Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tengah menjajaki pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-18 Konvensi Keanekaragaman Hayati atau Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity (COP18 CBD) yang dijadwalkan berlangsung pada 2028.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Jumhur Hidayat mengatakan rencana pencalonan tersebut telah memperoleh dukungan dari sejumlah pemangku kepentingan di dalam maupun luar negeri.

"Sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar mengembangkan mekanisme pendanaan berbasis konservasi yang menjaga ekosistem sekaligus memberi manfaat ekonomi," kata Jumhur dalam keterangan pada Jumat (26/6/2026), dikutip dari Antara.

Rencana tersebut dibahas saat Jumhur bertemu dengan Co-Chair International Advisory Panel on Biodiversity Credits (IAPB) Dame Amelia Fawcett di London, Inggris, Kamis (25/6/2026), di sela agenda London Climate Action Week.

Selain membahas pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah COP18 CBD, pertemuan itu juga membahas pengembangan skema biodiversity credits atau kredit biodiversitas sebagai alternatif pembiayaan konservasi keanekaragaman hayati.

Menurut Jumhur, upaya pelestarian keanekaragaman hayati perlu berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi. Karena itu, mekanisme pembiayaan hijau yang berkelanjutan menjadi salah satu instrumen yang perlu diperkuat.

Dalam kesempatan tersebut, Dame Amelia menilai Indonesia memiliki peluang untuk menjadi salah satu negara yang berperan dalam pengembangan instrumen pembiayaan konservasi di tingkat global.

Dia juga mengapresiasi pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Biodiversity Credits oleh KLH yang bertugas menyiapkan kajian kebijakan, menyusun skema implementasi, serta mengidentifikasi proyek percontohan.

Indonesia dan IAPB juga sepakat memperkuat kerja sama melalui pertukaran pengetahuan dan dialog internasional, termasuk menjelang penyelenggaraan COP17 CBD di Yerevan, Armenia, pada Oktober 2026.

"Inisiatif Indonesia menjadi pelopor pengembangan biodiversity credits di kawasan Asia dan global. Hal ini memberi pesan penting terhadap kolaborasi antarnegara dan para pihak untuk meningkatkan konservasi keanekaragaman hayati dengan semangat nature positive," kata Dame Amelia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan Indonesia kini bergerak menuju pembiayaan konservasi berbasis alam (nature finance) yang inklusif dan berkelanjutan.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, menegaskan Indonesia tengah membangun pendekatan baru dalam pengelolaan konservasi yang tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pembiayaan publik, melainkan membuka ruang bagi investasi yang kredibel, berintegritas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, alam dan iklim.

“Indonesia tidak hanya sedang menyusun strategi pembiayaan. Kami sedang membangun paradigma baru tata kelola konservasi, di mana taman nasional memiliki kemandirian finansial, masyarakat menjadi mitra utama, sektor swasta memiliki peran yang bermakna, dan negara menyediakan kerangka regulasi yang kuat untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan secara akuntabel dan berkelanjutan,” ujar Raja Juli Antoni.

Sebagai bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Pembiayaan Inovatif untuk Pengelolaan Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik.

Satuan Tugas tersebut menargetkan sedikitnya 13 taman nasional dan dua lanskap konservasi spesies ikonik mencapai tingkat kemandirian pembiayaan pada 2030.

Untuk mencapai target tersebut, Indonesia menerapkan strategi ganda melalui reformasi regulasi dan penguatan kelembagaan, sekaligus mendorong mobilisasi investasi melalui pengembangan instrumen keuangan inovatif dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak.

Selain itu, Indonesia juga memperkenalkan konsep “Natural Ecosystems as a New Asset Class”, yakni pendekatan yang memandang ekosistem alam sebagai aset strategis yang mampu menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan sekaligus menjaga fungsi ekologisnya.

Berbagai instrumen yang tengah dikembangkan meliputi kredit karbon, kredit biodiversitas, obligasi konservasi spesies (species bonds), ekowisata, bioprospeksi, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga berbagai skema kemitraan pemerintah dan swasta.

Pendekatan itu, kata Raja Juli Antoni, diharapkan dapat membuka peluang investasi baru yang mendukung konservasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Sebagai proyek percontohan utama, Indonesia memperkenalkan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh.

Inisiatif itu, lanjutnya, dirancang untuk menunjukkan bahwa perlindungan satwa liar, konektivitas habitat, dan pengembangan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara terpadu dalam satu lanskap konservasi.

Ia pun mengundang komunitas investasi global, mitra pembangunan, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam mendukung transformasi pembiayaan konservasi Indonesia.

“Kami menyambut kemitraan dalam bentuk dukungan keahlian, transfer teknologi, dukungan implementasi program, maupun pembiayaan inovatif yang disepakati bersama. Kolaborasi global akan mempercepat upaya kita dalam menjaga keanekaragaman hayati sekaligus menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi di Indonesia guna menjaga fungsi ekologis dan perlindungan kawasan.

“Pembiayaan inovatif harus ditempatkan dalam kerangka utama konservasi. Ini bukan komersialisasi kawasan konservasi. Fungsi ekologis taman nasional tetap menjadi prioritas, sementara skema pembiayaan, kemitraan, jasa lingkungan, filantropi, maupun instrumen pasar harus menjadi alat pendukung untuk memperkuat perlindungan kawasan dan spesies,” kata Wamenhut dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pemerintah Indonesia pun, lanjut dia, membentuk Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut diarahkan untuk menyusun kerangka, strategi, dan instrumen pembiayaan inovatif bagi pengelolaan taman nasional dan konservasi spesies ikonik pada periode 2026–2030.

Beberapa taman nasional yang menjadi perhatian antara lain Taman Nasional Komodo, Way Kambas, Ujung Kulon, Tanjung Puting, dan Rinjani, serta lanskap spesies ikonik di Aceh dan Jambi.

Adapun sejumlah instrumen yang sedang dijajaki antara lain pembiayaan berbasis karbon, foster sponsorship untuk satwa liar, skema one company one species, species bond, pembayaran jasa lingkungan, serta bentuk kemitraan lainnya.

Wamenhut Rohmat mengatakan, seluruh instrumen tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, perlindungan spesies, kapasitas polisi kehutanan dan ranger, sistem pemantauan, serta manfaat bagi masyarakat sekitar kawasan, termasuk masyarakat hukum adat.

Selain itu, Wamenhut juga menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam pengembangan pembiayaan inovatif.

Setiap dukungan dari perusahaan, lembaga filantropi, investor berdampak, maupun mitra teknis harus dilakukan secara terbuka, kredibel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia.

Pemerintah juga memperkuat kebijakan Nilai Ekonomi Karbon dan tata kelola perdagangan karbon sektor kehutanan sebagai bagian dari upaya mendorong pembiayaan iklim yang kredibel, terukur, dan selaras dengan prioritas nasional.

Upaya tersebut, lanjut Rohmat, juga sejalan dengan agenda Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, yang menempatkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan sebagai salah satu tulang punggung pengendalian emisi gas rumah kaca.

“Melalui penguatan kawasan konservasi, perlindungan hutan alam, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan gambut dan mangrove, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan, Indonesia menunjukkan bahwa komitmen iklim diterjemahkan ke dalam aksi nyata di tingkat tapak,” ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026