Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Ketua Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi waktu 2 pekan ke pemerintah untuk menyelesaikan sengketa tata ruang terkait proyek investasi semikonduktor PT Galang Bumi Industri (Wiraraja Group) di Batam.

Keputusan tersebut diambil dalam sidang terbuka debottlenecking Satgas P2SP di Kantor Kementerian Keuangan pada Jumat (13/3/2026). Dalam sidang tersebut, terdapat temuan adanya benturan visi pengelolaan lahan antara status Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan arah kebijakan pimpinan baru Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Purbaya menyoroti bahwa mandeknya penerbitan Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (RKKPR) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk proyek tersebut ternyata bukan sekadar masalah keterlambatan regulasi perizinan semata.

"Ini kan tadinya kita pikir masalah investasi, ada keterlambatan regulasi dan lain-lain, tapi kalau ini kan sudah beda posisi perdebatannya. Anda mau menjalankan sendiri, apa dia [swasta, PT Galang Bumi Industri]," ujar Purbaya dalam sidang tersebut.

Bendahara negara menyatakan akan membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi, dengan berkoordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga Presiden Prabowo Subianto, untuk menentukan keputusan akhir terkait arah kebijakan pengelolaan lahan di Batam demi menjaga kepastian investasi.

Desakan Investor Asing

Sebelumnya, Direktur Utama PT Galang Bumi Industri Akhmad Ma'ruf Maulana mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan RKKPR.

Perusahaan yang merupakan sister company dari Wiraraja Group ini mengaku terus ditekan oleh investor semikonduktor asal Amerika Serikat yang dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada akhir April 2026.

Menurut Ma'ruf, komitmen investasi yang telah disepakati sejak momentum G20 Bali dan ditandatangani di Washington DC beberapa waktu lalu tersebut terkatung-katung selama dua tahun tanpa kepastian legalitas ruang, meskipun BP Batam diklaim telah menerbitkan surat rekomendasi sejak Agustus 2024.

"Jadi kami terdesak dan ditanya apa yang kamu sudah lakukan perizinannya? Jadi ini yang kesangkutan kami. Akhirnya kami karena sudah 2 tahun sudah membayar, tidak ada kejelasan Pak Menteri, kami ditanya terus, maka mereka yang mengarahkan untuk melaporkan ke sini [Satgas P2SP]," ungkap Ma'ruf.

Merespons keluhan tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menjelaskan bahwa Batam memiliki regulasi khusus (PP No. 47/2025 dan Perka BP Batam No. 11/2023). Penerbitan RKKPR wajib didahului oleh terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) serta penunjukan lokasi oleh BP Batam.

"Salah satu proses kami sudah mempersiapkan kajian RKKPR-nya, tapi [penerbitannya] tergantung oleh hal tersebut [HPL BP Batam]," terang Suyus.

Bentrok Visi & Moratorium Lahan

Di sisi lain, Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan BP Batam Sudirman Saad mengungkapkan bahwa dari total usulan lahan seluas 3.759,54 hektare oleh PT Galang Bumi Industri, sebanyak 71,5% di antaranya berstatus hutan lindung dan badan air.

BP Batam pun hanya memproses sekitar 1.000 hektare sisanya yang berada di Area Penggunaan Lain (APL) atau di luar lahan yang berstatus hutan lindung dan badan air.

Dari luasan tersebut, HPL yang baru terbit pada 1 Oktober 2025 hanya mencakup 299,22 hektare. Sudirman juga mengungkap bahwa pihak Wiraraja baru mengajukan permohonan alokasi lahan pada 9 Maret 2026, sehingga belum memiliki legal standing atas tanah tersebut.

Lebih lanjut, BP Batam saat ini masih terikat dengan kesepakatan Komisi VI DPR RI pada Desember 2024 yang menetapkan moratorium alokasi tanah untuk memprioritaskan penertiban lebih dari 1.000 hektare tanah terlantar di Pulau Batam.

Di samping itu, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra menyatakan keberatan terkait skema PSN di wilayahnya. Li menilai status Free Trade Zone (FTZ) di Batam sudah memadai, dan skema PSN justru membebani negara karena menuntut pemerintah membangun infrastruktur untuk lahan ribuan hektare yang dikuasai oleh satu pihak swasta.

"Mestinya investor yang bangun infrastruktur. Ini kemarin kami dapat surat dari Pak Ma'ruf, kami diminta bangun infrastruktur, duitnya dari mana Pak Menteri? Lahan itu juga belum punya Pak Ma'ruf, karena satu sen pun mereka belum bayar," tegas Li.

Tanggapi dinamika tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengakui akar persoalan yaitu adanya perbedaan filosofi pengelolaan antara pemberian status PSN di masa lalu dengan kepemimpinan BP Batam saat ini di bawah Amsakar Achmad dan Li Claudia Chandra yang menerapkan sistem penataan baru.

Ketika Purbaya menanyakan bagaimana keputusan Kemenko Perekonomian ke depan terkait permasalahan tersebut, Elan meminta waktu untuk didiskusikan lebih lanjut dengan atasannya.

"Minta waktu lagi Pak," ujar Elen.

Oleh sebab itu, Purbaya memutuskan memberi waktu dua pekan untuk mendiskusikan permasalahan tersebut ke Prabowo, sebelum adanya keputusan akhir terkait nasib investasi semikonduktor di Batam tersebut.

"Ini kita hold dulu. Ini kita cari masukan ke pemerintah seperti apa. Dua minggu clear semua ya Pak? Kalian mau ngapain ke depan, karena ini kalau enggak investasinya berhenti juga, kan? Jadi kita ambil posisi yang fair," ujar Purbaya menutup rapat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyiapkan kebijakan darurat untuk mengunci alih fungsi lahan sawah nasional. Langkah ini diambil guna mengamankan target swasembada pangan yang menjadi prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan moratorium alih fungsi lahan bagi daerah yang belum memenuhi standar perlindungan lahan pertanian.

Nusron menekankan, kebijakan ini merupakan respons atas masifnya penyusutan lahan produktif yang terjadi selama lima tahun terakhir.

“Kami menetapkan kebijakan bahwa bagi daerah yang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya belum mencantumkan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) minimal 87% dari LBS (Lahan Baku Sawah), maka seluruh LBS tersebut kami anggap sebagai LP2B. Artinya, semua sawah tidak boleh dialihfungsikan sampai pemerintah daerah menetapkan LP2B sesuai ketentuan,” kata Nusron dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Nusron mengungkapkan, Indonesia telah kehilangan sekitar 554.000 hektare lahan sawah dalam rentang 2019 hingga 2024.

Lahan-lahan produktif tersebut mayoritas beralih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, hingga penggunaan non-pertanian lainnya akibat lemahnya kontrol tata ruang di level daerah.

Berdasarkan Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025–2030, daerah diwajibkan menetapkan minimal 87% LBS sebagai lahan abadi (LP2B). Namun, realitanya penetapan LP2B dalam RTRW provinsi baru mencapai 67,8%, sementara di tingkat kabupaten/kota tercatat jauh lebih rendah yakni hanya di kisaran 41%.

"Kalau LP2B tidak dicantumkan secara memadai dalam RTRW, maka alih fungsional lahan sangat mudah terjadi karena seluruh pembanguan selalu mengacu pada tata ruang," tambahnya.

Adapun hingga saat ini, baru tercatat 64 kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan, sedangkan 409 daerah lainnya masih berada dalam zona merah perlindungan lahan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN akan menggelar rapat koordinasi bersama para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kementerian ATR/BPN juga akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebijakan penguncian lahan sawah ini terimplementasi secara seragam di daerah.

Merespons rangkaian bencana di Sumatera, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk merevisi total Undang-Undang Kehutanan, mengevaluasi izin industri secara menyeluruh, hingga memberlakukan moratorium izin baru untuk industri ekstraktif.

Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional Walhi Uliarta Siagian menekankan bencana Sumatra tidak semata dipicu faktor alam, melainkan akumulasi dari lemahnya perlindungan hutan dan buruknya tata kelola lingkungan.

UU Kehutanan yang berlaku saat ini dinilai belum cukup kuat untuk melindungi hutan-hutan tersisa maupun menghadapi modus kejahatan kehutanan yang semakin berkembang.

“Revisi parsial pasal-pasal UU Kehutanan tidak cukup. Kita membutuhkan revisi total untuk mendapatkan Undang-Undang Kehutanan baru yang benar-benar mampu memproteksi hutan kita, menjawab tantangan ke depan,” kata Uliarta dalam rapat bersama Komisi IV DPR, Senin (26/1).

Dia pun mengungkit penegakan hukum pasca-pemutihan keterlanjuran perizinan dan aktivitas di kawasan hutan pada 2020 lalu. “Seberapa banyak aktivitas ilegal atau deforestasi pasca-2020 yang benar-benar ditindak oleh Kementerian Kehutanan dan instansi terkait? Fakta di lapangan menunjukkan UU Kehutanan kita belum mampu menjawab persoalan ini,” ujarnya.

Desakan Evaluasi Izin Besar-besaran hingga Moratorium Izin Baru Industri Ekstraktif

Selain revisi regulasi, Walhi mendorong evaluasi izin industri secara menyeluruh. Langkah ini, kata Uliarta, dapat dimulai dari provinsi-provinsi terdampak banjir besar seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Evaluasi seluruh perizinan itu sangat penting, terutama yang berada di ekosistem hutan, gambut, hulu daerah aliran sungai, dan ekosistem penting lainnya,” kata dia.

Walhi menuntut pencabutan izin serta penagihan tanggung jawab pemulihan lingkungan kepada korporasi yang terbukti melakukan eksploitasi, perusakan ekosistem, dan pelanggaran hukum. Artinya, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pengenaan sanksi administratif.

Walhi juga mengusulkan penghentian atau moratorium permanen untuk izin baru pengusahaan lahan di sektor ekstraktif. Meskipun sudah ada aturan moratorium permanen pemberian izin baru untuk kawasan hutan alam primer dan lahan gambut.

“Moratorium sawit tidak diperpanjang, sementara sektor tambang hingga kini belum memiliki moratorium. Padahal, moratorium permanen atas sektor-sektor ini sangat penting,” ujarnya.

Selain itu, Walhi mendorong revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW), dimulai dari provinsi-provinsi terdampak banjir. Revisi harus menyertakan zona lindung permanen yang tidak dapat diubah untuk kepentingan investasi ekstraktif.

Rekomendasi lainnya adalah pemulihan ekologi daerah aliran sungai (DAS) sebagai strategi adaptasi yang perlu segera dijalankan.

Walhi juga menekankan pentingnya memperkuat kapasitas adaptasi masyarakat dan tata kelola lingkungan di tingkat lokal, termasuk dengan mengakui hak rakyat atas wilayah kelola dan wilayah adat.