JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Hibnu Nugroho menilai langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang terus memburu aset Zarof Ricar merupakan bentuk langkah optimalisasi pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ke negara. Langkah Korps Adhyaksa dianggap modern dalam menangani tindak pidana korupsi.

Dia melihat Kejagung sedang memulai mengoptimalkan perampasan aset tindak pidana korupsi. “Jadi sebelum UU Perampasan Aset ini diterbitkan, Kejagung sudah mulai mengejar secara maksimal pengembalian kerugian negara. Saya kira ini langkah yang bagus,” kata Hibnu, Minggu (26/4/2026).

Diketahui, Zarof Ricar merupakan terpidana kasus suap pengaturan vonis bebas Ronald Tannur. Zarof telah divonis 18 tahun penjara oleh pengadilan banding, setelah sebelumnya divonis 15 tahun penjara oleh Pengadian Negeri Surabaya.

Setelah berstatus terpidana, penyidik Jampidsus Kejagung melanjutkan pengusutan tentang sumber uang dan aset-aset milik Zarof Ricar lainnya melalui pengusutan tindak pidana pencucian uang.

Hasilnya, Kejagung menemukan shadow company, atau perusahaan-perusahaan hantu yang didirikan tersangka AW bersama dengan terpidana Zarof sebagai perusahaan tempat penampungan hasil tindak pidana pencucian uang.

Lebih lanjut Hibnu mengatakan, langkah Kejagung mengejar aset yang dimiliki Zarof Ricar merupakan langkah yang sangat penting. Posisi strategis langkah ini, menurutnya, adalah penyelesaian perkara suap maupun korupsi secara utuh.

“Tidak hanya menyelesaikan tindak pidananya, tetapi juga mengejar sampai kemana uang itu mengalir atau money laundering-nya. Karena banyak tersangka korupsi melakukan pencucian uang,” ujarnya.

Kejagung mengejar tindak pidana pencucian uang agar asetnya bisa dikembalikan kepada negara. Jadi tidak hanya Zarof Ricar yang dipenjarakan, tapi juga uang hasil perbuatan melawan hukum juga bisa dikembalikan kepada negara.

“Ini merupakan langkah penegakan hukum modern, yang tidak hanya mengejar pelaku tapi juga sampai di mana uang korupsi ini dilarikan. Kalau perlu sampai ke para pelaku pasif, yaitu mereka yang menerima uang aliran tidak secara langsung,” pungkasnya.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penggeledahan terhadap perusahaan cangkang yang diduga milik eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar. Perusahaan bayangan tersebut diduga kuat merupakan harta kekayaan yang disembunyikan Zarof Ricar.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengungkapkan, keberadaan perusahaan cangkang itu diketahui usai menetapkan produser film ‘Sang Pengadil’ Agung Winarno sebagai tersangka pencucian uang untuk Zarof.

“Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung berhasil menemukan shadow company atau perusahaan hantu atau bayangan,” katanya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Syarief ada dua perusahaan cangkang berinisial G dan M yang dipakai Zarof dan Agung untuk menampung hasil kejahatan makelar kasus di MA. Rekening itu, juga dipakai untuk menyamarkan harta kekayaan yang didapat Zarof dari makelar kasus.

“Didirikan oleh tersangka AW bersama-sama dengan tersangka ZR sebagai perusahaan tempat penampungan hasil tindak pidana (proceed of crime) pencucian uang oleh ZR dan pihak terafiliasi lainnya,” ujarnya

Dari operasi penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen tanah, uang tunai, bangunan, dokumen dan surat tanah. Meski begitu, Syarief belum mengungkap lebih jauh ihwal jumlah uang tunai dan emas yang disita.

Lihat video: Mantan Pejabat MA Zarof Ricar Divonis 16 Tahun Penjara



“Sejumlah kurang lebih 1.046 dokumen, kebun sawit, rumah/bangunan, perusahaan dan hotel serta uang dalam bentuk mata uang asing dan Rupiah. Kemudian deposito, mobil mewah serta batangan emas dalam kegiatan penggeledahan dan penyitaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung,” paparnya.

Syarief mengatakan, pihaknya masih akan terus memburu aset-aset milik Zarof Rizar. Sebab, Zarof diduga masih menyembunyikan berbagai aset dari hasil kejahatan, sesuai temuan dokumen-dokumen yang disita penyidik.

Termasuk modus Zarof yang menggunakan sejumlah paper company dalam upaya menyembunyikan aset hasil dari kejahatannya dalam kasus dugaan makelar kasus saat menjadi pejabat MA.

“Tim Penyidik Kejaksaan Agung sendiri telah menetapkan ZR sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dan Tersangka AW juga sebagai tersangka TPPU,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung menemukan perusahaan bayangan atau shadow company yang didirikan oleh Agung Winarno (AW) dan mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar (ZR) terkait perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan perusahaan tersebut diduga digunakan untuk menampung hasil pencucian uang.

"Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Agung berhasil menemukan Shadow Company atau perusahaan Hantu/bayangan yang didirikan oleh Tersangka AW bersama-sama dengan Tersangka ZR sebagai perusahaan tempat penampungan hasil tindak pidana (proceed of crime) pencucian uang oleh ZR dan pihak terafiliasi lainnya," kata Syarief dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Dia menyebut bahwa petugas menemukan 5 kontainer dokumen tanah, bangunan dan telah melakukan penyitaan dokumen surat berupa tanah sejumlah kurang lebih 1.046 dokumen, kebun sawit, rumah/bangunan, perusahaan dan hotel.

Selain itu, tim juga menyita uang dalam bentuk mata uang asing-rupiah, deposito, mobil mewah, serta batangan emas dalam kegiatan penggeledahan dan penyitaan oleh Tim Penyidik Kejaksaan Agung.

"Pengejaran aset-aset milik Tersangka ZR dalam perkara TPPU ini berlangsung beberapa bulan, hingga Penyidik menemukan fakta, dokumen dan petunjuk yang mengarah kepada proses penyembunyian aset-aset milik tersangka ZR," ujarnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, kasus ini berkaitan dengan pembuatan proyek film dengan judul Sang Pengadil. Dalam proyek film itu, Zarof Ricar mengajak AW memberikan dukungan berupa uang pembuatan film tersebut.

Modal pembuatan film ini sebesar Rp4,5 miliar. Uang tersebut dibagi tiga, oleh Agung Rp1,5 miliar, Zarof Ricar Rp1,5 miliar dan GR selaku pihak produksi sebesar Rp1,5 miliar.

Pada 2025, Zarof menghubungi AW untuk menitipkan dokumen berupa sertifikat tanah dan disimpan di kantor tersangka, Cawang, Jakarta Timur.

Padahal, AW telah mengetahui bahwa penitipan aset tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan pihak swasta yakni AW dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) eks pejabat MA, Zarof Ricar.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan pihaknya telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan AW sebagai tersangka.

"Tim Jampidsus menetapkan Tersangka AW dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan Terpidana Zarof Ricar," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dia menjelaskan, kasus ini berkaitan dengan pembuatan proyek film dengan judul "Sang Pengadil". Dalam proyek film itu, Zarof Ricar mengajak AW memberikan dukungan berupa uang pembuatan film tersebut.

Modal pembuatan film ini sebesar Rp4,5 miliar. Uang tersebut dibagi tiga, oleh Agung Rp1,5 miliar, Zarof Ricar Rp1,5 miliar dan GR selaku pihak produkai sebesar Rp1,5 miliar.

"Bahwa Tersangka AW bersama-sama dengan Terpidana Zarof Ricar membuat suatu proyek flim dengan judul "Sang Pengadil"," tutur Syarief.

Pada 2025, Zarof menghubungi AW untuk menitipkan dokumen berupa sertifikat tanah dan disimpan di kantor tersangka, Cawang, Jakarta Timur.

Padahal, AW telah mengetahui bahwa penitipan aset tersebut bertujuan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh dari tindak kejahatan.

"Bahwa Tersangka AW mengetahui bahwa penitipan aset-aset milik Zarof Ricar tersebut bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul perolehan dan sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Terpidana Zarof Ricar," pungkasnya

Atas perbuatannya itu, AW dipersangkakan melanggar Pasal 607 Ayat (1) huruf c Undang-Undang No.1/2023 tentang KUHP.

Sekadar informasi, total ada lima box berisi dokumen sertifikat tanah, emas hingga uang tunai Rp12 miliar yang telah disita penyidik terkait perkara ini.

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan produser film Agung Winarno (AW) sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang di kasus suap dan gratifikasi eks pejabat MA Zarof Ricar. Adapun keduanya menjadi produser film yang berjudul “Sang Pengadil”.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan keduanya saling mengenal dan terlibat dalam sebuah proyek bersama.

"Jadi tersangka AW ini bersama-sama dengan terpidana Zarof Ricar ini ada sebuah proyek pada saat itu dan pada saat proyek itu mereka sudah intens berkomunikasi," kata Syarief dalam konferensi pers, Kamis (16/4/2026).

Pada 2025, kata dia, Zarof kemudian menghubungi Agung untuk menitipkan sejumlah asetnya mulai dari sertifikat tanah, deposito, uang hingga logam mulia emas. Syarief mengatakan aset itu diserahkan Zarof ke kantor milik Agung.

"AW dihubungi oleh Zarof Ricar untuk menitipkan dokumen-dokumen berupa sertifikat tanah, deposito atau uang, dan lain-lain dan diantar ke kantor milik AW," ujar dia.

Lihat video: LIVE | Sindo Prime | Terjerat Suap, Zarof Ricar Dihukum 16 Tahun Penjara



Dalam kasus ini, Syarief menyebut Agung sejak awal juga sudah mengetahui bahwa penitipan aset itu dilakukan Zarog untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan.

"Sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh Saudara Zarof Ricar," jelasnya.

Dia menambahkan, dari hasil penggeledahan di kantor Agung penyidik turut menyita dokumen-dokumen berupa bukti kepemilikan tanah, deposito, emas dan uang tunai milik Zarof Ricar.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar (ZR) telah diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia dimintai keterangan terkait percakapannya dengan mantan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan (HH) dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan MA.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut berasal dari barang bukti elektronik yang telah disita oleh tim penyidik lembaga antirasuah tersebut.

"Hari ini penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara ZR Penyidik mendalami terkait dengan percakapan-percakapan yang ter-capture dalam barang bukti elektronik yang dilakukan oleh, yang bersangkutan dengan saudara HH dan juga pihak-pihak lain yang terkait," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Budi menjelaskan hasil pemeriksaan akan dianalisis untuk mendalami informasi dan tidak menutup kemungkinan bahwa Zarof diperiksa kembali, jika penyidik menemukan informasi lainnya.

Usai diperiksa KPK, Zarof menyebut telah dicecar 15 pertanyaan mengenai Hasbi Hasan. Sebab, katanya, Hasbi Hasan adalah bekas anak buahnya.

Ketika ditanyai wartawan mengenai aliran dana, Hasbi Hasan mengaku nominalnya lebih dari Rp1 triliun tapi tidak mencapai Rp2 triliun.

Zarof menuturkan ada informasi yang disampaikan kepada penyidik hanya saja dia tidak menjelaskan secara detail.

"Saya ada yang saya bicarakan juga dengan penyidik [KPK]," ujar Zarof.

Sekadar informasi, Hasbi Hasan sudah divonis bersalah menerima suap Rp11,2 miliar serta gratifikasi Rp630 juta terkait pengurusan perkara di MA. Dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan, Zarof Ricar telah divonis selama 18 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda Rp1 miliar. Awalnya, Zarof divonis selama 16 tahun penjara pada pengadilan di tingkat pertama atau di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Vonis Zarof di tingkat banding diperberat menjadi 18 tahun. Adapun, Zarof juga sempat mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar pada (12/11/2025).

JAKARTA - Mantan Pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan. Selesai pemeriksaan, ia mengaku menerima belasan pertanyaan dari penyidik Lembaga Antirasuah.

"Iya, 15 pertanyaan mengenai Hasbi Hasan ya. Kebetulan dia bekas anak buah saya, itu aja saya diminta keterangan itu," kata Zarof di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Dalam pemeriksaan tersebut, ia pun menyatakan telah memberikan informasi penting kepada penyidik. "Saya ada yang saya bicarakan juga dengan penyidik," ujarnya.

Kendati begitu, ia tidak menjelaskan secara mendetail perihal informasi yang dimaksud. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dan mantan pejabat MA Zarof Ricar.

Putusan itu menguatkan vonis 18 tahun penjara Zarof. “Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," demikian putusan yang dilihat dalam laman kepaniteraan MA, Jumat (14/11/2025).

Putusan kasasi Zarof itu diketok pada Rabu (12/11/2025). Kasasi Zarof diadili oleh majelis hakim yang diketuai Yohanes Priyana dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Zarof Ricar. Hukuman terhadap sosok yang dikenal sebagai makelar kasus itu kini menjadi 18 tahun dari sebelumnya 16 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA - Zarof Ricar tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Dia mengaku dimintai keterangan terkait mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasan Hasbi.

Dari pantauan Bisnis di lokasi, Zarif tiba pukul 10.44 WIB menggunakan mobil tahanan KPK dengan tangan diborgol. Kepada wartawan dia mengatakan diperiksa terkait Hasan Hasbi.

"Jadi dimintai keterangan mengenai pak Hasbi," kata Zarof.

Zarof membantah menitipkan sejumlah kasus kepada Hasan Habi.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Zarof terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung.

Pemeriksaan Zarof dalam kapasitasnya sebagai saksi dan mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA.

Dalam putusan kasasi, Hasbi Hasan sudah divonis bersalah menerima suap Rp11,2 miliar serta gratifikasi Rp630 juta terkait pengurusan perkara di MA. Dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan, Zarof Ricar telah divonis selama 18 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda Rp1 miliar. Awalnya, Zarof divonis selama 16 tahun penjara pada pengadilan di tingkat pertama atau di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Kemudian, vonis Zarof di tingkat banding diperberat menjadi 18 tahun. Adapun, Zarof juga sempat mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar pada (12/11/2025).

Sidang kasasi ini diadili oleh ketua majelis hakim Yohanes Priyana dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.

JAKARTA - Mantan Pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Senin (15/12/2025). Dia turun dari mobil tahanan dengan tangan diborgol.

Zarof mengaku akan diperiksa terkait kasus yang menyeret mantan Sekretaris MA, Hasbi Hasan.

"Jadi dimintai keterangan mengenai pak Hasbi," kata Zarof di lokasi.

Setelahnya, Zarof dengan pengawalan petugas langsung memasuki Gedung Merah Putih KPK.

Diketahui, Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan.

"Benar, hari ini Senin (15/12), KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap saudara ZR," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Belum diketahui materi apa yang akan digali tim penyidik dari keterangan Zarof guna melengkapi berkas penyidikan TPPU Hasbi Hasan.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa penuntut umum dan mantan pejabat MA Zarof Ricar. Putusan itu menguatkan vonis 18 tahun penjara Zarof.

“Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," demikian putusan yang dilihat dalam laman kepaniteraan MA, Jumat (14/11/2025).

Putusan kasasi Zarof itu diketok pada Rabu (12/11/2025) lalu. Kasasi Zarof diadili oleh majelis hakim yang diketuai Yohanes Priyana dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Zarof Ricar. Hukuman terhadap sosok yang dikenal sebagai makelar kasus itu kini menjadi 18 tahun dari sebelumnya 16 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Zarof Ricar (ZR) terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di lingkungan Mahkamah Agung.

Pemeriksaan dijadlwakan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025). Zarif diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA.

"KPK menjadwalkan pemanggilan pemeriksaan terhadap Sdr. ZR, Mantan Kepala Balitbang Diklat Hukum dan Peradilan MA, dalam kapasitas sebagai saksi, pada penyidikan perkara dugaan tipikor/TPPU terkait pengurusan perkara di MA," kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (15/12/2025).

Budi belum bisa menjelaskan detail materi pemeriksaan hingga Zarof diperiksa oleh penyidik lembaga antirasuah. Adapun perkara ini berkaitan dengan kasus Hasbi Hasan, mantan Sekretaris MA.

Dalam putusan kasasi, Hasbi Hasan sudah divonis bersalah menerima suap Rp11,2 miliar serta gratifikasi Rp630 juta terkait pengurusan perkara di MA. Dia dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan, Zarof Ricar telah divonis selama 18 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda Rp1 miliar. Awalnya, Zarof divonis selama 16 tahun penjara pada pengadilan di tingkat pertama atau di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Kemudian, vonis Zarof di tingkat banding diperberat menjadi 18 tahun. Adapun, Zarof juga sempat mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar pada (12/11/2025).

Sidang kasasi ini diadili oleh ketua majelis hakim Yohanes Priyana dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan hukuman eks pejabat Mahkamah Agung (MA) Zarof Ricar dalam perkara suap vonis bebas Ronald Tannur sudah dieksekusi.

Kapuspenkum Kejagung RI, Anang Supriatna mengatakan proses eksekusi pidana telah dilakukan sejak Senin (8/12/2025).

"Sudah dieksekusi, hari Senin kemarin," ujar Anang saat dikonfirmasi, Kamis (11/12/2025).

Dia menambahkan, Zarof Ricar dieksekusi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba Jakarta Pusat.

"Di Salemba ya," pungkasnya.

Sekadar informasi, Zarof Ricar telah divonis selama 18 tahun penjara dengan kewajiban membayar denda Rp1 miliar. Awalnya, Zarof divonis selama 16 tahun penjara pada pengadilan di tingkat pertama atau di PN Tipikor Jakarta Pusat.

Kemudian, vonis Zarof di tingkat banding diperberat menjadi 18 tahun. Adapun, Zarof juga sempat mengajukan upaya hukum kasasi. Namun, hakim Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak kasasi yang diajukan oleh Zarof Ricar pada (12/11/2025).

Sidang kasasi ini diadili oleh ketua majelis hakim Yohanes Priyana dengan anggota Arizon Mega Jaya dan Noor Edi Yono.

"Amar putusan: tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa," dalam vonis kasasi yang dilihat dalam situs MA.