalami kendala internet dan listrik, tetapi kami mencari teknologi yang paling efisien, termasuk pemanfaatan solar panel, sehingga di tempat-tempat terpelosok sekalipun kita bisa menawarkan layanan e-ticketing yang lebih baik,” kata Menhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026