JAKARTA - Pemerintah dihimbau untuk tidak terburu-buru memaksakan implementasi mandatori biodiesel B50, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap petani sawit rakyat (PSR). Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) berharap implementasi program biodiesel B50 yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tidak mengorbankan petani sawit .

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor sawit, kebijakan ini dinilai justru berpotensi menambah tekanan baru bagi jutaan petani. SPKS mengingatkan bahwa keberhasilan program ketahanan energi nasional harus berjalan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pemasok utama bahan baku biodiesel.

"SPKS mendukung upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, serta meningkatkan nilai tambah komoditas sawit. Namun, tata kelola implementasi B50 perlu dievaluasi apabila petani sawit justru menjadi pihak yang paling terbebani," kata Ketua Umum SPKS, Sabarudin, di Jakarta, Selasa (30/6).

Tanpa Perhitungan Matang, Kebijakan B50 Berpotensi Mematikan Sawit Nasional



Sabarudin mengatakan, selama hampir satu dekade pemerintah terus meningkatkan mandatori biodiesel mulai dari B15, B20, B30, B35, B40 hingga kini memasuki tahap B50. Namun hingga saat ini belum pernah ada evaluasi yang komprehensif mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap kesejahteraan petani sawit rakyat.

"Kami tidak menolak B50. Yang kami tolak adalah tata kelola B50 apabila biaya implementasinya justru dibebankan kepada petani. Jangan sampai negara memperoleh ketahanan energi, industri menikmati nilai tambah, tetapi petani sawit harus membayar keberhasilan itu melalui turunnya harga TBS. Ketahanan energi harus berjalan seiring dengan kesejahteraan petani," ujarnya.

Pungutan Ekspor Menekan Pendapatan Petani

Menurutnya salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah dampak kenaikan pungutan ekspor CPO terhadap harga tandan buah segar (TBS) di tingkat petani. Berdasarkan perhitungan SPKS, kenaikan pungutan ekspor dari 10% menjadi 12,5% berpotensi menekan harga TBS sekitar Rp833 per kilogram.

"Perhitungan kami menunjukkan petani dengan kebun seluas dua hektare dapat kehilangan pendapatan sekitar Rp1.666.000 setiap bulan. Petani dengan lahan tiga hektare kehilangan sekitar Rp2,5 juta per bulan, empat hektare sekitar Rp3,3 juta, lima hektare sekitar Rp4,1 juta, dan enam hektare hampir Rp5 juta per bulan. Jika dihitung secara nasional, total kerugian petani sawit mencapai sekitar Rp499 hingga Rp500 miliar setiap bulan akibat turunnya harga TBS," kata Sabarudin.

Ia menegaskan, manfaat ekonomi B50 yang diperkirakan mencapai Rp24,68 triliun tidak boleh dibayar dengan hilangnya pendapatan petani.

"Jangan sampai manfaat B50 bernilai puluhan triliun rupiah, tetapi petani justru kehilangan 15 hingga 20 persen pendapatannya akibat tekanan terhadap harga TBS. Kalau negara ingin membangun ketahanan energi, maka petani sebagai produsen bahan baku juga harus menjadi pihak yang memperoleh manfaat, bukan justru menanggung bebannya," tegas Sabarudin.

Tata Kelola Dana Sawit Perlu Dibenahi

Selain itu Direktur Advokasi dan Hukum SPKS, Andre mengatakan, persoalan utama implementasi B50 bukan terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada tata kelola yang belum menghadirkan distribusi manfaat secara adil.

"Selama ini petani sawit hanya menjadi pemasok bahan baku. Nilai tambah biodiesel lebih banyak dinikmati industri di sektor hilir, sementara petani belum menjadi bagian dari rantai nilai biodiesel. Ironisnya, petani justru berpotensi ikut membiayai program tersebut melalui tekanan terhadap harga TBS akibat kenaikan pungutan ekspor CPO," ujar Andre.

B50: Strategi Diplomasi Sawit Berkelanjutan

Menurut Andre, implementasi B50 diperkirakan akan mengalihkan sekitar 13 hingga 20 juta ton CPO dari pasar ekspor ke pasar domestik. Akibatnya, penerimaan Dana Sawit diproyeksikan turun sekitar Rp43 triliun hingga Rp67 triliun setiap tahun.

Di sisi lain, kebutuhan insentif biodiesel meningkat sehingga Dana Sawit berpotensi mengalami defisit sekitar Rp28 triliun hingga Rp42 triliun per tahun apabila tata kelolanya tidak dibenahi.

"Kondisi tersebut berpotensi mengurangi kemampuan pendanaan bagi program-program yang langsung menyentuh kepentingan petani seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan produktivitas, pendampingan, hingga penguatan kelembagaan petani. Jangan sampai Dana Sawit lebih banyak terserap untuk subsidi biodiesel, sementara investasi bagi peningkatan produktivitas petani semakin kecil," kata Andre.

Andre menambahkan, sekitar 35 hingga 37% perkebunan sawit Indonesia dikelola oleh petani swadaya. Namun hingga kini, petani masih berada di luar rantai nilai biodiesel, sementara manfaat ekonomi program tersebut lebih banyak dinikmati

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch, Ferdy Hasiman menilai pemerintah juga perlu mengevaluasi efektivitas program biodiesel dalam mencapai tujuan ketahanan energi nasional.

"Saya mempertanyakan bagaimana efek B50 maupun program sebelumnya seperti B35 dan B40 terhadap ketahanan energi nasional. Faktanya, ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak masih sekitar 82 persen. Artinya, efektivitas kebijakan ini perlu dievaluasi secara objektif," ujar Ferdy.

Menurut Ferdy, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dinamika pasar energi global dalam menentukan kebijakan energi nasional. "Kalau harga minyak dunia turun karena pasokan melimpah, tentu pemerintah harus menghitung mana yang lebih efisien secara ekonomi. Jangan sampai biaya biodiesel di dalam negeri justru lebih mahal dibandingkan alternatif lainnya," katanya.

Ferdy menilai kebijakan yang paling mendesak saat ini bukan hanya meningkatkan mandatori biodiesel, melainkan memastikan petani sawit memperoleh kepastian harga melalui kebijakan harga patokan minimum TBS.

"Yang paling penting adalah pemerintah memikirkan harga patokan minimum bagi TBS petani sawit rakyat sehingga perusahaan besar memiliki kewajiban membeli dengan harga yang adil. Kebijakan seperti ini akan memberikan dampak jangka panjang karena meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendorong produktivitas kebun rakyat," ujarnya.

Jakarta (ANTARA) - Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan 29 dari 126 terminal bahan bakar minyak (BBM) Pertamina siap mendistribusikan Biodiesel 50 (B50) dalam bentuk Biosolar.

“Hari ini, 29 dari 126 terminal Pertamina siap mendistribusikan B50 sesuai ketetapan dari pemerintah,” ujar Kitty ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Rabu.

Kitty mengatakan jumlah terminal tersebut akan terus bertambah secara bertahap selama masa transisi.

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 tentang Kewajiban Pencampuran Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel dengan Bahan Bakar Minyak Solar Sebesar 50 persen, terdapat masa transisi bagi badan usaha bahan bakar minyak yang masih memiliki persediaan bahan bakar nabati jenis biodiesel untuk pencampuran sebesar 40 persen atau B40.

Badan usaha yang masih memiliki persediaan B40 diberi kesempatan untuk menyalurkan bahan bakar tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2026, sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

“Kami masih terus melakukan monitoring untuk memastikan distribusi B50 berjalan lancar, sampai ke lembaga penyalur, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat,” ujar Kitty.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bahan bakar biodiesel B50 segera diluncurkan pada bulan Juli 2026. Jika B50 telah berlaku, Presiden yakin ada banyak penghematan.

"Saya perkirakan tiga tahun lagi, maksimal empat tahun lagi, kita akan swasembada energi. Kita tidak mau impor apa pun untuk BBM kita, untuk energi kita," ujar Presiden Prabowo.

Menurut Presiden, kemandirian energi dan ketahanan energi mutlak dibutuhkan oleh rakyat Indonesia mengingat dampak yang dapat dialami masyarakat manakala gejolak terjadi di negara-negara penghasil minyak ataupun rute-rute distribusi minyak sebagaimana yang saat ini terjadi di Selat Hormuz.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh sektor siap menerapkan kebijakan wajib B50 menjelang peresmian oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung bulan Juli 2026.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan kesiapan untuk mengimplementasikan B50 akan dilaksanakan secara serentak di semua sektor. B50 telah diujicobakan di berbagai kendaraan, seperti alat berat, kapal, kereta api, hingga sejumlah kendaraan lain seperti tambang, ekskavator, dan alat pertanian.

Lebih lanjut, ia juga memastikan bahwa B50 akan diterapkan secara bersamaan di seluruh Indonesia setelah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah siap di seluruh Indonesia, persiapannya matang,” kata Anggia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk mendukung penerapan mandatori biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan nasional.

Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan seluruh kebutuhan pasokan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan bahan baku biodiesel.

"Oh aman, (pasokan CPO) lebih. Sudah aman," kata Mentan ditemui di Jakarta, Selasa.

Menurut Amran, produksi CPO nasional terus meningkat seiring kenaikan volume ekspor dari sebelumnya sekitar 26 juta ton menjadi 32 juta ton, mencerminkan bertambahnya kapasitas produksi dalam negeri.

Ia menegaskan peningkatan produksi tersebut menjamin kebutuhan CPO bagi program mandatori B50 tetap terpenuhi tanpa mengganggu pasokan untuk kebutuhan domestik maupun komitmen ekspor Indonesia.

Amran menjelaskan penerapan B50 bukan lagi tahap uji coba karena implementasi biodiesel B40 telah berjalan, sehingga pemerintah hanya meningkatkan kadar campuran menjadi B50 secara bertahap.

"Kan bukan uji coba sudah jalan kan. Sudah jalan B40, tinggal naik B50, ini sudah jalan, sudah running," beber Amran.

Ia juga memastikan masyarakat akan memperoleh bahan bakar B50 sesuai kebijakan pemerintah, seraya menegaskan seluruh persiapan telah berjalan baik menjelang pelaksanaan mandatori mulai 1 Juli.

Menurut Amran, penerapan mandatori B50 pada 1 Juli menjadi tonggak sejarah penting sekaligus warisan kebijakan Presiden Prabowo Subianto karena memperkuat kemandirian energi nasional melalui pengurangan ketergantungan terhadap impor solar.

Menten Amran juga sebelumnya memastikan bahwa implementasi biodiesel B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng nasional karena produksi minyak sawit Indonesia meningkat dan masih surplus untuk kebutuhan domestik.

Peningkatan produksi tersebut membuat Indonesia masih memiliki cadangan dan surplus pasokan meskipun sebagian produksi dialokasikan untuk mendukung implementasi program biodiesel B50 nasional tahun 2026.

Produksi CPO secara nasional tercatat sekitar 52 juta ton, sehingga pemerintah optimistis kebutuhan biodiesel, minyak goreng domestik hingga ekspor tetap dapat terpenuhi secara bersamaan.

Dari jumlah produksi itu, 20 ton dialokasikan untuk minyak goreng dan 26 juta ton di antaranya untuk ekspor. Namun, kini jumlah ekspor naik menjadi 32 juta ton seiring meningkatnya produktivitas kelapa sawit.

Dalam skema kebutuhan nasional saat ini, Amran menyebut alokasi CPO untuk implementasi B50 diperkirakan sekitar 5,3 juta ton dari total produksi minyak sawit nasional.

Pemerintah optimistis implementasi B50 dapat berjalan seimbang antara kepentingan energi nasional, kebutuhan minyak goreng masyarakat, dan keberlanjutan ekspor sawit Indonesia ke pasar internasional yang menguasai 60 persen, ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan Indonesia akan memberlakukan kebijakan Biodiesel 50 (B50) atau campuran minyak kelapa sawit atau CPO sebesar 50 persen terhadap solar, untuk menghemat subsidi senilai Rp48 triliun.

Dia menyampaikan Pertamina sudah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kebijakan penerapan B50, kata Airlangga, berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil sebanyak 4 juta kiloliter (KL) dalam satu tahun.

“Tentu ini dalam enam bulan akan ada penghematan dari fosil dan juga ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun,” kata Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan dengan implementasi B50, Indonesia akan mengalami surplus solar pada 2026.

“Jadi, ini kabar baik, begitu RDMP (Refinery Development Master Plan) Kalimantan Timur (Kilang Balikpapan) sudah kita operasikan,” ujar Bahlil.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan terdapat potensi peningkatan biaya operasional seiring dengan penerapan mandatori bahan bakar minyak (BBM) dengan campuran biodiesel 50 persen (B50).

Esther menuturkan biaya tersebut diperlukan untuk pemeliharaan mesin kendaraan, terutama bagi mesin-mesin diesel lama yang tidak dirancang untuk menggunakan campuran minyak nabati berkadar tinggi.

“Pada sektor berat seperti pertambangan, penggunaan bahan bakar dengan kadar lemak nabati tinggi berisiko meningkatkan biaya pemeliharaan mesin hingga 10 persen,” ujar Esther Sri Astuti saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia juga menyoroti sifat hidroskopik pada bahan bakar nabati yang mudah menyerap air, sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang benar-benar kedap untuk mencegah kerusakan atau penurunan kualitas.

Meskipun demikian, ia menyatakan penerapan mandatori B50 juga menghadirkan sejumlah keuntungan, salah satunya meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit dan memperkuat kemandirian energi nasional.

Esther juga mengatakan bahwa kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah untuk menghentikan impor solar secara masif.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemanfaatan biodiesel 50 persen diproyeksikan mengurangi impor BBM fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun.

Peningkatan konsumsi bahan bakar nabati sebagai dampak dari kebijakan mandatori tersebut pun diproyeksikan dapat menyerap hingga 2,21 juta tenaga kerja.

Dengan semakin besarnya kebutuhan terhadap minyak sawit sebagai salah satu bahan baku pembuatan B50, Esther pun mendorong penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan ekosistem sawit.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menugaskan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana dari pungutan ekspor sawit untuk pengembangan industri dan kesejahteraan petani, salah satunya lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta penelitian dan pengembangan produk sawit.

“Dukungan terhadap petani sawit dan penyaluran dana yang akuntabel harus terus dipantau untuk menjaga keberlanjutan ekosistem industri sawit dari hulu hingga hilir,” ucapnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

SURABAYA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memastikan keandalan pasokan energi nasional sekaligus mengawal program strategis pemerintah dalam transisi energi bersih dan pemberantasan kebocoran anggaran di tubuh BUMN. Hal ini ditekankan dalam kunjungan kerja maraton ke wilayah Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatim Balinus).

Agenda Komut Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan dijadwalkan berlangsung mulai Senin (29/6/2026) hingga Jumat (3/7/2026) ini difokuskan untuk Pada hari pertama kunjungannya, Komisaris Utama langsung bergerak melakukan Management Walkthrough (MWT) ke dua obyek vital nasional, yaitu Aviation Fuel Terminal (AFT) Juanda dan Integrated Terminal (IT) Surabaya.

Di hadapan para Perwira Pertamina, Ia menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar formalitas manajemen tahunan, melainkan untuk memastikan kesiapan seluruh lini operasional yang menjadi urat nadi perekonomian, militer, dan pemerintahan di wilayah Indonesia Timur.

Saat menyambangi AFT Juanda, Komut Mochamad Iriawan mengingatkan pentingnya peran bandara internasional tersebut sebagai etalase transisi energi hijau berbasis potensi domestik. Komut Pertamina Mochamad Iriawan: Investasi Terbaik Bangsa pada Manusia



Selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemandirian energi, AFT Juanda diinstruksikan untuk segera menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) guna menyambut era Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau avtur hijau nasional guna memutus ketergantungan impor minyak mentah global.

"Tugas menjaga pasokan avtur menuntut toleransi nol terhadap kekurangan stok dan jeda pelayanan. Langkah nyata dari Juanda ini diharapkan mampu membuktikan kepemimpinan Pertamina dalam mewujudkan target Net Zero Emission," ujar Komisaris Utama dalam arahannya kepada para Perwira Pertamina di AFT Juanda, Senin (29/6/2026).

Perjalanan berlanjut ke IT Surabaya, salah satu terminal terintegrasi terbesar di Indonesia. Di lokasi ini, Komisaris Utama menerima laporan strategis dari Manager IT Surabaya, Indriati Purba Lestari, yang menyatakan bahwa seluruh fasilitas dan infrastruktur IT Surabaya telah sepenuhnya siap untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar biosolar B50, menyusul rencana peresmian yang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat ini.

Solusi Atasi Sampah Laut, Komut Pertamina Mochamad Iriawan Hadirkan Kapal Pintar ke Pesisir Bali



Merespons kesiapan tersebut, Ia menantang untuk menjadi pelopor di garda terdepan dalam hilirisasi eco-fuel. Jatim diperintahkan menjadi episentrum transformasi energi baru terbarukan, mulai dari optimalisasi pemanfaatan B35, B40, hingga penyediaan B50 , Green Gasoline, dan Green Diesel secara berkelanjutan.

"Kedaulatan energi yang sejati adalah ketika kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mengolah apa yang dikaruniai Tuhan di bumi Nusantara ini menjadi energi bersih bagi masa depan bangsa. Kita tidak boleh menjadi bangsa yang mendiktekan nasibnya pada belas kasihan pasar global," tegas Komut Pertamina di hadapan jajaran manajemen IT Surabaya.

Selain isu energi hijau, Komisaris Utama juga menggarisbawahi poin ke-2 Asta Cita Presiden Prabowo terkait efisiensi anggaran dan pemberantasan kebocoran ekonomi. Manajemen diminta memaksimalkan keandalan sistem digitalisasi yang telah dibangun, seperti Pertamina Integrated Command Center (PICC) dan Terminal Automation System, guna menjamin akuntabilitas serta meminimalkan potensi kerugian (zero loss) dalam proses distribusi.

Mengingat situasi geopolitik global yang dinamis dan berpotensi mengganggu rantai pasok minyak dunia, menurutnya pemeliharaan aset vital seperti tangki timbun, dermaga (jetty), dan jalur pipa di IT Surabaya wajib dipastikan dalam kondisi prima. Penguatan operational buffer atau cadangan operasional dinilai krusial agar terminal domestik memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak pasar internasional.

Kendati mematok target transformasi dan efisiensi yang tinggi, Komisaris Utama menutup arahannya dengan menegaskan bahwa aspek keselamatan kerja yakni Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) tetap merupakan harga mati yang tidak boleh dikompromikan.

"Budaya Corporate Life Saving Rules (CLSR) harus melekat dalam perilaku sehari-hari demi melindungi aset negara dan memastikan setiap pekerja pulang dengan selamat," pungkasnya.

B50 ini kan merupakan kelanjutan dari B40 yang sebelumnya sudah digunakan secara meluas

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan distribusi Biosolar B50 yang akan diterapkan per 1 Juli 2026 diperkirakan tidak menjadi kendala bagi pemerintah atau Pertamina.

"Dari segi distribusi sudah dilakukan dengan B40. Sehingga ini hanya melanjutkan dan tidak ada masalah," kata Fahmy saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Menurut dia, mandatori Biosolar B50 per tanggal 1 Juli 2026 merupakan kelanjutan dari Biosolar B40 yang telah diterapkan sebelumnya.

Untuk itu kata Fahmy, persoalan distribusi dapat diperkirakan tidak menjadi masalah atau kendala bagi pemerintah atau Pertamina, apalagi persiapan untuk penerapan Biosolar B50 juga sudah cukup lama.

"B50 ini kan merupakan kelanjutan dari B40 yang sebelumnya sudah digunakan secara meluas," ujarnya.

Tidak kalah penting lanjut Fahmi bahwa Biosolar B50 juga sudah diuji secara teknis dan sudah dinyatakan layak termasuk dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) terutama untuk kendaraan baru.

"Kendaraan-kendaraan yang baru itu memang sudah didesain juga untuk menggunakan BBM yang merupakan campuran B50," katanya.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tahun ini menyusul mandatori biodiesel 50 persen (B50) per Juli 2026.

“Besok Juli akan kita resmikan B50, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita. Mulai tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar,” ungkap Bahlil di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan bahwa total konsumsi solar di Indonesia saat ini telah mencapai 39 juta kiloliter (KL), dengan mandatori biodiesel 40 persen (B40) yang sudah diterapkan pemerintah.

“Dari 39 juta kiloliter itu kemarin B40, itu 40 persen pakai FAME. FAME itu adalah dari CPO dengan metanol dicampur, jadilah FAME. Kemudian dicampur menjadi solar yang namanya B40,” jelasnya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan implementasi biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku secara nasional pada 1 Juli 2026 tidak akan mengubah harga jual solar kepada masyarakat. Diterangkan formula penetapan harga B50 tetap mengacu pada mekanisme yang selama ini digunakan untuk B40.

Karena itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman mengatakan, peningkatan kandungan Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dari 40% menjadi 50% tidak akan berdampak pada harga di tingkat konsumen.

"Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya saja, nggak ada hal khusus. (Harganya) ya sama (dengan B40). Kan hitungannya kan diesel, kayak harga solar. Sama dengan harga solar yang sudah ditetapkan tiap bulan," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).

Laode menjelaskan, perbedaan utama antara B40 dan B50 hanya terletak pada peningkatan komposisi FAME menjadi 50 persen. Sementara itu, skema penetapan harga belum mengalami perubahan.

Adapun peluncuran BBM jenis baru B50 ini direncanakan pada 1 Juli 2026. Meski demikian, implementasinya akan melalui masa transisi selama tiga bulan agar sisa stok B40 di lapangan dapat dihabiskan terlebih dahulu.

"Penerapannya secara nasional. Tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya. Sisa-sisa B40 dihabiskan dulu, diberi waktu sampai tiga bulan hingga menjadi 100 persen pemenuhan ke B50," ujar Laode.

Prabowo Prediksi Indonesia Swasembada BBM 3 Tahun Lagi



Masa transisi tersebut berlaku bagi seluruh pengguna, baik konsumen umum maupun sektor industri. Dengan demikian, distribusi B50 akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh pasokan solar biodiesel di Indonesia beralih ke campuran baru tersebut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, dengan implementasi B50 ini diproyeksikan bakal menghentikan impor solar yang sebelumnya dilakukan. Sebab sudah mampu dipenuhi dari dalam negeri, lewat campuran bahan bakar nabati seperti CPO (Crude Palm Oil).

"Ternyata sampai dengan B50 yang besok Juli akan kita Resmikan, itu menyelamatkan wajah Indonesia dari ketergantungan impor solar kita, mulai tahun ini kita tidak lagi impor solar," lanjutnya.

Bahlil memaparkan, konsumsi solar nasional meningkat dari 33,49 juta kiloliter pada 2020 menjadi 40,2 juta kiloliter pada 2026. Kebutuhan tersebut dipenuhi dari kombinasi produksi kilang domestik, impor, dan biodiesel berbasis Fatty Acid Methyl Ester (FAME). Porsi FAME terus meningkat dari 8,4 juta kiloliter pada 2020 menjadi 20,1 juta kiloliter pada 2026.

Pada saat yang sama, impor solar berhasil ditekan. Setelah sempat mencapai 8,02 juta kiloliter pada 2024, volume impor diproyeksikan turun menjadi 4,9 juta kiloliter pada 2025 dan bahkan nol pada 2026, seiring meningkatnya kontribusi biodiesel dan produksi domestik.

Produksi solar dari kilang dalam negeri juga relatif stabil di kisaran 18-21 juta kiloliter, sehingga tambahan kebutuhan dapat dipenuhi melalui pencampuran biodiesel.

Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Hendry Cahyono menilai Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi menjelang implementasi B50 pada Juli 2026.

“Indonesia berpeluang menjadi pionir dalam penerapan biodiesel dengan campuran tinggi,” ujar Hendry dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hendry menyampaikan sejumlah negara masih menerapkan kadar biodiesel lebih rendah, seperti Malaysia yang berada di kisaran B10–B20, Thailand sekitar B20, dan sejumlah negara di Eropa yang menggunakan campuran sekitar 7–10 persen.

Selain itu, Hendry mengatakan penggunaan B50 dapat menekan angka impor energi. Berkurangnya kebutuhan impor solar juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan nilai tukar rupiah.

“Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah,” ujar Hendry.

Pemerintah memperkirakan penerapan B50 dapat membuat Indonesia menghentikan impor solar dan menghemat devisa hingga Rp157 triliun. Menurut Hendry, target tersebut dapat dicapai selama pemerintah telah menghitung secara cermat kebutuhan bahan baku, kapasitas industri biodiesel, serta skema pembiayaannya.

Ia menilai mandatori B50 juga dapat menjadi salah satu proyek penting dalam mewujudkan ketahanan energi.

Meski swasembada energi tidak hanya bergantung pada biodiesel, peningkatan penggunaan bahan bakar berbasis sumber daya domestik dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.

“Kalau nanti B50 digunakan dan sektor industri juga menggunakan B50, itu bisa menjadi salah satu pilot project bagi ketahanan energi,” ucapnya.

Lebih jauh Hendry menambahkan penerapan B50 juga dapat mendorong pertumbuhan industri biodiesel nasional.

Peningkatan permintaan bahan bakar nabati dapat membuka investasi baru, meningkatkan utilisasi pabrik biodiesel, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor perkebunan dan industri pengolahan sawit.

Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa aspek lingkungan juga perlu dijaga dari sisi hulu. Hendry mengatakan peningkatan kebutuhan sawit sebaiknya dipenuhi melalui peningkatan produktivitas dan teknologi, bukan dengan pembukaan perkebunan secara masif yang berisiko menimbulkan deforestasi dan utang karbon.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 yang akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada tahun ini. Adapun B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas campuran 50% biodiesel berbasis minyak nabati dan 50% Bahan Bakar Minyak atau BBM jenis solar.

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengatakan, bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Pada akhirnya, kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara.

"Dan di 2026 ini, dengan implementasi B50, diharapkan kita bisa menghemat devisa Rp157,28 triliun," jelas Dwi saat Konferensi Pers Update Program Prioritas/PHTC serta Penguatan Ketahanan Energi Nasional dan Pangan Nasional di Tengah Perubahan Iklim, di Kantor Bakom RI, Rabu (17/6/2026).

Dampak Ekonomi Implementasi B50: Serap 1,9 Juta Pekerja, Beri Nilai Tambah Rp21,29 Triliun



"Inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap. Baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah B50 ini salah satunya yang diupayakan agar kita bisa setop impor," imbuhnya.

Menurutnya, nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatori B40. Dengan penghematan devisa sebesar Rp133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9%.

Namun, dampak ekonomi dari B50 tidak berhenti sampai di situ. Menurut Dwi, program B50 berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah (CPO) sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.

Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Program Biodiesel Dinilai Efektif Tekan Impor BBM, Hemat Devisa USD10 Miliar per Tahun



"Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Karena implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita. Sehingga, manfaat secara ekonominya akan lebih banyak dirasakan oleh petani sawit kita," jelas dia.

Ia melanjutkan bahwa kebijakan B50 juga sangat relevan dengan kondisi saat ini, ketika harga minyak dunia berfluktuasi seiring perkembangan geopolitik global dan turut memengaruhi harga energi di Indonesia.

Di tengah kondisi tersebut, ia menyebut pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM dengan memanfaatkan sumber daya domestik, sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan. "Jadi inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti (B50) diimplementasikan," jelaskan.

Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, Dwi mengatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan serangkaian uji coba B50 sejak tahun lalu.

Ia menjelaskan bahwa uji teknis B50 untuk sektor otomotif telah dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Juni 2026. Selain itu, pemerintah juga masih melakukan uji teknis pada alat dan mesin pertanian (alsintan) serta alat pertambangan yang ditargetkan selesai pada Semester II 2026.

Pemerintah juga masih melakukan uji teknis B50 untuk sektor perkeretaapian dan pembangkit listrik meskipun prosesnya belum rampung sepenuhnya. "Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa Implementasi ini akan dilakukan serentak," pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah berencana memperluas implementasi program Biodiesel B50 di sektor industri nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor. Program B50 merupakan bahan bakar campuran solar dengan 50% Fatty Acid Methyl Ester (FAME) atau biodiesel berbasis minyak nabati.

Kebijakan ini menjadi lanjutan dari implementasi B35 dan B40 yang sebelumnya telah diterapkan di Indonesia. Kebijakan ini dijawab produsen filter lokal Bpfilters yang memperkenalkan lini produk filter solar terbaru yang dirancang khusus untuk mesin diesel dan alat berat berbasis bahan bakar B50 yang bakal dilucurkan di Bogor pada Juni 2026.

Langkah proaktif ini untuk menjawab kekhawatiran para pelaku industri di sektor pertambangan, perkebunan, dan konstruksi terkait tantangan teknis penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi.Dampak Ekonomi Implementasi B50: Serap 1,9 Juta Pekerja, Beri Nilai Tambah Rp21,29 Triliun



Penerapan B50 (campuran 50% FAME/B100) membawa tantangan tersendiri dibandingkan pendahulunya, B40. Meski lebih ramah lingkungan, kadar FAME yang tinggi memiliki sifat higroskopis (mudah menyerap air), lebih cepat teroksidasi, serta memicu pembentukan sludge dan pertumbuhan mikroba di dalam tangki bahan bakar.

"Bpfilters hadir berinovasi untuk mengantisipasi potensi keluhan yang mungkin muncul, seperti filter yang cepat buntu, injektor tersumbat, hingga penurunan produktivitas alat berat," kata Direktur Utama Bpfilters Indonesia, Bonny Pratama.

Bpfilters menerapkan tiga hal di design Filtrasi untuk B50 yaitu Increase Filtration Area, Multi Stage Water Separation & Advance Micron Rating Media. Implementasi ketiga teknologi ini terbukti mampu memperpanjang umur filtrasi secara signifikan, menjaga performa mesin tetap stabil, dan secara langsung menghemat konsumsi bahan bakar karena pembakaran yang lebih bersih.

Bukan sekadar klaim, keunggulan produk Bpfilters telah teruji di lapangan. Berdasarkan data penggunaan pada konsumen yang menggunakan B40, efisiensi yang dihasilkan sangat kontras dibandingkan filter konvensional.

Program Biodiesel Dinilai Efektif Tekan Impor BBM, Hemat Devisa USD10 Miliar per Tahun



Untuk kendaraan Truck Bus Jika sebelumnya filter solar mengalami kebuntuan di angka 5 ribu km, setelah beralih ke Bpfilters, masa pakai melonjak hingga 20 ribu km. Sementara untuk alat berat yang sebelumnya buntu di 250 jam bisa extend buntunya jadi 1000 jam.

"Dengan aplikasi filtration system yang advance, pengguna biosolar B50 tidak perlu lagi khawatir akan gangguan produktivitas atau performa mesin mereka," ujar Bonny.

Sebagai informasi, Bpfilters bukanlah pemain baru dalam ekosistem biodiesel Tanah Air. Sejak 2018, perusahaan lokal ini telah konsisten berinovasi mulai dari era B20 hingga kini menuju B50 dan telah menjadi mitra bagi berbagai perusahaan besar di sektor pertambangan, perkebunan, transportasi, hingga konstruksi yang sangat bergantung pada keandalan mesin diesel.

Dengan lini filter khusus B50 ini, mempertegas posisinya sebagai pionir solusi filtrasi lokal yang siap mendukung kedaulatan energi nasional sekaligus menjaga efisiensi operasional para pelaku usaha di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak ketentuan pembebasan cukai guna mengurai benang kusut seretnya pelaksanaan program mandatori bioetanol untuk campuran bensin 5% (E5).

Purbaya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/2026 tentang Perubahan atas PMK No. 82/2024 tentang Tata Cara Pembebasan Cukai. Beleid tersebut diteken Purbaya pada 20 Mei 2026 dan diundangkan pada 25 Mei 2026.

"Bahwa untuk mendukung program pemerintah di bidang ketahanan energi nasional serta mewujudkan transisi dan pemanfaatan energi bersih melalui kegiatan pencampuran barang kena cukai berupa etil alkohol dengan produk hasil kilang minyak bumi," jelas poin pertimbangan PMK 34/2026, dikutip Selasa (26/5/2026).

Perubahan utama dalam aturan baru ini terletak pada penambahan ayat (6) pada Pasal 8 aturan pembebasan cukai. Dalam beleid teranyar ini, pemerintah memperluas cakupan perizinan berusaha untuk mendapatkan fasilitas pembebasan cukai, yaitu termasuk kegiatan industri pencampuran hasil kilang minyak bumi dengan barang kena cukai berupa etil alkohol.

Dengan demikian, etil alkohol yang digunakan secara khusus untuk keperluan produksi dan pencampuran bahan bakar kini mendapatkan landasan hukum yang kuat untuk dibebaskan dari pungutan cukai.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengakui bahwa aturan cukai yang kaku menjadi salah satu 'biang kerok' utama lambatnya laju program mandatori E5. Masalah utamanya bersumber pada perlakuan etanol untuk bahan bakar yang disamakan dengan etanol untuk minuman beralkohol.

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi menilai bahwa secara teknis, etanol untuk kebutuhan energi seharusnya langsung dikecualikan karena peruntukannya murni untuk pembakaran mesin, bukan untuk konsumsi manusia.

"Etanol itu masuk golongan yang kena cukai. Padahal dia bukan untuk diminum, dia hanya digunakan untuk dibakar. Kalau rigid kita baca UU Cukai, dia masuk golongan etanol yang harus dikenakan cukai," ujarnya dalam Bisnis Indonesia Group (BIG) Conference 2025 di Hotel Raffles Jakarta, Senin (8/12/2025).

Elen menegaskan bahwa persoalan fiskal ini menjadi hambatan serius di sisi hilir, yang memperparah masalah ketersediaan bahan baku di sisi hulu. Akibatnya, realisasi produksi bioetanol oleh PT Pertamina (Persero) sejauh ini masih sangat minim, yakni baru menembus angka 150.000 kiloliter (KL).

"Target E5 ini persoalannya belum sepenuhnya bisa kita berhasilkan. Hulunya masalah, hilirnya masalah. Ini yang sedang kita selesaikan," jelasnya.

JAKARTA - Ketidakpastian perpanjangan dan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) dinilai berpotensi menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan industri sawit nasional serta keberhasilan program mandatori biodiesel B50 yang ditargetkan pemerintah mulai semester II 2026. Peneliti sawit Universitas Indonesia (UI), Eugenia Mardanugraha menegaskan, bahwa kepastian legalitas lahan merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan investasi dan stabilitas produksi sawit Indonesia dalam jangka panjang.

Menurutnya, apabila ketidakpastian HGU terus berlangsung, dampaknya tidak hanya dirasakan pelaku usaha perkebunan, tetapi juga dapat mengganggu strategi ketahanan energi nasional. “Jika ketidakpastian HGU terus berlanjut, maka program B50, keberlanjutan industri sawit, serta kontribusi sawit terhadap perekonomian nasional menghadapi risiko yang besar,” ujar Eugenia dalam keterangannya.

Ia menjelaskan bahwa persoalan HGU berkaitan langsung dengan program peremajaan (replanting) kebun sawit nasional yang saat ini sudah sangat mendesak dilakukan. Banyak kebun sawit, terutama milik petani rakyat, mengalami penurunan produktivitas akibat usia tanaman yang tua serta penggunaan bibit yang kurang optimal pada masa lalu.

Pastikan Mandatori Biodiesel B50 Berhasil, Hulu Sawit dan Kepastian Hukum Butuh Perbaikan



Tanpa percepatan replanting, produksi sawit nasional berisiko stagnan di tengah meningkatnya kebutuhan minyak sawit untuk energi, pangan, industri hilir, dan ekspor. “Indonesia ke depan membutuhkan sawit bukan hanya untuk biodiesel, tetapi juga pangan, oleokimia, kosmetik, farmasi, hingga sustainable aviation fuel. Produktivitas lahan menjadi kunci,” kata Eugenia yang juga Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) ini.

Data Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut tahun 2025 lahan kebun sawit di Indonesia luasnya 16,8 juta hektar. Dari luas lahan tersebut, sebanyak 51% dikelola perusahaan swasta dan 41% lainnya merupakan perkebunan rakyat.

Pemerintah telah menargetkan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) seluas 180.000 hektar per tahun dan diturunkan menjadi 150.000 hektar. Pada kenyataannya, realisasi di lapangan hanya sekitar 50.000 hektar per tahun.

Adapun data GAPKI mencatat terdapat sekitar 513 ribu hektar kebun sawit rakyat (plasma) dan 3-4 juta hektar kebun korporasi anggota GAPKI yang mendesak diremajakan. Implementasi Biodiesel B50 Tak Cukup dengan Kapasitas Produksi, Sistem Pendanaan Harus Diperkuat

Lebih jauh, Eugenia menekankan bahwa strategi sawit nasional tidak lagi bertumpu pada ekspansi lahan baru, melainkan peningkatan produktivitas lahan yang sudah ada. Ia menilai ketidakpastian status HGU membuat pelaku usaha cenderung menunda investasi jangka panjang, termasuk replanting, karena risiko usaha menjadi terlalu tinggi.

"Replanting membutuhkan investasi besar dengan masa tunggu produksi mencapai beberapa tahun sebelum tanaman kembali menghasilkan secara ekonomis. Tanpa kepastian hukum, keputusan investasi menjadi sulit diambil," katanya.

Selain faktor legalitas, pelaku usaha juga mempertimbangkan prospek perdagangan sawit global serta stabilitas kebijakan pemerintah dalam menentukan arah investasi jangka panjang. “Kepastian hukum pertanahan dan kepastian arah kebijakan industri menjadi faktor utama untuk mendorong percepatan replanting,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan implementasi biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Namun menurut Eugenia, target tersebut berpotensi menghadapi tekanan serius apabila produktivitas sawit nasional tidak meningkat.

Eugenia mengingatkan adanya risiko crowding out, yakni perebutan bahan baku sawit antara kebutuhan biodiesel, pangan domestik, industri hilir, dan ekspor ketika pasokan terbatas. “Program B50 hanya akan berhasil jika peningkatan konsumsi biodiesel diikuti peningkatan produksi sawit nasional melalui replanting dan teknologi,” ujarnya.

Tanpa peningkatan produksi, keberhasilan administratif B50 justru dapat memicu tekanan pada sektor ekonomi lain dalam industri sawit. Eugenia menilai lambatnya proses penerbitan maupun perpanjangan HGU dipengaruhi kombinasi faktor administratif, tata ruang, serta koordinasi lintas kementerian.

Kehati-hatian pemerintah meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat banyaknya persoalan hukum dan kasus perizinan lahan di masa lalu. Selain itu, persoalan tumpang tindih kawasan hutan dan tata ruang membuat proses verifikasi menjadi semakin kompleks. Akibatnya, keputusan perpanjangan HGU sering berjalan lambat dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Menurut Eugenia, apabila situasi ini terus berlanjut, dampaknya tidak hanya pada industri sawit, tetapi juga terhadap perekonomian nasional secara luas. Ketidakpastian legalitas lahan berpotensi menahan investasi, menghambat peningkatan produktivitas, dan membuat produksi sawit nasional sulit tumbuh stabil di tengah permintaan global yang terus meningkat.

Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat melemahkan kontribusi sawit terhadap devisa negara, stabilitas neraca perdagangan, serta agenda hilirisasi nasional. “Kunci keberhasilan energi, pangan, dan hilirisasi sawit sebenarnya sama, yaitu kepastian hukum lahan dan keberlanjutan investasi,” tegasnya.

Ia merekomendasikan, pemerintah mempercepat penyelesaian kepastian HGU melalui koordinasi lintas kementerian, digitalisasi data pertanahan, serta pendekatan berbasis risiko bagi perusahaan yang memiliki rekam jejak kepatuhan baik.

“Tanpa kepastian HGU, ruang investasi menjadi terbatas dan produksi sawit nasional berisiko stagnan di tengah kebutuhan yang terus meningkat,” tandas Eugenia.