Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penanganan perkara dugaan korupsi terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh masih tetap berjalan, meskipun belum naik ke tahap penyidikan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan belum dapat menyampaikan secara detail penanganan perkara karena masih di tahap penyelidikan.

"Jadi kalau memang prosesnya masih di penyelidikan, informasinya masih bersifat tertutup. Jadi kami belum bisa menyampaikan secara terbuka, secara lengkap terkait dengan penyelidikan perkara ini, namun yang pasti bahwa penyelidikan terkait dengan kereta cepat ini masih terus berprogres," katanya kepada jurnalis, dikutip pada Rabu (6/5/2026).

Budi menjelaskan, alasan belum naik ke tahap penyidikan karena terkait manajemen penanganan perkara sebab saat ini lembaga antirasuah tengah menangani sejumlah kasus.

Menurutnya, kasus yang belakangan ditangani harus segera dituntaskan dengan mengumpulkan berbagai bukti lainnya melalui penggeledahan sampai meminta keterangan para saksi.

"Belum lagi nanti kalau ada pengembangan karena peristiwa tertangkap tangan biasanya membuka dugaan, ya, praktik-praktik serupa juga bisa jadi terjadi di sektor-sektor lain," ujar Budi.

KPK telah memeriksa sejumlah saksi di proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo ini. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, dugaan kasus Whoosh adalah korupsi pembebasan lahan.

Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel KCJB. Asep menjelaskan bahwa karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

Dia menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar. Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

"Terkait yang mana pembebasan lahannya, apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah, ataukah yang di Bandung, di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan status hukum terhadap pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan tim lembaga antirasuah sudah melakukan ekspose dan meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.

"Dalam lanjutan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Pekalongan ini, malam tadi sudah dilakukan ekspose, dan perkara ini dinyatakan naik ke tahap penyidikan. KPK juga sudah menetapkan status hukum kepada pihak-pihak yang diamankan, dalam satu kali dua puluh empat jam," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/3/2026).

Kendati demikian, Budi menyampaikan pihaknya akan menjelaskan konstruksi perkara dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka secara lengkap pada konferensi pers.

"Untuk kronologi, konstruksi, dan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, kami akan sampaikan lengkap nanti melalui konferensi pers," jelas Budi.

KPK telah mengamankan sekitar 14 orang. Mereka terdiri dari Fadia, Sekretaris Daerah Pemkab Pekalongan, ASN, serta pihak swasta.

Mereka diamankan dalam satu hari yang sama, yakni Selasa (3/3/2026) dini hari. Budi menjelaskan perkara ini terkait tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa yang salah satunya di sektor outsourcing.

"Dugaan tindak pidana korupsi dalam peristiwa tertangkap tangan ini adalah berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Salah satunya terkait dengan PBJ outsourcing di lingkungan Pemkab Pekalongan. Jadi ini diduga ada di beberapa dinas," kata Budi.

Tim lembaga antirasuah juga telah mengamankan barang bukti berupa perangkat elektronik dan sejumlah kendaraan.

Bisnis.com, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menghadiri persidangan kasus dugaan korupsi Gas Liquefied Natural Gas (LNG) pada PT Pertamina Persero tahun 2011-2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kapasitasnya sebagai saksi saat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

Dia hadir pukul 09.58 WIB didampingi sejumlah pihak. Dia mengatakan siap menghadapi persidangan dengan menjawab fakta sebagaimana mestinya.

"Ya kita tunggu jawab pertanyaan saja yang bisa kita jawab sesuai fakta aja," katanya sebelum menjalani persidangan, Senin (2/3/2026).

Namun, dirinya tidak begitu banyak bicara kepada wartawan. Setelahnya dia langsung bergegas menuju ruang sidang.

Sekadar informasi, KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan kasus dugaan suap pengadaan gas alam cair tersebut pada 6 Juni 2022.

Dalam kasus tersebut, KPK telah menetapkan Direktur Utama Pertamina periode 2011–2014 Karen Agustiawan sebagai tersangka dalam kasus yang merugikan keuangan negara sekitar 140 juta dolar Amerika Serikat.

Karen kemudian divonis selama sembilan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pada 24 Juni 2024.

Mahkamah Agung pada 28 Februari 2025 lantas memperberat vonis Karen menjadi 13 tahun penjara.

Sementara pada 2 Juli 2024, KPK menetapkan dua tersangka baru untuk kasus tersebut, yakni mantan Pelaksana Tugas Dirut Pertamina Yenni Andayani, dan mantan Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto.

KPK pada 31 Juli 2025, menahan Yenni Andayani dan Hari Karyuliarto.

Dalam sidang sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 Ahok menyebutkan bahwa selama masa jabatannya tidak ada laporan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyimpangan sistem pengadaan, termasuk dalam isu sewa kapal yang kini didakwakan.

Saat bersaksi dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa, dia menekankan jika ada temuan BPK atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat itu, prosedurnya pasti akan ditindaklanjuti oleh dewan komisaris kepada direksi atau aparat penegak hukum.

"Kami tidak pernah dapat, tidak ada pak. Di masa saya tidak ada," ujar Ahok.

Keterangan Ahok tersebut menjadi sorotan mengingat dakwaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah menyebutkan adanya kerugian negara dalam kegiatan sewa kapal (ship chartering) dan sewa terminal BBM (TBBM).

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan alasan masa pencekalan ke luar negeri pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur tidak diperpanjang karena sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru.

Sebagai informasi, Fuad adalah satu pihak yang terseret dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Dia sempat dicekal pergi ke luar negeri bersama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex pada 11 Agustus 2025 selama enam bulan di mana Yaqut dan Gus Alex telah ditetapkan sebagai tersangka.

Lebih lanjut, Setyo menyampaikan sesuai KUHAP terbaru bahwa pencekalan ke luar negeri hanya bisa diterapkan kepada tersangka.

"Salah satu hal yang memang menjadi alasan secara regulasi, secara aturan hukum. Karena dengan berlakunya KUHAP baru, maka yang bisa dilakukan pencegahan hanya kepada tersangka, saksi enggak," kata Setyo kepada jurnalis, Jumat (20/2/2026).

Setyo menjelaskan bahwa sampai saat ini penyidik KPK masih fokus mendalami informasi dari kedua tersangka dan kesaksian maupun informasi lainnya yang telah dihimpun.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan masa pencekalan Yaqut dan Gus Alex diperpanjang hingga 12 Agustus 2026.

"Benar, KPK memperpanjang masa cegah ke luar negeri untuk kedua tersangka dalam perkara kuota haji, Sdr. YCQ dan Sdr. IAA," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Budi menjelaskan perpanjangan cegah ke luar negeri dibutuhkan, karena proses penyidikan masih berlangsung.

Adapun, penetapan tersangka bagi Yaqut dan Gus Alex karena keduanya diduga kuat terlibat dalam pembagian kuota haji yang tak semestinya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana kasus dugaan korupsi kuota haji saat memeriksa mantan Staf Khusus Yaqut Cholil Qoumas, Ishfah Abidal Azis (IAA) pada Senin (26/1/2026) di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

Sebagaimana diketahui, Gus Alex bersama Yaqut telah ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2026 karena diduga meloloskan aturan pembagian kuota haji yang tidak sesuai aturan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik KPK menduga ada aliran dana dari pihak travel ke Kementerian Agama.

"Pemeriksaan terhadap saksi saudara IAA, ini juga didalami berkaitan dengan aliran uang dari para biro travel kepada pihak-pihak di Kementerian Agama," kata Budi kepada jurnalis, Senin (26/1/2026).

Budi menjelaskan pemeriksaan ini menjadi keterangan kunci dalam pemeriksaan untuk mengetahui proses, alur, dan pihak-pihak mana saja yang diduga mendapatkan aliran uang dari para biro travel berkaitan dengan kuota tambahan tersebut.

Begitupun pemeriksaan terhadap travel Kesthuri yang didalami mengenai aliran uang. Hanya saja Budi belum dapat merincikan nominal aliran dana dari biro travel ke Kementerian Agama.

Penyidik KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Fuad Hasan Masyhur selaku pemilik Maktour travel. Dia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penyidik lembaga antirasuah.

"Dalam pemeriksaan kali ini dilakukan pemeriksaan oleh BPK dan nanti akan dilanjutkan pemeriksaan oleh penyidik," jelasnya.

Secara garis besar kasus ini merupakan dugaan penyelewengan pembagian kuota haji era Presiden ke-7 Joko Widodo. Pada 2023, dia bertemu dengan pemerintah Arab Saudi agar Indonesia memperoleh kuota haji tambahan karena antrean jemaah haji telah menumpuk.

Alhasil pemerintah Arab Saudi memberikan 20 ribu kuota haji tambahan. KPK menduga para asosiasi dan travel yang mengetahui informasi itu menghubungi Kementerian Agama untuk mengatur pembagian kuota menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% kuota haji khusus dari yang seharusnya 92% haji reguler dan 8% haji khusus.

Pada 7 Agustus dan 1 September 2025, KPK memanggil Yaqut untuk dimintai keterangan terkait perkara kuota haji, mulai dari proses pembagian kuota dan aliran dana. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, KPK menaikkan status perkara menjadi penyidikan pada 9 Agustus 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan Eks Menpora Dito Ariotedjo diperiksa dalam kasus dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan itu dilakukan untuk menelusuri asal-usul pemberian kuota haji sejak kunjungan kerja Dito bersama Presiden ke-7 Joko Widodo ke Arab.

"Jadi memang Pak Dito ini mengetahui latar belakang asal-usul pemberian tambahan kuota ibadah haji, sehingga penyidik membutuhkan keterangan dari Pak Dito ini untuk dijelaskan dalam proses penyidikan perkara ini. Artinya ini kan pra-diskresi ya," ujar Budi di KPK, Jumat (23/1/2026).

Dia menyatakan bahwa keterangan Dito diperlukan untuk menguatkan alat bukti yang diperoleh penyidik KPK, sehingga kasus kuota haji ini bisa terungkap secara terang benderang.

"Nah, keterangan dari Pak Dito ini tentu kemudian membantu penyidik KPK untuk melengkapi bukti-bukti yang sudah didapatkan sebelumnya," imbuhnya.

Di samping itu, Budi tidak menjawab pasti soal pemeriksaan Dito terkait dengan mertuanya Fuad Hasan selaku bos Biro Perjalanan Haji dan Umrah, Maktour.

Dia hanya menyatakan bahwa keterlibatan pihak ketiga seperti asosiasi maupun penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) harus didalami lebih lanjut

"Terkait dengan asosiasi ataupun PIHK, nanti penyidik masih akan terus memanggil tentunya ya, beberapa pihak yang kemudian bisa melengkapi dari keterangan-keterangan yang sudah diperoleh sebelumnya," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dito Ariotedjo telah rampung diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, Jumat (23/1/2026).

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Dito tiba sekitar 12.50 WIB. Selang sekitar tiga jam kemudian, politisi Partai Golkar itu keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada 16.10 WIB.

Dalam pemeriksaannya, Dito menjelaskan soal pengalamannya mendampingi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Arab Saudi pada Oktober 2023.

Dito mengemukakan bahwa dalam kunjungan itu sejumlah menteri pun ikut menemani Jokowi untuk menandatangani sejumlah kerja sama di beberapa sektor dengan pemerintah Arab.

Khusus Dito, pertemuan itu berkaitan dengan jabatannya sebagai Menpora sekaligus menyatakan dukungan atas penyelenggaraan piala dunia sepak bola di Arab.

Adapun, Dito mengemukakan apabila terkait kuota haji berlangsung saat Jokowi melakukan makan siang dengan pangeran Arab saat itu Muhammad bin Salman (MBS).

Namun, Dito juga menekankan bahwa pertemuan itu tidak membahas spesifik soal kuota haji, melainkan ada juga pembahasan soal investasi di Indonesia seperti IKN.

"Seingat saya itu bagian dari pembicaraan waktu itu lagi makan siang Presiden Jokowi dengan MBS. Itu sebenarnya tidak kuota spesifik tapi pelayanan haji. Karena kan haji kita butuh banyak kan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) telah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia dimintai keterangan terkait percakapannya dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan (HH) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan MA.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut berasal dari barang bukti elektronik yang telah disita oleh tim penyidik lembaga antirasuah tersebut.

"Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara ZR Penyidik mendalami terkait dengan percakapan-percakapan yang ter-capture dalam barang bukti elektronik yang dilakukan oleh, yang bersangkutan dengan saudara HH dan juga pihak-pihak lain yang terkait," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Budi menjelaskan hasil pemeriksaan akan dianalisis untuk mendalami informasi dan tidak menutup kemungkinan bahwa Zarof diperiksa kembali, jika penyidik menemukan informasi lainnya.

Usai diperiksa KPK, Zarof menyebut telah dicecar 15 pertanyaan mengenai Hasbi Hasan. Sebab, katanya, Hasbi Hasan adalah bekas anak buahnya.

Ketika ditanyai wartawan mengenai aliran dana, Hasbi Hasan mengaku nominalnya lebih dari Rp1 triliun tapi tidak mencapai Rp2 triliun.

Zarof menuturkan ada informasi yang disampaikan kepada penyidik hanya saja dia tidak menjelaskan secara detail.

"Saya ada yang saya bicarakan juga dengan penyidik [KPK]," ujar Zarof.

Sekadar informasi, Hasbi Hasan sudah divonis bersalah menerima suap Rp11,2 miliar serta gratifikasi Rp630 juta terkait pengurusan perkara di MA. Dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan, Zarof Ricar telah divonis selama 18 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda Rp1 miliar. Awalnya, Zarof divonis selama 16 tahun penjara pada pengadilan di tingkat pertama atau di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Vonis Zarof di tingkat banding diperberat menjadi 18 tahun. Adapun, Zarof juga sempat mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar pada (12/11/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mendalami dugaan korupsi proyek pembangunan Monumen Reog dan Museum Perdaban (MRMP) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

"Ini masih pendalaman, karena ada informasi dan petunjuk lainnya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Kamis (13/11/2025).

Dugaan ini setelah penyidik lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo pekan lalu. Menurutnya, melalui operasi senyap berbagai informasi lainnya dapat terkuak dan didalami oleh penyidik KPK.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu sempat menyinggung terkait dugaan korupsi Museum Reog di Kabupaten Ponorogo.

"Tidak hanya museum reog saja, setiap pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Ponorogo tentunya sekaligus akan kami dalami terkait hal-hal tersebut, penyimpangan-penyimpangannya, bersamaan dengan kami melakukan penyidikan terkait dengan OTT pada kali ini," kata Asep, Minggu (9/11/2025).

Asep menyampaikan dugaan ini akan didalami bersamaan dengan dugaan korupsi tiga klaster yang dilakukan oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yakni suap pengkondisian jabatan dan proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo, serta gratifikasi.

Sugiri bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma, dan Sucipto selaku pihak swasta telah ditetapkan tersangka dan ditahan oleh KPK.

Pada kasus suap jabatan, Sugiri memperoleh total Rp900 juta dari Yunus. Uang dibayarkan Yunus sebanyak dua kali melalui ajudannya sebesar Rp400 juta dan teman Sugiri sebesar Rp500 juta. Adapun Agus Pramono menerima Rp325 juta.

Kemudian, Sugiri meminta lagi kepada Yunus Rp1,5 miliar. Namun uang yang baru diterima Sugiri sebesar Rp500 juta. Di momen ini lah Sugiri tertangkap tangan dan uang tersebut disita penyidik lembaga antirasuah. Uang tersebut agar Yunus tetap menjabat sebagai Direktur Utama RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo.

Pada proyek RSUD Harjono Kabupaten Ponorogo, Sugiri diduga mendapatkan fee dari Sucipto selaku pihak swasta yang menangani proyek itu sebesar Rp1,4 miliar dari nilai proyek Rp14 miliar.

Kemudian Sugiri juga tersandung gratifikasi. Pada 2023-2025, Sugiri menerima Rp225 juta dari Yunus Mahatma. Lalu pada Oktober 2025, Sugiri menerima Rp75 juta dari Eko selaku pihak swasta.

Bisnis.com, PEKANBARU-- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan kali ini di Kantor Gubernur Riau, Senin (10/11/2025), untuk memperluas penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan yang menjerat Abdul Wahid.

Pantauan Bisnis di lokasi, tujuh mobil yang ditumpangi tim penyidik KPK terlihat terparkir di lobi Kantor Gubernur Riau. Sejumlah petugas berseragam tampak keluar-masuk dari gedung utama sambil membawa map dan kotak berisi dokumen.

Penggeledahan dilakukan di ruang kerja Gubernur Riau, serta kendaraan dinas milik Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi.

Kendaraan dinas jenis Toyota Fortuner yang terparkir di halaman kantor turut menjadi sasaran pemeriksaan. Petugas KPK memeriksa satu per satu dokumen dan barang di dalam mobil kedua pejabat tersebut.

Dari mobil dinas Plt Gubernur, penyidik sempat membawa sejumlah dokumen, kotak, dan buku agenda, meski beberapa di antaranya kemudian dikembalikan.

Sementara itu, dari kendaraan dinas Sekdaprov Riau, tim penyidik membawa beberapa dokumen penting yang tidak dikembalikan lagi. Hingga pukul 14.30 WIB, tim KPK masih berada di dalam gedung Kantor Gubernur Riau untuk melanjutkan pemeriksaan.

Penggeledahan tersebut dikawal ketat oleh personel Brimob Polda Riau. Petugas bersenjata berjaga di pintu utama gedung, memastikan setiap tamu dan pegawai yang masuk diperiksa.

Sebelumnya, KPK juga telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Gubernur Riau di Jalan Diponegoro, serta di rumah pribadi Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam.

Langkah ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang menyeret Gubernur nonaktif Abdul Wahid. Kasus tersebut sebelumnya mencuat setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin (3/11/2025) di Kantor Dinas PUPR-PKPP Riau.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik KPK memeriksa empat saksi dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Kamis (23/10/2025), di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan.

Keempat saksi adalah Sunu Widi Purwoko (SWP) selaku Kepala Divisi Hukum LPEI tahun 2015, Irene Gunawan (IG) selaku pihak swasta, Dendy Wahyu K. Wardhana (DWW) selaku Kepala Divisi Kepatuhan tahun 2015, Yevita Pantjanata (YP) selaku pihak swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan keempat saksi diperiksa dengan materi yang berbeda. SWP diminta keterangan oleh penyidik mengenai POB proses kredit di LPEI dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses tersebut.

"Selain itu, Saksi SWP juga diminta menjelaskan tanggapan Divisi Hukum atas usulan/review/keputusan terkait pemberian kredit atas debitur," ucap Budi.

Lalu bagi saksi IG, didalami terkait proses permohonan, proses pencairan, dan penggunaan hasil pencairan kredit dari LPEI. Kemudian saksi DWW diperiksa untuk menjelaskan tanggapan Divisi Kepatuhan atas usulan, review, keputusan terkait pemberian kredit atas debitur.

Sedangkan saksi YP ditelisik terkait kepemilikan dan proses penjualan saham perusahaan debitur. Tetapi, Budi belum dapat menyampaikan perusahaan yang dimaksud karena masih dalam proses penyidikan.

"Kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya, tapi yang pasti memang dalam perkara terkait dengan pembiayaan oleh LPEI ini melibatkan sejumlah perusahaan," jelasnya.

Sekadar informasi, LPEI diduga memberikan fasilitas kredit kepada sejumlah perusahaan atau pihak debitur yang tidak layak dan tidak sesuai prosedur. Dalam proses pencairan dana, direksi diduga melakukan kesepakatan dengan sejumlah debitur.

KPK telah menetapkan 5 tersangka pada 3 Maret 2025, yakni Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT PE Jimmy Masrin, Direktur Utama PT PE Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT PE Susi Mira Dewi Sugiarta.

Kemudian pada 28 Agustus 2025, KPK menetapkan Hendarto selaku debitur PT Sakti Mait Jaya Langit dan PT Mega Alam Sejahtera pada grup PT Bara Jaya Utama sebagai tersangka. KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp11 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sarana fasilitas pengolahan karet di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) tahun anggaran 2021-2023.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan tersangka yang ditetapkan adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kementan bernama Yudi Wahyudin (YW)

“Sudah,” Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, dikutip Rabu (22/10/2025).

Kendati, Budi tidak merinci jumlah tersangka dalam perkara ini dan hanya menyebut YW salah satu orang yang menjadi tersangka.

“Ya terkait dengan siapa saja yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, nanti kami akan update,” katanya.

Yudi sebelumnya sempat diperiksa oleh penyidik KPK. Terbaru pada Selasa (21/10/2025), Yudhi kembali diperiksa untuk didalami terkait perencanaan kegiatan dan penganggaran program pengelolaan karet.

Proses penelusuran perkara ini telah dibuka di tahap penyidikan pada 29 November 2024. Lembaga antirasuah mendeteksi adanya dugaan mark-up anggaran.

Pada 2 Desember 2024, KPK mengumumkan bahwa telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementan ini. KPK juga tengah mengusut hubungan kasus dugaan korupsi pengadaan pengolahan fasilitas karet dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang oleh tersangka sekaligus mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Di samping itu, KPK telah mencegah delapan orang agar tidak bisa bepergian ke luar negeri, yaitu pihak swasta berinisial DS dan RIS, pensiunan berinisial DJ, dan enam orang aparatur sipil negara berinisial YW, SUP, ANA, AJH, dan MT.