Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut industri perbankan syariah tumbuh solid, resilien, dan berkelanjutan seiring meningkatnya fungsi intermediasi serta kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan syariah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan, hingga Maret 2026 pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 9,82% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp716,40 triliun.

“...lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional,” kata Dian dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (16/5/2026).

Dian menyebut, capaian tersebut didukung oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 11,14% menjadi Rp811,76 triliun. Dari sisi aset, industri ini turut mencatatkan pertumbuhan sebesar 10,49% YoY menjadi Rp1.061,61 triliun hingga akhir Maret 2026.

Di sisi lain, rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) terus mengalami peningkatan. Dalam beberapa tahun terakhir, FDR tumbuh mencapai 87,65% seiring menguatnya kontribusi perbankan syariah terhadap sektor riil.

Kinerja industri juga tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik, tercermin dari rasio Non-performing Financing (NPF) Gross sebesar 2,28% dan NPF Net 0,87%.

“Momentum pertumbuhan tersebut menjadi milestone penting dari upaya transformasi dan penguatan industri perbankan syariah nasional yang mengacu pada Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI) 2023–2027,” tutur Dian.

Sejak diterbitkan pada 2023, RP3SI 2023-2027 telah mendorong perkembangan perbankan syariah nasional.

OJK pun terus mengawal implementasi roadmap tersebut melalui berbagai langkah strategis bersama para pemangku kepentingan untuk memperkuat transformasi dan daya saing perbankan syariah nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) mencatat lonjakan pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI) pada awal 2026, yang semakin memperkuat struktur pendapatan perseroan di tengah ekspansi layanan digital dan bisnis emas.

Merujuk data BSI hingga Februari 2026, pendapatan berbasis komisi BRIS tercatat mencapai Rp1,47 triliun atau tumbuh 30% secara tahunan (year-on-year/YoY). Pertumbuhan ini menjadi salah satu penopang utama kinerja perseroan, seiring strategi diversifikasi pendapatan di luar margin pembiayaan.

Kontributor terbesar berasal dari layanan bank emas yang mencatat pertumbuhan paling signifikan, yakni sebesar 136,55% YoY menjadi Rp463 miliar.

Kinerja ini turut diperkuat oleh peningkatan kelolaan emas yang telah mencapai sekitar 22,5 ton serta basis nasabah yang terus berkembang hingga 23 juta dalam empat tahun terakhir.

Selain bisnis emas, peningkatan FBI juga didorong oleh kinerja layanan digital dan treasury. Hingga Februari 2026, jumlah pengguna superapps mencapai 6,3 juta dengan total transaksi menembus 125,4 juta. Aktivitas transaksi yang meningkat ini turut berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan berbasis komisi.

Sejalan dengan itu, kontribusi FBI terhadap total pendapatan BSI juga mengalami peningkatan, tercermin dari kenaikan fee based ratio menjadi 24,59% secara tahunan. Likuiditas Perseroan tetap terjaga dengan Financing to Deposit Ratio (FDR) di level 88,20%.

Secara umum, kinerja BSI (unaudited) per Februari 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid di berbagai indikator utama. Pembiayaan tumbuh 14,32% menjadi Rp323 triliun secara YoY.

Selain itu, pertumbuhan pembiayaan juga diperkuat melalui kontribusi pembiayaan ritel termasuk UMKM mencapai Rp52,43 triliun naik 6,10% (YoY).

Dari sisi profitabilitas, BSI juga mencatat laba sebesar Rp1,36 triliun, tumbuh sekitar 17% (YoY), melanjutkan tren pertumbuhan berkelanjutan dalam beberapa tahun terakhir.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BBSI) menyatakan kesiapannya dalam mengimplementasikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait likuiditas.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan BSI telah melakukan uji coba perhitungan Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) serta Leverage Ratio.

“Hasil [uji coba] cukup baik atau berada di atas batas minimal yang diatur regulator,” kata Anggoro kepada Bisnis, Senin (3/11/2025).

Terkait konsolidasi dengan induk perusahaan, lanjut Anggoro, bank juga telah menghitung rasio tersebut sesuai regulasi.

Lebih lanjut Anggoro menuturkan bahwa kondisi likuiditas BSI saat ini cukup baik. Hal ini tercermin dari rasio Financing to Deposit Ratio (FDR) yang berada pada kisaran 86%.

“Ini sejalan dengan penurunan BI Rate dan penempatan dana saldo anggaran lebih (SAL) sebesar Rp10 triliun dari pemerintah yang telah terserap habis,” ujarnya.

BSI juga senantiasa memenuhi standar LCR dan NSFR di atas standar minimal yang ditetapkan regulator. Anggoro mengungkapkan rasio LCR dan NSFR juga berada di atas minimal regulasi 100%, LCR berada di kisaran 140% dan NSFR dikisaran 120%.

Untuk menjaga likuiditas, Anggoro menyebut bahwa perseroan menerapkan strategi penempatan dana pada instrumen likuid dan berfokus pada peningkatan dana murah current account saving account (CASA). Bank meningkatkan dana murah melalui transaction banking, unique syariah funding, dan tactical fund.

Di samping itu bank masih memiliki plafon untuk menerbitkan sukuk berkelanjutan yang dapat dilakukan pada tahun depan. Pada kuartal III/2025, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp348,38 triliun, naik 15,66% secara tahunan (year on year/YoY). Kondisi tersebut setelah BSI memperoleh dana SAL sebesar Rp10 triliun dan telah terserap habis.

Dia menuturkan, mayoritas DPK saat ini berada di kategori dana murah (CASA) yaitu sebesar 59,42%. Komposisi DPK BSI terdiri atas tabungan sebesar 41,95% dengan outstanding Rp146,36 triliun, giro 17,41% dengan outstanding Rp60,64 triliun, dan deposito 40,58% dengan outstanding Rp141,38 triliun. “Peningkatan dana mendorong aset BSI tumbuh 12,37% menjadi Rp416 triliun,” ungkapnya.

Adapun, BSI tahun ini fokus untuk menumbuhkan dana murah khususnya tabungan dari unique sharia proposition yakni tabungan haji dan tabungan bisnis. Bank syariah terbesar di Indonesia itu menargetkan pertumbuhan tabungan haji dan tabungan bisnis masing-masing sebesar 19% dan 55%.

Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru-baru ini menerbitkan dua peraturan baru untuk memperkuat ketahanan dan daya saing industri perbankan syariah nasional.

Kedua aturan itu yakni POJK No. 20/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio/LCR) dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio/NSFR) bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), serta POJK No. 21/2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pengungkit (Leverage Ratio) bagi BUS.

OJK menyebut, kedua beleid itu menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur permodalan, likuiditas, dan pendanaan jangka panjang BUS dan UUS agar semakin tangguh, efisien, serta sejalan dengan standar internasional Basel III dan Islamic Financial Services Board (IFSB). Kebijakan ini ditargetkan dapat diimplementasikan pada 2026.