JAKARTA - Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) tengah menghitung ulang harga rumah subsidi imbas kenaikan beban konstruksi . Namun hal ini belum akan dilaksanakan dalam waktu dekat karena perlu pertimbangan lebih jauh baik dari sisi suplai atau pengembang, maupun demand dalam hal ini pembeli rumah.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati mengatakan, saat ini pihaknya tengah membicarakan wacana penyesuaian harga subsidi kepada para ketua asosiasi di sektor perumahan.

"Kita saat ini bersama para Ketum sedang membicarakan, diskusikan. Karena kan tadi kita tahu memang ada kenaikan harga konstruksi," ujarnya saat ditemui di Kawasan Menteng, Minggu (14/6/2026).

Sri memastikan, wacana kenaikan harga rumah subsidi ini akan memperhitungkan daya serap pasar, dalam hal ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga target Presiden Prabowo dalam program 3 juta rumah bisa terlaksana dengan baik.

"Tapi kan kalau kami pemerintah tentu harus memperhatikan MBR-nya, gimana nih, sampai berapa nih dia bisa punya kemampuan menyicil kalau ada kenaikan," tambahnya.

Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group



Selain daya serap pasar, ia menegaskan, bahwa kualitas dari pada rumah subsidi juga menjadi pertimbangan lain dari pemerintah, kalaupun mengalami kenaikan harga.

"Terus kalau ada kenaikan kualitasnya gimana. Tentu kualitas juga harus bagus itu, jadi perbankannya gimana gitu. Jadi saat ini masih kita diskusikan (wacana kenaikan rumah subsidi)," lanjutnya.

Sekedar informasi, kenaikan harga bahan baku global, biaya energi, dan biaya distribusi membuat harga material bangunan terus terdorong naik. Seperti besi beton dan baja ringan, semen, pasir dan batu split, keramik dan granit, serta kabel listrik berbahan tembaga.

Selain faktor material, kenaikan beban upah para pekerja konstruksi juga menjadi komponen tambahan pembentuk harga jual rumah, baik subdisi maupun komersil.

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng BUMN untuk membangun sebanyak 800 unit hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) , khususnya yang tinggal di kawasan bantaran rel di Jakarta. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengatakan, proyek ini akan dibangun di dua lokasi, yakni kawasan Pasar Senen sebanyak 300 unit dan Tanah Abang 500 unit, dengan target penyelesaian serentak pada 15 Juni mendatang.

"Di Senen, tepatnya di Kramat, akan dibangun sekitar 300 unit hunian di atas lahan milik Angkasa Pura. Kemudian di Tanah Abang akan dibangun sekitar 500 unit di lahan milik Kereta Api," ujar Maruarar dalam konferensi pers di Kantor BP BUMN, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan, proyek ini merupakan bentuk kolaborasi lintas BUMN yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan PT Angkasa Pura dalam penyediaan lahan, serta dukungan pihak swasta melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dari sisi dukungan konstruksi.

“Inisiatif ini menekankan kapan selesainya, bukan kapan dimulainya. Ini memberikan kepastian yang sangat penting bagi masyarakat,” katanya.

Momen Prabowo Menyusuri Permukiman di Bantaran Rel Kereta Api Senen Tanpa Pengawalan Ketat



Diungkapkan juga bahwa, pemerintah akan terus mendorong model kolaborasi serupa ke depan. Bahkan dalam waktu dekat, dirinya bersama jajaran BUMN akan kembali meninjau lokasi lain untuk pengembangan hunian berbasis kolaborasi antara BUMN dan swasta.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria menegaskan komitmen BUMN dalam mendukung program penyediaan perumahan bagi masyarakat. Menurutnya, pemanfaatan aset-aset BUMN yang sebelumnya kurang optimal akan difokuskan untuk kepentingan publik, termasuk pembangunan hunian layak.

Seskab Teddy: Pak Presiden Dadakan ke Bantaran Rel Senen, Warga Antusias



“Aset-aset yang belum termanfaatkan akan kita optimalkan agar bisa dinikmati masyarakat. Ini bagian dari komitmen bahwa BUMN adalah milik rakyat,” tambahnya.

Dony menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah melakukan pemetaan terhadap berbagai aset BUMN di kota-kota besar yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap perumahan. Program pembangunan hunian di Senen dan Tanah Abang ini diharapkan menjadi model percepatan penyediaan rumah di kawasan perkotaan padat, sekaligus mendukung program pemerintah dalam mengurangi backlog perumahan nasional.

Tabanan, Bali (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tengah mengebut evaluasi harga rumah subsidi di sejumlah wilayah di tanah air untuk mengatasi persoalan masyarakat tidak memiliki rumah atau backlog saat ini diperkirakan mencapai 9,9 juta unit.

“Kami keliling ke daerah untuk mengetahui masalah, termasuk isu harga tanah sehingga perlu penyesuaian harga,” kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati di sela serah terima kunci rumah subsidi Perumahan Griya Multi Jadi di Kabupaten Tabanan, Bali, Selasa.

Pihaknya telah membuat sejumlah kajian soal harga tanah, termasuk sedang mengkaji penyediaan rumah vertikal perkotaan yang bisa dibiayai dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Ia menjelaskan pembahasan dilaksanakan bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) termasuk menggandeng perbankan, pengembang serta masyarakat selaku konsumen.

Pemerintah, lanjut dia, dalam kajian tersebut harus mempertimbangkan aspek komprehensif mengingat setiap provinsi/daerah memiliki karakter berbeda mulai dari kemampuan pembayaran masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga harga jual maksimal rumah subsidi.

“Insya Allah 2026 kami upayakan untuk bisa dijalankan,” imbuhnya.

Pasalnya, lanjut dia, saat ini kuota rumah subsidi 2025 secara nasional naik dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.

Kementerian PKP rencananya pada 2026 juga bakal menaikkan kuota rumah subsidi menjadi hingga 500 ribu unit.

Hingga saat ini, ucap mantan Asisten Perekonomian dan Keuangan Pemprov DKI Jakarta itu, kuota rumah subsidi secara nasional sudah mencapai 223 ribu unit.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pengembang rumah subsidi Griya Multi Jadi Tabanan I Gede Suardita mengharapkan pemerintah agar menaikkan harga jual rumah subsidi khususnya di Bali menjadi di atas Rp200 juta, dari yang saat ini mencapai Rp185 juta sejak 2024 dengan luas 60 meter persegi.

Ada pun harga jual rumah subsidi di Bali ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 689/KPTS/M/2023 bersama zonasi di Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara, Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek), dan Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya dan Mahakam Ulu.

Suardita menjelaskan saat ini harga tanah terus melonjak setiap tahun misalnya di kawasan rumah subsidi itu yang berlokasi di wilayah Sanggulan, Tabanan sudah mencapai Rp1 juta per meter.

Sedangkan harga tanah untuk rumah subsidi maksimal hingga Rp600 ribu per meter.

Saat ini pihaknya telah membangun 2.000 unit rumah, sebanyak 50 persen di antaranya adalah segmentasi rumah subsidi yang sudah laku terjual.

Kabupaten Tabanan merupakan bagian dari daerah terintegrasi Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) yang saat ini tidak masuk wilayah perumahan subsidi, karena harga tanah yang mahal, bahkan hingga menembus miliaran rupiah per 100 meter persegi tergantung lokasi dan luas tanah.

Mantan Ketua Umum Real Estat Indonesia (REI) Bali itu memperkirakan pada 2026, pengembang di Kabupaten Tabanan akan fokus menggarap segmen komersial jika harga jual rumah subsidi masih tetap sama.

“Konsep kami berjualan sambil ber-yadnya (beramal) tapi kalau terus menerus, kami bisa rugi. Mudahan-mudahan harga jual (rumah subsidi) bisa dinaikkan sehingga otomatis kami masih bisa berkarya untuk subsidi,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan penyerapan rumah subsidi hingga 15 November 2025 mencapai 221.000 unit dari total alokasi 350.000 unit untuk 2025.

Ia menilai capaian ini sebagai bukti sinergi kuat seluruh pelaku ekosistem perumahan nasional.

"Semua ini berkat dukungan pengembang, perbankan, dan Tapera. Ekosistem perumahan harus kompak. Terus bekerja semangat mengejar target hingga akhir tahun," ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalitas dalam setiap pembangunan rumah subsidi.

"Pengembang adalah jembatan antara negara dan rakyat dalam merealisasikan anggaran untuk membantu masyarakat kecil. Kepercayaan nomor satu, kepuasan pelanggan nomor satu," katanya.

Sebelumnya, Ara mengungkapkan kredit program perumahan (KPP) dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) wujud nyata keberpihakan pemerintahan Presiden Prabowo di sektor perumahan.

FLPP adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang.

Pengelolaan FLPP dilaksanakan oleh BP Tapera. Program ini telah berjalan sejak 2010 dan terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

Sementara itu, KPP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No 13 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri (Permen) PKP No 13 Tahun 2025.

KPP merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan/atau kredit pembiayaan investasi yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan menengah berupa individu perorangan atau badan usaha dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas di bidang perumahan.

Pihak yang berhak menerima KPP dari sisi penyediaan antara lain UMKM atau pelaku usaha seperti pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dan pedagang bahan bangunan.

Dana KPP dimanfaatkan dari sisi penyediaan misalnya untuk penyediaan tanah, pembelian bahan bangunan dan atau pengadaan barang dan jasa guna pembangunan rumah atau perumahan.

Sedangkan, dari sisi permintaan seperti UMKM berupa individu perorangan yang ingin membeli rumah untuk tempat usaha.

Dari sisi permintaan, KPP bisa dimanfaatkan misalnya untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, renovasi guna mendukung kegiatan usaha.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Menjelang akhir tahun, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang kerap dipanggil Ara menyatakan tekad untuk segera meresmikan 50 ribu unit rumah subsidi dalam waktu dekat sebagai bagian dari upaya pemenuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Doakan mudah-mudahan Desember, kami harus doa, kerja keras, karena kita bertekad untuk Desember nanti, tahun ini ya, nggak sampai 3 bulan lagi 50 ribu rumah subsidi, ya makanya ekosistemnya harus kompak," ujar Ara dalam Property Point CNBC Indonesia dikutip Jumat (7/11/2025).

Ia menekankan pentingnya penyebaran pembangunan ke seluruh pelosok Indonesia, khususnya di lokasi-terpencil dan wilayah luar Jawa. Banyak daerah yang berada di wilayah ujung Indonesia juga ikut tersenruh.

"Saya pilih sengaja di empat titik yang paling ujung-ujung lah. Ada di Aceh, kemudian di Papua, kemudian di Maluku Utara, sama di NTT. Karena kita harus melayani semua masyarakat berpenghasilan rendah. Makanya kita terus dorong pengembangnya ada di semua daerah ya. Sehingga bisa mengakomodir untuk kalau ada yang mau," ungkapnya.

Sebelumnya, program ini telah direncanakan secara luas dengan mencakup 100 titik pembangunan sebagai bagian dari persiapan massif menjelang penargetan akhir tahun.

"Nah itu pasti persiapannya lebih baik lagi lah, lebih matang lagi. Terus masuk ke Sumatera Utara. Besok kita ke Sumatera Utara, besok udah berangkat dan kita juga dorong habis itu kita ke Jawa Timur, Kalimantan Barat. Kalau tidak salah ada Sumatera Barat juga ya. Jadi kita memang masih kasih semangat dan penyerapan tadi dan menyinergikan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, pengembang, perbankan, dan masyarakat konsumen itu sendiri," kata Ara.

Foto: Suasana proyek pembangunan perumahan di Depok, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021). Harga hunian rumah hunian masih menunjukkan kenaikan pada kuartal IV-2020 namun laju kenaikan melambat. (CNBC Indonesia/Tri Susilo) Suasana proyek pembangunan perumahan di Depok, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021). Harga hunian rumah masih menunjukkan kenaikan pada kuartal IV-2020 namun laju kenaikan melambat. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Keberhasilan program perumahan rakyat sangat tergantung pada sinergi lintas sektor, mulai dari pengembang, perbankan, pemerintah hingga masyarakat serta penyelesaian hambatan regulasi di lapangan.

"Jadi pengembang juga penting sekali, perbankan penting sekali, kemudian rakyatnya juga sangat penting sekali. Dan pemerintahnya tadi yang mengeluarkan regulasi. Dan kadang terus terang masih kurang sinkron di lapangannya," katanya.

Menyadari tantangan yang masih muncul di lapangan, ia menegaskan bahwa dialog dan komunikasi antara pihak-terkait menjadi kunci untuk menuntaskan hambatan.

"Jadi kita masih ajak dialog baik-baik, ajak ngobrol supaya masalah-masalah bisa diselesaikan ya di lapangan. Saya pikir aturan juga masih dengan pendekatan yang baik lah, ajak ngobrol, komunikasi yang baik. Banyak kok masalah itu bisa dengan cara ya mesti aware, mesti mufakat, cari solusi bisa kita selesaikan," sebut Ara.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Antusiasme masyarakat terhadap program rumah subsidi terus meningkat menjelang akhir tahun. Hingga awal November 2025, minat masyarakat untuk mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Sejahtera) telah mencapai lebih dari tiga perempat dari total target nasional.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebutkan bahwa jumlah pendaftar yang ingin memperoleh rumah subsidi terus bertambah secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun dari sisi realisasi baru mencapai 213.630 unit rumah per 3 November 2025. Realisasi ini baru 61,03% dari target 350.000 unit rumah yang ditetapkan pemerintah sepanjang 2025.

"Hasil peminatan di SiKasep (Sistem Informasi KPR Sejahtera) pendaftaran orang yang ingin mengakses KPR FLPP per hari ini sudah di angka 271 ribu atau 77% dari target 350 ribu. Itu yang sudah terproses saat ini realisasinya sudah 196 ribu," kata Heru Pudyo Nugroho dalam Property Point' CNBC Indonesia, dikutip Jumat (7/11/2025).

Peningkatan penyaluran kredit juga terlihat dalam waktu singkat setelah digelarnya program akad massal KPR.

"Jadi kalau dari mulai seminggu yang lalu pada saat proses akad massal, ada peningkatan realisasi 15 ribu (unit). Ini kan hal yang terus kita upayakan ya, bahwa ada optimisme menjelang akhir tahun biasanya memang ada lonjakan dari sisi penyaluran dan proses, percepatan proses oleh teman-teman perbankan," ujarnya.

Foto: Muhammad Luthfi Rahman Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

Tahun ini menjadi momentum penting karena pemerintah menyediakan alokasi FLPP yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kuota tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ada alokasi FLPP yang tinggi di tahun ini yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat berpenghasilan kecil, rendah yang memiliki kriteria untuk bisa mengakses," lanjut Heru.

Meski target tahun ini terbilang ambisius, Heru tetap optimistis bahwa BP Tapera dapat menuntaskan penyaluran hingga akhir tahun.

"Kita sangat optimis untuk pencapaian target 350.000 tahun 2025. Walaupun ini merupakan tantangan, karena pertama kali BP Tapera mendapatkan alokasi kuota terbesar sepanjang sejarah FLPP. Biasanya kita mengelola sekitar 200.000-220.000, paling tinggi ya. Ini 350.000, ada kenaikan sangat signifikan. Tentu kami melakukan upaya-upaya ofensif nih ya. Dari sisi demand, kemudian dari sisi supply," jelasnya.

(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia - Insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) yang kembali diperpanjang pemerintah menjadi dorongan penting bagi sektor properti nasional.

Kebijakan PPNDTP akan menstimulasi pasar perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi juga membuka peluang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dalam rentang Rp 8,5-15 juta/bulan yang selama ini belum tersentuh.

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Realestat Indonesia (BPO-REI), Paulus Totok Lusida, menegaskan bahwa kelompok MBT perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Menurutnya, kelompok ini kerap berada di posisi serba sulit karena tidak termasuk kategori penerima subsidi, namun juga belum cukup mampu membeli rumah dengan skema komersial penuh.

"Selain untuk MBR, kami juga terus memperjuangkan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) dengan harga rumah hingga Rp500 juta. Ini kami sudah usulkan sejak lama, jadi bunganya komersial tetapi bebas PPN. Semoga disetujui dan ditetapkan lewat peraturan presiden," ujar Totok kepada CNBC Indonesia, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, dengan adanya kebijakan PPN DTP yang diperpanjang hingga 2027, pembeli rumah dengan harga antara Rp200 juta hingga Rp500 juta bisa menikmati pembebasan pajak yang nilainya cukup besar. Potongan PPN bukan sekadar insentif sesaat, melainkan kebijakan strategis yang dapat memperkuat daya beli masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan jangka panjang.

"Karena pengaruh pajak itu 10 tahun saja itu sama dengan 100 persen. Kalau Anda beli rumah, bayar PPN, itu kan berbunga selama 10 tahun, itu sama dengan 100 persen. Jadi Anda beli satu rumah biayanya sama dengan dua rumah," katanya.

Saat ini, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan pro-rakyat seperti program pembangunan 3 juta rumah, penambahan kuota rumah subsidi menjadi 350.000 unit di tahun 2025, serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Namun demikian, Totok menilai kebijakan tersebut masih perlu diperluas agar juga menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan tanggung.

"Jumlah kalangan menengah cukup besar. Kalau yang sederhana misalnya ya, itu 50 persen dari market, MBT ini 30 persen. Oke, tinggi juga ya, untuk persentasenya," ujarnya.

Totok menjelaskan bahwa sektor properti memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain menjadi penggerak bagi lebih dari seratus industri turunan, sektor ini juga berperan besar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).

"Properti itu setelah dianalisa lebih detail, pengaruhnya sangat besar. Secara PDB kan di sekitar 14 persen. Untuk pertumbuhan ekonomi, bahkan dari tim presiden bilang properti itu bisa memengaruhi 2 persen. Jadi untuk mencapai 8 persen, 2 persen itu bisa dari properti," kata Totok.

Adapun perincian pengelompokkan MBR berdasarkan Permen Nomor 5 Tahun 2025 tersebut adalah:

1. Zona 1 meliputi Jawa (kecuali Jabodetabek), Sumatra, NTT, dan NTB:
- Status tidak kawin: Rp8.500.000
- Status kawin: Rp10.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp10.000.000

2. Zona 2 meliputi Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, dan Bali:
- Status tidak kawin: Rp9.000.000
- Status kawin: Rp11.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp11.000.000

3. Zona 3 meliputi Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya:
- Status tidak kawin: Rp10.500.000
- Status kawin: Rp12.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp12.000.000

4. Zona 4 meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang:
- Status tidak kawin: Rp12.000.000
- Status kawin: Rp14.000.000
- Satu orang untuk peserta Tapera: Rp14.000.000

(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

Jakarta, CNBC Indonesia — Skor kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) disebut-sebut menjadi hambatan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa pun mengatakan hendak membantu hal tersebut untuk mendorong permintaan KPR agar pada akhirnya dapat meningkatkan serapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita deteksi bareng tadi, apa masalahnya? Ada beberapa pembatasan di SLIK, dan kita pikir-pikir nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demandnya akan naik kencang," ujarnya, dikutip Selasa (21/10/2025).

Terkait hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa SLIK sebenarnya bukan penentu boleh atau tidaknya perbankan menyalurkan kredit kepada calon debitur.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan informasi SLIK hanya merupakan salah satu pertimbangan dalam proses pemberian kredit/pembiayaan.

"Analisis kredit umumnya menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai contoh karakter calon debitur, legalitas, arus kas, dan kemampuan membayar calon debitur di masa depan serta disesuaikan dengan kebijakan dan risk appetite masing-masing LJK," kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/10/2025).

Ditekankan pula bahwa SLIK berperan penting dalam menjaga agar pembiayaan nasional, termasuk program perumahan rakyat, berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Data SLIK digunakan dalam berbagai program pembiayaan pemerintah, antara lain Kredit Program Perumahan (KPP) dan program 3 juta rumah yang dikelola oleh Kementerian PKP.

Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan SLIK hanya menjadi salah gambaran tentang kemampuan bayar calon debitur. Namun, keputusan akhir ditentukan oleh masing-masing bank.

"Artinya ada kolektivitas yang nggak lancar Itu kalau bank mau ngasih [pinjaman] silakan aja. Tetap dengan manajemen risuko yang sudah diperhitungan oleh mereka. Jadi sudah ada imbauan yang sudah sangat jelas bahwa itu bukan penentu," kata dia saat Pemaparan materi Strategi OJK Mengedukasi dan Melindungi Konsumen di Java Heritage Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

Sementara itu, para bankir mengatakan SLIK merupakan satu alat untuk mengukur kelayakan seseorang untuk menerima kredit.

Sepakat dengan OJK, Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo mengatakan bahwa SLIK bukan satu-satunya alat dalam menentukan akseptasi pembiayaan dan terdapat pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk analisa kemampuan bayar, karakter nasabah, dan tujuan pembiayaan.

Terpisah, Direktur Risk Management PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Setiyo mengatakan bahwa masih menggunakan SLIK dalam proses penilaian kredit.

Adapun Presiden Direktur PT CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan bahwa sekarang bank bisa saja tidak mengacu pada SLIK.

Dia melanjutkan bahwa bank bisa menerapkan aturan kredit yang tidak menghitung posisi utang di SLIK dalam jumlah tertentu, yang biasanya kecil atau apabila dianggap imaterial untuk keputusan kredit.

Lani mengatakan, kebijakan itu tergantung masing-masing bank. "Karena bank bisa melihat credit record calon debitur tanpa semua dari dokumen yg dimintakan kepada nasabah. Tentunya setiap bank dapat membuat credit rules sendiri sesuai dengan risk dan credit appetite masing-masing bank," terang Lani.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

PURWOKERTO - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) angkat bicara terkait keluhan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa atas skor kredit Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dinilai menghambat pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi menegaskan, SLIK bukan menjadi penentu bagi bank untuk memberikan pembiayaan. Keputusan kredit, ujar Kiki, tetap berada pada bank sepanjang mempertimbangkan tata kelola dan mitigasi risiko yang memadai.

"Jadi SLIK itu cuma menjadi salah satu bagaimana bisa mendapat gambaran tentang seseorang. Tapi kalau misalnya pun setelah dilihat, misalnya ada kol (kolektibilitas) 2, 3, 4, 5 ya. Artinya ada kolektivitas yang nggak lancar Itu kalau bank mau ngasih silahkan aja," kata Kiki di Purwokerto, Sabtu (18/10).

Ia menjelaskan, OJK telah meminta data 100 ribu calon penerima KPR di BP Tapera yang disebut mengalami kendala, untuk ditelaah lebih lanjut bersama Komite Tapera. Kiki juga menggarisbawahi kembali kedaulatan keputusan pada industri perbankan dalam mengambil keputusan pemakaian SLIK.

"Sudah ada imbauan (ke perbankan) kalau itu (SLIK) bukan penentu, jadi itu semua dikembalikan kepada perbankannya silahkan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, OJK menyatakan siap berdiskusi lebih jauh dengan Kementerian terkait, termasuk setelah data rinci calon nasabah diterima.

"Intinya kita sangat mendukung program pemerintah Siapa sih yang nggak senang lihat masyarakat bisa punya banyak rumah yang semakin affordable buat mereka," ujarnya.

Sebelumnya Menkeu Purbaya berencana untuk memulihkan utang macet bagi MBR agar dapat mengajukan kredit program rumah bersubsidi pemerintah. Pemutihan utang macet bakal menyasar kepada rapor hitam kreditur atau nasabah yang tercantum dalam SLIK, dengan utang maksimal Rp1 juta.

"Saya akan ketemu dengan OJK nanti. Apakah betul ada orang yang seperti itu (calon pembeli terganjal daftar hitam SLIK). Kalau diputihkan di bawah Rp1 juta katanya pengembang mau bayar, itu bagus," ujarnya di kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Selasa (15/10).

Banyumas, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bukan lah penentu boleh atau tidaknya perbankan menyalurkan kredit kepada calon debitur. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan informasi SLIK hanya merupakan salah satu pertimbangan dalam proses pemberian kredit/pembiayaan.

"Analisis kredit umumnya menggunakan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition) sebagai contoh karakter calon debitur, legalitas, arus kas, dan kemampuan membayar calon debitur di masa depan serta disesuaikan dengan kebijakan dan risk appetite masing-masing LJK," kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/10/2025).

Ditekankan pula bahwa SLIK berperan penting dalam menjaga agar pembiayaan nasional, termasuk program perumahan rakyat, berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Data SLIK digunakan dalam berbagai program pembiayaan pemerintah, antara lain Kredit Program Perumahan (KPP) dan program 3 juta rumah yang dikelola oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Terpisah, Kepala Eksekutif Pengawasan Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan SLIK hanya menjadi salah gambaran tentang kemampuan bayar calon debitur. Namun, keputusan akhir ditentukan oleh masing-masing bank.

"Artinya ada kolektivitas yang nggak lancar Itu kalau bank mau ngasih [pinjaman] silakan aja. Tetap dengan manajemen risuko yang sudah diperhitungan oleh mereka. Jadi sudah ada imbauan yang sudah sangat jelas bahwa itu bukan penentu," kata dia saat Pemaparan materi Strategi OJK Mengedukasi dan Melindungi Konsumen di Java Heritage Purwokerto, Sabtu (18/10/2025).

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu juga merupakan Anggota Komite BP Tapera. Dia menyampaikan bahwa dirinya sudah menindaklanjuti pernyataan Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho bahwa ada sekitar 100.000 calon penerima subsidi terkendala SLIK. Kiki mengatakan pihaknya sudah meminta data lengkapnya.

Ia menyatakan OJK mendukung program 3 juta rumah dan mendukung BP Tapera dalam menyalurkan subsidi pembiayaan rumah.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa memikirkan bagaimana menghapus syarat skor kredit di SLIK tersebut. SLIK disebut menghambat pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Masalah ini pun ikut membuat serapan anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebagaimana disampaikan Menteri PKP Maruarar Sirait kepada Purbaya.

"Kita deteksi bareng tadi, apa masalahnya? Ada beberapa pembatasan di SLIK, dan kita pikir-pikir nanti caranya bagaimana untuk menghilangkan itu dalam waktu dekat. Dengan seperti itu maka demandnya akan naik kencang," ujarnya di Kantor Kementerian PKP pada Selasa (14/10/2025) lalu.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan terdapat 509 pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia yang telah menerbitkan peraturan daerah (Perda) tentang pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) .

Kebijakan ini merupakan bagian dari pelaksanaan program 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dirancang sebagai program ekonomi kerakyatan yang diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi berantai bagi masyarakat sekaligus solusi bagi rakyat yang belum memiliki rumah layak huni.

"Program ini berbasis ekonomi kerakyatan, karena Presiden menyadari masih banyak rakyat yang belum memiliki rumah layak,” ujar Tito dalam Sosialisasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Dyandra Convention Center, Surabaya, Kamis (16/10/2025).

Dia mendorong seluruh pemda aktif mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah dengan membebaskan BPHTB dan PBG bagi MBR. Langkah ini penting agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat membangun atau merenovasi rumah tanpa terbebani biaya perizinan.

“BPHTB yang semestinya 5 persen dari NJOP kini menjadi nol. PBG juga sudah kami nolkan. Tujuannya agar masyarakat kecil tidak terbebani biaya saat ingin membangun atau memperbaiki rumah,” kata mantan Kapolri itu.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, Kemendagri memantau secara rutin setiap pekan perkembangan daerah yang belum menerbitkan Perda pembebasan BPHTB dan PBG. Kemendagri terus mendorong seluruh kepala daerah agar kebijakan ini benar-benar dijalankan secara merata.

“Setiap minggu saya cek daerah mana yang sudah menerbitkan PBG untuk MBR dan mana yang belum. Kami ingin semua daerah bergerak serempak,” ucapnya.

Program 3 juta rumah di bawah koordinasi Presiden Prabowo diproyeksikan mampu menumbuhkan perekonomian hingga 2 persen. Dampaknya tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan sektor perbankan, pengembang, arsitek, desainer, hingga industri bahan bangunan.

“Program ini punya efek domino besar mulai dari buruh bangunan, arsitek, hingga supplier material seperti kayu dan semen. Semuanya akan ikut bergerak,” ujar Tito.

Dalam keterangan resminya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, kontraktor, pengembang, dan toko bangunan untuk mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perumahan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, pemerintah sudah mendapat solusi dalam rencana kebijakan penghapusan kredit macet di bawah Rp 1 juta bagi para calon pembeli rumah KPR.

Ia mengatakan, berdasarkan laporan dari Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait, para pengembang siap membayarkan tunggakan para calon pembeli rumah skema KPR itu.

"Kata Pak Ara sih pengembangnya mau bayar itu. Kalau itu mau bayar ya sudah enggak apa-apa," kata Purbaya di kawasan JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Meski begitu, ia menegaskan, akan terlebih dahulu mengecek keabsahan data jumlah nasabah kredit macet di bawah Rp 1 juta yang ada di OJK, sebelum menyetujui penghapusan tunggakan kredit macet itu oleh pihak pengembang.

"Senin baru saya minta laporan dari Kepala BP Tapera. Kamis minggu depan saya akan ketemu dengan OJK untuk melihat sebetulnya seperti apa. Tapi tergantung dari temuan hari Senin," ucap Purbaya.

"Sebetulnya betul enggak seperti itu yang disebutkan. Bahwa ada ratusan ribu orang siap untuk pinjam tapi terkendala karena punya record duit macet yang di bawah Rp 1 juta," tegasnya.

Sebelumnya, para pengembang telah mengusulkan skema baru untuk mendorong kepemilikan rumah. Skema itu ialah sewa beli (rent to own/RTO) yang dinilai mampu menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan hunian layak huni bagi beragam segmen, termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan gaji upah minimum dan generasi milenial.

Khusus bagi MBR, skema RTO dianggap ampuh dalam memfasilitasi kelompok masyarakat pekerja mandiri yang dianggap tidak layak mendapat aliran kredit pemilikan rumah (KPR) dari perbankan (nonbankable).

Program skema RTO dibuat demi membantu MBR untuk mendapatkan hunian idaman secara mudah dan murah, khususnya MBR yang belum berpendapatan tetap,serta mempunyai keterbatasan dana untuk membayar uang muka.

"Tahap awal, para MBR menyewa terlebih dahulu dalam rentang waktu tertentu, misal dua tahun. Dari sebagian cicilan sewa dihimpun sebagai uang muka yang dapat dimanfaatkan ketika beralih ke KPR subsidi," tutur Ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Junaidi Abdillah dalam keterangannya kepada CNBC Indonesia, Senin (4/8/2025).

Skema RTO menyasar kalangan masyarakat yang belum memiliki akses sistem perbankan untuk mendapatkan rumah. Apalagi di tengah riuhnya perkembangan metode belanja dengan membayar tanpa kartu kredit (pay later) dan pinjaman daring (pindar), Skema ini juga dapat membantu MBR yang mengalami sangkutan pembayaran pay later atau pindar dan tidak perlu repot dengan SLIK OJK.

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]