Bisnis.com, MAKASSAR - Mantan Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Bahtiar Baharuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi bibit nanas senilai Rp60 miliar oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel. Dia ditangkap bersama empat orang lainnya.

Kepala Kejati Sulsel Didik Farkhan Alisyahdi mengungkapkan bahwa penetapan dan penahanan para tersangka dilakukan setelah tim penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah dan cukup.

"Kami resmi melakukan penahanan terhadap lima tersangka. Mereka adalah BB selaku mantan Pj Gubernur Sulsel, RM selaku Direktur PT. AAN, RE selaku Direktur PT. CAP, HS selaku tim pendamping Pj Gubernur, dan RRS yang merupakan ASN pada Pemkab Takalar," ungkap Didik di Kantor Kejati Sulsel, Kota Makassar, Senin (9/3/2026) malam.

Kasus ini sendiri bermula dari proyek pengadaan bibit nanas di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBun) Provinsi Sulsel tahun anggaran 2024.

Dari total nilai proyek sebesar Rp60 miliar, tim penyidik menduga adanya praktik penggelembungan harga (mark-up) serta indikasi pengadaan fiktif yang mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp50 miliar.

"Selain lima orang tersebut, Kejati Sulsel juga telah menetapkan satu tersangka lain berinisial UN yang menjabat sebagai KPA/PPK. Namun UN belum dilakukan penahanan dengan pertimbangan yang bersangkutan sedang dalam keadaan sakit," tambah Didik.

Sebelum dilakukan penahanan, Kejati Sulsel telah melakukan serangkaian proses hukum. Di mana pada 17 Desember 2025 lalu, penyidik Pidsus telah memeriksa Bahtiar secara maraton selama kurang lebih 10 jam untuk mendalami kebijakan terkait proyek pengadaan tersebut.

Untuk memastikan para pihak tidak melarikan diri dan mempersulit penyidikan, Kejati mengajukan permohonan pencekalan ke luar negeri kepada Jaksa Agung Muda Intelijen pada 30 Desember 2025. Pencekalan tersebut berlaku untuk keenam orang yang kini telah berstatus tersangka.

Proses pengungkapan kasus ini juga diwarnai dengan penggeledahan di Kantor Dinas TPHBun Sulsel, Kantor BKAD, serta kantor rekanan. Dari lokasi tersebut, penyidik menyita ratusan dokumen kontrak dan bukti transaksi keuangan, serta telah memeriksa lebih dari 80 orang saksi dari berbagai unsur, termasuk birokrasi, legislatif, swasta, hingga kelompok tani.

Atas perbuatannya, para tersangka disebut melanggar ketentuan perundang-undangan dengan pasal berlapis, yakni Pasal 603 UU No. 1/2023 tentang KUHP Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001.

Serta pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU No. 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 Jo. Pasal 20 huruf c UU No. 1/2023 tentang KUHP Jo. Pasal 618 UU No. 1/2023 tentang KUHP.

"Kejati Sulsel menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas perkara ini dan menindak tegas setiap pihak yang terbukti merugikan keuangan negara demi menjaga integritas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan," tutur Didik.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengatakan alasan masa pencekalan ke luar negeri pemilik Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur tidak diperpanjang karena sesuai aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru.

Sebagai informasi, Fuad adalah satu pihak yang terseret dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Dia sempat dicekal pergi ke luar negeri bersama mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan staf khusus Yaqut bernama Ishfah Abidal Aziz atau Gus Alex pada 11 Agustus 2025 selama enam bulan di mana Yaqut dan Gus Alex telah ditetapkan sebagai tersangka.

Lebih lanjut, Setyo menyampaikan sesuai KUHAP terbaru bahwa pencekalan ke luar negeri hanya bisa diterapkan kepada tersangka.

"Salah satu hal yang memang menjadi alasan secara regulasi, secara aturan hukum. Karena dengan berlakunya KUHAP baru, maka yang bisa dilakukan pencegahan hanya kepada tersangka, saksi enggak," kata Setyo kepada jurnalis, Jumat (20/2/2026).

Setyo menjelaskan bahwa sampai saat ini penyidik KPK masih fokus mendalami informasi dari kedua tersangka dan kesaksian maupun informasi lainnya yang telah dihimpun.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan masa pencekalan Yaqut dan Gus Alex diperpanjang hingga 12 Agustus 2026.

"Benar, KPK memperpanjang masa cegah ke luar negeri untuk kedua tersangka dalam perkara kuota haji, Sdr. YCQ dan Sdr. IAA," kata Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (19/2/2026).

Budi menjelaskan perpanjangan cegah ke luar negeri dibutuhkan, karena proses penyidikan masih berlangsung.

Adapun, penetapan tersangka bagi Yaqut dan Gus Alex karena keduanya diduga kuat terlibat dalam pembagian kuota haji yang tak semestinya.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan Yaqut dan Gus Alex diduga berperan meloloskan pembagian kuota haji dari yang seharusnya 92% kuota haji reguler - 8% kuota haji khusus menjadi 50% kuota haji reguler dan 50% haji khusus.

"Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini, kemudian dibagilah menjadi 50% - 50%. 10.000 - 10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ, pembagiannya seperti itu, jadi 10.000 - 10.000," kata Asep saat konferensi pers, Minggu (11/1/2028).

Selain itu, tim lembaga antirasuah juga menemukan aliran pemberian kembali dari pihak-pihak tertentu kepada Yaqut maupun Gus Alex.

"Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya, menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana," jelas Asep.