Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengalokasikan kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi wartawan pada tahun 2026 sebanyak 5.000 unit.

"Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit," ujar Ara dalam pertemuan dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyampaikan program kuota rumah subsidi untuk wartawan sudah berjalan yang dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

"Kami sangat senang kalau teman-teman media juga bisa mengikuti program kami, supaya bisa membantu," katanya.

Ara kembali menekankan kepada wartawan bahwa program kuota rumah subsidi tersebut murni untuk membantu wartawan yang belum memiliki rumah pertama, bukan bermaksud untuk membuat wartawan tidak kritis dan tidak menyuarakan kebenaran

"Saya selalu menekankan kepada wartawan untuk selalu kritis. Wartawan harus menyuarakan kebenaran," tegasnya.

Kementerian PKP, lanjutnya, berkewajiban untuk membantu warga negara yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah guna memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia.

Adapun pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan Hari Pers Nasional 5-9 Februari 2026, serta kemitraan strategis kolaborasi dan sinergi.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan bahwa anggota PWI banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, kemungkinan banyak wartawan yang belum memiliki rumah.

"Mungkin banyak wartawan yang belum memiliki rumah," katanya.

Munir berharap dengan adanya program kuota rumah subsidi untuk wartawan dari Kementerian PKP dapat membantu para wartawan yang belum memiliki hunian pertama.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.

Program ini telah berjalan sejak tahun 2010 dan terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

Tidak semua orang bisa mendapatkan KPR FLPP. Program ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.

Belum memiliki rumah sendiri dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah. Memiliki penghasilan tetap dengan batas maksimal Rp6,5 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp8,5 juta per bulan untuk rumah susun. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun bagi pekerja formal atau memiliki usaha yang berjalan minimal 1 tahun bagi pekerja informal.

Kemudian menggunakan rumah yang dibeli sebagai tempat tinggal sendiri dan tidak boleh disewakan atau dijual dalam jangka waktu tertentu. Memenuhi ketentuan dari bank penyalur, seperti skor kredit yang baik dan kemampuan membayar cicilan.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan FLPP, penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku agar dapat menikmati manfaat dari program ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Antusiasme masyarakat terhadap program rumah subsidi terus meningkat menjelang akhir tahun. Hingga awal November 2025, minat masyarakat untuk mengakses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui aplikasi SiKasep (Sistem Informasi KPR Sejahtera) telah mencapai lebih dari tiga perempat dari total target nasional.

Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho menyebutkan bahwa jumlah pendaftar yang ingin memperoleh rumah subsidi terus bertambah secara signifikan dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun dari sisi realisasi baru mencapai 213.630 unit rumah per 3 November 2025. Realisasi ini baru 61,03% dari target 350.000 unit rumah yang ditetapkan pemerintah sepanjang 2025.

"Hasil peminatan di SiKasep (Sistem Informasi KPR Sejahtera) pendaftaran orang yang ingin mengakses KPR FLPP per hari ini sudah di angka 271 ribu atau 77% dari target 350 ribu. Itu yang sudah terproses saat ini realisasinya sudah 196 ribu," kata Heru Pudyo Nugroho dalam Property Point' CNBC Indonesia, dikutip Jumat (7/11/2025).

Peningkatan penyaluran kredit juga terlihat dalam waktu singkat setelah digelarnya program akad massal KPR.

"Jadi kalau dari mulai seminggu yang lalu pada saat proses akad massal, ada peningkatan realisasi 15 ribu (unit). Ini kan hal yang terus kita upayakan ya, bahwa ada optimisme menjelang akhir tahun biasanya memang ada lonjakan dari sisi penyaluran dan proses, percepatan proses oleh teman-teman perbankan," ujarnya.

Foto: Muhammad Luthfi Rahman Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

Tahun ini menjadi momentum penting karena pemerintah menyediakan alokasi FLPP yang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Kuota tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

"Ada alokasi FLPP yang tinggi di tahun ini yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat berpenghasilan kecil, rendah yang memiliki kriteria untuk bisa mengakses," lanjut Heru.

Meski target tahun ini terbilang ambisius, Heru tetap optimistis bahwa BP Tapera dapat menuntaskan penyaluran hingga akhir tahun.

"Kita sangat optimis untuk pencapaian target 350.000 tahun 2025. Walaupun ini merupakan tantangan, karena pertama kali BP Tapera mendapatkan alokasi kuota terbesar sepanjang sejarah FLPP. Biasanya kita mengelola sekitar 200.000-220.000, paling tinggi ya. Ini 350.000, ada kenaikan sangat signifikan. Tentu kami melakukan upaya-upaya ofensif nih ya. Dari sisi demand, kemudian dari sisi supply," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mengungkap tetap optimistis membidik penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tembus 350.000 unit sepanjang tahun ini.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho menuturkan bahwa saat ini penyaluran rumah subsidi telah mencapai 207.000 unit. Meski tergolong cukup jauh dari target, dia menekankan kuota tersedia akan tersalurkan penuh pada tahun ini.

"Tetap optimis, tetap optimis. Tadi yang sudah masuk sistem antrean saja ada 49.000 lebih," jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PKP, Rabu (29/10/2025).

Lebih lanjut, Heru menuturkan bahwa saat ini terdapat 283.000 permohonan pengakuan rumah subsidi yang sudah tercatat di Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep)

Dari total tersebut, sebanyak 79 pemohon saat ini telah memasuki tahap approval pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank penyalur.

"Jadi harus optimis karena ini bagian dari upaya mensukseskan (program, red) 3 juta rumah. Walaupun tantangannya pasti di lapangan kan bervariasi, masing-masing daerah punya tantangannya masing-masing," tambah Heru.

Sebelumnya, pemerintah resmi menambah kuota FLPP menjadi 350.000 unit rumah sepanjang tahun ini.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) menuturkan bahwa tambahan anggaran yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan untuk mendukung penambahan kuota itu mencapai Rp16,4 triliun.

“Kita tidak bicara lagi kuota 220.000 unit, kita bicara 350.000 [unit] ya. Jadi, kalau anggarannya [yang ditambahkan] untuk 350.000 itu, berarti total sekitar yang ke BP Tapera itu sekitar Rp16,4 triliun,” jelasnya.

Adapun, total alokasi anggaran yang diguyurkan untuk mendukung penyaluran 350.000 unit rumah FLPP tembus Rp35 triliun.

Perinciannya, sebesar Rp18 triliun merupakan dana eksisting untuk mendukung penyaluran 220.000 unit rumah dan sisanya yakni sekitar Rp16,4 triliun untuk mendukung penyaluran rumah subsidi 130.000 unit.