Bisnis.com, SEMARANG — Upaya transformasi menuju Desa Mandiri Energi (DME) yang diinisiasi oleh Pemerintah Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, menghadapi tantangan serius akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat.

Kendati pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) melalui Pembangkit Listrik Tenaga Bayu/Angin (PLTB) telah berhasil memberikan penerangan jalan di wilayah terisolasi, keterbatasan fiskal desa mengancam keberlanjutan inovasi tersebut di tengah ancaman abrasi yang kian meluas.

Kepala Desa Banjarsari, Hariyanto, mengungkapkan bahwa inisiasi penggunaan EBT dimulai sejak akhir 2022 sebagai respon atas minimnya akses kelistrikan di beberapa dukuh. Kondisi geografis desa yang terletak di pesisir utara (Pantura) dengan potensi angin yang konsisten menjadi modal dasar pengembangan teknologi ini guna mengatasi kegelapan di jalan-jalan penghubung antar-dukuh yang selama ini tidak terjangkau tiang listrik PLN.

"Gagasan itu muncul ketika kami susun RPJMDes tahun 2022, terus kita danai melalui Dana Desa. Karena juknisnya Dana Desa itu diperkenankan kami untuk menerapkan ataupun menggunakan penerapan salah satu inovasi energi terbarukan. Akhirnya kita tangkap dan biayai," ujar Hariyanto pada Kamis (12/3/2026).

Implementasi teknologi ini memberikan dampak nyata bagi mobilitas warga di tiga dukuh yang lokasinya berpencar. Pembangkit listrik tenaga angin tersebut mampu menjangkau area hingga 700 meter, yang sebelumnya merupakan titik buta pencahayaan. Namun, keberhasilan teknis ini kini terbentur pada realitas keuangan desa yang semakin menyusut akibat kebijakan sentralistik dari pemerintah pusat.

Hariyanto menjelaskan bahwa Desa Banjarsari sangat bergantung pada Dana Desa sebagai sumber fiskal utama. Sebelum adanya kebijakan efisiensi, anggaran yang dikelola mencapai lebih dari Rp1 miliar, tetapi kini mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini diperparah dengan status desa yang harus berkejaran dengan fenomena alam berupa penurunan muka tanah dan kenaikan air laut (rob) yang mulai menggenangi pemukiman warga secara masif.

"Sumber keuangan, kapasitas fiskal di desa seperti Banjarsari, hanya mengandalkan dari Dana Desa. Dengan semangat saya untuk kembali ke desa, kita terpaksa harus berhemat," tegas Hariyanto.

Hariyanto menilai pengaturan anggaran pemerintah masih terlalu kaku dan tidak mengakomodir karakteristik dan keunikan di tiap wilayah. Imbasnya, visi-misi kepala desa seringkali terbentur oleh aturan teknis yang bersifat seragam dari pusat, sehingga kemandirian desa dalam berinovasi menjadi terbatas. Hal ini menciptakan hambatan bagi desa-desa pesisir yang memiliki beban ganda: menangani bencana rob sekaligus melakukan transisi energi.

Tantangan lain yang muncul adalah biaya pemeliharaan infrastruktur EBT yang mencapai Rp7-8 juta per tahun. Meskipun saat ini masih mendapat pendampingan teknis dari Universitas Semarang (USM), pemerintah desa harus mulai mengalokasikan dana mandiri untuk penggantian suku cadang dan perawatan periodik agar alat tetap berfungsi optimal dalam jangka panjang. Anggaran tersebut menjadi beban berat mengingat alokasi Dana Desa kini sangat terbatas.

"Dengan kondisi ini, apakah desa bisa berinovasi? Saya rasa kita harus berpikir ulang. karena bicara desa itu katanya punya independensi, ternyata ya tidak juga. Karena semua diatur secara sentralistik, jadi sulit untuk mewujudkan visi-misi kepala desa," tambah Hariyanto.

Meski dihimpit beban anggaran, Pemerintah Desa Banjarsari tetap berkomitmen merawat unit yang ada melalui kolaborasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), RW, dan RT. Pihaknya berharap keberhasilan skala kecil ini dapat menjadi stimulus bagi pemerintah daerah dan pusat untuk memberikan fleksibilitas anggaran bagi desa yang serius mengembangkan potensi energi lokal secara berkelanjutan.

"Semoga ide dan kreativitas yang sudah terbangun bisa menginspirasi desa-desa lain untuk bisa memanfaatkan potensi energi di sekitarnya. Utamanya yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis. Semoga ini awal untuk bisa menginspirasi pemuda desa, khususnya untuk menggali potensi Desa Banjarsari menuju DME," kata Hariyanto.

Bisnis.com, SURABAYA – Upaya untuk menjaga pesisir Surabaya, Jawa Timur (Jatim), dari berbagai ancaman, seperti abrasi dan perubahan iklim yang drastis.

Kisah untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari, bersemi lewat akar-akar mangrove yang ditanam oleh para petani yang menggantungkan hidupnya pada kawasan itu.

Terminal Petikemas Surabaya (TPS), anak usaha Pelindo Terminal Petikemas, mengupayakan restorasi wilayah pesisir Surabaya serta melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir lewat "Menanam Harapan Menjaga Keberlanjutan".

Program ini bukan hanya memulihkan ekosistem pesisir, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi petani mangrove yang menggantungkan hidupnya pada alam.

Bekerja sama dengan Kelompok Petani Mangrove Kompak Mandiri Lestari, TPS mendukung pembibitan sebanyak 10.000 bibit mangrove jenis Rhizophora mucronata.

Program tersebut menjadi sumber penghasilan tambahan bagi para petani, apalagi di tengah ketidakpastian pendapatan akibat perubahan musim dan tekanan lingkungan pesisir.

Bagi kelompok petani, pembibitan mangrove tidak hanya aktivitas lingkungan semata, tetapi juga ruang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Setiap rangkaian yang dilalui, mulai dari pengumpulan propagul, proses pembibitan, perawatan harian, hingga pemantauan pertumbuhan, memberikan nilai ekonomis sekaligus membuka lapangan kerja berbasis kearifan lokal.

Salah satu anggota kelompok tani, Moch. Toha, mengaku bahwa dirinya merasakan langsung dampak dari program ini.

Sebagai nelayan pesisir, penghasilannya sangat bergantung pada cuaca. Saat gelombang tinggi dan angin kencang melanda, melaut bukan pilihan yang mutlak.

"Kalau melaut tidak selalu bisa setiap hari. Dengan pembibitan mangrove, kami tetap punya penghasilan. Hasilnya bisa membantu biaya sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari. Kami merasa lebih tenang karena ada pekerjaan yang berkelanjutan," tutur Toha sambil merawat bibit mangrove di persemaian, Jumat (9/1/2026).

Sementara itu, Ketua Kelompok Kompak Mandiri Lestari, Shodiq Machfudz, menyebut bahwa program tersebut tidak hanya semata-mata dapat mengerek pendapatan mereka. Namun, juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kebanggaan di antara kalangan petani pesisir

"Kami merasa dipercaya dan dilibatkan sebagai mitra. Mangrove yang kami rawat bukan hanya untuk lingkungan, tetapi juga menjadi bagian dari masa depan keluarga kami," ucapnya.

TPS memastikan rangkaian proses penanaman, mulai dari proses pembibitan dilakukan secara profesional dengan standar yang jelas, disertai pendampingan teknis yang meningkatkan keterampilan petani.

Pendekatan tersebut tidak hanya menjamin kualitas bibit sendiri, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian ekonomi dari masyarakat pesisir.

Sekretaris Perusahaan TPS, Erika A. Palupi, menegaskan bahwa keberhasilan program mangrove diukur tidak hanya dari jumlah bibit yang ditanam, melainkan juga bersumber dari perubahan nyata yang hadir pada kehidupan masing-masing petani.

"Bagi TPS, keberlanjutan sejati adalah ketika lingkungan pulih dan masyarakatnya sejahtera. Kami ingin petani mangrove merasakan manfaat langsung dari program ini, memiliki pendapatan yang lebih baik, keterampilan yang meningkat, dan masa depan yang lebih pasti," ucap Erika.

Selain berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan penyerap karbon biru, mangrove juga dapat dijadikan sumber nilai ekonomi jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan.

Menurutnya, program pembibitan tersebut membuka peluang bagi petani untuk terlibat dalam rantai nilai restorasi pesisir, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai penjaga ekosistem dan pelaku ekonomi hijau.

Ditargetkan siap tanam pada April 2026, bibit mangrove hasil pembibitan tersebut selanjutnya akan didistribusikan untuk mendukung rehabilitasi di sepanjang kawasan pesisir Surabaya serta wilayah lain di Tanah Air yang membutuhkan.

TPS juga membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak yang menempatkan petani mangrove sebagai mitra utama dalam pelaksanaan program.

"Keberlanjutan bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi tentang membangun kehidupan yang lebih baik. Melalui pembibitan mangrove ini, TPS ingin menumbuhkan ekosistem yang sehat sekaligus ekonomi masyarakat pesisir yang lebih tangguh dan bermartabat," pungkas Erika.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merumuskan Rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove.

Regulasi ini disiapkan sebagai langkah strategis untuk menjamin perlindungan, pemanfaatan, rehabilitasi dan pengendalian kerusakan ekosistem mangrove secara berkelanjutan dan tentunya memperkuat benteng ekologis pesisir Jakarta di tengah ancaman abrasi, rob, dan perubahan iklim.

Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menjelaskan bahwa kondisi Mangrove Ibu Kota membutuhkan intervensi serius. Dari total 608,22 hektare luasan Mangrove pada 2024, tercatat 36,54 hektare berada pada kategori jarang.

Selain itu, pemantauan di 25 lokasi menunjukkan 9,95 persen tegakan Mangrove telah rusak akibat sampah kiriman laut, limbah domestik, dan gangguan fisik seperti dahan patah hingga terjangan rob.

“Kita perlu memperkuat ekosistem Mangrove karena memiliki nilai ekologis dan ekonomi yang tinggi. Karena itu diperlukan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan yang berkelanjutan,” ujar Asep, dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12/2025).

Nantinya, pergub tersebut akan menjadi landasan pengaturan pemanfaatan mangrove baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Regulasi juga akan memuat mekanisme pengendalian kerusakan melalui penanggulangan, rehabilitasi, restorasi, serta pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal.

Kepala Subdirektorat Penguatan Kelembagaan Rehabilitasi Mangrove Kementerian Kehutanan, Irna Lestyaningsih, menilai Pergub perlu terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka panjang Jakarta.

Menurutnya, sinkronisasi antara mitra strategis, akademisi, sektor swasta, dan komunitas Mangrove menjadi kunci penguatan ekosistem yang berkelanjutan.

Dari perspektif teknis, perwakilan Indonesia Mangrove Society (IMS), Yasser Ahmed, menyoroti perlunya sistem informasi terpadu untuk pengendalian kerusakan Mangrove. Sistem tersebut akan memperkuat efektivitas monitoring, mempermudah perencanaan restorasi, dan memastikan data terhubung dengan platform nasional.

“Selain itu, pengembangan kapasitas komunitas pesisir juga sangat penting. Model Training for Trainer dapat memperluas keterlibatan masyarakat dalam menjaga ekosistem Mangrove Jakarta,” ujarnya.

Bisnis.com, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menggelar kegiatan penanaman pohon mangrove serentak dalam tajuk "Mageri Segoro" pada Rabu (15/10/2025). Kali ini, kegiatan penanaman itu dipusatkan di Kabupaten Kendal dan berhasil mengantongi rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
"Rekor MURI yang diraih hari ini adalah milik seluruh masyarakat yang turut melestarikan lingkungannya, khususnya pesisir pantai di 17 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah," kata Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.
Luthfi menyebut, kegiatan penanaman pohon mangrove itu diharapkan dapat menjaga ekosistem pesisir agar tidak tergerus ombak. “Setelah kita bersama menanam, mari kita rawat bersama secara rutin. Saya minta para Bupati dan Wali Kota di 264 zona penanaman melakukan patroli tiap 3 hari yang dipimpin oleh Dinas Lingkungan Hidup masing-masing. Harapannya, pada Desember 2025 sudah ada 2 juta mangrove tertanam dan hidup,” lanjutnya.
Dalam kegiatan itu, pengelola PLTU Batang PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) ikut berkontribusi dengan menanam 60.000 pohon. Penanaman dilakukan di dua lokasi sekaligus, yaitu di Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal.
General Manager Stakeholder Relation PT Bhimasena Power Indonesia, Aryamir Husein Sulasmoro menegaskan bahwa dukungan terhadap Program Mageri Segoro merupakan wujud nyata komitmen BPI dalam menjalankan praktik bisnis berkelanjutan.
“Kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Melalui penanaman 60.000 mangrove ini, kami ingin berkontribusi menjaga ekosistem pesisir Batang dan mendukung program pemerintah provinsi,” ujar Aryamir.
BPI akan terus melanjutkan inisiatif penghijauan tersebut. Aryamir menegaskan, pengelolaan lingkungan di sekitar wilayah operasional BPI akan terus ditingkatkan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.
Wakil Bupati Batang, Suyono, menegaskan bahwa penanaman mangrove merupakan langkah penting untuk memulihkan lahan pesisir yang terdampak rob dan abrasi.

“Kita berikhtiar agar abrasi tidak semakin meluas. Saat ini sekitar 350 hektare lahan pesisir di Batang sudah terkena rob dan tidak bisa ditanami apa pun. Dengan penanaman mangrove ini, kami berharap lahan itu bisa kembali pulih dan bermanfaat bagi masyarakat,” lanjutnya.
Di sisi lain, Suyono juga mengucapkan terima kasih kepada BPI yang menjadi percontohan dalam pembinaan ekosistem lingkungan kemaritiman. "Ini adalah kolaborasi yang akan berdampak positif bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir,” tambahnya.