Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan restrukturisasi kredit sebesar Rp17,4 triliun kepada kurang lebih 279 ribu rekening nasabah terdampak bencana di tiga provinsi wilayah Sumatera, menurut data per Maret 2026.

“Sampai dengan Maret tahun ini, telah diberikan restrukturisasi kredit/pembiayaan menggunakan kebijakan relaksasi OJK sebesar Rp17,4 triliun untuk 279 ribu rekening,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Kamis.

Angka tersebut meningkat apabila dibandingkan dengan restrukturisasi kredit per Februari, yakni sebesar Rp16,3 triliun.

Pemberian restrukturisasi kredit tersebut merupakan bagian dari kebijakan khusus OJK terhadap nasabah penerima layanan kredit dan pembiayaan atau debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Pemberian perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan Pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

OJK menetapkan kebijakan bagi debitur terdampak bencana di Sumatera tersebut berlaku selama tiga tahun terhitung sejak tanggal penetapan, yakni 10 Desember 2025.

Dalam kesempatan itu, Friderica juga memaparkan kinerja intermediasi perbankan tetap kontributif dengan profil risiko yang terjaga.

Kredit perbankan pada Maret 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 9,49 persen yoy menjadi Rp8.659 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,85 persen yoy dan diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88 persen yoy, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,38 persen yoy.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,1 persen dan NPL net sebesar 0,8 persen. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,9 persen.

Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,55 persen yoy menjadi Rp10.230 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 21,37 persen, 8,36 persen, dan 11,57 persen yoy.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) menghimpun pipeline pembiayaan dari 118 calon debitur dengan total plafon Rp52 miliar pada gelaran Forum Bisnis Perumahan, salah satunya melalui Kredit Program Perumahan (KPP).

Corporate Secretary bank bjb Herfinia menyatakan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis, bahwa capaian tersebut mencerminkan tingginya minat masyarakat terhadap produk pembiayaan bank bjb serta kepercayaan terhadap layanan yang diberikan.

KPP diberikan dalam bentuk kredit investasi berdurasi 5 tahun atau kredit modal kerja berdurasi 4 tahun dengan plafon di atas Rp500 juta hingga Rp5 miliar bagi para pengembang perumahan, penyedia jasa konstruksi, dan pedagang bahan bangunan berskala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pembiayaan tersebut bisa digunakan untuk pengadaan tanah, pembelian bahan bangunan, maupun pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, KPP juga dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM perseorangan dengan plafon di atas Rp10 juta hingga Rp500 juta untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, dan renovasi rumah.

Alan, salah satu calon debitur yang juga merupakan pengusaha toko bahan bangunan di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, mengapresiasi kemudahan proses pengajuan kredit di bank bjb.

“Alhamdulillah, proses permohonan kredit ke bank bjb cepat serta komunikasi dalam kelengkapan berkas enak dan komunikatif,” ujarnya.

Calon debitur lainnya yang juga memiliki usaha yang sama, Fitriah, mengungkapkan bahwa ia sedang melakukan proses pengajuan KPP dengan plafon Rp1 miliar.

“Sebelumnya, orang tua saya (juga) merupakan nasabah bank bjb dengan usaha kontrakan yang dibiayai kredit dari bank bjb hingga saat ini sudah memiliki 14 kamar. Hatur nuhun (terima kasih) bank bjb,” ucapnya.

Dalam gelaran Forum Bisnis Perumahan yang juga dihadiri oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut, bank bjb juga meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2026.

Corporate Secretary bank bjb Herfinia mengatakan, program tersebut bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperbaiki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi layak, aman, dan sehat.

Ia menuturkan, bantuan stimulan tersebut memicu keswadayaan dan gotong royong warga, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan pembelian bahan bangunan setempat.

Bank BUMD tersebut juga bekerja sama dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengimplementasikan Program Pembiayaan Perumahan serta Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.

Herfinia menyatakan, pihaknya optimistis dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah akses perumahan, memperkuat sektor riil, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Informasi lebih lanjut mengenai bjb KUR dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang bank bjb terdekat atau melalui call center bjb Call 14049 atau kunjungi laman resmi bank bjb infobjb.id/KUR.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian memperbaiki skema Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pembiayaan pada 2026 setelah realisasi program tersebut pada 2025 dinilai masih rendah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hingga Desember 2025, realisasi penyaluran KIPK baru mencapai Rp16,45 miliar atau sekitar 2,09 persen dari total plafon Rp787 miliar yang disiapkan pemerintah.

“Penyerapan KIPK 2025 memang masih rendah dan subsidi bunganya juga belum optimal terserap,” kata Agus dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Senin.

Agus mencatat realisasi subsidi bunga KIPK pada 2025 hanya sebesar Rp13,67 juta atau sekitar 0,27 persen dari total anggaran subsidi bunga sebesar Rp4,9 miliar.

Ia menjelaskan rendahnya penyaluran KIPK dipengaruhi sejumlah kendala teknis dan kelembagaan, antara lain belum tuntasnya petunjuk pelaksanaan di internal bank penyalur, belum selesainya perjanjian kerja sama dengan lembaga penjamin dan asuransi, serta belum terintegrasinya sistem host to host perbankan dengan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Selain itu, lanjut dia, keterbatasan sosialisasi hingga tingkat cabang perbankan serta belum tersedianya fitur refinancing atau pembiayaan kembali dalam sistem KIPK turut menjadi hambatan penyaluran.

“Sebagian besar kendala tersebut saat ini sudah kami selesaikan, sehingga kami optimistis KIPK bisa berjalan lebih efektif pada 2026,” ujar Agus.

Pada 2026, pemerintah menetapkan plafon KIPK sebesar Rp549,51 miliar, lebih rendah dibandingkan plafon 2025, dengan kebutuhan subsidi bunga diperkirakan minimal Rp15 miliar.

Skema KIPK memberikan subsidi bunga sebesar 5 persen per tahun untuk pembiayaan kredit investasi maupun kombinasi kredit investasi dan modal kerja, dengan plafon pembiayaan Rp500 juta hingga Rp10 miliar dan tenor hingga delapan tahun.

Program tersebut menyasar industri padat karya, terutama sektor makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan alas kaki, mainan anak, serta subsektor lain yang mencakup 157 klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).

Agus menambahkan pada 2026 cakupan sektor KIPK akan diperluas, termasuk ke industri rambut dan bulu mata palsu, kerajinan, obat herbal, serta minyak atsiri yang bersifat padat karya.

Selain perluasan sektor, Kemenperin juga melakukan penyempurnaan kebijakan melalui pengelompokan persyaratan penerima sesuai plafon pembiayaan, penyempurnaan skema pembiayaan kembali dan restrukturisasi, serta peningkatan fitur layanan dalam sistem SIKP.

“KIPK ini kami harapkan benar-benar menjadi instrumen penguatan daya saing dan produktivitas industri padat karya, khususnya industri kecil,” tutur Agus.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan kredit rumah di Jawa Barat itu naiknya signifikan.

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Bank Mandiri mengucurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp163 miliar untuk mendukung realisasi program 3 Juta Rumah di Jawa Barat (Jabar).

Nilai kredit tersebut diterima oleh 1.049 debitur untuk realisasi hingga kuartal III-2025.

Regional CEO Bank Mandiri Region VI/Jabar Nila Mayta Dwi Rihandjani dalam taklimat media di Bandung, Senin, mengatakan program 3 Juta Rumah merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang memperoleh penyaluran kredit terbesar dari Bank Mandiri di Jabar.

“Pertumbuhan kredit rumah di Jawa Barat itu naiknya signifikan. Kami kencang banget di program 3 Juta Rumah, melalui program FLPP maupun program-program dari sisi pengusaha yang bergerak di bidang pembangunan rumah,” kata Nila.

Dari sisi suplai, Bank Mandiri menyalurkan baki debit sebesar Rp6 miliar kepada dua debitur yang berasal dari kelompok pengembang/rekanan/pemasok (supplier).

Selain dukungan untuk program 3 Juta Rumah, Bank Mandiri juga mengambil peran dalam penyaluran Kredit Industri Padat Karya (KIPK) yang diinisiasi oleh Kementerian Perindustrian.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi produksi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan industri padat karya.

Nila mengatakan pihaknya menerima permintaan dukungan dari Kementerian Sekretariat Negara untuk pembiayaan KIPK dengan potensi penyaluran hingga sekitar Rp17 triliun.

Program KIPK direncanakan mulai terkoneksi secara host-to-host antara sistem Bank Mandiri dan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan pada pekan ketiga Desember 2025.

Kemudian, Bank Mandiri juga menyalurkan kredit usaha untuk alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan realisasi Rp1,5 miliar untuk 2 debitur.

Dukungan lain terhadap program pemerintah adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan realisasi pembiayaan senilai Rp24 miliar yang disalurkan kepada 16 debitur.

Rinciannya, sebanyak 6 debitur dari kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan porsi baki debit sebesar Rp13 miliar, dan 10 debitur mikro dengan porsi baki debit Rp11 miliar.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit perbankan hingga September 2025 mencapai Rp 8.163 triliun, tumbuh 7,7% secara tahunan (yoy). Bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan kredit melambat 315 basis poin (bps).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan bahwa segmen kredit yang melaju kencang sepanjang sembilan bulan pertama tahun ini adalah kredit investasi.

Kredit dengan tenor panjang tersebut tumbuh 15,18% yoy, lebih tinggi dibandingkan bulan lalu dan juga September 2024. Pada periode yang sama kredit modal kerja tumbuh 3,37% yoy dan kredit konsumsi 7,42% yoy. Kedua segmen kredit itu tumbuh melambat dibandingkan tahun lalu.

"Dari kategori debitur koporasi tumbuh 11,53% yoy, UMKM 0,23% yoy," kata Dian dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Oktober 2025, Jumat (7/11/2025).

Sebelumnya, perlambatan pertumbuhan kredit juga menjadi sorotan Bank Indonesia. Terkait hal itu, BI akan memberlakukan skema kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) baru bagi perbankan.

Insentif KLM baru yang akan berlaku per 1 Desember 2025 ini akan diarahkan bagi perbankan yang makin cepat menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas.

"Makanya ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Jadi ini kebijakan insentif likuiditas yang dilakukan seperti itu," kata Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur secara daring, Rabu (22/10/2025).

Insentif KLM dengan skema baru ini akan diberikan kepada bank atas komitmennya dalam menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor tertentu (lending channel) dan menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (interest rate channel).

Insentif KLM yang dapat diterima bank terdiri dari insentif lending channel yakni paling tinggi sebesar 5% dari DPK dan insentif interest rate channel yakni paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK, sehingga total insentif yang diterima paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK.

Sebagaimana diketahui, KLM merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Dengan catatan itu, maka bagi bank yang bisa cepat menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas akan memperoleh insentif berupa pengurangan GWM hingga 5,5% dari saat ini kewajiban GWM sekitar 9%.

"Dan ini totalnya ditingkatkan dari semula 5% dari DPK menjadi 5,5% dan itu yang 5% adalah untuk mendorong bank-bank menyalurkan kredit, dan tentunya nanti dibandingkan rencana dengan realisasinya," papar Perry.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran kredit per September 2025 sebesar Rp 8.162 triliun, naik 7,70% secara tahunan (yoy). Pertumbuhan pada periode tersebut lebih tinggi 58 basis poin (bps) dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

Kepala Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh paling tinggi, yakni 15,18% yoy. Lalu diikuti oleh kredit konsumsi 7,42% yoy dan kredit modal kerja 3,37% yoy.

"Sementara itu kualitas kredit terjaga dengan NPL gross sebesar 2,24% dan net 0,87%," katanya dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Kuartal III-2025, Senin (3/11/2025).

Lebih lanjut, Mahendra menjelaskan kredit berisiko (LAR) juga relatif stabil di angka 9,4% dengan dana pihak ketiga (DPK) bank tumbuh 11,18% menjadi Rp 9.695 triliun. Giro, tabungan dan deposito masing-masing naik 14,58%, 6,45% dan 12,37%.

Kemudian, Mahendra juga mengungkapkan ketahanan perbankan RI masih terjaga kuat dengan tingkat permodalan (CAR) per sep 2025 tetap berada di level tinggi atau mencapai 26,15%. Likuiditas perbankan per September tetap memadai dengan LDR 84,19% .

"AL NCD dan AL DPK masing-masing di tercatat 130,47% dan 29,3%, jauh di atas threshold masing-masing 50% dan 10%," jelas Mahendra.

Kendati secara total pertumbuhan kredit industri perbankan menguat, akan tetapi bila dibedah pertumbuhan kredit konsumsi mengalami perlambatan. Berbanding terbalik dengan kredit investasi dan kredit modal kerja yang tercatat mengalami akselerasi.

Kredit konsumsi pada Juli 2025 tumbuh 8,11% yoy atau lebih tinggi 31 bps. Bila dibandingkan dengan capaian Agustus 2024, pertumbuhan kredit konsumsi turun 294 bps.

Sementara itu, OJK mencatat risiko kredit terjaga pada Agustus 2025. Rasio kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) gross sebesar 2,28% dan NPL net 0,87%. Angka tersebut relatif sama dibandingkan dengan bulan sebelumnya.

"LAR (risiko kredit) stabil 9,73%. LAR stabil sebelum pandemi," katanya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa sebagian besar bank telah melakukan revisi bisnis bank (RBB) dengan target yang lebih konservatif dibanding sebelumnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae mengatakan para bank kompak menarik ke bawah targetnya, karena mempertimbangkan kondisi global yang saat ini masih penuh dengan ketidakpastian.

"Secara umum, terdapat penyesuaian target dalam RBB hasil revisi, di mana sebagian besar bank menetapkan target yang lebih konservatif dibandingkan sebelumnya," kata Dian dalam keterangannya, dikutip Senin (3/11/2025).

Namun demikian, ia menyebut terdapat sejumlah bank yang justru melakukan peningkatan target. Menurut Dian, peningkatan tersebut masih berada dalam koridor yang wajar dan sesuai dengan trajektori pertumbuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"OJK menilai bahwa sasaran yang ditetapkan sesuai hasil revisi tersebut masih tetap kontributif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional," paparnya.

Oleh karena itu, OJK belum melakukan penyesuaian target kredit industri perbankan pada akhir tahun yang dipatok 9% hingga 11% pada akhir tahun ini. Dian mengatakan penyesuaian itu sangat bergantung dengan stabilitas ekonomi dan ekspektasi ke depan, seperti suku bunga acuan, permintaan kredit, dan likuiditas maupun kinerja sektor perbankan.

"Penyesuaian target kredit oleh OJK dimungkinkan jika terdapat deviasi signifikan antara target dan realisasi, atau jika ada perubahan kondisi makroekonomi yang berbeda dari asumsi awal," jelasnya.

Adapun Bank Indonesia (BI) mencatat perkembangan kredit yang telah disalurkan perbankan per September 2025 senilai Rp 8.051 triliun. Angka ini lebih tinggi dibanding per Agustus 2025 yang senilai Rp 7.966,1 triliun. Nilai itu pun tumbuh lebih cepat menjadi 7,2% yoy per September 2025, dari sebelumnya 7% yoy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengingatkan masih memiliki target penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR pada tahun ini senilai Rp 300,48 triliun yang bisa dimanfaatkan untuk penciptaan lapangan kerja bagi 12 juta orang.

Hingga 17 Oktober 2025, realisasi KUR itu telah senilai Rp 217,20 triliun atau 76,86% dari target, menjangkau 3,69 juta debitur dengan tingkat kredit bermasalah 2,28%, jauh lebih rendah dari non-performing loan (NPL) Kredit UMKM secara nasional di level 4,55%.

Deputi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan total KUR yang disalurkan itu terdiri dari alokasi untuk program KUR itu sendiri sebesar Rp 282,57 triliun, Kredit Alsintan Rp 199,42 miliar, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) Rp 754 miliar, dan Kredit Program Perumahan Rp 17,16 triliun.

"Ini kita harapkan bisa meningkatkan layanan pembiayaan kepada masyarakat kita di satu sisi, tapi kemudian juga bisa mendorong pertumbuhan maupun tadi penciptaan lapangan kerja," ucap Ferry dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025)

Ferry juga menjelaskan, efek dari penyaluran KUR bagi para pengusaha atau masyarakat sebetulnya selama ini banyak menyerap tenaga kerja. Berdasarkan catatan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN kata dia setiap satu debitur KUR meyerap setidaknya 3 orang pekerja.

"Jadi kalau kita lihat historical-nya, rata-rata KUR itu debiturnya sekitar 4 juta debitur per tahun. Jadi dengan demikian kita harapkan ada paling tidak 12 juta serapan tenaga kerja yang bisa kita lakukan," paparnya.

Sebagai informasi tambahan, dalam sembilan bulan pertama 2025, Pemerintah baru menyalurkan KUR kepada 2,34 juta debitur baru.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp412,13 triliun hingga Agustus 2025 atau tumbuh 15,23 persen year on year (yoy) dibandingkan periode sama tahun lalu senilai Rp357,65 triliun.

Corporate Secretary Bank Mandiri M Ashidiq Iswara, dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan kredit tersebut telah disalurkan ke berbagai subsektor strategis, termasuk jalan, transportasi, migas dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat, fasilitas kota, hingga konstruksi.

Pembiayaan ini mencakup pembangunan proyek-proyek vital seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api yang kini telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.

Subsektor transportasi menjadi kontributor terbesar dari penyaluran kredit infrastruktur tersebut yakni mencapai Rp121,44 triliun atau tumbuh 33,9 persen yoy.

Sementara subsektor jalan meningkat 18,1 persen yoy menjadi Rp55,81 triliun.

Adapun pembiayaan untuk sektor migas dan energi terbarukan tumbuh 16,3 persen yoy menjadi Rp39,66 triliun, dan telematika mencapai Rp40,16 triliun atau naik 11,0 persen yoy.

Ashidiq yang akrab disapa Ossy menyampaikan bahwa dukungan Bank Mandiri terhadap pembiayaan infrastruktur sejalan dengan Astacita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam misi memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas rakyat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memainkan peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi bangsa melalui pembiayaan infrastruktur. Langkah ini bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau bandara, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk tumbuh, berdaya, dan sejahtera," kata dia.

Ossy menambahkan penyaluran kredit ini juga merupakan wujud nyata peran Bank Mandiri dalam mendukung pembangunan infrastruktur di luar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kami meyakini pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect terhadap perekonomian mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, hingga mendorong investasi di sektor-sektor produktif," ujar dia.

Bank Mandiri pun menilai prospek sektor infrastruktur akan semakin meningkat ke depan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Melalui pembiayaan infrastruktur, Bank Mandiri memperkuat sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.

"Kami ingin terus menjadi bagian dari perjalanan Indonesia menuju kesejahteraan yang merata. Dengan dukungan jaringan, pengalaman, dan kemampuan pembiayaan yang kuat, Bank Mandiri siap mendukung pembangunan dari hulu ke hilir dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik," sebut Ossy.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) telah menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp 412,13 triliun hingga Agustus 2025. Nilai ini tumbuh 15,23% secara tahunan (yoy).

Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara menyampaikan bahwa dukungan Bank Mandiri terhadap pembiayaan infrastruktur sejalan dengan Asta Cita Pemerintah Presiden Prabowo Subianto terutama dalam misi memperkuat konektivitas antarwilayah, meningkatkan produktivitas rakyat, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

"Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memainkan peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi bangsa melalui pembiayaan infrastruktur. Langkah ini bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau bandara, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk tumbuh, berdaya, dan sejahtera," ujar Ossy sapaan akrab Ashidiq di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Ossy menjabarkan, kredit tersebut telah disalurkan ke berbagai subsektor strategis, termasuk jalan, transportasi, migas dan energi terbarukan, tenaga listrik, telematika, perumahan rakyat, fasilitas kota, hingga konstruksi.

Pembiayaan ini mencakup pembangunan proyek-proyek vital seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jaringan kereta api yang kini telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan dunia usaha.

Lanjutnya, subsektor transportasi menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran kredit infrastruktur tersebut mencapai Rp 121,44 triliun, tumbuh 33,9% yoy. Sementara itu, subsektor jalan meningkat 18,1% yoy menjadi Rp 55,81 triliun. Pembiayaan untuk migas dan energi terbarukan tumbuh 16,3% yoy menjadi Rp 39,66 triliun, dan telematika mencapai Rp 40,16 triliun atau naik 11,0% yoy.

Bank Mandiri menilai prospek sektor infrastruktur akan semakin meningkat ke depan, sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Melalui pembiayaan infrastruktur, Bank Mandiri memperkuat sinergi antara sektor keuangan dan sektor riil untuk menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat.