Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Beleid ini menggantikan aturan lama guna memperketat pengawasan terhadap lahan pangan strategis yang kian menyusut akibat ekspansi sektor non-pertanian.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menjelaskan bahwa melalui aturan ini, pemerintah telah mengunci status Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di delapan provinsi utama.

Wilayah tersebut mencakup lumbung pangan nasional yang kini dilarang keras untuk beralih fungsi menjadi kawasan industri maupun area permukiman.

“LSD dalam arti tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan apa pun, yang masuk dalam peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), ada di delapan provinsi, yaitu di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Barat, Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara Barat,” ujar Nusron dalam keterangan resmi Rabu (11/2/2026).

Secara terperinci, total luas lahan sawah yang dikunci di delapan provinsi tersebut mencapai 3,83 juta hektare. Angka ini merepresentasikan sekitar 60% dari total Lahan Baku Sawah (LBS) nasional yang berjumlah 7,34 juta hektare.

Nusron menjelaskan, pengetatan aturan mengenai alih fungsi lahan sawan ini diklaim mampu menekan laju alih fungsi lahan sebesar 0,05% per tahun.

Pada saat yang sama, Nusron mengatakan bahwa pemerintah juga telah menyiapkan roadmap untuk memperluas cakupan LSD. Sebanyak 12 provinsi, mulai dari Aceh hingga Sulawesi Selatan dijadwalkan masuk dalam penetapan pada akhir kuartal I/2026, disusul oleh 17 provinsi lainnya pada akhir kuartal II/2026.

“Tim Pelaksana Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan harus menyajikan data di 12 provinsi yang akan ditetapkan menjadi LSD dan akan ditetapkan menjadi LP2B, jumlahnya harus 87% dari total Lahan Baku Sawah (LBS). Diharapkan tim harus sudah menyajikan di pertengahan Maret 2026. Begitu juga penetapan 17 provinsi di akhir Kuartal II/2026 sehingga pada pertengahan tahun ini semua sudah clean and clear,” tutur Nusron.

Berdasarkan Perpres 4/2026, alur penetapan LSD akan dimulai dari verifikasi lahan, sinkronisasi hasil, hingga usulan oleh Menteri Koordinator (Menko) Pangan kepada Menteri ATR/BPN untuk pemutakhiran peta.

Selain itu, aturan tersebut juga memuat klausul pemberdayaan petani agar mereka bersedia mempertahankan fungsi lahan sawahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid menyebut, para pelaku yang mengalihfungsikan lahan sawah tanpa izin “ngelunjak” atau semakin kurang ajar karena belum pernah dihukum.

Nusron mengatakan, sejak 2029 hingga 2025 sebanyak 554.615 hektar sawah dialihfungsikan untuk kegiatan non-pertanian.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 144.255,1 hektar di antaranya terbukti merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilarang digunakan untuk fungsi non pertanian.

“Mungkin juga ada yang tidak izin. Ini yang mau kita tertibkan,” kata Nusron saat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah mengatur sanksi bagi pelaku alih fungsi lahan tanpa izin.

Pihak yang mengganti lahan pertanian dengan irigasi teknis harus dihukum mengganti lahan tiga kali lipat.

Kemudian, lahan yang dialihfungsikan merupakan reklamasi rawa, maka pelaku harus mengganti lahan dua kali lipat.

Lalu, jika lahan yang dialihfungsikan non irigasi maka dihukum mengganti lahan satu kali lipat.

Namun, kata Nusron, selama ini sanksi tersebut belum pernah diterapkan sehingga para pelaku semakin berani atau ngelunjak. “Belum pernah, ini mau kita praktekkan. Makanya pada ngelunjak ini karena belum pernah dipraktekkan,” tutur Nusron.

Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, disepakati hukuman penggantian lahan akan diatur dalam mekanisme tersendiri. “Akan dirumuskan mekanisme penggantian lahan yang benar-benar terbukti memanfaatkan atau mengalihfungsikan lahan LP2B di luar untuk kepentingan bersama,” ujar Nusron.

Pemerintah diketahui telah menetapkan 7,38 juta hektar Lahan Baku Sawah (LBS). Dari luasan tersebut, pemerintah menetapkan sebanyak 6,42 juta hektar atau 87 persen di antaranya merupakan LP2B.

Dengan cara ini, pemerintah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai zona lindung permanen.

Lahan itu tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan non-pertanian dan harus dipertahankan demi ketahanan pangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah menyiapkan kebijakan darurat untuk mengunci alih fungsi lahan sawah nasional. Langkah ini diambil guna mengamankan target swasembada pangan yang menjadi prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan bahwa pemerintah akan memberlakukan moratorium alih fungsi lahan bagi daerah yang belum memenuhi standar perlindungan lahan pertanian.

Nusron menekankan, kebijakan ini merupakan respons atas masifnya penyusutan lahan produktif yang terjadi selama lima tahun terakhir.

“Kami menetapkan kebijakan bahwa bagi daerah yang dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)-nya belum mencantumkan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) minimal 87% dari LBS (Lahan Baku Sawah), maka seluruh LBS tersebut kami anggap sebagai LP2B. Artinya, semua sawah tidak boleh dialihfungsikan sampai pemerintah daerah menetapkan LP2B sesuai ketentuan,” kata Nusron dalam keterangan resmi, Jumat (30/1/2026).

Nusron mengungkapkan, Indonesia telah kehilangan sekitar 554.000 hektare lahan sawah dalam rentang 2019 hingga 2024.

Lahan-lahan produktif tersebut mayoritas beralih fungsi menjadi kawasan industri, permukiman, hingga penggunaan non-pertanian lainnya akibat lemahnya kontrol tata ruang di level daerah.

Berdasarkan Perpres No. 12/2025 tentang RPJMN 2025–2030, daerah diwajibkan menetapkan minimal 87% LBS sebagai lahan abadi (LP2B). Namun, realitanya penetapan LP2B dalam RTRW provinsi baru mencapai 67,8%, sementara di tingkat kabupaten/kota tercatat jauh lebih rendah yakni hanya di kisaran 41%.

"Kalau LP2B tidak dicantumkan secara memadai dalam RTRW, maka alih fungsional lahan sangat mudah terjadi karena seluruh pembanguan selalu mengacu pada tata ruang," tambahnya.

Adapun hingga saat ini, baru tercatat 64 kabupaten/kota yang memenuhi ketentuan, sedangkan 409 daerah lainnya masih berada dalam zona merah perlindungan lahan.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN akan menggelar rapat koordinasi bersama para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia. Kementerian ATR/BPN juga akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kebijakan penguncian lahan sawah ini terimplementasi secara seragam di daerah.

REPUBLIKA.CO.ID, LEBAK — Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan 28.100 hektare lahan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk menjaga ketersediaan pangan dan menopang program swasembada pangan. Kebijakan ini sekaligus membatasi alih fungsi lahan pertanian di tengah tekanan pembangunan non-pertanian.

Penetapan LP2B tersebut menjadi instrumen perlindungan lahan sawah produktif agar tetap berfungsi sebagai penyangga produksi pangan daerah.

Kepala Bidang Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Itan Oktarianto mengatakan, kawasan LP2B dilindungi melalui kebijakan daerah dan payung hukum Rencana Tata Ruang Wilayah serta penetapan Lahan Sawah Dilindungi. “Pemerintah daerah melindungi kawasan LP2B untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat dan mendukung swasembada pangan nasional,” kata Itan di Lebak, Ahad (11/1/2026).

Ia menegaskan kawasan LP2B tidak dapat dialihfungsikan dan pemerintah daerah tidak menerbitkan izin industri, perumahan, pergudangan, maupun perkantoran di wilayah tersebut.

Itan menyebut pemerintah daerah akan menempuh langkah hukum apabila ditemukan aktivitas usaha yang melanggar ketentuan LP2B. Menurut dia, perlindungan lahan ini menjadi kunci menjaga keberlanjutan produksi pangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan lahan non-pertanian.

“Kita menjaga dan melindungi kawasan LP2B untuk memenuhi ketersediaan pangan masyarakat,” ujarnya.

Kabupaten Lebak selama ini menjadi salah satu penyangga pangan di Provinsi Banten. Produksi beras daerah ini mencapai sekitar 600 ribu ton per tahun, jauh di atas kebutuhan konsumsi penduduk Lebak yang berjumlah sekitar 1,4 juta jiwa.

Kebutuhan beras masyarakat Lebak rata-rata 148 ribu ton per tahun, sehingga terdapat surplus sekitar 420 ribu ton yang dipasok ke daerah lain seperti Tangerang, Jakarta, Bogor, hingga Lampung.

Untuk mencegah alih fungsi lahan, pemerintah daerah memperkuat pengawasan melalui kolaborasi lintas instansi, termasuk organisasi perangkat daerah, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan. Langkah ini diarahkan untuk menjaga konsistensi kebijakan perlindungan lahan pertanian.

“Melalui kolaborasi itu, kita mencegah terjadinya alih fungsi lahan guna mendorong peningkatan produksi pangan,” kata Itan.

Ketua Kelompok Tani Blok Sentral Rangkasbitung Kabupaten Lebak Udin mengatakan, lahan sawah di wilayahnya relatif aman karena telah masuk dalam RTRW dan LSD sebagai kawasan LP2B seluas 70 hektare. Ia menilai kebijakan LP2B memberi kepastian bagi petani untuk terus berproduksi.

“Kita mengapresiasi kawasan LP2B ini karena jika panen padi berjalan baik, pendapatan ekonomi petani ikut meningkat,” kata Udin.

REPUBLIKA.CO.ID, SIGI — Bupati Kabupaten Sigi Moh Rizal Intjenae memastikan pemerintah daerah tidak memberikan izin alih fungsi lahan pertanian. Kebijakan itu diterapkan untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan dan kepastian tata ruang daerah.

“Untuk mengantisipasi alih fungsi lahan, ada peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), itu tidak boleh diapa-apakan dan pemerintah daerah tetap berkomitmen dengan rencana detail tata ruang (RDTR) Kabupaten Sigi,” kata Rizal saat ditemui awak media di Sigi, Ahad (28/12/2025).

Ia menyebut alih fungsi lahan pertanian yang dilakukan tanpa prosedur berisiko sanksi pidana. “Jadi ada edaran Menteri Pertanian bahwa alih fungsi lahan itu bisa dikenakan pidana kurang lebih 5 tahun dan denda Rp1 miliar,” ucapnya.

Menurut Rizal, alih fungsi hanya dimungkinkan jika pemerintah daerah menyediakan lahan pengganti dengan luasan setara. “Jika memang ada alih fungsi lahan maka harus ada gantinya misalnya 100 hektare alih fungsi lahan maka gantinya minimal 100 hektare juga, jadi itu salah satu persyaratan alih fungsi lahan pertanian,” sebutnya.

Rizal mengatakan, perlindungan LP2B berdampak pada peningkatan produktivitas pertanian daerah. “Untuk saat ini luas lahan pertanian di Kabupaten Sigi yang tercatat sebagai luas baku sawah (LBS) mencapai 15.280 hektare,” kata dia.

Pemerintah daerah juga merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan LP2B untuk memperjelas status dan zonasi alih fungsi lahan. Revisi tersebut dimaksudkan memperkuat kepastian hukum tata ruang.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sigi memperoleh alokasi cetak sawah baru pada 2025 seluas 1.200 hektare di Kecamatan Lindu, Dolo, Dolo Selatan, Sigi Kota, Marawola, dan Palolo. Data Dinas TPHP Sigi mencatat wilayah Lindu menjadi lokasi terluas dengan 900 hektare cetak sawah baru.

Pemerintah memastikan lahan sawah milik petani kini tak lagi bisa dialihfungsikan seiring percepatan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kebijakan ini diharapkan memberi kepastian bagi petani untuk mengelola lahannya dalam jangka panjang, tanpa khawatir akan konversi fungsi lahan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan percepatan LP2B menjadi kabar baik bagi petani karena status sawah mereka akan lebih terlindungi secara hukum.

"BPN akan segera mempercepat LP2B, itu Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Nah, ini kabar gembira, kalau ini sudah selesai maka para petani kita tenang aman-nyaman karena sawahnya enggak bisa dikonversi lagi, tidak bisa dialihfungsikan lagi," ujarnya dalam konferensi pers di Kemenko Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menambahkan dengan adanya perlindungan lahan tersebut, petani dapat bekerja lebih tenang dan menyusun strategi produksi yang lebih berkelanjutan.

"Dengan sawahnya tidak bisa dialihfungsikan, mereka bisa tenang mengatur kerja jangka panjang, strategisnya, dan seterus-terusnya karena lahannya aman, tidak akan dikonversi, tidak akan digusur, dan lain-lain sebagainya. Ini dalam proses mudah-mudahan dalam waktu tahun ini bisa diselesaikan," kata dia.

Dalam kesempatan sama, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menjelaskan ketersediaan lahan menjadi syarat mutlak bagi tercapainya ketahanan pangan nasional.

Pemerintah, kata dia, telah menetapkan Lahan Baku Sawah (LBS) seluas 7,38 juta hektare sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025, dengan ketentuan bahwa 87 persen dari total LBS tersebut harus ditetapkan sebagai LP2B.

Menurut Nusron, apabila penetapan LP2B mengacu pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) provinsi, jumlahnya telah mencapai 95 persen.

Namun, berdasarkan RTRW kabupaten/kota, baru 194 daerah yang mencantumkan data LP2B, dengan total luasan yang baru mencapai 57 persen. Kondisi ini membuat sejumlah wilayah masih rentan terhadap alih fungsi lahan.

Dalam revisi Perpres Nomor 59 Tahun 2020, pemerintah juga menetapkan pembagian peran lintas kementerian untuk mengendalikan alih fungsi lahan.

Menko Pangan Zulhas akan menjadi koordinator, didampingi Menko Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai wakil koordinator, sementara Menteri ATR/BPN Nusron bertugas sebagai ketua harian.

"Berdasarkan data sebelumnya, sebelum ada ketentuan ini, LBS alih fungsi lahan satu tahun rata-rata 80 ribu sampai 120 ribu hektare. Tapi di daerah delapan provinsi yang sudah menetapkan LBS, alih fungsi lahan selama lima tahun hanya 5.618 hektare. Sehingga efektif," ungkap Nusron.

Ia menambahkan pemerintah kini sedang mempercepat pembentukan tim dan proses verifikasi penetapan LP2B dan LBS di 12 provinsi lainnya agar seluruh wilayah memiliki dasar perlindungan lahan pangan yang kuat. Proses ini, kata dia, langsung mulai berjalan sejak hari ini, Selasa (11/11).