Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Inggris menindaklanjuti penguatan kerja sama di bidang konservasi alam, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembiayaan berkelanjutan bagi kawasan lindung.

Hal tersebut ditandai dengan pertemuan bilateral antara Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni dengan Perwakilan Khusus Inggris Bidang Alam Ruth Davis dalam rangkaian London Climate Action Week di London, Inggris, awal pekan ini.

Menhut dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu, mengatakan kedua pihak membahas perkembangan implementasi Satuan Tugas Konservasi Bentang Alam dan Spesies Ikonik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2026.

Satgas tersebut memiliki mandat untuk memperkuat konservasi, memobilisasi pembiayaan inovatif, mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030, serta membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.

Menhut Raja Antoni mengapresiasi dukungan pemerintah Inggris terhadap agenda konservasi Indonesia, termasuk dukungan awal sebesar 2 juta poundsterling yang telah diumumkan pada April lalu.

“Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat serta dukungan politik pada tingkat tertinggi untuk memperkuat konservasi alam. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan mandat tersebut menjadi reformasi kebijakan, proyek percontohan yang dapat direplikasi, dan hasil konservasi yang terukur bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujar dia.

Menhut menegaskan pengembangan pembiayaan inovatif untuk konservasi merupakan pelengkap pembiayaan pemerintah dan bukan bentuk privatisasi taman nasional.

Seluruh pendekatan yang dikembangkan akan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas ekologis, serta manfaat yang adil dan inklusif bagi masyarakat sekitar kawasan.

Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai pengembangan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) sebagai salah satu model konservasi bentang alam yang mengintegrasikan perlindungan spesies kunci, penguatan ekonomi masyarakat, serta mobilisasi investasi jangka panjang untuk konservasi.

Ia juga menyampaikan, Indonesia saat ini memiliki 57 taman nasional dengan luas hampir 18 juta hektare yang menjadi rumah bagi berbagai spesies ikonik dunia dan ekosistem penting.

“Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan pendekatan pembiayaan yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan, termasuk melalui skema blended finance, filantropi, dan pembiayaan publik, guna menutup kesenjangan pendanaan konservasi yang masih cukup besar,” kata Menhut.

Selain itu, ia mengatakan pertemuan bilateral ini juga menegaskan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global terkait hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

“Indonesia dan Inggris sepakat untuk terus memperkuat dialog serta menjajaki berbagai peluang kerja sama konkret guna mendukung pengelolaan kawasan lindung yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Raja Antoni.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Halal bukan hambatan perdagangan

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Inggris melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kamar Dagang Inggris (BritCham) di Indonesia, membahas penguatan rantai pasok produk halal kedua negara.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, mengatakan kedua negara juga membahas implementasi Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia.

“Halal bukan hambatan perdagangan. Halal adalah customer satisfaction dan loyalitas pelanggan. Ketika kepastian halal terbangun dengan baik, maka produk akan memiliki nilai tambah dan daya saing yang semakin kuat di pasar global,” kata Haikal.

Ia menambahkan, pertemuan dengan BritCham juga menjadi forum dialog strategis antara regulator dan pelaku usaha multinasional dalam memperkuat implementasi kewajiban sertifikasi halal sekaligus mendukung kelancaran perdagangan dan distribusi produk di pasar global.

Selain itu, Haikal juga menegaskan bahwa implementasi wajib halal merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan daya saing produk sekaligus memperkuat kepercayaan konsumen global yang beredar di Indonesia.

Ia juga menegaskan bahwa BPJPH terus membuka ruang dialog bersama pelaku usaha agar implementasi regulasi dapat berjalan secara bertahap, adaptif, dan tetap mendukung keberlangsungan industri nasional maupun internasional.

“Yang terpenting adalah bagaimana ekosistem halal ini tumbuh bersama. Regulasi berjalan, pelaku usaha juga mendapatkan kepastian dan pendampingan,” ujar dia.

Sementara itu, Executive Director BritCham Indonesia Anggarini Sesotyoningtyas menyampaikan apresiasi atas keterbukaan BPJPH dalam membangun komunikasi bersama dunia usaha internasional.

Menurutnya, dialog yang konstruktif sangat penting dalam mendukung implementasi halal yang efektif dan selaras dengan dinamika rantai pasok global.

“Kami berterima kasih atas keterbukaan dialog ini. Kami membawa berbagai perwakilan bisnis bersama British Embassy untuk berdiskusi mengenai implementasi halal di Indonesia. Kami juga ingin memberikan masukan langsung dari lapangan,” ujar Anggarini.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

PECI kami posisikan sebagai landscape-based conservation financing model yang mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Inggris memprioritaskan pengembangan proyek Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh dalam kemitraan strategis kedua negara di sektor kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembiayaan inovatif berbasis bentang alam.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menegaskan bahwa PECI bukan sekadar proyek konservasi spesies, melainkan model pembiayaan dan pengelolaan bentang alam terpadu.

“PECI kami posisikan sebagai landscape-based conservation financing model yang mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Menhut.

Adapun PECI merupakan salah satu inisiatif prioritas dalam kerja sama Indonesia-Inggris, yang dikembangkan melalui amandemen MoU dengan menambahkan fokus kerja sama pada konservasi gajah Sumatera.

Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan kelangsungan hidup jangka panjang gajah Sumatra melalui perlindungan habitat, pengelolaan bentang alam secara berkelanjutan, serta pengurangan konflik manusia dan satwa liar di wilayah Peusangan, Aceh.

Kawasan awal proyek PECI mencakup area seluas 20.000 hektare, dengan potensi pengembangan hingga 80.000 hektare untuk membentuk koridor ekologis yang terintegrasi.

Saat ini, PECI berada pada tahap persiapan implementasi, yang mencakup pembentukan struktur kelembagaan, perencanaan teknis, serta penguatan koordinasi antara pemerintah, mitra pembangunan, sektor swasta, dan masyarakat lokal.

Inisiatif ini juga menjadi model penting dalam pengembangan pembiayaan konservasi berbasis bentang alam yang mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Langkah terbaru adalah pertemuan antara Menhut Raja Antoni dengan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik Seema Malhotra baru-baru ini di Jakarta.

“Fokus pertemuan ini adalah memastikan bahwa fase implementasi berjalan terstruktur, terukur, dan memiliki keberlanjutan pembiayaan jangka panjang,” ujar Menhut.

Menhut menambahkan Indonesia memandang konservasi gajah Sumatera sebagai bagian dari agenda strategis nasional dalam memperkuat tata kelola kawasan konservasi, mendukung target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, serta memperkuat kredibilitas Indonesia dalam kepemimpinan global isu hutan dan iklim.

Selain PECI, Kerja sama lainnya antara kedua negara adalah program Kemitraan untuk Bentang Alam Berkelanjutan (KIBAR), pengembangan National Park Financing Task Force, serta peluang mobilisasi pembiayaan inovatif berbasis alam, termasuk blended finance, carbon credits, dan biodiversity credits berintegritas tinggi.

Dalam konteks kerja sama bilateral, kemitraan Indonesia-Inggris berada di bawah kerangka MoU FOLU Net Sink 2030 yang ditandatangani pada 2022.

Kerja sama ini mencakup penguatan tata kelola kehutanan, dukungan terhadap Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK), konservasi spesies prioritas, serta pengembangan mekanisme pembiayaan kehutanan yang inovatif dan berkelanjutan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Inggris memperkuat upaya pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan, sekaligus mendukung aksi iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pertumbuhan yang inklusif melalui Multistakeholder Forestry Programme Phase 5 (MFP 5) di Jakarta, Senin.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan, kerja sama dengan Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO) ini menegaskan kemitraan jangka panjang antara kedua negara yang terus berkembang sejak fase pertama pada tahun 2000 untuk menyesuaikan dengan dinamika di lapangan.

“Di mana kemajuan harus dapat dilihat hasilnya, reformasi tata kelola merupakan pekerjaan yang kompleks, dan perbaikan berkelanjutan menjadi hal yang tidak bisa ditawar,” ujar Menhut.

Lebih lanjut, ia mengatakan Indonesia memiliki peran strategis dalam upaya global menghadapi perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, mengingat luas kawasan hutan serta kontribusinya terhadap penurunan emisi pada sektor Forest and Other Land Use (FOLU).

Pemerintah Indonesia, lanjutnya, terus memperkuat tata kelola hutan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sebagai bagian dari prioritas pembangunan nasional serta komitmen internasional, yang direfleksikan oleh ambisi untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menyoroti komitmen bersama untuk kemajuan pembangunan dan kelestarian.

“Investor, konsumen, dan pemerintah membutuhkan kredibilitas dan konsistensi. MFP5 mendukung Indonesia dalam memperkuat fondasi kepercayaan yaitu tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas. Inggris tetap berkomitmen karena Indonesia serius melakukan perbaikan dan menunjukkan kemajuan,” katanya.

MFP5 mendapatkan arahan dan diawasi oleh Programme Steering Committee (PSC) yang melibatkan perwakilan dari kedua pemerintah serta para ahli dan pemangku kepentingan terkait.

PSC memberikan arah strategis dan tata kelola untuk memastikan program tetap relevan, berbasis bukti, dan berfokus pada dampak.

MFP5 mengintegrasikan dua pilar kerja yang saling melengkapi ke dalam satu upaya terpadu untuk memperkuat sistem pengelolaan hutan berkelanjutan Indonesia, dari kebijakan ke pelaksanaan, dan dari pelaksanaan ke kepercayaan pasar.

Program ini akan mendukung penguatan institusi di tingkat nasional dan tapak, proses tata kelola yang lebih transparan dan inklusif, penyempurnaan sistem keberlanjutan dan legalitas termasuk SVLK+, perluasan penerapan multi usaha kehutanan, perluasan akses pasar, serta penguatan perwakilan Indonesia dalam berhubungan dengan mitra perdagangan utama dan dalam berbagai forum multilateral.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat memperkuat hubungan ekonomi bilateral melalui pembentukan Indonesia–UK Economic Growth Partnership (EGP). EGP merupakan sebuah kerangka kerja sama baru yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kolaborasi lintas sektor strategis.

“Kedua negara perlu memformulasikan nilai strategis dari EGP agar dapat memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, baik melalui pendekatan government-to-government (G-to-G) maupun business-to-business (B-to-B),” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (24/10/2025).

Kesepakatan tersebut dibahas dalam pertemuan Airlangga dengan Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Dominic Jermey, di Jakarta, Kamis (23/10). Pertemuan ini juga menegaskan arah implementasi hasil kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Inggris pada November 2024 serta pembahasan awal antara kedua pejabat pada Mei 2025.

Melalui EGP, Indonesia dan Inggris akan memperdalam kerja sama di sejumlah sektor utama seperti energi bersih, pendidikan, teknologi digital, layanan keuangan, serta perdagangan dan investasi yang berkelanjutan. Kerangka ini juga diproyeksikan menjadi bagian penting dari New Strategic Partnership Agreement between Indonesia and the United Kingdom, yang ditargetkan rampung pada akhir 2025.

Airlangga menilai, EGP merupakan langkah strategis untuk mengonsolidasikan berbagai kerja sama ekonomi yang sudah berjalan dan memperluas ruang kolaborasi di tengah transisi energi dan ekonomi digital global. “Kerangka ini akan memperkuat posisi Indonesia dan Inggris dalam membangun kemitraan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan global,” ujarnya.

Selain membahas EGP, kedua pihak juga menyinggung proses aksesi Indonesia ke dalam Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Inggris, yang lebih dulu menjadi anggota, menyatakan kesiapannya untuk berbagi pengalaman dengan Indonesia terkait proses tersebut.

Dukungan ini sejalan dengan pernyataan bersama (Joint Statement on a New Strategic Partnership between the Republic of Indonesia and the United Kingdom) yang ditandatangani tahun lalu. Dokumen itu menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat konektivitas ekonomi lintas kawasan dan meningkatkan peran dalam kerja sama Indo-Pasifik yang inklusif.