Bisnis.com, PEKANBARU — BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbarriau mengajak para pekerja informal untuk mendaftar program perlindungan atau asuransi bagi pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) dengan memanfaatkan diskon iuran BPJS 50%.

Kebijakan keringanan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memberikan potongan iuran 50% untuk program JKK dan JKm bagi pekerja Bukan Penerima Upah seperti buruh harian, pedagang, pekerja lepas, dan lain-lain.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbarriau Kepri, Henky Rhosidien, mengatakan kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga keberlangsungan perlindungan jaminan sosial di tengah dinamika ekonomi global.

“Melalui PP Nomor 50 Tahun 2025, pemerintah memberikan ruang bagi pekerja BPU untuk tetap terlindungi dengan skema iuran yang lebih terjangkau. Ini merupakan langkah strategis dalam optimalisasi perlindungan bagi seluruh pekerja,” ujarnya pada Selasa (14/4/2026).

Dirinya menegaskan, kebijakan ini menjadi bukti nyata kehadiran negara dalam menjamin perlindungan pekerja, khususnya di sektor informal yang rentan terhadap risiko sosial ekonomi.

Keringanan iuran ini berlaku bagi seluruh pekerja BPU, baik peserta baru maupun peserta aktif, dengan besaran iuran hanya Rp8.400 per bulan selama periode April hingga Desember 2026.

Henky memastikan, meskipun terdapat keringanan iuran, kualitas layanan dan manfaat yang diterima peserta tetap utuh, di antaranya santunan kecelakaan kerja hingga Rp70 juta, perawatan tanpa batas biaya sesuai kebutuhan medis, santunan kematian hingga Rp42 juta, serta beasiswa pendidikan bagi dua anak maksimal Rp174 juta.

Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pekanbaru Panam, Ruszian Dedy menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal di daerah.

“Kami melihat ini sebagai peluang besar untuk memperluas perlindungan bagi pekerja BPU di Pekanbaru dan sekitarnya. Dengan iuran yang sangat terjangkau, tidak ada alasan lagi bagi pekerja untuk tidak terlindungi,” ujar Ruszian.

Dia juga menegaskan pihaknya terus menggencarkan sosialisasi hingga ke komunitas pekerja, pelaku UMKM, dan lingkungan masyarakat agar semakin banyak pekerja memahami manfaat program ini.

“Kami aktif turun langsung ke masyarakat, termasuk komunitas dan pelaku usaha kecil, agar mereka memahami bahwa perlindungan ini penting untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga ketika terjadi risiko kerja,” tambahnya.

Pendaftaran dan pembayaran iuran kini semakin mudah melalui berbagai kanal, seperti aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), situs resmi BPJS Ketenagakerjaan, serta mitra pembayaran seperti ritel modern, perbankan, hingga dompet digital.

BPJS Ketenagakerjaan juga terus mendorong peningkatan literasi masyarakat melalui berbagai kanal komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta komunitas pekerja.

Melalui kebijakan ini, diharapkan semakin banyak pekerja sektor informal yang terlindungi, sehingga mampu meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengungkapkan sederet tantangan yang perlu dihadapi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Direktur Utama Prihati Pujowaskito merincikan tantangan itu terbagi ke dalam empat kategori yakni kepesertaan, manfaat, iuran, dan keuangan. Untuk kepesertaan, per Februari 2026 masih ada 58,32 juta jiwa peserta yang tidak aktif.

Prihati menjelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan 13,48 juta jiwa menunggak iuran dan 44,84 juta jiwa karena penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah (Pemda).

“Dari sisi manfaat terdapat kondisi realisasi biaya manfaat tahun 2025 meningkat 11% dibandingkan tahun 2024. Yang berikutnya adalah beban biaya penyakit katastropik tahun 2025 sebesar Rp50,28 triliun meningkat 12% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp44,8 triliun,” bebernya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Selain itu, tantangan di sisi manfaat juga meningkatnya jumlah penderita penyakit diabetes melitus (DM) dan hipertensi pada usia muda.

Prihati meneruskan, tantangan selanjutnya adalah berkenaan iuran yang meliputi kemauan bayar iuran JKN dari peserta PBPU/informal masih rendah dan tidak stabil.

“Dan penurunan dana transfer ke daerah berpotensi memengaruhi kapasitas fiskal Pemda dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN,” ungkapnya.

Sementara itu, imbuhnya, tantangan dari keuangan adalah tingkat kesehatan aset netto sebesar 1,93 bulan klaim per Desember 2025. Tidak sampai di situ, dia turut menyebut tantangan lain adalah soal bagaimana BPJS Kesehatan menangani pengaduan-pengaduan dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peserta JKN.

Berdasarkan datanya, pengaduan-pengaduan peserta yang paling sering diterima mencakup kesulitan akses layanan berupa jadwal dokter yang tidak sesuai, kapasitas layanan yang terbatas dan antrean di fasilitas kesehatan.

“Yang berikutnya keluhan-keluhan sering mengenai ketersediaan obat. Kemudian berikutnya adalah sikap petugas administrasi maupun nakes yang kurang ramah,” ucapnya.

Sementara itu, kata Prihati, permintaan informasi yang paling banyak adalah terkait administrasi kepesertaan, antrean dan alur pelayanan kesehatan, serta informasi dan hak kewajiban peserta.

“Permintaan informasi tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan standar service level agreement yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap ada sekitar Rp14 triliun tunggakan iuran yang berpotensi diputihkan atau dihapus setelah pemerintah turun tangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan nilai itu adalah hasil perhitungan pihaknya, sehingga masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

“Rp14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin artinya diputihkan, nah itu sekitar itu,” ungkapnya seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Adapun, saat rapat berlangsung Ghufron menyebut nilai itu adalah akumulasi dari peserta non aktif yang sejumlah sekitar 23 juta jiwa.

“Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14 triliun atau tepatnya Rp14.125.680.000.000, jadi ini yang menunggak,” katanya dalam rapat tersebut.

Dia menjelaskan, skema penghapusan tunggakan iuran ini nantinya terbagi menjadi dua kategori. Pertama, penghapusan dilakukan satu kali bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Artinya, lanjut Ghufron, peserta ini dulunya kategori mandiri, kemudian tidak mampu bayar iuran dan akhirnya beralih ke PBI, sehingga tunggakannya dihapuskan.

“Kemudian yang kedua adalah PBPU beralih menjadi PBU Pemda, lalu PBPU nonaktif, nonaktif yang kelas 3 karena dia memang enggak mampu. Nah bila kemudian hari menunggak lagi, maka tunggakannya ini harus dibayar untuk aktif kembali,” tuturnya.

Lebih jauh, Ghufron menegaskan penghapusan piutang bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, terutama desilnya di bawah 4 otomatis akan dilakukan tanpa persyaratan pembayaran.

“Sedangkan penghapusan piutang bagi di luar fakir miskin, ini kadang-kadang salah kira dia nunggu penghapusan. [Padahal] dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran,” sebutnya.

Sementara itu, lanjutnya, bagi peserta yang sudah meninggal atau kepesertaannya ganda akan dihapus selamanya. Penghapusan itu akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali.

Sebagai informasi, saat ini rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penghapusan Tunggakan Iuran Program JKN sudah selesai diharmonisasi dan sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Jadi sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangani,” ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkap ada sekitar Rp14 triliun tunggakan iuran yang berpotensi diputihkan atau dihapus setelah pemerintah turun tangan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan nilai itu adalah hasil perhitungan pihaknya, sehingga masih perlu menunggu pengumuman resmi pemerintah.

“Rp14 triliun itu yang piutang, yang kita kalau seandainya semua dibebasin artinya diputihkan, nah itu sekitar itu,” ungkapnya seusai rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Adapun, saat rapat berlangsung Ghufron menyebut nilai itu adalah akumulasi dari peserta non aktif yang sejumlah sekitar 23 juta jiwa.

“Nah kemudian yang jumlah totalnya itu sekitar Rp14 triliun atau tepatnya Rp14.125.680.000.000, jadi ini yang menunggak,” katanya dalam rapat tersebut.

Dia menjelaskan, skema penghapusan tunggakan iuran ini nantinya terbagi menjadi dua kategori. Pertama, penghapusan dilakukan satu kali bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang beralih menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Artinya, lanjut Ghufron, peserta ini dulunya kategori mandiri, kemudian tidak mampu bayar iuran dan akhirnya beralih ke PBI, sehingga tunggakannya dihapuskan.

“Kemudian yang kedua adalah PBPU beralih menjadi PBU Pemda, lalu PBPU nonaktif, nonaktif yang kelas 3 karena dia memang enggak mampu. Nah bila kemudian hari menunggak lagi, maka tunggakannya ini harus dibayar untuk aktif kembali,” tuturnya.

Lebih jauh, Ghufron menegaskan penghapusan piutang bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, terutama desilnya di bawah 4 otomatis akan dilakukan tanpa persyaratan pembayaran.

“Sedangkan penghapusan piutang bagi di luar fakir miskin, ini kadang-kadang salah kira dia nunggu penghapusan. [Padahal] dilakukan setelah peserta mengajukan permohonan dan melakukan pembayaran,” sebutnya.

Sementara itu, lanjutnya, bagi peserta yang sudah meninggal atau kepesertaannya ganda akan dihapus selamanya. Penghapusan itu akan dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali.

Sebagai informasi, saat ini rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Penghapusan Tunggakan Iuran Program JKN sudah selesai diharmonisasi dan sedang diproses di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Jadi sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangani,” ungkap Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah empat golongan yang tunggakan BPJS Kesehatannya akan dibayar pemerintah.

Sebagaimana diketahui, pemerintah akan melaksanakan program baru bernama penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan.

Rencananya, program tersebut akan mulai dilakukan pada bulan November 2025 ini.

Namun, tidak semua orang berhak mengikuti program penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, program penghapusan iuran ini hanya diperuntukkan bagi kelompok tertentu yang dinilai layak menerima manfaatnya.

Secara khusus, kebijakan ini ditujukan untuk masyarakat kurang mampu yang kini telah terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan bahwa pemutihan tunggakan hanya akan diberikan kepada peserta tertentu, terutama mereka yang mengalami perubahan status atau kategori kepesertaan.

4 Golongan yang Berhak (lanjut halaman 2)...

4 Golongan yang Berhak

Antaranews sebelumnya menulis bahwa ada beberapa golongan masyarakat yang kemungkinan akan mendapat penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan ini.

1. Peserta yang beralih ke PBI

Mereka yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta mandiri dan kini telah masuk kategori PBI menjadi prioritas penerima manfaat.

Iuran bulanan mereka saat ini sudah ditanggung oleh pemerintah, sehingga tunggakan lama akan dihapus dari sistem.

2. Peserta dari kalangan tidak mampu

Ghufron menegaskan bahwa pemutihan hanya berlaku bagi peserta yang benar-benar tidak mampu, sesuai data resmi pemerintah.

3. Peserta dengan status PBPU dan BP yang diverifikasi Pemda

Program ini juga mencakup peserta dengan status Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP), selama sudah terverifikasi oleh pemerintah daerah.

4. Terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

Peserta harus tercatat dalam DTSEN sebagai bagian dari kelompok masyarakat miskin atau tidak mampu. Validasi data ini penting agar bantuan tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan.

Itulah beberapa informasi tentang pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan November 2025.