Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan 2026 sebagai batas waktu penerapan kebijakan rasio kecukupan likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan rasio pendanaan stabil bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi bank syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan alasan OJK menetapkan 2026 sebagai batas waktu penerapan kebijakan LCR dan NSFR lantaran aturan tersebut merupakan hal baru bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

“Sehingga diperlukan waktu yang cukup bagi industri dalam melakukan persiapan yang dibutuhkan, seperti kesiapan infrastruktur informasi dan SDM,” kata Dian kepada Bisnis, dikutip Kamis (6/11/2025).

Sementara itu, Dian menyebut bahwa kebijakan Leverage Ratio bagi BUS berlaku sejak mulai diundangkan mengingat rasio ini secara prinsip merupakan penyederhanaan rasio permodalan eksisting dengan lebih konservatif.

Untuk diketahui, OJK baru-baru ini menerbitkan POJK No. 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

Dalam proses penyusunan kedua kebijakan ini, Dian menuturkan bahwa OJK telah melakukan beberapa kali uji coba perhitungan terhadap industri dengan hasil secara umum bahwa industri mampu memenuhi batasan yang ditetapkan.

“Namun ke depannya apabila terdapat kendala pemenuhan, industri dapat mengajukan rencana tindak atau langkah perbaikan kepada OJK,” ujar Dian.

Selama proses uji coba, Dian mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendampingan kepada industri, termasuk melalui forum working group yang melibatkan seluruh perwakilan dari industri terkait.

Setelah penerbitan kedua kebijakan tersebut, Dian menyebut bahwa industri dapat berkonsultasi dengan satuan kerja terkait di OJK.

Dihubungi terpisah, Risk Management Division Head Bank Mega Syariah Rundi Dhema Perkasa menyebut bahwa pihaknya telah melakukan trial perhitungan LCR dan NSFR selama kurang lebih dua tahun terakhir.

“Saat ini sedang dilakukan pengembangan sistem sehingga hasil perhitungan dapat di generate secara harian. Sejauh ini LCR dan NSFR bank masih memenuhi ketentuan regulator,” kata Rundi kepada Bisnis.

Sejauh ini, Rundi mengatakan bahwa Bank Mega Syariah belum melihat adanya dampak terhadap penurunan pembiayaan dari adanya kedua kebijakan tersebut.

Kendati begitu, pihaknya tidak mengabaikan potensi tersebut. Dia mengatakan, Bank Mega Syariah berupaya agar kebijakan ini tidak menekan ekspansi pembiayaan termasuk UMKM.

Untuk memperkuat struktur pendanaan jangka panjang, Rundi menyebut bahwa Bank Mega Syariah akan fokus pada penguatan dana murah salah satunya melalui penguatan layanan digital.

Hal ini sesuai dengan tren preferensi nasabah yang kini semakin mengutamakan kenyamanan akses, kecepatan layanan, dan transmisi transaksi melalui kanal digital seperti mobile banking.

Seiring adanya dua kebijakan baru tersebut, Bank Mega Syariah akan melakukan penyesuaian secara bertahap melalui pengelolaan struktur aset dan liabilitas yang lebih efisien, diversifikasi sumber pendanaan, serta penguatan tata kelola risiko agar tetap memenuhi rasio prudensial tanpa menghambat ekspansi pembiayaan produktif.

Di sisi lain agar kebijakan ini dapat terimplementasi dengan baik, Bank Mega Syariah memandang pentingnya dukungan yang cukup besar dari OJK.

Dia mengharapkan OJK dapat lebih proaktif dalam memberikan pendampingan teknis, salah satunya melalui workshop atau sosialisasi yang membahas secara detail mengenai metode perhitungan dan penerapan rasio yang dimaksud.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BBSI) menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait likuiditas.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan BSI telah melakukan uji coba perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Leverage Ratio.

“Hasil [uji coba] cukup baik atau berada di atas batas minimal yang diatur regulator,” kata Anggoro kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Terkait konsolidasi dengan induk perusahaan, lanjut Anggoro, bank juga telah menghitung rasio tersebut sesuai regulasi.

Lebih lanjut Anggoro menuturkan bahwa kondisi likuiditas BSI saat ini cukup baik. Hal ini tercermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang berada pada kisaran 86%.

“Ini sejalan dengan penurunan BI Rate dan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp10 triliun dari pemerintah yang telah terserap habis,” ujarnya.

BSI juga senantiasa memenuhi standar LCR dan NSFR di atas standar minimal yang ditetapkan regulator. Anggoro mengungkapkan rasio LCR dan NSFR juga berada di atas minimal regulasi 100%, LCR berada di kisaran 140% dan NSFR dikisaran 120%.

Untuk menjaga likuiditas, Anggoro menyebut bahwa perseroan menerapkan strategi penempatan dana pada instrumen likuid dan berfokus pada peningkatan dana murah current account saving account (CASA). Bank meningkatkan dana murah melalui transaction banking, unique syariah funding, dan tactical fund.

Di samping itu bank masih memiliki plafon untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan yang dapat dilakukan pada tahun depan. Pada kuartal III/2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp348,38 triliun, naik 15,66% secara tahunan (year on year/YoY). Kondisi tersebut setelah BSI memperoleh dana SAL sebesar Rp10 triliun dan telah terserap habis.

Dia menuturkan, mayoritas DPK saat ini berada di kategori dana murah (CASA) yaitu sebesar 59,42%. Komposisi DPK BSI terdiri atas tabungan sebesar 41,95% dengan outstanding Rp146,36 triliun, giro 17,41% dengan outstanding Rp60,64 triliun, dan deposito 40,58% dengan outstanding Rp141,38 triliun. “Peningkatan dana mendorong aset BSI tumbuh 12,37% menjadi Rp416 triliun,” ungkapnya.

Adapun, BSI tahun ini fokus untuk menumbuhkan dana murah khususnya tabungan dari unique sharia proposition yakni tabungan haji dan tabungan bisnis. Bank syariah terbesar di Indonesia itu menargetkan pertumbuhan tabungan haji dan tabungan bisnis masing-masing sebesar 19% dan 55%.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menerbitkan dua peraturan baru untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah nasional.

Kedua aturan itu yakni POJK No. 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

OJK menyebut, kedua beleid itu menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang BUS dan UUS agar semakin tangguh, efisien, serta sejalan dengan standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Kebijakan ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2026.

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat ekonomi syariah sekaligus Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir menilai industri perbankan syariah di Indonesia telah memiliki modal dan likuiditas yang cukup untuk memenuhi ketentuan Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR), dan Leverage Ratio sesuai standar Basel III.

Pengamat ekonomi syariah sekaligus Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Sutan Emir menyampaikan, penilaian itu mempertimbangkan sejumlah indikator yakni aset perbankan syariah yang tumbuh 8,2% secara tahunan (year on year/YoY) hingga Agustus 2025.

Selain itu, Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) berada di kisaran 82–85%, menunjukkan likuiditas relatif sehat. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan syariah mencapai 22,7%, juga di atas threshold minimum 12%.

“Secara umum industri telah memiliki modal dan likuiditas yang cukup untuk mematuhi ketentuan LCR, NSFR, dan Leverage Ratio,” kata Sutan kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Kendati begitu, Sutan mengakui bahwa tingkat kesiapan antar bank tidak seragam. Menurutnya, Bank Umum Syariah (BUS) seperti PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BBSI), Unit Usaha Syariah (UUS) bank BUMN, dan UUS bank swasta berskala besar relatif siap lantaran sistem manajemen risiko kelompok bank ini telah mengadopsi kerangka Basel III dan memiliki divisi khusus Asset Liability Management (ALM).

Sebaliknya, BUS dan UUS skala menengah-kecil masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Misalnya, infrastruktur IT, sumber daya manusia, serta instrumen likuiditas syariah jangka panjang yang terbatas di pasar domestik.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menerbitkan dua peraturan baru untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah nasional.

Kedua aturan itu yakni POJK No. 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

OJK menyebut, kedua beleid itu menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang BUS dan UUS agar semakin tangguh, efisien, serta sejalan dengan standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Kebijakan ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2026.

Mengenai target tersebut, Sutan melihat bahwa target 2026 cukup realistis meski memerlukan pendekatan bertahap (phased-in approach). Selain mempertimbangkan tingkat kesiapan antar bank yang tidak merata, Sutan menyebut bahwa bank menengah-kecil masih memerlukan masa transisi 12-18 bulan untuk penyesuaian sistem pelaporan, data, serta kalibrasi model risiko.

Tidak hanya itu, dia menyebut bahwa pasar likuiditas syariah domestik masih relatif dangkal. Menurutnya, instrumen seperti repo syariah, wakalah money market, dan sukuk jangka pendek perlu diperluas. “Dengan begitu, bank memiliki instrumen high-quality liquid assets (HQLA) sesuai kebutuhan rasio LCR/NSFR,” ujarnya.

Untuk itu, dia menilai penerapan kedua kebijakan tersebut pada 2026 akan realistis jika OJK menerapkan pendekatan tiered implementation, yakni penahapan berdasarkan kategori bank dan kapasitas sistemik.