Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapatkan alokasi dana hibah senilai 9,9 miliar KRW atau setara dengan Rp115,94 miliar dari Pemerintah Korea Selatan untuk pengembangan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan suntikan dana non-pinjaman tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendanai pembangunan infrastruktur digital berupa Smart City Cooperation Center (SCCC) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Adapun, proses konstruksi SCCC sendiri dilaksanakan pada Kamis (18/6/2026) yang ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) berlokasi di Sub Wilayah Perencanaan Permukiman Barat 1A, Kalimantan Timur.

"Pemanfaatan bangunan ini sangat bagus idenya bisa digunakan untuk pendidikan, serta memperkenalkan teknologi dari Korea Selatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Basuki juga memastikan bahwa koridor perizinan konstruksi sepenuhnya berada di bawah kendali OIKN untuk menjamin kelancaran komitmen pendanaan dan hibah luar negeri tersebut.

Berdasarkan cetak biru proyek, komponen fisik gedung SCCC menelan porsi anggaran hibah sebesar 5,5 miliar KRW atau setara dengan Rp64,41 miliar dari total paket kerja sama.

Infrastruktur pusat digital seluas 1.098 meter persegi ini nantinya akan dibangun setinggi dua lantai guna mengakomodasi control room, ruang pameran teknologi, hingga AI & Robotics Lab.

Tak sekadar bangunan fisik, dana hibah dari pos Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MoLIT) Korsel ini juga mencakup penyusunan Smart City Masterplan dan perumusan protokol bangunan cerdas.

Otorita IKN menargetkan pembangunan gedung pusat kota cerdas komprehensif ini akan memakan waktu pengerjaan selama sepuluh bulan dan diproyeksikan rampung pada akhir tahun 2027.

“Pembangunan gedung SCCC ini berlangsung selama sepuluh bulan serta ditargetkan selesai pada akhir 2027,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mendapatkan alokasi dana hibah senilai 9,9 miliar KRW atau setara dengan Rp115,94 miliar dari Pemerintah Korea Selatan untuk pengembangan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Badan Otorita IKN (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan suntikan dana non-pinjaman tersebut dialokasikan secara khusus untuk mendanai pembangunan infrastruktur digital berupa Smart City Cooperation Center (SCCC) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Adapun, proses konstruksi SCCC sendiri dilaksanakan pada Kamis (18/6/2026) yang ditandai dengan pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) berlokasi di Sub Wilayah Perencanaan Permukiman Barat 1A, Kalimantan Timur.

"Pemanfaatan bangunan ini sangat bagus idenya bisa digunakan untuk pendidikan, serta memperkenalkan teknologi dari Korea Selatan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (21/6/2026).

Basuki juga memastikan bahwa koridor perizinan konstruksi sepenuhnya berada di bawah kendali OIKN untuk menjamin kelancaran komitmen pendanaan dan hibah luar negeri tersebut.

Berdasarkan cetak biru proyek, komponen fisik gedung SCCC menelan porsi anggaran hibah sebesar 5,5 miliar KRW atau setara dengan Rp64,41 miliar dari total paket kerja sama.

Infrastruktur pusat digital seluas 1.098 meter persegi ini nantinya akan dibangun setinggi dua lantai guna mengakomodasi control room, ruang pameran teknologi, hingga AI & Robotics Lab.

Tak sekadar bangunan fisik, dana hibah dari pos Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MoLIT) Korsel ini juga mencakup penyusunan Smart City Masterplan dan perumusan protokol bangunan cerdas.

Otorita IKN menargetkan pembangunan gedung pusat kota cerdas komprehensif ini akan memakan waktu pengerjaan selama sepuluh bulan dan diproyeksikan rampung pada akhir tahun 2027.

“Pembangunan gedung SCCC ini berlangsung selama sepuluh bulan serta ditargetkan selesai pada akhir 2027,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menepis isu mandeknya megaproyek ibu kota baru dan menegaskan bahwa status hukum Nusantara sebagai ibu kota negara tetap berkekuatan hukum tetap.

Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru terkait UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) justru dinilai menguatkan koridor legalitas pemindahan ibu kota.

Dia juga menyatakan putusan MK sama sekali tidak membatalkan penetapan Nusantara sebagai ibu kota negara yang baru.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, eksekusi resmi perpindahan ibu kota secara legal formal kini hanya menunggu penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).

"Semuanya bergulir pada saat ini, artinya proses pembangunan terus bergerak. Tidak ada kata berhenti, stagnan, atau mangkrak. Inilah diksi-diksi yang harus dikoreksi oleh siapa pun," ujar Troy dalam keterangan resmi, Rabu (20/5/2026).

Troy memaparkan konstruksi fisik dan pengembangan kawasan di lapangan saat ini dipacu menggunakan tiga skema pendanaan sekaligus.

Sumber pembiayaan tersebut berasal dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta realisasi investasi dari sektor swasta.

Adapun saat ini, ekspansi pembangunan tidak lagi terbatas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), melainkan sudah merambah ke sembilan wilayah perencanaan.

Wilayah tersebut mencakup pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis dan kesehatan, energi baru terbarukan, kawasan hiburan, pusat pendidikan, riset dan inovasi, hingga klaster industri pangan.

Strategi zonasi ini sekaligus membuka ruang integrasi ekonomi komprehensif bagi wilayah penyangga sekitar. OIKN mengandalkan kolaborasi lintas wilayah yang menghubungkan Nusantara dengan Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, hingga Kota Samarinda.

Di lapangan, progres fisik yang terus berjalan mencakup pembangunan interkoneksi akses jalan, fasilitas kesehatan, klaster perbankan, institusi pendidikan, fasilitas ibadah, hingga penataan kawasan Sepaku.

“Superhub Ekonomi Nusantara adalah arah pengembangan ekonomi IKN yang menghubungkan klaster-klaster strategis untuk menciptakan pertumbuhan baru yang inovatif. Tujuan daripada Ibu Kota Nusantara adalah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang baru di Indonesia,” pungkasnya.