Pemerintah Estimasi Pendapatan Cukai 2026 Turun di Tengah Upaya 'Legalisasi' Rokok Ilegal
Pendapatan cukai rokok 2026 diprediksi turun 1,89% menjadi Rp225,73 triliun di tengah upaya legalisasi rokok ilegal oleh pemerintah untuk mengurangi kebocoran penerimaan.
(Bisnis.Com) 21/01/26 17:54 110037
Bisnis.com, JAKARTA —Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 diperkirakan akan mengalami penurunan pendapatan dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau (CHT).
Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, target setoran CHT dipatok sebesar Rp225,73 triliun. Angka tersebut turun 1,89% (Rp4,3 triliun) apabila dibandingkan dengan target tahun lalu sebesar Rp230,09 triliun.
Dalam beleid yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 28 November 2025 itu tercatat pemerintah menetapkan total target Pendapatan Cukai pada 2026 sebesar Rp243,53 triliun. Target ini turun tipis 0,27% dari patokan tahun 2025 yang sebesar Rp244,19 triliun.
Kontraksi pada cukai rokok ini kontras dengan agresivitas pemerintah pada pos cukai lainnya. Target Cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK), misalnya, justru digandakan 100% dari Rp3,8 triliun pada 2025 menjadi Rp7,6 triliun pada 2026.
Kendati demikian, sebagai catatan, pemerintah batal menerapkan cukai MBDK pada tahun lalu. Sementara pada tahun ini, pemerintah menyatakan masih akan melihat situasi perekonomian.
Selain itu, pos Cukai Ethyl Alkohol juga ditargetkan tumbuh dobel digit sebesar 12,76% menjadi Rp133,71 miliar, naik dari target tahun sebelumnya sebesar Rp118,57 miliar. Sementara itu, target Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol (MMEA) diproyeksikan sedikit melandai sebesar 1,24% menjadi Rp10,06 triliun pada tahun depan.
\'Legalisasi\' Rokok Ilegal
Adapun, penurunan target penerimaan CHT pada tahun ini menjadi anomali di tengah upaya Kementerian Keuangan \'melegalisasi\' rokok ilegal. Dalam wacana awal, melegalkan rokok tanpa cukai dilakukan dengan menambah layer atau golongan cukai baru yang memberi ruang bagi rokok-rokok ilegal buatan dalam negeri untuk beroperasi secara sah. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kebocoran penerimaan negara dari peredaran rokok polos alias tanpa pita cukai.
Purbaya mengaku ingin merampungkan aturan terkait \'legalisasi\' rokok itu sesegera mungkin. Kendati demikian, dia realistis bahwa mekanisme persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi variabel yang membuat kebijakan ini tidak bisa diterapkan pada pekan ini.
"Implementasi minggu ini mungkin tidak sih. Nanti kan kalau tidak salah harus diskusi lagi dengan DPR. Itu yang agak lama," ungkap Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Padahal sebelumnya, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menyatakan aturan baru terkait lapisan baru cukai rokok itu akan terbit pada pekan ini. Purbaya belum mau memerinci struktur tarif yang akan dikenakan. Dia hanya menyatakan bahwa kebijakan ini didesain untuk menarik masuk pelaku usaha rokok ilegal lokal ke dalam sistem administrasi negara
Kendati membuka ruang legalisasi, Purbaya memastikan pengawasan ketat tetap berjalan. Jika setelah layer baru ini dibuka para produsen rokok ilegal tetap memilih beroperasi di jalur gelap maka pemerintah akan melakukan penindakan tegas. "[Kalau] mereka masih main juga, kita kan tahu pusat-pusat industri di mana, saya akan tutup," tegasnya.
#cukai-rokok #pendapatan-cukai #apbn-2026 #target-cukai #cukai-hasil-tembakau #cukai-rokok-2026 #legalisasi-rokok-ilegal #rokok-ilegal #penerimaan-cukai #kebijakan-cukai #cukai-minuman #cukai-ethyl-alk