JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan legalisasi rokok ilegal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara sekaligus menertibkan peredaran produk tanpa cukai dinilai dapat memperdalam tekanan pada Industri Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Bahkan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, khususnya di sektor padat karya.

Ketua Harian Persatuan Pengusaha Rokok Kudus, Agus Sarjono, menyoroti dampak teknis dari wacana penambahan layer cukai terhadap struktur pasar, terutama bagi segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang menyerap banyak tenaga kerja.

PIXABAY/DMITRIY Ilustrasi rokok. Maladewa Jadi Satu-satunya Negara yang Melarang Rokok untuk Generasi 2007 ke Atas

“Kalau layer ketiga rokok mesin dekat dengan HJE golongan satu rokok linting, korbannya bisa rokok linting. Padahal itu yang paling banyak menyerap tenaga kerja,” jelas Agus dalam keterangannya Sabtu (5/4/2026).

Menurut Agus rokok ilegal sebagai benalu dalam industri karena tidak memberikan kontribusi terhadap tenaga kerja maupun penerimaan negara.

Agus menilai penambahan layer cukai berpotensi menciptakan distorsi baru di pasar.

“Jangan sampai kebijakan itu jadi bumerang. Para pemain rokok ilegal memang sudah niat tidak membayar cukai. Kalau dilegalkan dengan layer khusus, bisa menjadi blunder kebijakan,” ujarnya.

Dari sisi pekerja, Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - SPSI, Hendry Wardana, menyebut tekanan terhadap industri legal semakin besar akibat kombinasi kenaikan tarif cukai dan maraknya rokok ilegal.

Ia menambahkan, pekerja berharap adanya perlakuan adil terhadap industri yang selama ini patuh terhadap aturan.

FREEPIK/ATLASCOMPANY IIustrasi rokok. Hukum Menghirup Asap Rokok bagi Perokok Pasif

“Rokok ilegal itu tidak memberikan kontribusi kepada negara dan tidak ada kepastian perlindungan bagi pekerjanya. Semakin masif rokok ilegal, semakin berkurang kesempatan kerja di rokok legal,” kata Hendry.

Sementara itu, survei harga yang dilakukan Center of Human and Economic Development (CHED) Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan menunjukkan peredaran rokok ilegal meningkat 13,9 persen.

Kenaikan ini menjadi indikasi bahwa rokok tanpa pita cukai masih terus berkembang di pasar.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar kebocoran penerimaan negara sekaligus menekan daya saing industri legal yang selama ini mematuhi regulasi.

Dengan tren produksi yang menurun, meningkatnya rokok ilegal, serta banyaknya pabrik yang tutup dalam satu dekade terakhir, pelaku industri menilai kebijakan fiskal perlu dirancang secara hati-hati.

Keseimbangan antara penerimaan negara, penegakan hukum, dan perlindungan tenaga kerja dinilai menjadi kunci agar tidak mempercepat kontraksi industri sekaligus meminimalkan dampak sosial bagi para pekerja.

Sebelumnya, wacana ini muncul dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Ia menyiapkan skema legalisasi rokok ilegal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara sekaligus menertibkan peredaran produk tanpa cukai.

Pemerintah saat ini telah merampungkan proposal kebijakan tersebut dan dalam waktu dekat akan dibahas bersama DPR sebelum diimplementasikan.

Menurut Purbaya legalisasi bukan berarti melegitimasi praktik ilegal, melainkan mendorong pelaku usaha masuk ke sistem resmi dengan kewajiban membayar cukai.

“Sebentar lagi mau diskusi dengan DPR gimana bagusnya, tapi proposal sudah selesai. Diharapkan nanti bisa diterima oleh DPR, baru kita jalankan nanti,” ujar Purbaya di Kejagung pada Jumat (10/4/2026).

Bisnis.com, JAKARTA —Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, target setoran CHT dipatok sebesar Rp225,73 triliun. Angka tersebut turun 1,89% (Rp4,3 triliun) apabila dibandingkan dengan target tahun lalu sebesar Rp230,09 triliun.

Dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025 itu tercatat pemerintah menetapkan total target Pendapatan Cukai pada 2026 sebesar Rp243,53 triliun. Target ini turun tipis 0,27% dari patokan tahun 2025 yang sebesar Rp244,19 triliun.

Kontraksi pada cukai rokok ini kontras dengan agresivitas pemerintah pada pos cukai lainnya. Target Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), misalnya, justru digandakan 100% dari Rp3,8 triliun pada 2025 menjadi Rp7,6 triliun pada 2026.

Kendati demikian, sebagai catatan, pemerintah batal menerapkan cukai MBDK pada tahun lalu. Sementara pada tahun ini, pemerintah menyatakan masih akan melihat situasi perekonomian.

Selain itu, pos Cukai Ethyl Alkohol juga ditargetkan tumbuh dobel digit sebesar 12,76% menjadi Rp133,71 miliar, naik dari target tahun sebelumnya sebesar Rp118,57 miliar. Sementara itu, target Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) diproyeksikan sedikit melandai sebesar 1,24% menjadi Rp10,06 triliun pada tahun depan.

'Legalisasi' Rokok Ilegal

Adapun, penurunan target penerimaan CHT pada tahun ini menjadi anomali di tengah upaya Kementerian Keuangan 'melegalisasi' rokok ilegal. Dalam wacana awal, melegalkan rokok tanpa cukai dilakukan dengan menambah layer atau golongan cukai baru yang memberi ruang bagi rokok-rokok ilegal buatan dalam negeri untuk beroperasi secara sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran penerimaan negara dari peredaran rokok polos alias tanpa pita cukai.

Purbaya mengaku ingin merampungkan aturan terkait 'legalisasi' rokok itu sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara

Kendati membuka ruang legalisasi, Purbaya memastikan pengawasan ketat tetap berjalan. Jika setelah layer baru ini dibuka para produsen rokok ilegal tetap memilih beroperasi di jalur gelap maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas. "[Kalau] mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, target setoran CHT dipatok sebesar Rp225,73 triliun. Angka tersebut turun 1,89% (Rp4,3 triliun) apabila dibandingkan dengan target tahun lalu sebesar Rp230,09 triliun.

Dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025 itu tercatat pemerintah menetapkan total target Pendapatan Cukai pada 2026 sebesar Rp243,53 triliun. Target ini turun tipis 0,27% dari patokan tahun 2025 yang sebesar Rp244,19 triliun.

Kontraksi pada cukai rokok ini kontras dengan agresivitas pemerintah pada pos cukai lainnya. Target Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), misalnya, justru digandakan 100% dari Rp3,8 triliun pada 2025 menjadi Rp7,6 triliun pada 2026.

Kendati demikian, sebagai catatan, pemerintah batal menerapkan cukai MBDK pada tahun lalu. Sementara pada tahun ini, pemerintah menyatakan masih akan melihat situasi perekonomian.

Selain itu, pos Cukai Ethyl Alkohol juga ditargetkan tumbuh dobel digit sebesar 12,76% menjadi Rp133,71 miliar, naik dari target tahun sebelumnya sebesar Rp118,57 miliar. Sementara itu, target Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) diproyeksikan sedikit melandai sebesar 1,24% menjadi Rp10,06 triliun pada tahun depan.

'Legalisasi' Rokok Ilegal

Adapun, penurunan target penerimaan CHT pada tahun ini menjadi anomali di tengah upaya Kementerian Keuangan 'melegalisasi' rokok ilegal. Dalam wacana awal, melegalkan rokok tanpa cukai dilakukan dengan menambah layer atau golongan cukai baru yang memberi ruang bagi rokok-rokok ilegal buatan dalam negeri untuk beroperasi secara sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran penerimaan negara dari peredaran rokok polos alias tanpa pita cukai.

Purbaya mengaku ingin merampungkan aturan terkait 'legalisasi' rokok itu sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.

"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara

Kendati membuka ruang legalisasi, Purbaya memastikan pengawasan ketat tetap berjalan. Jika setelah layer baru ini dibuka para produsen rokok ilegal tetap memilih beroperasi di jalur gelap maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas. "[Kalau] mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bakal berkonsultasi ke DPR terkait dengan rencana penambahan layer cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok.

Purbaya menyebut konsultasi itu diperlukan lantaran banyak anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) tempat rokok-rokok ilegal beredar. Sebagaimana diketahui, pengenaan layer cukai baru itu diharapkan bisa membuat rokok-rokok ilegal menjadi legal alias memberikan setoran cukai ke negara.

"Kayaknya saya mesti ke DPR juga karena banyak juga anggota DPR yang berasal dari daerah rokok ilegal itu. Nanti saya lihat seperti apa, tetapi tujuannya adalah memastikan rokok ilegal bisa bermain di tempat yang legal. Habis itu nanti kalau ada yang main-main saya hajar semuanya," terangnya di dekat kawasan kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Di sisi lain, Purbaya juga menyebut pihaknya belum menghitung potensi penerimaan dari layer cukai rokok tambahan itu. Namun, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut mengklaim setoran penerimaannya berpotensi besar.

"Belum kami hitung, tetapi kalau itu [rokok ilegal] sudah masuk, pasti akan besar sekali. Berapa triliun lah, ada pikiran kasar, tetapi kami belum tahu nih," ujarnya.

Adapun Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) menggarisbawahi setidaknya dua prasyarat bagi pemerintah untuk memastikan efektivitas dari penambahan lapisan CHT terhadap peredaran rokok ilegal.

Pertama, pemerintah dinilai perlu memastikan agar pabrik rokok ilegal tidak dilindungi oleh oknum tertentu sehingga tidak tersentuh oleh penegak hukum.

"Kalau peluang bagi pabrikan rokok ilegal untuk ditindak tinggi mereka akan masuk ke dalam tarif tersebut. Kalau pabrikan rokok ilegal merasa aman karena punya 'backing' dari oknum, tentu mereka akan enggan untuk masuk ke dalam lapisan tarif baru tersebut," ujar Kepala Riset Perpajakan CITA, Fajry Akbar kepada Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Kedua, Kemenkeu harus punya database para pemain rokok ilegal. Sebab, apabila otoritas fiskal tidak mempunyai data terkait, akan sulit memastikan para pemain rokok itu masuk ke sistem legal atau dipungut cukainya.

Menurut Fajry, apabila pemerintah tidak bisa memastikan pemain rokok ilegal masuk ke sistem yang legal dengan penambahan lapisan cukai, maka itu hanya akan menambah masalah baru.

"Ada risiko terjadi shifting konsumsi dari golongan III ke golongan khusus tersebut. Ada isu persaingan usaha yang adil," paparnya.

Risiko tersebut juga akan berdampak pada potensi penerimaan cukai. Apabila tidak efektif, maka hanya akan terjadi peralihan konsumsi antara layer tarif saja sehingga penerimaan cukai akan turun.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal melegalkan rokok ilegal dengan menambah satu lapisan (layer) tarif hasil tembakau atau CHT. Aturan tentang rokok ilegal itu bakal diterbitkan pada pekan depan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan bahwa penambahan layer cukai rokok itu ditujukan untuk menekan rokok ilegal, sekaligus mengerek penerimaan baik dari sisi cukai maupun pajaknya.

"Kami akan memastikan satu layer baru mungkin masih didiskusikan ya untuk memberi ruang kepada yang ilegal-ilegal untuk masuk menjadi legal. Jadi mereka akan bayar pajak juga nanti," ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Jakarta, Rabu (14/1/2026) kemarin.

Sebagaimana diketahui, produk hasil tembakau atau rokok ilegal tidak mengenakan pita cukai sehingga tidak menyetorkan pungutan ke negara. Padahal, rokok merupakan salah satu barang kena cukai (BKC) selain etil alkohol maupun minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Purbaya menyebut akan berkomunikasi lebih lanjut dengan produsen rokok terkait yang akan menjadi target pengenaan CHT layer baru itu. Dia akan segera menerbitkan regulasi baru penambahan layer CHT itu pada pekan depan.

"Nanti kalau peraturan keluar mungkin minggu depan kali ya. Kalau mereka masih main-main saya akan hantam semuanya. Enggak ada ampun lagi," tegas mantan Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Sebagai informasi, tarif CHT diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.97/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot Dan Tembakau Iris.

Rokok Ilegal Masih Marak

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat terdapat 1,4 miliar batang rokok ilegal yang ditindak sepanjang 2025. Meski jumlahnya meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya, otoritas fiskal menduga jumlah rokok ilegal yang beredar di masyarakat saat ini masih mencapai belasan miliar.

Pada konferensi pers APBN KiTa 2025, Kamis (8/1/2025), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa peningkatan penindakan rokok ilegal itu berkat kerja sama lintas instansi termasuk aparat penegak hukum.

Dari segi intensitasnya, sebenarnya jumlah penindakan terhadap rokok ilegal relatif sama pada 2025 yakni 20.537 kali penindakan. Jumlahnya sedikit menurun dari 2024 yaitu 20.783 kali.

Namun, jumlah batang rokok yang melanggar aturan atau tidak menggunakan pita cukai itu meningkat dari 792 juta batang pada 2024 ke 1,5 miliar batang pada 2025. Peningkatan yang terjadi mencapai 77,3%.

"Tetapi kalau kami memahami bahwa di luar sana masih belasan miliar lagi yang sifatnya itu ilegal," ungkap Suahasil, dikutip Minggu (11/1/2026).

Suahasil mengatakan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus menggalakkan kepatuhan terhadap cukai hasil tembakau (CHT). Misalnya, belum lama ini otoritas menemukan satu gudang berisikan sekitar 150 juta batang rokok ilegal.

Sementara itu, dari sisi penerimaan, setoran dari cukai, bea masuk maupun bea keluar secara keseluruhan sepanjang tahun lalu mencapai Rp300,3 triliun. Realisasinya mencapai 99,6% dari target APBN.

Secara terperinci, setoran dari cukai menyumbang terbesar yakni Rp221,7 triliun atau turun dari 2024 yakni Rp226,4 triliun. Hal ini sejalan dengan turunnya produksi hasil tembakau sebesar 3% (YoY).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong produsen rokok ilegal agar masuk ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT). Dia bahkan akan menawarkan tarif cukai khusus.

Purbaya menyampaikan ambisi membasmi peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa pita cukai. Menurutnya, rokok ilegal marak karena tarif cukai yang tinggi.

Akibatnya, permintaan untuk rokok murah dimanfaatkan produsen ilegal baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh sebab itu, dia akan memperketat pengawasan impor rokok ilegal di pelabuhan-pelabuhan.

Sementara untuk produsen dalam negeri, dia memberi kesempatan mereka yang ilegal menjadi legal dengan masuk ke KIHT. Dia siap memberi insentif agar mereka bersedia masuk ke KIHT.

"Kita ajak masuk ke sistem yang lebih legal, Kawasan Industri Hasil Tembakau [KIHT], dengan tarif yang tertentu. [Ini] sedang kita buat dan kita galakkan," kata Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Dia menargetkan kebijakan tersebut mulai berlaku pada Desember 2025. Jika ternyata para produsen rokok ilegal juga tidak bersedia masuk ke KIHT maka Purbaya mengancam akan menindak mereka.

"Kalau masih gelap, kita sikat. Gak ada kompromi di situ. Tapi mereka dikasih kesempatan [terlebih dahulu] masuk menjadi pemain yang legal," ujarnya.

Ketika dikonfirmasi berapa besaran tarif khusus yang dimaksud, mantan ketua dewan komisioner meminta setiap pihak bersabar. Kementerian Keuangan, sambungnya, masih melakukan pembahasan.

"Kita akan atur supaya jangan mengganggu yang ada dan fair juga buat mereka. Jadi kita akan hitung seperti apa [tarif khususnya]. Jadi belum final semua," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya juga mengaku akan berikan kesempatan bagi produsen rokok ilegal untuk melegalkan usahanya dan dibebaskan dari hukuman apabila masuk ke kawasan industri hasil tembakau.

Dia ingin melihat langsung praktik kawasan industri hasil tembakau di lapangan sejalan dengan upaya untuk memberantas peredaran rokok ilegal.

Menurut Purbaya, dia tengah mempertimbangkan untuk membantu pemerintah daerah (pemda) dalam membangun kawasan industri hasil tembakau. Harapannya, itu menjadi pesan bagi produsen rokok ilegal untuk masuk ke kawasan industri dan bisa diregulasi sehingga turut membantu penerimaan negara dari cukai.

Purbaya mengungkap bahwa bupati setempat telah berencana untuk membangun kawasan industri sejenis di tempat lain dengan luasan tanah sekitar 5 hektare (ha).

"Kami melihat seberapa cepat bupati bangun, kalau dia enggak punya duit, saya coba lihat bisa masuk atau enggak ke situ. Dengan harapan produsen gelap masuk ke sana. Pesannya kita akan bangun untuk produsen gelap mungkin ada pemutihan yang ke belakang dosanya diampuni," jelasnya saat berkunjung ke Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).