Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengungkapkan sederet tantangan yang perlu dihadapi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama Prihati Pujowaskito merincikan tantangan itu terbagi ke dalam empat kategori yakni kepesertaan, manfaat, iuran, dan keuangan. Untuk kepesertaan, per Februari 2026 masih ada 58,32 juta jiwa peserta yang tidak aktif.

Prihati menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan 13,48 juta jiwa menunggak iuran dan 44,84 juta jiwa karena penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dari sisi manfaat terdapat kondisi realisasi biaya manfaat tahun 2025 meningkat 11% dibandingkan tahun 2024. Yang berikutnya adalah beban biaya penyakit katastropik tahun 2025 sebesar Rp50,28 triliun meningkat 12% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp44,8 triliun,” bebernya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Selain itu, tantangan di sisi manfaat juga meningkatnya jumlah penderita penyakit diabetes melitus (DM) dan hipertensi pada usia muda.

Prihati meneruskan, tantangan selanjutnya adalah berkenaan iuran yang meliputi kemauan bayar iuran JKN dari peserta PBPU/informal masih rendah dan tidak stabil.

“Dan penurunan dana transfer ke daerah berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal Pemda dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN,” ungkapnya.

Sementara itu, imbuhnya, tantangan dari keuangan adalah tingkat kesehatan aset netto sebesar 1,93 bulan klaim per Desember 2025. Tidak sampai di situ, dia turut menyebut tantangan lain adalah soal bagaimana BPJS Kesehatan menangani pengaduan-pengaduan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta JKN.

Berdasarkan datanya, pengaduan-pengaduan peserta yang paling sering diterima mencakup kesulitan akses layanan berupa jadwal dokter yang tidak sesuai, kapasitas layanan yang terbatas dan antrean di fasilitas kesehatan.

“Yang berikutnya keluhan-keluhan sering mengenai ketersediaan obat. Kemudian berikutnya adalah sikap petugas administrasi maupun nakes yang kurang ramah,” ucapnya.

Sementara itu, kata Prihati, permintaan informasi yang paling banyak adalah terkait administrasi kepesertaan, antrean dan alur pelayanan kesehatan, serta informasi dan hak kewajiban peserta.

“Permintaan informasi tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar service level agreement yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan menjadi salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Melalui sistem gotong royong, prinsip BPJS Kesehatan dapat terwujud dari pembayaran iuran peserta yang memiliki penghasilan. Sementara itu, bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, pemerintah menanggung pembayaran iuran secara rutin.

Berdasarkan ketentuan resmi, BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Dengan kepesertaan aktif, masyarakat berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai indikasi medis dan ketentuan yang berlaku. Salah satu informasi yang paling banyak dicari peserta adalah daftar penyakit yang ditanggung BPJS Kesehatan.

Cara Daftar BPJS Kesehatan atau JKN Secara Online

Untuk memudahkan masyarakat, BPJS Kesehatan menyediakan pendaftaran peserta JKN secara digital melalui aplikasi Mobile JKN. Berikut langkah-langkah pendaftarannya:

1. Buka aplikasi Mobile JKN, lalu pilih menu pendaftaran peserta baru
2. Baca syarat dan ketentuan, kemudian tap selanjutnya
3. Masukkan nomor Kartu Keluarga (KK) dan captcha, lalu tap lanjut
4. Pilih tambah peserta
5. Isi formulir pendaftaran dengan teliti, lalu simpan
6. Pilih kelas rawat inap dan lihat rincian iuran
7. Masukkan email dan nomor telepon aktif
8. Lakukan verifikasi OTP yang dikirim ke ponsel
9. Setujui persetujuan peserta setelah membaca dengan saksama
10. Pendaftaran berhasil dan virtual account pembayaran akan dikirim ke email

BPJS Kesehatan menegaskan bahwa manfaat JKN hanya dapat digunakan apabila status kepesertaan aktif dan iuran dibayarkan tepat waktu. Selain itu, peserta wajib mengikuti alur pelayanan mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rujukan lanjutan sesuai ketentuan.

Daftar Penyakit dan Layanan yang Ditanggung BPJS Kesehatan

Mengacu pada ketentuan manfaat JKN, BPJS Kesehatan menanggung berbagai penyakit kronis, layanan pemeriksaan, hingga alat kesehatan tertentu. Berikut daftar pengobatan dan layanan yang di-cover BPJS Kesehatan:

1. Diabetes mellitus
2. Hipertensi atau tekanan darah tinggi
3. Penyakit jantung
4. Asma
5. Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK)
6. Epilepsi
7. Skizofrenia
8. Stroke
9. Sindrom Lupus Eritematosus
10. HIV dan AIDS
11. Tuberkulosis (TB)
12. Kanker leher rahim
13. Kanker payudara
14. Pemeriksaan gula darah
15. Pemeriksaan IVA untuk kasus kanker serviks
16. Pap smear
17. Antenatal Care (ANC) atau pemeriksaan kehamilan

Selain pengobatan dan pemeriksaan medis, BPJS Kesehatan juga menanggung alat kesehatan tertentu dengan syarat dan interval waktu berdasarkan rekam medis, antara lain:

1. Kacamata dengan kondisi medis minimal sferis 0,5D dan silindris 0,25D
2. Alat bantu dengar paling cepat 5 tahun sekali
3. Protesa alat gerak berupa kaki palsu dan tangan palsu, paling cepat setiap 5 tahun
4. Protesa gigi dapat diberikan setiap 2 tahun sekali untuk gigi yang sama
5. Korset tulang belakang paling cepat setiap 2 tahun
6. Collar neck atau penyangga leher paling cepat setiap 2 tahun
7. Kruk paling cepat setiap 5 tahun sekali

Layanan tersebut diberikan sesuai indikasi medis dan prosedur rujukan yang ditetapkan dalam sistem JKN.

Penyakit yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Di sisi lain, BPJS Kesehatan juga menetapkan sejumlah layanan dan penyakit yang tidak masuk dalam cakupan jaminan. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Penyakit wabah atau kejadian luar biasa
2. Perawatan kecantikan dan estetika, termasuk operasi plastik
3. Perataan gigi seperti behel
4. Penyakit akibat tindak pidana
5. Cedera akibat menyakiti diri sendiri atau percobaan bunuh diri
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat
7. Pengobatan infertilitas atau mandul
8. Cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah seperti tawuran
9. Pelayanan kesehatan di luar negeri
10. Tindakan medis bersifat eksperimen
11. Pengobatan alternatif dan tradisional yang belum terbukti secara ilmiah
12. Alat kontrasepsi
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga
14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai ketentuan rujukan
15. Fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS (kecuali darurat)
16. Cedera akibat kecelakaan kerja
17. Cedera akibat kecelakaan lalu lintas yang telah dijamin program lain
18. Pelayanan kesehatan tertentu terkait TNI, Polri, dan Kementerian Pertahanan
19. Pelayanan dalam rangka bakti sosial
20. Pelayanan yang sudah ditanggung program lain

Layanan lain yang tidak termasuk manfaat jaminan kesehatan.

Dengan memahami daftar penyakit yang ditanggung BPJS serta prosedur pendaftaran JKN, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan layanan kesehatan nasional ini secara optimal.

Bisnis.com, LUMAJANG - Divya Yuni Anggraeni (25), salah satu peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), mengingatkan pentingnya menjaga perilaku hidup sehat meskipun telah terdaftar sebagai peserta JKN. Ia menekankan bahwa memiliki jaminan kesehatan bukan berarti mengabaikan upaya menjaga kesehatan tubuh.

“Saya dan keluarga menjadi peserta JKN sudah lama semenjak saya belum menikah masih menjadi tanggungan orang tua. Saya menyadari bahwa kita harus menjaminkan kesehatan kita tidak hanya pada waktu sakit, tetapi dalam kondisi sehat pun kita harus menjaminkan kesehatan kita, karena kita tidak tahu kapan sakit akan datang dan berapa biaya yang dikeluarkan selama pengobatan,” ungkap Divya, pada Jum’at (14/11).

Untuk menjaga kebugaran tubuh, Divya rutin berolahraga ringan dengan berjalan kaki mengelilingi kompleks rumahnya selama tiga puluh menit sebelum memulai aktivitas. Ia juga menghindari makanan berkolesterol tinggi dan tidak sehat sebagai bagian dari pola hidup sehatnya. Selain itu, Divya selalu memastikan kepesertaan JKN miliknya tetap aktif sebagai langkah antisipasi jika sewaktu-waktu membutuhkan layanan kesehatan.

Divya mengimbau masyarakat untuk membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu. Menurutnya, iuran yang dibayarkan tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membantu orang lain dalam mendapatkan pengobatan melalui sistem gotong royong. Ia menambahkan bahwa berkat Program JKN, banyak masyarakat, termasuk dirinya, dapat mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas.

”Dahulu, sebelum adanya JKN, mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik itu sangat mahal. Namun, sekarang semua masyarakat bisa mendapatkannya berkat Program JKN. Iuran yang dibayarkan akan digunakan untuk membiayai peserta lain yang membutuhkan pada saat sakit, begitupun sebaliknya ketika kita sedang sakit, biaya pengobatan di rumah sakit akan ditanggung BPJS Kesehatan dari iuran peserta lainnya yang sehat," ucap Divya.

Divya menegaskan bahwa peserta yang ingin merasakan manfaat JKN harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya, termasuk membayar iuran secara rutin setiap bulan. Sebagai peserta yang telah beberapa kali memanfaatkan layanan kesehatan melalui Program JKN, Divya menilai bahwa pelayanan yang diberikan kepada peserta JKN terus mengalami peningkatan. Ia mengungkapkan bahwa pelayanannya semakin baik, meskipun ia tidak pernah sekalipun mengeluarkan biaya selama berobat.

“Pelayanan yang saya terima semakin bagus dari waktu ke waktu, sehingga saya merasa lebih nyaman berobat dengan JKN. Apalagi dengan adanya Aplikasi Mobile JKN yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan. Aplikasi ini sangat membantu saya mendapatkan pelayanan lebih cepat. Status kepesertaan bisa langsung dicek apakah aktif atau tidak, dan tersedia juga KIS Digital sebagai pengganti kartu fisik,” ujar Divya.

Divya mengungkapkan bahwa meskipun dirinya merupakan peserta JKN dan pernah merasakan manfaat pelayanannya, ia tetap berkomitmen menjalani pola hidup sehat. Divya juga mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.

Menurutnya, menjadi peserta JKN adalah langkah penting yang tidak boleh dilewatkan karena memberikan banyak manfaat. Ia menilai tidak ada kerugian menjadi bagian dari program ini, justru keberadaannya sangat membantu, terutama dalam menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan yang tidak terduga.

“Saya memang peserta JKN dan sudah beberapa kali merasakan manfaat dari pelayanannya, tapi itu tidak membuat saya lengah untuk tetap menjaga kesehatan. Buat apa menunggu kalau kita sudah tahu manfaatnya. Jadi, sebaiknya lindungi diri selagi sehat dengan mendaftar JKN. Lebih baik mendaftar JKN sejak dini, karena kita tidak pernah tahu kapan akan memerlukannya. Dengan JKN, setidaknya kita sudah memiliki jaminan untuk menghadapi segala kemungkinan di masa depan,” tutupnya.

Bisnis.com, LUWUK - Febriani Priskila (35), akrab disapa Ebi, merupakan seorang dosen Psikologi di salah satu perguruan tinggi di Luwuk. Sehari-hari ia aktif mengajar dan mendampingi mahasiswa dalam perkuliahan, sekaligus terlibat dalam sejumlah penelitian yang berkaitan dengan kesehatan mental. Di balik aktivitas akademiknya yang padat, Ebi memiliki cerita pribadi tentang perjuangannya menghadapi gangguan kesehatan mental.

Sejak tahun 2014, Ebi telah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan status kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas satu. Ia bercerita bahwa dirinya telah lama mengalami masalah kesehatan mental dan harus menjalani pemeriksaan secara rutin ke psikiater setiap bulan. Dari hasil pemeriksaan dokter, Ebi didiagnosis mengalami gangguan bipolar yang cukup mempengaruhi aktivitas dan kualitas hidupnya.

“Sudah sejak lama saya mengalami mental health issue ini. Setiap bulan saya harus ke psikiater untuk konsultasi dan meminta obat. Bisa dibilang sampai dengan saat ini saya sangat bergantung pada obat untuk mengatasi gangguan yang saya alami," cerita Ebi dengan jujur.

Kondisinya membuat Ebi tidak bisa lepas dari obat-obatan yang diresepkan oleh psikiater. Menurutnya, harga obat yang harus dikonsumsi tidaklah murah, bahkan bisa mencapai jutaan rupiah setiap bulannya. Namun, berkat kepesertaannya dalam JKN, biaya pengobatan tersebut sepenuhnya ditanggung dalam JKN.

“Saya setiap bulan harus mengambil obat ke psikiater, karena kondisi saya saat ini memang bergantung pada obat-obatan tersebut. Dengan adanya JKN, saya bisa menghemat jutaan rupiah hanya untuk biaya obat, belum termasuk layanan kesehatan lainnya. Semua layanan dan obat ditanggung, sehingga JKN benar-benar menjadi partner saya dalam berobat selama ini," ungkap Ebi.

Bagi Ebi, keberadaan JKN bukan hanya membantu secara finansial, tetapi juga memberikan rasa aman dan tenang. Ia tidak lagi khawatir memikirkan biaya pengobatan yang tinggi, sehingga bisa lebih fokus pada aktivitas sehari-hari, baik sebagai pengajar maupun sebagai pribadi yang berupaya menjaga kesehatannya.

Tidak hanya layanan kesehatan fisik, Program JKN juga menjamin pelayanan kesehatan jiwa sesuai indikasi medis. Peserta dapat mengakses layanan tersebut mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rumah sakit rujukan, termasuk konsultasi dengan dokter spesialis jiwa, rawat inap, maupun terapi lanjutan. JKN terus berupaya memberikan perlindungan menyeluruh bagi kesehatan masyarakat, baik fisik maupun mental.

Ebi menuturkan, dukungan JKN telah membantunya melewati masa-masa sulit. Ia merasa bahwa keberadaan JKN ini merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap masyarakat, termasuk mereka yang memiliki masalah kesehatan mental.

“Kalau tidak ada JKN, mungkin Saya sudah kewalahan menghadapi biaya berobat. Saya benar-benar bersyukur ada JKN ini, karena Saya bisa tetap mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin tanpa harus memikirkan biaya yang besar," kata Ebi.

Di akhir perbincangan, Ebi menyampaikan harapannya agar JKN dapat terus berlanjut dan semakin ditingkatkan pelayanannya terutama untuk penambahan dokter psikiater yang jumlahnya harus diperbanyak mengingat saat ini isu kesehatan mental yang semakin marak terutama untuk kalangan pekerja. Ia juga berharap, masyarakat yang mengalami kondisi serupa dengannya tidak merasa sendirian dan bisa tetap mendapatkan akses kesehatan yang layak.

“Saya berharap JKN ini bisa terus ada, kalau bisa dokter psikiaternya dan fasilitasi yang bekerja sama diperbanyak lagi dan semakin baik untuk kualitas layanan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Karena bagi saya, JKN bukan sekadar kartu, tetapi penyelamat dalam menjaga kesehatan," pungkasnya.