Penajam Paser Utara (ANTARA) - Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, daerah terdekat Ibu Kota Nusantara (IKN) berdasarkan hasil kajian dampak ekonomi melalui fasilitas pendukung penerapan skema pendanaan (PPSP), bergerak positif atau mengalami pertumbuhan cukup signifikan.

"Perencanaan jangka panjang, IKN dirancang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan negara, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi baru," ujar Direktur Perencanaan Makro Otorita IKN, Pungky Widiaryanto ketika ditanya mengenai pengembangan pembangunan di Sepaku, Penajam Paser Utara, Minggu.

Tahap awal pembangunan IKN, kehadiran investasi, pembangunan infrastruktur, serta aktivitas ekonomi yang tumbuh telah menciptakan peluang usaha, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dampak tersebut mulai terlihat di wilayah sekitar IKN, jelas dia, dari hasil kajian dampak ekonomi yang dilakukan melalui PPSP menunjukkan, Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 19,9 persen.

"Dan ada penurunan tingkat kemiskinan di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 0,45 persen dibandingkan sebelum pembangunan IKN dimulai," tambahnya.

Ia menjelaskan, hasil kajian juga menunjukkan Kota Balikpapan berperan sebagai gerbang investasi utama IKN dan Kota Samarinda, serta Kabupaten Kutai Kartanegara memperoleh manfaat spillover atau dampak dari pembangunan ibu kota baru Indonesia.

Ia menjelaskan, manfaat pembangunan terus diperluas, melalui penguatan keterhubungan antarwilayah karena IKN tidak dapat berkembang secara optimal tanpa dukungan dan kolaborasi dengan kota/kabupaten di sekitar.

Kolaborasi yang fleksibel dan berbasis kebutuhan daerah, memungkinkan daerah mitra di sekitar IKN bekerja sama sesuai kebutuhan, seperti transportasi, logistik, tenaga kerja, pelayanan publik, dan pengembangan ekonomi tanpa harus membentuk organisasi baru.

Menurut dia, konsep tiga kota yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara itu berkembang menjadi Greater Nusantara, yang mencakup IKN, Kota Balikpapan dan Samarinda, serta Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kuatnya keterkaitan kota dan kabupaten tersebut dengan IKN, menurut Pungky Widiaryanto, karena wilayah sekitar IKN itu menjadi penyedia tenaga kerja, kawasan permukiman, pusat layanan perkotaan, simpul logistik, kawasan industri, maupun bagian dari rantai pasok ekonomi regional.

Sebelumnya materi dampak IKN terhadap kawasan sekitarnya itu dibahas dalam forum Jumat Belajar ASN Otorita IKN bertajuk “Regional Collaboration For Tri-City Development: Lessons From Global Experience (Sweden, Spain, and Italy)" dan “Regional Development through Inter-Municipal Collaboration: Key Success Factors for the Greater Nusantara Region” pada Jumat (5/06/2026).

Dalam forum tersebut, Otorita IKN bersama akademisi dari The University of Tokyo dan Toyo University membahas strategi pembangunan kawasan metropolitan yang terintegrasi untuk memastikan manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan secara lebih luas oleh daerah-daerah di sekitarnya.

Pungky Widiaryanto berharap pengembangan tiga kota sekitar IKN terus didorong agar manfaat pembangunan IKN dapat dirasakan lebih luas sehingga ibu kota baru Indonesia itu dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi regional yang inklusif dan berkelanjutan.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menepis isu mandeknya megaproyek ibu kota baru dan menegaskan bahwa status hukum Nusantara sebagai ibu kota negara tetap berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) justru dinilai menguatkan koridor legalitas pemindahan ibu kota.

Dia juga menyatakan putusan MK sama sekali tidak membatalkan penetapan Nusantara sebagai ibu kota negara yang baru.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, eksekusi resmi perpindahan ibu kota secara legal formal kini hanya menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," ujar Troy dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Troy memaparkan konstruksi fisik dan pengembangan kawasan di lapangan saat ini dipacu menggunakan tiga skema pendanaan sekaligus.

Sumber pembiayaan tersebut berasal dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta realisasi investasi dari sektor swasta.

Adapun saat ini, ekspansi pembangunan tidak lagi terbatas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), melainkan sudah merambah ke sembilan wilayah perencanaan.

Wilayah tersebut mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga klaster industri pangan.

Strategi zonasi ini sekaligus membuka ruang integrasi ekonomi komprehensif bagi wilayah penyangga sekitar. OIKN mengandalkan kolaborasi lintas wilayah yang menghubungkan Nusantara dengan Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga Kota Samarinda.

Di lapangan, progres fisik yang terus berjalan mencakup pembangunan interkoneksi akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.

“Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana memindahkan ibu kota negara (IKN) sesungguhnya bukan cerita baru. Rencana itu sudah mengalir jauh, melewati tujuh presiden, dan menyisakan jejak panjang yang kerap muncul–tenggelam mengikuti arah zaman.

Semua bermula pada 1957, ketika Soekarno menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Palangkaraya. Kota yang baru lahir itu langsung memantik gagasannya, Jakarta kelak akan terlalu berat menanggung beban sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi.

Perlu “saudara” yang bisa ikut memikul tanggung jawab itu. Palangkaraya pun menjadi nama yang berulang kali disebut sebagai calon masa depan ibu kota.

Mengutip laman resmi Kota Palangkaraya, Soekarno pertama kali menginjakkan kakinya di kota itu pada 17 Juli 1957, ketika meresmikan pembangunan Kota Palangka Raya. Kunjungan Soekarno itu satu-satunya dan terakhir ke Palangkaraya.

Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah dalam tulisannya menyebutkan rencana Soekarno itu pada dasarnya tidak menggantikan Jakarta sebagai IKN. Namun perannya hanya berbagi beban terhadap kebutuhan daya tampung Jakarta. Bung Karno berpandangan tidak ada tempat, selain Jakarta di Indonesia ini yang memiliki jejak sejarah dan saksi bisu perjuangan merebut kemerdekaan.

Pandangan ini tentu tidak dimaksudkan untuk mengerdilkan jejak sejarah kota-kota lain seperti Bandung, Surabaya, dan kota-kota lainnya dalam perannya sebagai saksi sejarah perjuangan kemerdekaan.

Jakarta begitu memorable bagi tokoh-tokoh pergerakan bangsa. Pertimbangan inilah yang agaknya menjadi faktor batalnya rencana pemindahan IKN pada masa Bung Karno. Apalagi beban Jakarta pada masa itu tidak seberat Jakarta saat ini, apalagi Jakarta ke depan.

Gagasannya tak pernah benar-benar padam, meski akhirnya terkubur oleh dinamika politik pada akhir masa jabatannya.

Waktu berlalu, pada era Soeharto, rencana itu kembali muncul ke permukaan. Kali ini bukan Palangkaraya, melainkan Jonggol—sebuah wilayah yang dianggap strategis untuk mengimbangi tekanan urbanisasi Jakarta. Keputusan Presiden No. 1 Tahun 1997 diterbitkan, memandatkan Jonggol sebagai kota mandiri lengkap dengan rencana fasilitas modern.

Pemerintah orde baru menimbang peningkatan kegiatan ekonomi dan perkembangan penduduk yang tinggi di wilayah Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (Jabotabek) perlu diimbangi dengan pengembangan pusat-pusat permukiman baru yang dilengkapi dengan sistem prasarana dan sarana serta fasilitas pendukung yang mandiri di wilayah Jabotabek.

Di samping itu, dalam rangka pengembangan pusat-pusat permukiman baru di wilayah Jabotabek tersebut, dipandang perlu mengembangkan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri. Pertimbangan lainnya adalah pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan kualitas ruang wilayah Jabotabek dalam upaya menciptakan perkembangan wilayah yang lebih seimbang.

Pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan kegiatan masyarakat di kota besar yang sudah padat, meningkatkan pengelolaan sumber daya air, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menterpadukan pemanfaatan ruang di sekitarnya, dan meningkatkan fungsi ruang yang lebih seimbang.

Namun, hanya setahun kemudian, badai Reformasi mengakhiri rencana itu bahkan sebelum sempat benar-benar dimulai.

Setelah terdiam 11 tahun, Susilo Bambang Yudhoyono kembali meniupkan angin segar wacana perpindahan ibu kota pada 2009. Dari Palangkaraya—kota yang pernah menjadi impian Soekarno—SBY menyampaikan kekhawatirannya atas beban Jakarta yang semakin berat.

Mengutip kajian Asisten professor dan koordinator program studi perencanaan dan studi perkotaan di Savannah State University, Deden Rukmana, menjelaskan Presiden SBY mulai membicarakan wacana pemindahan ibukota negara dari Jakarta ketika menghadiri Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Palangkaraya pada awal Desember 2009.

Menurut SBY, beban fungsi pelayanan dan kelayakan Jakarta sebagai ibukota negara makin berat.

Pembahasan pemindahan ibukota negara harus dikaji dari berbagai aspek dan tidak hanya melihat faktor kemacetan di Jakarta sebagai alasan pemindahan ibukota negara, tetapi juga dilihat sebagai upaya strategis untuk mendistribusikan pembangunan secara merata.

Presiden SBY mengemukakan pembentukan tim kecil yang ditugaskan untuk mengkaji ide pemindahan ibukota negara.

Kemudian muncul tiga skenario dalam pemindahan ibu kota negara, yakni tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dan dilakukan pembenahan terhadap semua permasalahan, memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke lokasi baru yang tetap berada di pulau Jawa, memindahkan ibukota negara dan pusat pemerintahan ke lokasi baru di luar pulau Jawa.

Namun hingga dua periode pemerintahannya berakhir, rencana itu tetap hanya sampai di meja diskusi.

Baru pada 2019, di era Presiden Joko Widodo, gagasan lama itu menemukan momentum terbesarnya. Di hadapan sidang DPR–DPD, Jokowi menyatakan bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan.

Nama “IKN Nusantara” pun diperkenalkan sebagai simbol identitas baru bangsa—sebuah kota yang digadang-gadang lebih hijau, lebih modern, dan berada di tengah Indonesia agar pembangunan lebih merata.

Sejumlah infrastruktur mulai dibangun. Jalan, gedung pemerintahan, hingga kawasan inti peradaban dirancang sebagai wujud awal dari masa depan yang diimpikan. Namun perjalanan itu tetap panjang dan berliku.

Hingga akhir masa jabatan Jokowi, Nusantara belum benar-benar menyandang status sebagai ibu kota baru Indonesia.

Dari Palangkaraya ke Jonggol, dari wacana ke wacana, perjalanan IKN menunjukkan satu hal: gagasan memindahkan ibu kota selalu hidup—kadang redup, kadang kembali bersinar—menunggu waktu yang tepat untuk benar-benar terwujud.

Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek pembangunan ibu kota baru Indonesia, yang bernama Ibu Kota Nusantara alias IKN sejak berjalan pada 2022 hingga akhir 2024 telah memakan anggaran dari APBN senilai Rp 89 triliun, berdasarkan catatan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada Januari 2025 silam.

Adapun progres pembangunan terkini, juga telah diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. Ia bahkan telah memiliki daftar sisa pembangunan sejumlah proyek yang masih harus diselesaikan hingga 2027 mendatang

"Ada beberapa segmen. Beberapa jalan tol yang belum kita selesaikan kita akan selesaikan. Semua jalan tol rata-rata ini," ujarnya di gedung Kementerian PU Jakarta, sebagaimana dikutip kembali pada Senin (3/11/2025).

Berdasarkan data rencana dan realisasi pekerjaan, sejumlah proyek strategis seperti jalan tol, jembatan, dan akses bandara menunjukkan capaian signifikan dengan beberapa paket.

Pada 2024, sebagian besar proyek infrastruktur jalan tol IKN mencapai target penuh atau 100% realisasi seperti segmen Karang Joang - KKT Kariangau sepanjang 1,54 km, segmen KKT Kariangau - SP Tempadung sepanjang 1,06 km, dan segmen SP Tempadung - Jembatan Pulau Balang sepanjang 1,517 km.

Sementara untuk 2025, pekerjaan dilanjutkan dengan tambahan ruas. Jalan Tol IKN Segmen Karang Joang - KKT Kariangau menargetkan 0,6 km tambahan dan telah terealisasi sepenuhnya. Adapun ruas KKT Kariangau - SP Tempadung juga menunjukkan progres konsisten, dengan realisasi 0,231 km dari rencana 0,3 km.

"Untuk jalan tol IKN segmen Karang Joang, KKT sekitar 1,5 km. Dan kira-kira bisa kita selesaikan di tahun ini. Nah tahun depan akan lebih banyak lagi tahun depan," ungkapnya.

Selanjutnya, untuk proyek jalan bebas hambatan dan akses bandara IKN segmen Jembatan Pulau Balang - SP Riko yang direncanakan sepanjang 3,5 km pada 2025, hingga kini, sudah terealisasi 1,77 km.

Proyek penting lainnya yakni Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 3A-2 dan 3B-2, masing-masing mencatat progres 0,583 km dan 0,231 km dari total rencana 2025. Sedangkan Pembangunan Jalan Tol IKN Seksi 1B Segmen Bandara Sepinggan-Tol Balsam juga berjalan sesuai jadwal, dengan realisasi 0,52 km atau 100% dari rencana tahun ini.

Sedangkan fasilitas penunjang seperti bandara VVIP dan akses ke bandara juga menunjukkan kemajuan pesat. Paket pekerjaan untuk landasan udara Bandara VVIP telah mencapai 1,67 km dari target 1,67 km, sementara jalan akses bandara VVIP terealisasi 0,27 km dari total rencana 0,27 km.

"Jadi mudah-mudahan sih di 2026 atau paling lambat di 2027 pertengahan sudah selesai," ucapnya.

"Kalau dari catatan kami mungkin sekitar 6-an km lah. Yang belum terselesaikan sampai dengan akhir 2025. Eh tahun ini 2025 kan? 2026 kita akan selesaikan lah. Yang belum selesai nanti akan dikejarkan oleh si Badan Otoritas," pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 senilai Rp 466 triliun lebih, terdiri kebutuhan pembangunan yang akan dipenuhi dari APBN sebesar Rp 90,4 triliun, Badan Usaha milik Negara/Swasta (BUMN/BUMS) Rp 123,2 triliun, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Rp 252,5 triliun.

Sementara itu, untuk pembangunan periode 2025-2029 Prabowo disebut Otorita IKN telah menyetujui penggunaan anggaran berkelanjutan dari APBN sebesar Rp 48,8 triliun, setelah sebelumnya sejak awal mula proyek berlangsung pada 2022 hingga 2024, total dana APBN yang terserap senilai Rp 89 triliun.

Di luar APBN, hingga saat ini Otorita IKN telah menerima komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun, terdiri atas Rp66,3 triliun investasi swasta murni dan Rp158,72 triliun melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan jalan dan _multi-utility tunnel_, serta untuk pembangunan hunian di kawasan IKN.

"We are at the point of no return. Tidak ada keraguan dalam membangun IKN. Semua langkah yang diambil kini sepenuhnya diarahkan untuk mencapai target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028, sesuai dengan arahan Presiden," kata Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono dikutip dari siaran pers

Adapun untuk mengetahui lebih detail realisasi anggaran APBN yang digunakan untuk pembangunan IKN hingga saat ini menjadi sulit diketahui, setelah Kementerian Keuangan tak lagi pernah menginformasikan data pembaruannya dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta tiap bulannya.

Terakhir kali Kementerian Keuangan mengungkapkan ke publik serapan anggaran pemerintah untuk pembangunan IKN ialah pada Januari 2025. Kementerian Keuangan mengungkapkan, nominal realisasi serapan APBN untuk IKN sebesar Rp 43,4 triliun khusus 2024 saja.

Nilai itu setara 97,3% dari total pagu yang disiapkan sepanjang tahun itu senilai Rp 44,5 triliun.

Untuk keseluruhan tahun berjalan selama pembangunan, nominal serapan anggaran yang diumumkan ialah senilai Rp 75,8 triliun. Terdiri dari realisasi pada 2022 senilai Rp 5,5 triliun, 2023 Rp 27 triliun, dan realisasi sementara sepanjang 2024 disebut senilai Rp 43,3 triliun.

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI Prabowo Subianto sudah menetapkan IKN menjadi ibu kota politik pada 2028 mendatang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025.

Dari aturan itu juga dijelaskan perencanaan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dibangun pada luas lahan sekitar 800-850 hektare.

Perinciannya, pembangunan kawasan perkantoran memiliki porsi 20% dari luas lahan. Sedangkan pembangunan hunian rumah layak dan terjangkau mencapai 50%, prasarana 50%, juga indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74.

Beleidjuga mengatur jumlah pemindahan ASN ke IKN mencapai 1.700-4.100 orang.

Beberapa saat lalu, Lembaga Antariksa Amerika Serikat (NASA) sempat membagikan penampakan IKN di tahun 2022 dan 2024. Penampakan itu terekam melalui citra satelit yang dikumpulkan dalam rentang dua tahun terakhir.

Foto: NASA Wujud IKN tahun 2022 dari tangkapan sensor NASA.

NASA membandingkan kondisi hutan Kalimantan pada April 2022 dengan foto terbaru yang diambil Februari 2024. Hasilnya, terlihat jelas perubahan besar-besaran pada kawasan hutan yang ada di wilayah tersebut.

Foto: NASA Wujud IKN tahun 2024 dari tangkapan sensor NASA

Meski demikian pembangunan di IKN masih terus berlanjut dan masih jauh dari kata selesai. Dari laporan sebelumnya, konstruksi pembangunan direncanakan baru akan benar-benar selesai pada 2045 mendatang. Kita tunggu saja!

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketersediaan air bersih di Ibu Kota Nusantara (IKN) diprediksi masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kota masa depan. Hasil riset melalui pendekatan artificial Neural Network (ANN) menunjukkan, hanya 0,5% air yang tersedia secara langsung di permukaan, sekitar 20% tersimpan dalam vegetasi, dan sisanya 79% merupakan kawasan non-air berupa lahan terbangun.

Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer, Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) BRIN, Laras Tursilowati, menegaskan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, mengingat target pemerintah menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada 2028.

"Hasil ini bisa dianggap sebagai warning bagi pemangku kebijakan. Air yang benar-benar terlihat di permukaan hanya 0,5%. Angka ini tentu jauh dari ideal untuk menopang kebutuhan kota," kata dia dalam keterangan tertulisnya

Kajian berbasis data satelit dengan metode ANN ini mencapai akurasi hingga 97,7% sehingga dapat menjadi acuan awal bagi perencanaan pembangunan IKN. Laras menjelaskan, kondisi geografis Kalimantan sebenarnya memiliki curah hujan yang cukup. Namun, air hujan banyak yang langsung hilang sebagai limpasan (runoff) karena minimnya vegetasi penyerap dan keterbatasan infrastruktur penampung air.

"Saat terakhir ke IKN, terlihat sudah ada danau buatan. Namun, volumenya masih sangat kecil untuk menopang kebutuhan jangka panjang. Air permukaan memang sedikit sehingga harus ada strategi untuk memperbanyak cadangan melalui embung atau waduk kecil," terangnya.

Selain itu, karakteristik tanah, keberadaan rawa dan gambut, serta tingginya tingkat pembangunan lahan non-hijau memperbesar risiko kelangkaan air. Air gambut misalnya, sulit dimanfaatkan langsung sebagai air bersih tanpa proses pengolahan khusus.

Foto: Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Bloomberg via Getty Images) Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. (Bloomberg via Getty Images)

Menurut Laras, pemerintah perlu mengadopsi konsep tata kelola kota yang ramah lingkungan. Salah satu langkah yang ia usulkan adalah pembangunan hutan kota di kawasan IKN.

"Hutan kota berfungsi sebagai penyangga ekologi, penyerap air hujan, dan sekaligus meningkatkan kenyamanan termal. Saat ini kawasan masih terasa sangat gersang dan panas," jelasnya.

Selain hutan kota, konsep sponge city juga dinilai relevan. Model ini bertujuan menjadikan kota mampu menyerap dan menyimpan air hujan secara alami melalui infrastruktur hijau, taman, area resapan, serta pengelolaan lahan yang tidak seluruhnya tertutup aspal dan beton.

"Curah hujan di Kalimantan sebenarnya tinggi. Pertanyaannya, ke mana air itu pergi? Jika tidak dikelola, air hanya lewat sebagai banjir sesaat lalu hilang. Dengan teknik yang tepat, air bisa ditangkap, diserap, dan dimanfaatkan kembali," ujarnya.

Selain itu, pembangunan embung di berbagai titik juga mendesak. Embung berfungsi menampung air hujan sekaligus menjaga cadangan pada musim kemarau. Dalam jangka panjang, diperlukan pula sistem digitalisasi distribusi air agar penggunaannya lebih teratur dan efisien.

Laras menekankan, upaya perbaikan ketersediaan air di IKN memerlukan kolaborasi lintas disiplin. Kajian hidrologi, konservasi lahan, serta pengelolaan infrastruktur air harus berjalan beriringan.

"Ini bukan sekadar isu teknis, tapi menyangkut biaya besar yang harus dihitung secara matang. Pembangunan ibu kota tidak boleh hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga ekologi," katanya.

Ia juga menambahkan, edukasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan.

"Air bisa jadi rebutan jika tidak ada pengelolaan yang bijak. Kesadaran untuk menghemat dan tidak mencemari air harus dibangun sejak awal," ucapnya.

Hasil kajian BRIN ini belum sepenuhnya dikomunikasikan kepada Otorita IKN. Namun, Laras berharap media dapat menjadi saluran agar hasil riset sampai ke pengambil kebijakan.

"Ini adalah data awal yang bisa digunakan untuk menyusun strategi lebih lanjut. Riset berbasis satelit akan terus kami lanjutkan untuk memantau perkembangan 5-10 tahun ke depan," tegasnya.

Dengan kondisi eksisting yang masih jauh dari ideal, pembangunan IKN menuntut strategi pengelolaan air yang komprehensif.

"Kondisi saat ini memang kurang, tetapi masih bisa diperbaiki. Pertanyaannya tinggal bagaimana langkah konkretnya dan seberapa besar biaya yang bersedia dikeluarkan," tegas Laras.